Tarif Trump dibatalkan, angin segar atau risiko baru bagi Asia Tenggara?

JAKARTA: Penangguhan sementara, atau malah justru akan memperburuk situasi? Keputusan Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat yang membatalkan penerapan tarif dagang oleh Presiden Donald Trump akan dipandang beragam oleh negara-negara di Asia Tenggara, ujar para pakar.

Analis mengatakan, gelombang kejut yang dirasakan atas putusan MA tersebut tidak akan sama, dampak politik dan ekonominya kemungkinan akan berbeda-beda di tiap negara di kawasan, dari Bangkok hingga Manila.

"Satu hal yang pasti adalah ketidakpastian," ujar Lawrence Loh dari National University of Singapore (NUS) Business School kepada CNA, seraya menambahkan bahwa putusan MA tersebut tidak akan menghentikan Trump mencari cara lain demi mempertahankan agenda perdagangannya.

Jumat lalu (20/2), MA AS memutuskan bahwa alasan Trump menggunakan Undang-Undang Kewenangan Ekonomi Darurat Internasional (International Emergency Economic Powers Act) untuk menerapkan tarif timbal balik tanpa persetujuan Kongres adalah pelanggaran konstitusi.

Putusan MA tersebut akhirnya mendorong Trump menggunakan undang-undang lain untuk memberlakukan bea masuk global sebesar 10 persen untuk barang-barang impor ke AS. Dia telah mengumumkan akan meningkatkan lagi menjadi 15 persen, namun belum meresmikannya.

Tarif global 10 persen yang mulai berlaku pada Selasa itu bersifat sementara dan hanya dapat diberlakukan selama 150 hari. Setelah masa pemberlakuan berakhir, Kongres AS akan memutuskan untuk memperpanjangnya atau melakukan langkah intervensi lain.

Para analis mengatakan bagi sebagian negara Asia Tenggara, keputusan MA AS itu dianggap angin segar. Pasalnya, hampir semua negara di kawasan ini diganjar tarif setidaknya 19 persen.

Para pelaku usaha di kawasan, tambah analis, dapat menikmati penurunan tarif karena para eksportir akan bergerak cepat memanfaatkan bea masuk yang lebih rendah.

Singapura menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara dengan besaran tarif yang sejak awal bertahan di angka 10 persen.

Namun, Wakil Perdana Menteri Gan Kim Yong baru-baru ini mengingatkan agar Singapura bersiap menghadapi lingkungan perdagangan global yang secara fundamental akan berubah.

“Penting bagi kita untuk terus mengingatkan diri sendiri ... kita perlu bersiap untuk jangka panjang, dan inilah dunia baru yang kita hadapi,” ujarnya.

Sementara itu, negara-negara yang telah menandatangani perjanjian perdagangan timbal balik dengan Washington, salah satunya Indonesia, kini menghadapi desakan dari lawan politik dan para pengkritik di dalam negeri untuk merundingkan ulang kesepakatan agar lebih menguntungkan. Sebelumnya negara-negara ini telah bernegosiasi selama berbulan-bulan sejak Trump pertama kali mengumumkan tarif dagang pada April 2025.

Loh dari NUS mengatakan pihak-pihak yang berupaya memanfaatkan putusan MA AS perlu mencermati bahwa situasi dapat kembali berubah dalam waktu dekat, karena Trump dapat menggunakan ketentuan hukum lain demi memberlakukan tarifnya.

Tarif sementara sebesar 10 persen diberlakukan menggunakan Pasal 122 Undang-Undang Perdagangan AS 1974 yang memberi wewenang kepada presiden untuk menerapkan tambahan bea masuk sementara hingga 15 persen ketika AS menghadapi defisit neraca pembayaran yang serius atau depresiasi dolar yang cepat.

Trump juga telah memberi wewenang kepada Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) untuk meluncurkan penyelidikan terhadap praktik yang membebani atau membatasi perdagangan AS berdasarkan Pasal 301 dari undang-undang yang sama serta mengambil tindakan yang diperlukan, termasuk pemberlakuan tarif, penerapan kuota, dan pembatasan lainnya untuk menanggapi praktik tersebut.

Trump juga dapat memanfaatkan hambatan non-tarif secara agresif untuk membatasi perdagangan, seperti kuota impor, perizinan yang ketat, atau aturan asal barang yang kompleks.

“Upaya untuk memberlakukan pembatasan perdagangan dalam bentuk apa pun oleh Presiden AS bersifat tanpa henti dan kemungkinan sulit dihentikan,” kata Loh.

SERUAN NEGOSIASI ULANG BAGI INDONESIA DAN MALAYSIA

Perjanjian tarif AS dengan Indonesia dan Malaysia menuai kritik di kedua negara. Para pengkritik mengatakan kesepakatan tersebut berat sebelah karena hanya menguntungkan Washington, melemahkan kedaulatan negara serta kemandirian ekonomi.

Malaysia menandatangani perjanjian pada Oktober, sementara Indonesia meresmikan pakta tersebut pekan lalu.

Meski dalam perjanjian diatur soal bebas tarif AS terhadap sejumlah komoditas seperti minyak sawit Indonesia dan semikonduktor Malaysia, namun kesepakatan itu juga mengikat kedua negara untuk memberikan akses pasar yang luas bagi beberapa produk AS.

Di antaranya diatur soal pembebasan produk AS dari berbagai sertifikasi, standar, dan persyaratan lain yang diberlakukan Indonesia dan Malaysia terhadap impor dari negara lain.

Perjanjian itu juga menetapkan bahwa Indonesia dan Malaysia dapat menghadapi tarif lebih tinggi jika menjalin pakta dagang baru yang dianggap membahayakan “kepentingan esensial” AS. Banyak pengamat menafsirkan klausul tersebut merujuk pada China.

“Saya ragu Indonesia pernah memiliki perjanjian dagang yang setoksik ini,” kata Bhima Yudhistira dari lembaga pemikir Center of Economic and Law Studies (CELIOS) kepada CNA.

Pada Senin, CELIOS mengumumkan rencana untuk menggugat perjanjian dagang tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Untuk bisa berlaku efektif, perjanjian tersebut perlu diratifikasi oleh parlemen kedua negara. Di Indonesia, perjanjian ini diperkirakan akan lolos tanpa penentangan berarti, mengingat tidak adanya oposisi yang jelas terhadap koalisi 10 partai Presiden Prabowo Subianto.  

Namun di Malaysia, prospeknya terlihat lebih tidak pasti.

Menurut laporan media Malaysia, lima anggota parlemen dari koalisi oposisi Perikatan Nasional mengajukan mosi ke Mahkamah Persekutuan untuk meminta putusan terkait keabsahan perjanjian dagang dengan AS. Menurut mereka, kesepakatan itu ditandatangani tanpa persetujuan parlemen.

Kritikan juga datang dari anggota koalisi pemerintah. Pada Senin, empat anggota parlemen dari Parti Keadilan Rakyat pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyerukan penangguhan semua upaya ratifikasi perjanjian perdagangan timbal balik AS-Malaysia.

Meski desakan untuk melakukan negosiasi ulang atau membatalkan kesepakatan menguat, namun pemerintah Indonesia dan Malaysia tetap mempertahankan kesepakatan dengan AS.

Joanne Lin, peneliti senior sekaligus koordinator ASEAN Studies Centre di ISEAS–Yusof Ishak Institute, Singapura, mengatakan negara-negara yang telah menandatangani kesepakatan timbal balik dengan AS, termasuk Indonesia dan Malaysia, kemungkinan akan mempertahankannya agar tidak menyinggung Trump.

“AS tetap menjadi mitra keamanan utama, pemimpin teknologi, dan salah satu sumber terbesar investasi asing langsung ke Asia Tenggara. Menjaga hubungan bilateral yang lebih luas akan tetap menjadi prioritas,” ujarnya kepada CNA.

Trump mengancam akan menjatuhkan sanksi yang lebih berat terhadap negara-negara yang mencoba “memanfaatkan putusan Mahkamah Agung yang konyol”, memberi sinyal kepada negara-negara yang tergoda untuk mundur dari perjanjian tarif yang telah disepakati.

DAYA SAING YANG MENINGKAT DAN TERGERUS

Putusan MA AS telah membuat negara-negara berada di level yang sama, sehingga daya saing di Asia Tenggara meningkat.

Sebelum keputusan MA, pemerintahan Trump telah mengenakan tarif sebesar 48 persen terhadap barang dari Laos, tertinggi di kawasan, dengan alasan dugaan praktik transshipment.

Transshipment adalah praktik pengalihan rute atau pengemasan ulang barang dari suatu negara, biasanya China, agar tampak seolah-olah berasal dari negara lain guna menghindari tarif AS.

China awalnya dikenai tarif 57 persen, meski kemudian Beijing berhasil menegosiasikannya turun menjadi 47 persen, angka yang secara ironis lebih rendah daripada tarif yang dikenakan terhadap Laos.

Namun, pihak yang kemungkinan menjadi penerima manfaat terbesar dari putusan MA ini adalah Vietnam dan Thailand, dua mitra dagang terbesar AS di Asia Tenggara.

Berdasarkan data United Nations Commodity Trade Statistics Database (UN Comtrade), Vietnam — yang sebelumnya dikenai tarif 20 persen — mengekspor barang senilai US$142 miliar ke AS pada 2024.

Thailand, yang menghadapi tarif 19 persen, mengekspor barang senilai US$66 miliar pada tahun yang sama ke AS. Sebagai perbandingan, Laos mengekspor US$849 juta pada 2024.

Dengan selisih tarif yang untuk sementara menyempit, para eksportir di negara-negara ini diperkirakan akan bergerak cepat memaksimalkan pengiriman selama rentang waktu 150 hari sebelum kebijakan Trump kedaluwarsa atau dia menerapkan peraturan baru.

Tapi para ekonom memperingatkan agar pemerintah di kawasan dapat membedakan antara keringanan sementara dengan stabilitas jangka panjang. Setelah masa 150 hari berakhir, risiko yang lebih besar adalah masa ketidakpastian yang berkepanjangan.

Jika besaran tarif terus berfluktuasi atau diberlakukan kembali melalui jalur hukum lain, maka pelaku usaha dapat menunda rencana ekspansi atau mengurangi investasi.

“Ketidakpastian kronis seperti ini menjadi alasan utama mengapa pelaku usaha meninjau ulang bagaimana mereka menata rantai pasok globalnya,” kata Pavida Pananond, profesor bisnis internasional di Thammasat Business School, Thailand.

Kamboja, Thailand, dan Vietnam juga dituduh oleh pemerintahan Trump melakukan praktik transshipment seperti halnya Laos.

Ketika Trump meluncurkan tarif yang disebutnya sebagai "Hari Pembebasan" pada April tahun lalu, Kamboja awalnya dikenai bea sebesar 49 persen, sementara Thailand dan Vietnam masing-masing 36 persen dan 46 persen.

Thailand dan Kamboja kemudian berhasil menurunkan tarif mereka menjadi 19 persen serta memperoleh pembebasan bea untuk ribuan produk melalui perjanjian dagang yang ditandatangani pada Oktober.

Sementara itu, Vietnam menyepakati kerangka perdagangan dengan Washington yang menurunkan tarifnya menjadi 20 persen, meskipun kedua pihak masih merundingkan ketentuan perjanjian perdagangan timbal balik yang lebih permanen.

Pemerintah Vietnam menyatakan mereka menargetkan tarif 19 persen, sama seperti yang diberikan kepada negara-negara tetangga. Keputusan Vietnam untuk bergabung dengan Board of Peace atau Dewan Perdamaian Trump juga dipandang sebagai upaya menunjukkan itikad baik, dan pejabat Vietnam menggelar pembicaraan dagang di sela-sela pertemuan perdana organisasi tersebut pekan lalu.

Sebagai sinyal positif tambahan, AS baru-baru ini sepakat menghapus Vietnam dari daftar negara yang dibatasi aksesnya terhadap teknologi canggih Amerika, mengindikasikan hubungan bilateral kemungkinan tengah menguat.

Namun para analis menilai perkembangan terbaru ini akan kurang menguntungkan bagi Singapura, yang sebelumnya sudah menikmati tarif 10 persen.

Menurut data Biro Sensus AS, AS mencatat surplus perdagangan barang sebesar US$3,6 miliar dengan Singapura pada 2025, lebih tinggi dibandingkan surplus pada 2024 sebesar US$1,9 miliar.

Meski perubahan tarif dapat mempersempit keunggulan relatif Singapura, para analis memprediksi negara-kota ini akan tetap tangguh.

Keunggulan kompetitif Singapura berada “di luar perhitungan selisih tarif yang sederhana”, ujar Edward Lee, kepala ekonom Standard Chartered, kepada CNA sebelumnya.

“Daya saing mencakup banyak aspek lain, seperti stabilitas kelembagaan, kredibilitas dan konsistensi kebijakan, kapasitas keuangan yang kuat, konektivitas, produktivitas, serta keahlian,” katanya.

KETIDAKPASTIAN LANGKAH AS BERIKUTNYA

Seiring belum jelasnya langkah pemerintah AS selanjutnya, negara-negara Asia Tenggara kemungkinan akan beralih ke ASEAN, yang saat ini diketuai Filipina, untuk berkoordinasi dan mencari solusi.

Isu tarif menjadi perdebatan hangat di Kuala Lumpur saat Malaysia memegang keketuaan ASEAN pada 2025 dan diperkirakan akan kembali mencuat ketika para pemimpin kawasan bertemu lagi di Filipina akhir tahun ini.

Namun Filipina juga tengah menghadapi tantangannya tersendiri.

AS merupakan pasar ekspor terbesar Filipina, menyumbang sekitar 16 persen dari total pengiriman luar negerinya yang mencapai US$72,9 miliar pada 2024.

Tarif 19 persen telah membebani prospek ekonomi negara tersebut dan turut berkontribusi pada melesetnya target pertumbuhan 5,5 persen hingga 6,5 persen pada 2025 seiring melemahnya kepercayaan konsumen dan investor. Tahun lalu, perekonomian Filipina tumbuh sekitar 5,3 persen.

“Ekonomi yang paling terekspos ke pasar AS dan rantai pasok yang terkait dengan AS kemungkinan akan mengalami volatilitas pasar yang lebih besar, sementara negara dengan permintaan yang lebih terdiversifikasi dan penyangga yang lebih kuat cenderung lebih stabil,” kata Lin dari ISEAS–Yusof Ishak Institute.

Ketidakpastian tarif juga merambat ke negara-negara Asia Tenggara dengan paparan perdagangan langsung yang terbatas terhadap AS, seperti Myanmar, Brunei, dan Timor-Leste.

Laporan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) yang dirilis pada Juli menunjukkan investasi asing langsung global turun 11 persen, memperingatkan bahwa ketegangan perdagangan dapat semakin menggerus kepercayaan investor.

ASEAN telah mendorong penguatan kerja sama intra-kawasan, namun hambatan budaya, regulasi, dan struktural masih menghambat pelaku usaha yang ingin berekspansi lintas batas di dalam blok tersebut.

“Perdagangan intra-ASEAN dan intra-Asia akan semakin diharapkan, terutama untuk barang-barang yang terdampak tarif,” ujar Loh dari NUS. “Pada akhirnya, kawasan pasar berkembang seperti Afrika dan Amerika Latin perlu digarap.”

Jayant Menon, peneliti senior lainnya di ISEAS–Yusof Ishak Institute, menyuarakan pandangan serupa dengan mengatakan negara-negara Asia Tenggara harus mempercepat upaya diversifikasi pasar.

“Tanda-tandanya sudah jelas, mengurangi ketergantungan pada pasar AS harus menjadi strategi utama untuk meminimalkan risiko,” ujarnya kepada CNA.