Skandal naturalisasi pemain timnas Malaysia akan jadi ujian politik bagi Anwar Ibrahim

KUALA LUMPUR: Skandal pemalsuan dokumen naturalisasi para pemain asing yang mengguncang persepakbolaan Malaysia telah menyeret pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam isu pemberian kewarganegaraan, sebuah masalah yang sejak lama menjadi perdebatan di negara ini.

Akibat skandal tersebut, FIFA mendenda Asosiasi Sepak Bola Malaysia (FAM) sebesar 350.000 franc Swiss (sekitar Rp7,1 miliar) dan menjatuhkan larangan bermain bagi tujuh pemain asing yang telah memperoleh kewarganegaraan Malaysia. Kasus ini juga memicu desakan dari pihak oposisi agar dibentuk Komisi Penyelidikan Kerajaan (RCI).

Takiyuddin Hassan, ketua parlemen dari koalisi oposisi Perikatan Nasional, mengatakan pekan ini bahwa skandal tersebut bukan sekadar kesalahan administratif biasa.

“Ini bukan kesalahan teknis, melainkan tindakan penipuan yang disengaja,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa peran Jabatan Pendaftaran Negara (JPN), Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga Malaysia juga harus ditelusuri, termasuk kemungkinan adanya unsur korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau campur tangan politik.

Selain mendesak pembentukan Komisi RCI, sejumlah anggota parlemen dari koalisi Pakatan Harapan pimpinan Anwar juga menuntut agar skandal sepak bola yang semakin meluas ini dibahas di parlemen.

Sepak bola sangat populer di Malaysia, dan sanksi berat terhadap negara yang telah menjadi anggota FIFA sejak 1956 itu menempatkan pemerintahan Anwar serta FAM dalam posisi sulit.

Ketika skandal tersebut mencuat pada 26 September setelah FIFA mengumumkan sanksinya terhadap Malaysia, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail mengatakan kepada CNA bahwa seluruh pemain asing tersebut telah mendapat kewarganegaraan melalui proses yang sangat ketat.

“Mereka diberi kewarganegaraan sesuai konstitusi. Sejauh yang diketahui pemerintah, semua proses telah dilakukan sesuai dokumen yang diajukan,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa persoalan ini merupakan urusan antara FAM dan FIFA.

Pada Kamis (9/10), Saifuddin kembali menegaskan di parlemen bahwa seluruh ketentuan dalam konstitusi telah dipatuhi dalam pemberian kewarganegaraan kepada tujuh pemain asing tersebut.

“Soal kelayakan mereka untuk bermain merupakan urusan antara FIFA dan FAM,” katanya.

Ia tidak menanggapi pertanyaan lanjutan dari CNA mengenai rencana pemerintah menangani temuan FIFA terkait pemalsuan akta kelahiran.

Dalam keputusan yang dirilis pada 6 Oktober, FIFA menyatakan bahwa FAM dan para pemain menggunakan akta kelahiran palsu milik kakek-nenek mereka sebagai syarat naturalisasi dan bermain di tim nasional.

FIFA menegaskan, itu adalah "bentuk kecurangan yang murni dan tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apa pun.”

TAK AKAN MUDAH MEREDA

Para komentator olahraga, pengacara, dan pejabat asosiasi olahraga termasuk Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) mengatakan kontroversi naturalisasi ini belum akan mereda dalam waktu dekat.

“FIFA melakukan penyelidikan secara menyeluruh, dan ketika menjatuhkan sanksi berdasarkan pemalsuan dokumen, itu berarti mereka memiliki bukti yang sangat kuat untuk mendukung tuduhan tersebut,” kata Frankie D’Cruz, salah satu jurnalis olahraga senior Malaysia yang kerap menulis kolom tentang tata kelola dan kesejahteraan atlet.

“Pertanyaan sebenarnya adalah sejauh mana pemerintah mengetahui proses naturalisasi dan perekrutan pemain asing di bawah skema 'heritage players' itu,” ujarnya kepada CNA.

Di tengah politik nasional yang kerap terbelah oleh isu ras dan agama, sepak bola menjadi salah satu kekuatan pemersatu yang langka di Malaysia, terutama bagi generasi muda yang dipandang sebagai kelompok pemilih strategis.

Para analis mencatat, skandal terbaru soal naturalisasi pemain asing demi meraih kejayaan instan telah menimbulkan kemarahan di komunitas sepak bola nasional, terlihat dari maraknya reaksi dan diskusi panas di media sosial.

“Situasi saat ini bukan sekadar masalah administratif; ini adalah krisis moral dan tata kelola,” ujar komentator olahraga Christopher Raj, mantan anggota eksekutif FAM yang juga pernah menjadi petugas media FIFA.

“FAM harus bertindak sekarang—tegas dan transparan—untuk membuktikan bahwa sepak bola Malaysia mampu bangkit dari aib ini dengan lebih kuat dan lebih kredibel dari sebelumnya.”

RISIKO MENJALAR JADI ISU POLITIK

Lebih dari sekadar skandal olahraga, skandal yang memalukan ini kini berpotensi menjalar menjadi isu politik di Malaysia.

Malaysia memiliki salah satu aturan kewarganegaraan paling ketat di kawasan, yang sering memicu perdebatan panjang akibat banyaknya kasus anak tanpa kewarganegaraan, terutama di antara bayi terlantar dan anak dari hubungan di luar nikah.

Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail mengatakan di parlemen pada Kamis bahwa kementeriannya telah menerima 49.000 permohonan kewarganegaraan, dengan 6.000 kasus masih menunggu keputusan.

Ia menambahkan, sejak 2018 sebanyak 23 pemain sepak bola asing—termasuk tujuh yang terkena sanksi FIFA—telah memperoleh kewarganegaraan Malaysia.

Skandal naturalisasi tujuh pemain asing asal Brasil, Belanda, Spanyol, dan Argentina ini menempatkan Anwar pada posisi sulit, terutama menjelang pemilihan majelis negara bagian penting di Sabah, Malaysia Timur.

Isu kewarganegaraan di negara bagian yang 25 persen populasinya adalah umat Kristen sangat sensitif.

Politik di negara bagian itu sejak lama diwarnai demonstrasi berdarah dan bentrokan antar-etnis, termasuk komunitas suku asli Kadazan yang sudah menetap turun-temurun.

Menurut sejumlah pengamat politik, banyak warga Sabah yang tidak mempercayai kepemimpinan Anwar. Majelis Negeri Sabah dibubarkan pekan ini menjelang pemilihan baru yang harus digelar dalam 60 hari ke depan.

Ketidakpercayaan terhadap Anwar berakar dari masa ketika dia menjabat wakil perdana menteri di bawah Mahathir Mohamad antara 1993 dan 1998. Saat itu, ia diduga terlibat dalam operasi rahasia untuk mengubah komposisi demografis Sabah dengan memberikan kewarganegaraan kepada pengungsi Muslim ilegal dari Filipina selatan dan Indonesia.

Program naturalisasi massal yang dikenal sebagai Project Identity Card (IC) itu diyakini telah mengubah secara drastis peta politik Sabah, melemahkan pengaruh politik etnis Kadazan sekaligus memperkuat posisi komunitas Muslim, Peristiwa itu membuat ketegangan politik di negara bagian tersebut berlangsung hingga kini.

“Luka dari Project IC masih terasa bagi banyak warga Sabah, dan isu kewarganegaraan bisa saja menjadi bahan kampanye karena menunjukkan bahwa hal ini sudah lama dijadikan alat politik,” ujar seorang politisi senior dari Parti Bersatu Sabah, partai yang didominasi etnis Kadazan, yang meminta namanya tidak disebutkan.

APA YANG MEMBAWA SEPAKBOLA MALAYSIA KE TITIK INI

Pada 1970-an hingga awal 1980-an, tim nasional sepak bola Malaysia termasuk yang terbaik di Asia. Mereka kerap mengalahkan lawan kuat seperti Korea Selatan dan Jepang.

Namun kemunduran terjadi dengan cepat.

Pada awal 1990-an, ekosistem sepak bola Malaysia diguncang skandal pengaturan skor yang melibatkan bandar judi ilegal. Lebih dari 100 pemain dan pelatih diselidiki, berujung pada hukuman dan larangan bermain.

Meski dilakukan penertiban besar-besaran, praktik curang antara pemain, pelatih, dan bandar judi tetap berlangsung, membuat prestasi sepak bola Malaysia terus merosot.

Puncak keterpurukan terjadi pada 2015 ketika Malaysia dipermalukan dengan kekalahan telak 0–10 dari Uni Emirat Arab, disusul anjloknya peringkat dunia FIFA Malaysia ke posisi terendah, yakni peringkat 168 pada 2018.

Tanda-tanda kebangkitan mulai tampak sekitar lima tahun terakhir.

Peringkat dunia FIFA Malaysia perlahan membaik, naik ke kisaran 130-an, dan mencapai posisi terbaiknya di urutan 123 pada September tahun ini.

Faktor utama di balik peningkatan itu adalah kebijakan agresif Malaysia dalam merekrut pemain asing melalui aturan naturalisasi FIFA.

Aturan ini memungkinkan atlet asing mengganti kewarganegaraan mereka agar dapat membela negara baru, dengan syarat tinggal lama atau memiliki garis keturunan keluarga dari negara tersebut.

Pendukung utama program heritage player di Malaysia adalah tokoh paling berpengaruh di dunia sepak bola nasional: Putra Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, yang juga putra Raja Malaysia saat ini.

Pada Januari lalu, Tunku Ismail—yang pernah menjabat Presiden FAM—menyatakan di media sosial bahwa “6–7 pemain naturalisasi” telah diidentifikasi, sambil berharap pemerintah dapat membantu proses penerbitan paspor Malaysia agar mereka bisa tampil di kualifikasi Piala Asia 2027.

Ia tidak menyebutkan nama para pemain maupun asal negara mereka, tetapi menekankan bahwa tampil baik pada babak kualifikasi awal sangat penting bagi tim nasional.

Sesuai aturan FIFA, asosiasi nasional seperti FAM wajib menyerahkan bukti kewarganegaraan pemain asing melalui kelahiran, keturunan, atau proses naturalisasi sah yang diakui negara anggota. Dokumen pendukung harus mencakup paspor asli, akta kelahiran, dan bukti asal kelahiran orang tua di negara tersebut.

Hingga Juni tahun ini, tujuh pemain asal Brasil, Belanda, Spanyol, dan Argentina telah dinaturalisasi dan dimasukkan ke dalam skuad nasional Harimau Malaysia.

Dalam laga kualifikasi Piala Asia grup F melawan Vietnam di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, pada 10 Juni, ketujuh pemain tersebut tampil membela Malaysia, dengan dua di antaranya mencetak gol dalam kemenangan 4–0.

Ketujuh pemain itu adalah Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, dan Hector Hevel.

Namun, puncak kebanggaan itu tak bertahan lama. Tak lama kemudian, muncul laporan resmi ke FIFA yang mempertanyakan kelayakan tujuh pemain tersebut untuk membela Malaysia. Menurut sejumlah pejabat sepak bola kawasan, laporan itu diajukan oleh salah satu negara Asia Tenggara.

Kabar mengejutkan datang pada 26 September, ketika FIFA menyatakan hasil investigasinya menemukan bahwa FAM telah “menggunakan dokumen yang dipalsukan agar dapat menurunkan tujuh pemain asing tersebut.”

Selain menjatuhkan denda kepada FAM, FIFA juga menghukum ketujuh pemain itu dengan larangan bermain selama 12 bulan, memicu skandal nasional yang mengguncang dunia sepak bola Malaysia.

LANGKAH LANJUT FAM

FAM, yang pekan ini menerima salinan lengkap keputusan FIFA, menyatakan akan mengajukan banding dalam beberapa hari ke depan atas keputusan yang mereka nilai “tidak akurat dan tidak berdasar.”

Menurut pejabat senior di AFC, banding FAM akan diajukan ke tribunal banding FIFA.

Namun, tribunal tersebut jarang membatalkan keputusan yang telah dibuat FIFA. Jika Malaysia tetap tidak puas, FAM masih dapat mengajukan banding ke Mahkamah Arbitrase Olahraga (CAS), lembaga arbitrase olahraga internasional independen yang merupakan otoritas tertinggi dalam sengketa sepak bola.

Pejabat olahraga regional Asia menilai bahwa membawa kasus ini ke CAS bisa menjadi langkah berisiko.

“Pada 2024, CAS menguatkan 89,5 persen keputusan FIFA dalam kasus yang diajukan kepadanya. Masalahnya, Malaysia baru akan mengetahui sepenuhnya bukti dan dasar keputusan FIFA ketika perkara itu dibawa ke CAS,” ujar komentator olahraga Christopher Raj.

Ia menambahkan, ada kemungkinan sanksi yang dijatuhkan justru diperberat.

Masalah yang dihadapi Malaysia diperkirakan tidak akan berakhir, bahkan setelah seluruh proses banding di tribunal FIFA dan CAS rampung, yang diperkirakan dapat berlangsung hingga akhir Desember.

Selain itu, AFC juga berpotensi mengambil tindakan terhadap Malaysia. Badan yang menyelenggarakan Piala Asia tersebut telah menyatakan akan memulai penyelidikan sendiri terkait penurunan pemain asing yang tidak memenuhi syarat setelah proses disipliner di FIFA selesai.

Jika hasil investigasi AFC menyimpulkan bahwa Malaysia bersalah, negara itu berpotensi didiskualifikasi dari keikutsertaannya di Piala Asia 2027.