Mendagri Singapura kecewa soal pernyataan oksigen Kepala Bakom, apresiasi Prabowo atasi kabut asap

SINGAPURA: Menteri Senior Singapura K Shanmugam pada Senin (19/10) menyayangkan pernyataan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan yang menyebut Singapura mendapat pasokan oksigen dari hutan Indonesia saat tidak terjadi kabut asap.

Menurut Shanmugam, pernyataan tersebut "tidak pantas" dilontarkan ketika masyarakat di berbagai negara kawasan tengah menderita akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Meski demikian, Shanmugam mengapresiasi upaya Presiden Prabowo Subianto dalam menangani krisis kabut asap lintas negara.

Shanmugam, yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Keamanan Nasional dan Menteri Dalam Negeri Singapura, menyampaikan hal tersebut kepada wartawan di sela-sela kunjungannya ke Pos Pemeriksaan Woodlands untuk bertemu dengan petugas Otoritas Imigrasi dan Pos Pemeriksaan (ICA).

"Terus terang, tidak pantas mengatakan hal seperti itu ketika seluruh kawasan ini menderita akibat ulah buruk perusahaan-perusahaan yang melanggar peraturan di Indonesia. Dan yang paling menderita justru masyarakat Indonesia sendiri," tegasnya.

Shanmugam juga meyakini pandangan Syahganda tidak mencerminkan sikap pemerintah maupun masyarakat Indonesia secara luas. Ia merujuk pada berbagai reaksi yang muncul setelah pernyataan tersebut disampaikan.

"Kita seharusnya tidak perlu menerima perlakuan seperti ini," katanya.

Pernyataan Shanmugam merupakan tanggapan atas komentar Syahganda pada 10 Oktober, ketika Kepala Bakom tersebut membela Indonesia dari kritik mengenai kabut asap yang menyebar hingga negara tetangga.

"Kita tidak hanya mengirimkan kabut asap. Ketika tidak ada kabut asap, kita mengirimkan oksigen. Oksigen di Singapura dan Malaysia berasal dari hutan kita, bukan?" kata Syahganda.

Syahganda juga menyebut kebakaran hutan sebagai fenomena alam yang "berada di luar kesalahan manusia".

Namun, Shanmugam menilai kabut asap akibat kebakaran tersebut "sepenuhnya dapat dicegah". Ia menegaskan pentingnya menentukan siapa yang harus bertanggung jawab atas persoalan tersebut.

Shanmugam menyinggung kembali kabut asap yang melanda Singapura pada 2013 dan 2015. Menurutnya, persoalan itu "bukan semata-mata fenomena alam", melainkan akibat ulah perusahaan-perusahaan yang mengejar keuntungan.

"Selama beberapa tahun kita tidak menghadapi masalah ini, tetapi sekarang masalah tersebut kembali muncul," ucapnya.

UPAYA PRABOWO MENANGANI KABUT ASAP

Di sisi lain, Shanmugam menyambut baik sejumlah langkah yang telah diambil Prabowo dan pemerintahannya untuk mengatasi kabut asap.

Ia menyoroti keputusan Prabowo mengganti Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mengeluarkan instruksi untuk melarang pembukaan lahan dengan cara membakar di kawasan gambut, serta menjadikan pencegahan kebakaran sebagai prioritas jangka panjang.

"Presiden secara pribadi telah menyatakan komitmennya untuk menangani persoalan tersebut," kata Shanmugam.

"Beberapa langkah ini terbilang belum pernah dilakukan sebelumnya. Langkah-langkah tersebut mencerminkan pendekatan dan cara pandang Presiden Prabowo beserta pemerintahannya."

Shanmugam juga menyambut baik keputusan Prabowo menerima bantuan dari negara lain untuk memadamkan karhutla yang menyebabkan kabut asap lintas negara.

Pada Kamis pekan lalu, Menteri Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Nasir mengatakan pembahasan bantuan dari negara-negara tetangga telah memasuki tahap teknis. Namun, ia belum merinci negara mana saja yang menawarkan bantuan maupun bentuk bantuan yang akan diberikan.

Shanmugam mengatakan Singapura telah menawarkan bantuan dan siap mengambil bagian dalam mendukung upaya Indonesia mengatasi kebakaran tersebut.

Ia juga menegaskan Singapura akan mengerahkan seluruh langkah hukum, regulasi, dan ekonomi yang tersedia untuk menindak perusahaan-perusahaan yang bertanggung jawab atas kabut asap, "selama apa pun waktu yang dibutuhkan".

Singapura juga siap segera memperketat undang-undang untuk menindak perusahaan-perusahaan tersebut.