Skip to main content
Iklan

Asia

Singapura usul denda perusahaan penyebab kabut asap naik 10 kali lipat jadi Rp284 miliar

Perusahaan yang terkait kabut asap juga terancam sanksi keuangan dan pembatasan bisnis, itu belum termasuk pengusutan pidana.

Singapura usul denda perusahaan penyebab kabut asap naik 10 kali lipat jadi Rp284 miliar

Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura Grace Fu berbicara di parlemen pada 4 November 2026.

SINGAPURA: Perusahaan yang terkait kabut asap lintas batas terancam denda hingga S$20 juta (Rp284 miliar) dan pembatasan bisnis berdasarkan usulan revisi undang-undang Singapura pada Rabu (4/11).

RUU Perubahan Polusi Asap Lintas Batas diajukan dan langsung memasuki pembacaan kedua melalui prosedur khusus Certificate of Urgency yang ditandatangani presiden, menyusul kabut asap terburuk di Singapura dalam lebih dari satu dekade.

Prosedur ini memungkinkan RUU diajukan, dibahas, dan disahkan melalui tiga pembacaan dalam satu sidang parlemen.

RUU terakhir yang disahkan melalui prosedur ini adalah perubahan UU Asuransi pada 2024, yang menghalangi perusahaan asuransi Jerman Allianz membeli saham Income Insurance di Singapura.

Dalam siaran pers Rabu, Badan Lingkungan Nasional (NEA) menyatakan, revisi UU Polusi Asap Lintas Batas (THPA) yang berlaku sejak 2014 akan memperkuat kewenangan penyelidikan hubungan bisnis dan penindakan terhadap pihak yang bertanggung jawab.

Revisi ini juga memungkinkan intervensi lebih dini dan mempermudah penegakan hukum.

Singapura dilanda kabut asap pada 4 September hingga 25 Oktober 2026. Kualitas udara mencapai kategori tidak sehat selama 33 hari dan sangat tidak sehat selama lima hari.

Menteri Senior K Shanmugam dan Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Grace Fu sebelumnya menyatakan, pemerintah akan memperkuat aturan jika diperlukan untuk menindak perusahaan terkait kabut asap.

Fu mengatakan kepada parlemen bahwa penegakan hukum terhadap kegiatan di luar negeri tidak mudah.

"Kami membutuhkan kewenangan efektif untuk melindungi warga Singapura dan meminta pertanggungjawaban pihak pelanggar, sambil menghormati kedaulatan negara lain, menjunjung hukum internasional, dan menghindari penerapan hukum lintas batas yang berlebihan," tuturnya.

Menurut Fu, kabut asap baru-baru ini menunjukkan bahwa kondisi saat ini "tidak bisa dibiarkan".

Singapura membutuhkan cara lebih baik untuk memperoleh dan memverifikasi informasi, menelusuri rumitnya hubungan korporasi, serta menjatuhkan sanksi berarti, bahkan ketika penuntutan pidana sulit dilakukan. Pemerintah juga perlu bertindak sebelum kabut asap mencapai Singapura.

Bulan lalu, NEA mengirimkan pemberitahuan tindakan pencegahan berdasarkan Pasal 9 THPA kepada 10 perusahaan Indonesia, memerintahkan mereka memadamkan atau mencegah kebakaran, menghentikan pembakaran, dan menyerahkan rencana tindakan ke depan.

NEA juga pertama kalinya menerbitkan pemberitahuan Pasal 10 kepada 10 perusahaan terdaftar di Singapura. Pemberitahuan itu meminta informasi tentang perusahaan terkait, konsesi lahan di Indonesia, dan langkah pencegahan kebakaran.

Sejumlah perusahaan menyatakan awal pekan ini telah menyerahkan sebagian informasi yang diminta.

PEMERIKSA INDEPENDEN

Untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab dan keterkaitannya dengan pembakaran, Direktur Jenderal Perlindungan Lingkungan dapat mewajibkan entitas yang diduga terkait kabut asap di Singapura menunjuk pemeriksa ahli dari sektor swasta.

Direktur Jenderal akan menetapkan pemeriksa dan ketentuan pemeriksaan. Entitas terkait wajib menanggung biayanya sendiri. Pemeriksa kemudian menyerahkan laporan kepada NEA untuk membantu memastikan fakta dan menentukan langkah lanjutan jika diperlukan.

"Perlu ditegaskan, perintah menunjuk pemeriksa tidak otomatis berarti entitas tersebut telah melakukan atau diduga melakukan pelanggaran. Tujuannya adalah memastikan fakta terkait," kata Fu.

SANKSI DIPERBERAT

Berdasarkan Pasal 5 UU saat ini, entitas yang terbukti menyebabkan atau berkontribusi terhadap polusi asap di Singapura, baik dari dalam maupun luar negeri, dapat didenda hingga S$100.000 (Rp1,4 miliar) per hari, dengan batas total S$2 juta (Rp28,4 miliar).

Revisi yang diusulkan menaikkan denda menjadi maksimal S$1 juta (Rp14,2 miliar) per hari, dengan batas total S$20 juta (Rp284 miliar), atau naik sampai 10 kali lipat.

Fu mengatakan, besaran denda sebelumnya setara dengan pelanggaran pencemaran domestik. Namun, dampak serius kabut asap lintas batas "perlu dicegah dengan sanksi lebih berat untuk menegaskan keseriusan pelanggaran tersebut".

Menurutnya, kenaikan denda mempertimbangkan aturan yang berlaku dan skala keuangan perusahaan terkait.

Revisi ini juga memungkinkan pengadilan menghitung keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang dihindari akibat pelanggaran, lalu menjatuhkan denda tambahan sebesar nilai tersebut.

Jalur sanksi perdata juga akan diperkenalkan. Dengan persetujuan jaksa penuntut umum, NEA dapat mengajukan gugatan perdata dengan denda maksimal S$10 juta (Rp141,8 miliar).

"Untuk mencegah hukuman ganda, entitas tidak dapat dikenai sanksi perdata sekaligus pidana atas kasus yang sama," kata NEA.

PENETAPAN ENTITAS

Pemerintah juga mengusulkan sanksi finansial dan bisnis bagi entitas atau individu yang terkait pelanggaran UU tersebut, terlepas dari ada tidaknya proses pidana.

Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura akan berwenang menetapkan entitas atau individu yang terbukti atau diduga melanggar hukum, tidak mematuhi pemberitahuan atau perintah, atau menerima laporan pemeriksaan yang merugikan mereka. Penetapan ini tidak memerlukan putusan pidana.

"Penetapan ini memungkinkan pemerintah membatasi hubungan bisnis dengan entitas atau individu tersebut," kata Fu.

Perusahaan dapat dilarang membeli, menjual, atau bertransaksi dengan pihak yang ditetapkan, termasuk memberikan pinjaman atau bantuan keuangan lainnya.

Jika pembatasan menyangkut layanan lembaga keuangan, menteri yang membawahi Otoritas Moneter Singapura (MAS) akan menetapkan dan menjalankan perintah tersebut.

"Kewenangan menetapkan dan membatasi ini bertujuan menjatuhkan konsekuensi ekonomi kepada pihak yang bertanggung jawab atas pembakaran tidak bertanggung jawab atau terbukti terkait dengannya.

"Larangan ini juga memastikan pihak lain tidak bertransaksi dengan entitas tersebut, termasuk melalui pengaturan bisnis atau struktur perusahaan," kata Fu.

Namun, Fu mengakui, penetapan saja tidak cukup karena pemerintah mungkin kesulitan mengidentifikasi semua pihak yang terlibat pembakaran atau perusahaan dalam rantai pasoknya.

"Karena itu, kami mungkin perlu menindak langsung perusahaan-perusahaan besar yang membawahi entitas tersebut," ujarnya.

Revisi ini juga memungkinkan otoritas mengirimkan pemberitahuan kepada entitas tertentu, terutama di sektor kehutanan dan pertanian. Mereka wajib memastikan hubungan bisnis dan rantai pasoknya tidak melibatkan pihak penyebab atau penyumbang kebakaran yang berisiko menimbulkan kabut asap di Singapura.

"Kewajiban ini bertujuan memperkuat uji tuntas dan praktik bisnis bertanggung jawab di seluruh rantai pasok," kata Fu.

"Tujuannya bukan menuntut jaminan mustahil bahwa risiko tak akan pernah muncul, melainkan memastikan perusahaan tidak menutup mata terhadap praktik yang tidak bertanggung jawab di sektor kehutanan dan pertanian."

Pelanggaran pembatasan bisnis atau pemberitahuan tersebut dapat dikenai denda maksimal S$1 juta (Rp14,2 miliar) untuk setiap pelanggaran, ditambah hingga S$100.000 (Rp1,4 miliar) per hari selama pelanggaran berlanjut.

NEA juga akan berwenang menerbitkan daftar entitas yang tidak mematuhi pemberitahuan atau perintah.

"Bersama pembatasan hubungan bisnis yang dapat dikenakan kepada entitas yang ditetapkan, perubahan ini secara signifikan memperkuat efek jera THPA," kata NEA.

Ikuti saluran WhatsApp CNA Indonesia untuk dapatkan berita menarik lainnya. Pastikan fungsi notifikasi telah dinyalakan dengan menekan tombol lonceng.

Source: CNA/da(ar)

Juga layak dibaca

Iklan
Iklan