PBB yang lebih inklusif, hindari kelumpuhan: Singapura, Malaysia serukan reformasi batasi hak veto

PBB, New York: Dua anggota ASEAN, Singapura dan Malaysia, telah mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengendalikan meningkatnya penggunaan hak veto oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan dan mendesak reformasi untuk menjadikan organisasi tersebut lebih inklusif dan menghindarinya dari "kelumpuhan yang memalukan".

Dalam pernyataan nasional negaranya di Sidang Umum PBB di New York pada hari Minggu (28/9), Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengatakan bahwa veto semakin sering digunakan di tengah konflik yang semakin meluas.

“Peningkatan, dan jika boleh saya tambahkan, penggunaan veto yang sinis oleh P5 harus dibatasi,” kata Dr. Balakrishnan, seraya menambahkan bahwa anggota PBB yang lebih luas harus mencapai kesepakatan tentang bagaimana veto ini akan digunakan di masa mendatang.

“Sebagaimana dunia telah berubah secara dramatis dalam 80 tahun terakhir, jelas juga bahwa PBB perlu direformasi agar sesuai dengan tujuannya untuk tahap selanjutnya,” ujarnya. “Kita membutuhkan PBB yang lebih representatif dan inklusif yang mencerminkan realitas terkini.”

Lima anggota tetap Dewan Keamanan – China, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat – memegang hak veto, yang memungkinkan salah satu dari mereka untuk memblokir adopsi resolusi substantif apa pun, terlepas dari seberapa besar dukungan yang diperolehnya dari anggota dewan lainnya.

Awal bulan ini, AS memveto untuk keenam kalinya rancangan resolusi yang menuntut gencatan senjata di Gaza dan pembebasan sandera, dengan alasan rancangan tersebut gagal mengutuk Hamas atau mengakui hak Israel untuk membela diri. Ke-14 anggota dewan lainnya memberikan suara mendukung resolusi tersebut.

"Jelas bahwa PBB dan organisasi internasional lainnya belum berevolusi untuk mengikuti perkembangan zaman," ujarnya.

Dr. Balakrishnan menunjukkan bahwa dunia saat ini telah menjadi "lebih bergejolak, lebih tidak pasti, dan di beberapa tempat, lebih keras".

"Terkikisnya rasa hormat terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB, pelanggaran berat hukum internasional dan hukum humaniter internasional, sayangnya telah menjadi hal yang umum, begitu pula pelanggaran kedaulatan dan integritas teritorial."

BATASI ATAU HAPUSKAN HAK VETO 

Dalam pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB pada hari Minggu, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan mengatakan bahwa kelangsungan hidup PBB bergantung pada beberapa reformasi yang mendesak, terutama pada hak veto yang dipegang oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Ia mengatakan perlu untuk membatasi, bahkan menghapus, hak veto, lapor kantor berita nasional Bernama.

“Kita harus menantangnya setiap kali hak veto digunakan, terutama dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan.

“Kewenangan harus mengalir kembali ke majelis umum. Sebagai badan paling inklusif di majelis ini, majelis harus diizinkan untuk bertindak sebagai suara hati nurani dan suara dunia, tanpa hambatan,” ujarnya.

Mohamad mendesak organisasi tersebut untuk terus menuntut akuntabilitas dari anggota tetap Dewan Keamanan PBB, merujuk pada Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Prancis, dan Inggris.

“Kita harus mengejar hasil melalui Resolusi 377A: Bersatu untuk Perdamaian. Kita tidak boleh lagi diam-diam menerima penolakan atas suara kolektif kita.

“Kita harus mempertanyakan dan menantang hak veto. Kita harus membebaskan Dewan Keamanan PBB dari kelumpuhan yang memalukan ini,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa PBB harus tetap menjadi organisasi internasional yang relevan dan efektif serta penjaga perdamaian global.

Terkait isu Israel dan tindakan-tindakannya akhir-akhir ini, Mohamad meminta PBB untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel, dan menekankan bahwa metastasis kebrutalan rezim Zionis di Timur Tengah tidak boleh dibiarkan berlanjut.