AS serang Venezuela, mengapa China yang akan rugi besar?

SHANGHAI: Langkah Amerika Serikat yang menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro beserta istrinya telah mengejutkan dunia dan menuai kecaman internasional, salah satunya China.

China termasuk negara yang secara terbuka mengkritik AS dan mengecam operasi tersebut sebagai “pelanggaran nyata terhadap hukum internasional”, serta menuntut pembebasan segera Maduro dan istrinya.

Dalam operasi kilat menjelang fajar pada 3 Januari, pasukan elit AS dilaporkan memasuki Caracas dan menangkap Maduro, sementara serangan udara AS menghantam titik-titik di dalam dan sekitar ibu kota.

Di AS, Maduro menghadapi dakwaan narkoterorisme dan konspirasi untuk mengimpor kokain. Pada Senin lalu, ia muncul di pengadilan New York dan mengajukan pembelaan tidak bersalah atas tuduhan terkait narkotika. Istrinya, Cilia Flores, juga menyatakan tidak bersalah.

Washington berdalih serangan intervensi terbesar AS di Amerika Latin sejak 1989 itu sebagai operasi penegakan hukum yang terarah, bukan intervensi militer.

Meski pemindahan paksa seorang kepala pemerintahan yang masih menjabat memicu kegelisahan di dalam dan luar negeri, para analis menilai China adalah pihak yang akan merugi lebih besar ketimbang Venezuela itu sendiri.

Kerugian China, kata para analis, mencakup gangguan pada strategi mereka di Amerika Latin, ambisi dominasi mata uang, dan bahkan terkait pengakuan atas Taiwan.

APA YANG DIPERTARUHKAN CHINA DI AMERIKA LATIN?

Jawaban singkatnya: investasi, pasokan energi, dan pengaruh.

China telah menggelontorkan dana ke Venezuela lebih besar dibanding negara mana pun di Amerika Latin.

Berdasarkan data Center for Strategic and International Studies (CSIS), lembaga pemikir asal AS, Venezuela telah menerima lebih dari US$62 miliar (Rp1.040 triliun) dari China sejak 2007, atau setara 53 persen dari seluruh pinjaman China ke Amerika Latin.

Penerima dana terbesar dari China berikutnya adalah Brasil, Ekuador, dan Argentina.

Kedekatan Venezuela dengan China dimulai pada masa mantan Presiden Hugo Chavez, yang berkuasa sejak 1999 hingga wafat pada 2013. Chavez menandatangani sejumlah perjanjian dagang dengan Beijing dan menyebut China sebagai “Tembok Besar” penahan pengaruh AS.

Dalam kesepakatan itu, Venezuela berkomitmen memasok hingga satu juta barel minyak per hari ke China. Sebagai imbalannya, Beijing menjanjikan dukungan politik. Maduro melanjutkan kesepakatan tersebut setelah menjabat pada 2013, meski penyaluran pinjaman baru dari China sebagian besar terhenti sejak 2016 saat kedua pihak fokus merestrukturisasi utang yang ada.

Sebagian besar pengiriman minyak dari Venezuela ke China merupakan pembayaran utang, bukan pembelian. Menurut perusahaan analitik energi Vortexa, ekspor minyak mentah Venezuela ke China rata-rata sekitar 470.000 barel per hari sepanjang 2025, atau sekitar 4,5 persen dari total impor minyak mentah China melalui jalur laut.

Angka ini menjadikan China tetap menjadi pembeli minyak terbesar Venezuela, menyumbang sekitar 80 persen dari total ekspor minyak negara itu, menurut Reuters.

Dengan Maduro telah digulingkan, kini muncul pertanyaan tentang nasib utang dari China dan kelanjutan aliran minyak, kata Dylan Loh, profesor kebijakan publik dan urusan global di Nanyang Technological University di Singapura, kepada CNA.

“US$60 miliar dalam utang yang masih belum dibayar tentu bukan jumlah kecil, tetapi pertanyaan yang lebih besar adalah pemulihan dan aliran minyak yang terus berlanjut kini berada di tangan musuh (AS),” ujar Loh.

Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa Washington akan “mengelola” Venezuela dan memanfaatkan cadangan minyaknya yang besar.

Loh menambahkan: “China juga telah kehilangan salah satu sekutu ideologisnya yang paling kuat di belahan bumi bagian Barat.”

Venezuela telah menetapkan harga minyaknya dalam yuan sejak September 2017, ketika Maduro menyatakan bahwa negara itu akan “membebaskan diri dari tirani dolar”, menjadikan Venezuela sebagai “arena uji” ambisi China untuk internasionalisasi mata uangnya.

Menurut Loh, serangan AS ke Venezuela “memperlihatkan betapa rentannya internasionalisasi mata uang China di bawah tekanan sanksi AS.”

Josef Gregory Mahoney, profesor politik di East China Normal University, mengatakan serangan tersebut bisa menjadi bagian dari apa yang ia sebut “perang mata uang”.

Ia mencatat bahwa beberapa analis meyakini operasi itu bertujuan memperlambat de-dolarisasi dan memperkuat posisi dolar. Pasalnya selama ini Venezuela memasarkan minyaknya menggunakan yuan serta membayar utang ke China dengan minyak mentah, bukan dolar.

“Sebagian analis menilai serangan AS bisa memperpanjang dominasi dolar hingga lima hingga sepuluh tahun ke depan, meski tidak semua sepakat,” ujarnya.

Serangan itu juga mengirimkan pesan yang lebih luas ke kawasan, kata para analis.

Mahoney mencatat bahwa beberapa pihak melihat serangan AS sebagai upaya untuk membuat negara-negara di Amerika Latin enggan terlibat dalam proyek infrastruktur unggulan China, Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative).

“Ini menimbulkan pertanyaan bagi setiap negara di Amerika Latin,” katanya. “Apakah mereka akan mengurangi keterlibatan dalam hubungan dengan China? Atau tetap maju?”

Serangan AS ke Venezuela terjadi di tengah upaya China untuk meningkatkan keterlibatannya di kawasan tersebut. Menurut Kementerian Perdagangan China, volume perdagangan antara China dan negara-negara Amerika Latin mencapai rekor US$518,4 miliar pada 2024, dua kali lipat dibandingkan satu dekade lalu.

Pada Mei 2025, Presiden China Xi Jinping mengumumkan fasilitas kredit sebesar 66 miliar yuan kepada negara-negara anggota blok regional Community of Latin American and Caribbean States (CELAC).

Namun para analis melihat pemerintah China juga melihat adanya peluang, mengingat respons keras dari berbagai pihak atas serangan AS ke Venezuela.

“Saya khawatir Amerika Serikat secara demonstratif menghidupkan kembali Doktrin Monroe yang justru dapat memicu penolakan di seluruh kawasan, karena masyarakat lokal tidak menginginkan kembalinya imperialisme AS,” kata Leland Lazarus, pendiri firma risiko geopolitik Lazarus Consulting, kepada CNA.

Doktrin Monroe merupakan kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang diumumkan pada 1823 oleh Presiden saat itu, James Monroe, yang memperingatkan kekuatan Eropa agar tidak melakukan intervensi di Belahan Bumi Barat.

Dalam Strategi Keamanan Nasional yang dirilis pada Desember 2025, pemerintahan Trump secara eksplisit memperkenalkan “Korolari Trump”, yang menegaskan hak AS untuk menghalangi “pesaing non-Hemisfer” menguasai aset strategis penting di kawasan benua Amerika.

Loh dari Nanyang Technological University (NTU) mengatakan China kini dapat “melipatgandakan upaya dan benar-benar mendorong dirinya sebagai alternatif” bagi Washington.

Namun pada saat yang sama, ia memperingatkan bahwa operasi AS di Venezuela juga menunjukkan kepada Beijing keterbatasan diplomasi ekonominya.

“Pendekatan ini ke depan akan semakin ditantang lewat unjuk kekuatan. Apakah China siap berbuat lebih dari sekadar langkah ekonomi tradisional, koersif, atau abu-abu demi mencapai tujuannya?” ujarnya.

Loh juga menyoroti bahwa China memposisikan dirinya sebagai “alternatif sistemik, tapi bukan penjamin keamanan”.

“Kebijakan luar negerinya secara resmi didasarkan pada prinsip tidak membentuk aliansi, sehingga ada batasan yang jelas dalam kemitraan China.”

APA DAMPAKNYA BAGI STRATEGI CHINA TERHADAP TAIWAN?

Para analis tak sependapat soal apakah serangan AS akan mengubah strategi China terkait Taiwan, pulau yang memiliki pemerintahan sendiri dan diklaim Beijing sebagai wilayahnya. China telah menegaskan akan kembali merebut Taiwan suatu saat nanti, jika perlu dengan kekerasan .

Pada akhir Desember, Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) menggelar latihan berskala besar yang mengepung pulau tersebut. Dalam latihan bertajuk "Misi Keadilan 2025”, militer China menembakkan roket serta mensimulasikan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan utama dalam latihan tembak langsung, yang menurut Beijing bertujuan mencegah campur tangan pihak luar.

Menyusul serangan AS ke Venezuela, sejumlah pengguna media sosial di China menyerukan agar PLA melakukan operasi serupa terhadap Presiden Taiwan Lai Ching-te.

Namun Loh mengatakan ia tidak melihat strategi China akan banyak berubah.

“Tidak ada faktor pendorong atau penarik yang benar-benar kuat bagi China untuk menunda atau mempercepat rencana apa pun yang dimilikinya,” ujarnya.

“Lai tidak mendorong deklarasi kemerdekaan, dan tidak ada indikasi bahwa ia mengambil langkah ke arah itu.”

Terkait sentimen nasionalisme, Loh mengatakan hal tersebut “dapat dikelola” dan kemungkinan besar akan “terbatas di ranah media sosial”.

Mahoney dari East China Normal University berpendapat Taiwan pada dasarnya berbeda dengan Venezuela.

“Strategi rantai pulau digunakan untuk membendung proyeksi kekuatan China, terutama kapal selam,” ujarnya.

Strategi rantai pulau berakar sejak Perang Dingin, ketika para perencana militer AS membayangkan rangkaian wilayah sekutu — dari Jepang melalui Taiwan hingga Filipina — sebagai perimeter untuk membendung kekuatan angkatan laut Uni Soviet dan China.

Sementara itu, industri semikonduktor Taiwan serta posisinya sebagai pembeli senjata juga menjadikannya prioritas strategis yang tidak akan ditinggalkan AS, kata Mahoney.

Ia menambahkan bahwa para pemimpin China tidak ingin berada dalam situasi “di mana mereka menyerang dengan menggunakan kekuatan militer” di Taiwan.

“China tidak ingin ditempatkan pada posisi di mana mereka membunuh warga China sendiri — terutama anak-anak, perempuan, dan warga sipil,” katanya.

“Hal itu bukan hanya akan menjadi mimpi buruk dari sisi hubungan masyarakat, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai mereka sendiri.”

Namun Lazarus dari Lazarus Consulting memiliki pandangan berbeda. Ia mengatakan serangan AS ke Venezuela memberi “bukti tambahan bagi China bahwa Trump memandang dunia dalam kerangka lingkup pengaruh”.

“Jika Trump menegaskan ‘Doktrin Donroe’, mengapa China tidak bisa menegaskan ‘doktrin Xi’ atas Taiwan dan Laut China Selatan?” ujarnya, merujuk pada cara khas Presiden AS menghidupkan kembali Doktrin Monroe.

Trump mencetuskan istilah tersebut — gabungan dari kata “Donald” dan “Monroe” — dalam konferensi pers pada 3 Januari saat mengumumkan penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro.

Lazarus mengidentifikasi pelajaran yang kemungkinan ditiru Beijing dari serangan AS tersebut.

“Elemen kejutan adalah kuncinya. Setiap serangan terhadap Taiwan harus dilakukan dengan cepat, dengan menargetkan infrastruktur utama,” ujarnya.

Mahoney dari East China Normal University memperingatkan bahwa Beijing menghadapi dilema.

“Jika China meningkatkan reaksinya dengan keras atas serangan AS ke Venezuela, apakah AS juga akan meningkatkan reaksinya atas Taiwan? China harus sangat berhati-hati,” katanya.

BAGAIMANA DENGAN KETAHANAN RANTAI PASOK CHINA?

Di luar kerugian finansial langsung, serangan AS ke Venezuela memunculkan pertanyaan mengenai akses China terhadap sumber daya strategis.

Venezuela memiliki cadangan minyak terbukti terbesar di dunia — diperkirakan mencapai 303 miliar barel, menurut data Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC).

Namun produksinya telah anjlok. Menurut OPEC, Venezuela hanya memproduksi 934.000 barel per hari pada November 2025 — kurang dari 1 persen dari permintaan global dan jauh di bawah lebih dari 3 juta barel per hari pada akhir 1990-an.

Penurunan tersebut bermula pada era Chavez, yang mempolitisasi perusahaan minyak negara PDVSA dan memecat sekitar 18.000 staf teknis setelah aksi mogok pada 2002.

Bertahun-tahun setelahnya terjadi kekurangan investasi dan kerusakan infrastruktur di negara itu. Sanksi AS pada Januari 2019 terhadap PDVSA, setelah pelantikan kedua Nicolas Maduro yang disengketakan, memperparah kejatuhan industri minyak Venezuela.

Bagi China, dampak energi secara langsung masih dapat diatasi. Minyak Venezuela hanya menyumbang sekitar 4 persen dari total impor minyak mentah China, menurut data bea cukai China.

Namun implikasi strategisnya melampaui soal minyak.

Mahoney mengatakan Amerika Serikat “menginginkan mineral strategis dan unsur tanah jarang Venezuela”, dan akses terhadap sumber daya tersebut akan membantu Washington menghadapi pembatasan ekspor China.

Menurutnya, China menggunakan pembatasan ekspor itu untuk “memaksa” tercapainya gencatan senjata dalam perang dagang dengan AS.

“Ini merupakan risiko strategis lain bagi China,” katanya. “Jika AS mampu memperoleh akses ke sumber-sumber tersebut, hal itu berpotensi melemahkan kekuatan pembatasan ekspor China.”

Menurut Badan Energi Internasional (International Energy Agency), China menguasai sekitar 90 persen kapasitas pemurnian unsur tanah jarang global.

Di tengah upaya negara-negara Barat menekan ketergantungan, pembeli dari China kian mengakses bahan baku dari kawasan yang minim pengawasan regulasi, termasuk perbatasan Kolombia–Venezuela, berdasarkan laporan InfoAmazonia Desember 2024.

Meski kekayaan minyak Venezuela telah terbukti, potensi unsur tanah jarangnya masih belum pasti, tanpa cadangan terbukti berskala besar meski terdapat laporan kemunculan mineral tersebut.

Pertambangan Orinoco Venezuela — kawasan seluas 112.000 kilometer persegi yang dibentuk pada 2016 — mengandung coltan, emas, bijih besi, dan bauksit. Menurut laporan CSIS tentang pertambangan ilegal di Venezuela, wilayah tersebut juga dilaporkan memiliki kemunculan unsur tanah jarang di kawasan Guayana.

Lazarus menyoroti satu kerentanan spesifik: penguasaan atas data survei mineral Venezuela.

Ia merujuk pada pernyataan María Corina Machado, tokoh utama oposisi Venezuela, dalam sebuah forum bisnis di Miami pada November tahun lalu.

“(Ia) mengatakan bahwa pada 2012, perusahaan pemerintah China, CITIC, melakukan satu-satunya survei geologi menyeluruh atas sumber daya mineral kritis Venezuela,” kata Lazarus.

Data survei geologi sangat penting bagi kegiatan ekstraksi sumber daya karena dapat memetakan lokasi endapan, jenis mineral yang dikandung, serta perkiraan nilainya.

Menurut daftar proyek CITIC Construction, perusahaan tersebut menandatangani kontrak dengan Kementerian Energi dan Pertambangan Venezuela pada September 2012 untuk melakukan “Survei Geologi dan Sumber Daya Mineral Nasional” yang mencakup prospeksi aero-geofisika, survei geokimia regional, serta evaluasi sumber daya mineral.

“Perusahaan itulah satu-satunya yang hingga hari ini memiliki survei tersebut,” kata Lazarus.