‘Seperti karet melenting balik’: Pengamat sebut pembalikan kebijakan ganja di Thailand upaya politik menuju titik tengah

BANGKOK: Kebutuhan untuk mengatur sektor ganja seiring arus masuk investasi asing dan keinginan menarik dukungan dari para pemilih konservatif menjadi alasan di balik rencana pemerintah Thailand untuk membalikkan kebijakan dekriminalisasi ganja, demikian menurut para pengamat.

Namun, para pengamat menambahkan bahwa risiko mengintai Perdana Menteri Srettha Thavisin ketika faksi-faksi dalam koalisi pemerintahannya mengadopsi sikap yang berbeda-beda terkait masalah ini, dan kelompok-kelompok pro ganja pun mengancam akan menggelar unjuk rasa jika ia betul-betul mengembalikan ganja ke daftar narkotika di Thailand pada akhir tahun.

Selama hampir dua tahun, Thailand telah menyaksikan ekspansi industri ganja secara besar-besaran setelah menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mendekriminalisasi ganja pada 2022, menjadikan Thailand negara tujuan penikmat ganja rekreasional.

Namun, setelah berkampanye untuk pembatasan lebih ketat terhadap penggunaan narkoba selama pemilu Thailand tahun lalu, PM Srettha pada 7 Mei lalu menegaskan kembali niatnya untuk melarang penggunaan narkoba rekreasional pada akhir tahun ini.

"Saya ingin kementerian kesehatan mengubah aturan dan memasukkan kembali ganja ke dalam daftar narkotika," kata PM Srettha di platform media sosial X.

"Kementerian harus segera mengeluarkan aturan yang hanya mengizinkan penggunaannya untuk tujuan kesehatan dan medis."

PM Srettha juga memberikan tenggat waktu 90 hari kepada pihak penegak hukum dan otoritas lokal untuk menindak narkoba di 25 provinsi yang dianggap "zona merah".

Langkah ini dapat berdampak drastis secara ekonomi pada industri yang diperkirakan bernilai hingga US$1,2 miliar (Rp19,2 triliun) pada 2025 dan kini menghadapi periode ketidakpastian yang berkepanjangan.

Kegeraman yang memuncak di kalangan komunitas bisnis bermula dari upaya pemerintah untuk mengubah arah kebijakan – banyak pengusaha telah bersungguh-sungguh mengikuti aturan main dan melakukan investasi besar selama dua tahun terakhir.

Jika ganja diklasifikasikan sebagai narkotika golongan lima, maka kepemilikan atau konsumsinya dinilai ilegal, meski ganja untuk tujuan kesehatan dan medis masih diizinkan.

Menurut Rattapon Sanrak, pendiri apotek peracikan dan restoran ganja Highland Cafe sekaligus pendukung lama industri ganja domestik, langkah tersebut dapat menghancurkan banyak bisnis lokal.

"Dampak dan konsekuensi dari apa yang mau dia lakukan ini akan sangat besar dan jadi malapetaka. Kami sudah punya beberapa rencana. Yang jelas kami akan berunjuk rasa," ujarnya.

"Terus sekarang pemerintah mau memenjarakan mereka? Sekarang, mereka akan menunjuk wajah orang-orang itu dan bilang kalau mereka penjahat?

"Masyarakat benar-benar gusar. Pemerintah harus melindungi hak mereka, karena mereka tidak bikin salah apa-apa," katanya.

PENCITRAAN POLITIK

Meski rancangan undang-undang tentang ganja telah beredar selama berbulan-bulan, belum jelas bagaimana pemerintahan Thailand yang didominasi Partai Pheu Thai akan memberlakukan perubahan pada undang-undang yang ada.

Kementerian kesehatan Thailand menyatakan bahwa konsultasi lebih lanjut diperlukan sebelum RUU final diputuskan oleh kabinet dan kemudian diajukan ke parlemen. Menurut PM Srettha, detail lebih rinci akan ditentukan oleh dewan pengawas narkotika, komite yang ia pimpin.

Namun, sebagaimana di masyarakat, ganja adalah topik yang kontroversial di dalam koalisi pemerintah yang berkuasa – salah satu mitra Pheu Thai, Bhumjaithai, berperan besar dalam membawa Thailand ke era ganja legal.

Anutin Charnvirakul selaku mantan menteri kesehatan, pemimpin Bhumjaithai, sekaligus wakil perdana menteri menghapus ganja dari daftar obat-obatan terlarang kementeriannya pada 2022. Akhir-akhir ini, ia vokal soal peninjauan secara laik dan resmi sebelum pembatasan diberlakukan kembali.

Menurut Dr. Yuttaporn Issarachai, ilmuwan politik dari Sukhothai Thammathirat Open University, negosiasi alot kemungkinan besar tengah terjadi di dalam koalisi pemerintah untuk menentukan batasan yang perlu diterapkan dan guna memastikan pemerintah tidak terpecah belah oleh masalah ini.

"Saya percaya hubungan dengan Bhumjaithai sangat penting di sini dan pasti sudah ada pembicaraan-pembicaraan level tertentu sebelumnya."

"Walaupun ada dorongan untuk mengkriminalisasi kembali ganja, saya rasa Bhumjaithai tidak akan terlalu terdampak sampai harus keluar dari koalisi. Kita jangan lupa, meskipun kebijakan ganja berasal dari Bhumjaithai, terutama saat Anuthin menjabat sebagai menteri kesehatan, rekriminalisasi justru diinginkan oleh banyak orang," ujar Yuttaporn.

PM Srettha baru-baru ini merombak kabinet untuk menempatkan nama-nama yang lebih strategis ke posisi portofolio penting. Hal ini dapat membantunya mendorong agenda politik partainya.

Akhir-akhir ini, pemerintah menghadapi banyak hambatan dalam mewujudkan kebijakan utamanya. Janji kampanye seperti dompet digital, yakni stimulus ekonomi melalui pemberian uang tunai, belum terealisasi.

Kebijakan populis lain, seperti penurunan harga listrik, penangguhan utang petani, dan kenaikan upah minimum, juga menemui jalan terjal.

Ganja tampaknya menjadi area bagi PM Srettha untuk meraih momentum dan memperoleh dukungan dari para pemilih konservatif.

"Ini (tentang) etika pemilih Thailand pada umumnya," kata Associate Professor Paul Chambers dari Center of ASEAN Community Studies (pusat studi masyarakat ASEAN) di Naresuan University. Ia menambahkan bahwa kekhawatiran masyarakat tentang dampak sosial dan bahaya mariyuana meningkat seiring penggunaannya yang kian marak.

Statistik menunjukkan penggunaan ganja melonjak dalam dua tahun terakhir - 10 kali lebih tinggi di kalangan anak muda dibandingkan sebelum legalisasi, demikian temuan Center of Addiction Studies (pusat studi adiksi) di Universitas Chulalongkorn. Pusat studi tersebut menemukan bahwa pengguna ganja pada 2022 mencapai 11,1 juta orang.

Salah satu pengkritik dekriminalisasi ganja, Profesor Paisan Limstit dari Health Laws and Ethics Center (pusat hukum dan etika kesehatan) di Universitas Thammasat, menyambut baik sikap tegas perdana menteri.

Sebelumnya, ia pernah menyayangkan dampak sosial dari dekriminalisasi ganja dan mengatakan jumlah pengguna narkoba meroket bersamaan dengan berbagai kejahatan terkait berikut kerusakan reputasi sektor pariwisata Thailand.

"Ini adalah hal baik yang harus dilakukan pemerintah. Tapi masih ada ketidakjelasan dalam masalah detail," katanya.

Kemungkinan besar ada faktor-faktor ekonomi berpengaruh yang perlu turut dipertimbangkan oleh pemerintah. Pajak ganja dapat memberikan keuntungan besar bagi kas negara.

Menurut Paul Chambers, bagi ekonomi Thailand yang masih dalam pemulihan pasca-COVID-19, keuntungan semacam itu mungkin menggiurkan, sehingga kecil kemungkinan ganja akan dilenyapkan sepenuhnya.

"Srettha berusaha menindaklanjuti janji Pheu Thai selama kampanye pemilu untuk bersikap tegas terhadap penjualan dan konsumsi mariyuana. Di saat yang sama, dia tahu mariyuana adalah komoditas yang mungkin bagus untuk ekonomi Thailand," ujarnya.

"Profit akan menang. Bagaimanapun caranya, mariyuana sebagai komoditas akan tetap bisa diakses oleh masyarakat di Thailand, mungkin jadi sedikit lebih mahal. Itu saja."

SEPERTI KARET MELENTING BALIK

Meskipun kelompok bisnis heboh, operator ganja medis justru lebih berhati-hati dalam menyikapi perlunya regulasi yang kuat di industri yang sebagian besarnya belum diatur ini.

Menurut Suphamet Hetrakul, salah satu pendiri Teera Group, perusahaan yang berfokus pada penelitian dan budidaya tanaman obat, investasi asing di sektor ini – yang seharusnya ilegal – telah meluas dan menjadi masalah.

"Banyak (apotek ganja) sebenarnya milik orang-orang luar Thailand yang mendiskriminasi para pembudidaya ganja Thailand, belum lagi penyelundupan ganja ilegal ke Thailand yang merupakan pelanggaran aturan lain yang sangat sederhana dan sangat gamblang," ungkapnya.

"Meskipun mengembalikan ganja ke daftar narkotika bukan hal yang ideal, kami menyambut baik upaya apa pun untuk mengontrol dan meregulasi kekacauan primordial di pasar ganja saat ini, di mana 'hukum hanya semacam pedoman'."

Para operator lokal sering mengeluhkan kelebihan pasokan ganja di pasar yang didorong oleh para pemain asing, menyebabkan harga turun dan berdampak pada petani.

Pekan lalu, Anutin Charnvirakul yang saat ini juga merupakan menteri dalam negeri Thailand mengancam akan menangkap orang-orang asing yang mengoperasikan dispensari ganja.

Suphamet Hetrakul mengatakan bahwa mendapatkan izin untuk membuka apotek peracik ganja kini semudah mengisi formulir daring. Akibatnya, produk ganja yang tidak aman, tidak sehat, dan tidak diatur dijual kepada pelanggan di seluruh Thailand.

"Itu namanya menyiapkan bencana kesehatan masyarakat," ujarnya. Ia pun menyerukan persyaratan pelacakan dan pengujian yang ketat untuk ganja.

Noah Levit Ades, direktur operasi ganja di Thonburi Healthcare Group, fasilitas ganja pertama di Thailand yang dibangun oleh rumah sakit untuk penggunaan dan penelitian sendiri, sepakat bahwa Thailand bisa memperoleh manfaat besar dari membangun industri yang lebih serius dengan serangkaian aturan dan batasan.

Menurutnya, saat ini Thailand “dibanjiri” orang-orang dari seluruh dunia yang “berbuat semau mereka” dan memberikan sedikit manfaat.

Dia menyayangkan betapa beberapa operator kecil kemungkinan akan dirugikan, tetapi peluang Thailand untuk menjadi yang terdepan dalam penelitian dan produk ganja medis harus diprioritaskan.

"Saya kira ini akan dapat mempekerjakan banyak orang Thailand dan membantu ekonomi secara signifikan begitu mereka tahu bagaimana pajaknya akan dikenakan. Dan bukan cuma itu, Thailand juga akan hebat di panggung dunia sebagai pemimpin terdepan dalam budidaya ganja dan ganja medis," katanya.

"Ini kedengarannya seperti efek karet gelang. Dia ditarik terlalu jauh ke satu arah. Jadi dia melenting balik, dan saya kira pada akhirnya kita akan berada di titik tengah yang cukup baik."

Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel CNA.id dengan klik tautan ini.