‘Naluri proteksionis’: Pedagang hasil laut terdampak sengketa perikanan Thailand-Malaysia

BANGKOK/KUALA LUMPUR: Eksportir dan petambak udang di Thailand selatan sedang bergulat dengan ketidakpastian setelah pelanggan dari Malaysia menunda atau menghentikan pesanan menyusul perselisihan perdagangan hasil perikanan antara kedua negara yang dimulai bulan lalu.

Sementara itu, sejumlah penjual makanan laut di Malaysia mengalami perlambatan bisnis karena pasokan udang dari Thailand, yang biasanya lebih murah dibandingkan udang lokal, terhenti.

Perselisihan tersebut dimulai bulan lalu ketika Bangkok membatasi impor kakap putih (sea bass) dari Malaysia setelah muncul kekhawatiran mengenai residu bahan kimia pada ikan tersebut.

Malaysia kemudian merespons dengan memberlakukan larangan impor sementara lima jenis udang dari Thailand pada 1 Juni  — udang windu cokelat (brown tiger), udang pisang (banana), udang windu raksasa (giant tiger), udang vaname (whiteleg), dan udang biru (blue shrimp) — terkait pengawasan keamanan pangan.

Kementerian Pertanian dan Keamanan Pangan Malaysia juga menyatakan bulan lalu bahwa mereka akan mewajibkan Sertifikat Analisis (Certificate of Analysis) tambahan untuk kakap putih dari Thailand.

Menteri Pertanian dan Koperasi Thailand Suriya Juangroongruangkit menawarkan untuk mengunjungi Malaysia pada Rabu (17 Juni) guna melakukan pembicaraan tingkat kebijakan yang bertujuan mengakhiri sengketa tersebut. CNA memahami bahwa tanggal tersebut merupakan usulan dari pihak Thailand dan bahwa pembahasan masih berlangsung di tingkat teknis.

Perselisihan ini sebelumnya sempat meningkat. Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul pada 2 Juni memerintahkan pembicaraan mendesak dengan Malaysia untuk menyelesaikan masalah yang mengancam mata pencaharian petani Thailand tersebut.

Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Perdagangan Thailand Suphajee Suthumpun kemudian mengatakan pada 10 Juni bahwa Thailand akan mempertimbangkan membawa masalah ini ke tingkat regional atau ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) jika negosiasi bilateral tidak menghasilkan penyelesaian.

Namun, menjelang kunjungan yang diusulkan Suriya, Wakil Menteri Pertanian dan Keamanan Pangan Malaysia Chan Foong Hin menyampaikan nada optimistis. Kepada CNA pada 12 Juni, ia mengatakan bahwa dirinya menghargai “kesiapan yang ditunjukkan pemerintah Thailand untuk terlibat dalam diskusi mengenai masalah ini”.

“Interaksi antara lembaga terkait dari kedua negara masih berlangsung, dan kami terdorong oleh perkembangan positif dalam beberapa hari terakhir,” katanya.

Otoritas Malaysia kemudian mengonfirmasi pada 17 Juni bahwa mereka telah menerima kuesioner standar keamanan pangan yang telah diisi oleh Thailand untuk ditinjau.

Kuesioner tersebut merupakan salah satu persyaratan yang ditetapkan Malaysia sebelum mempertimbangkan pencabutan larangan sementara terhadap impor lima spesies udang asal Thailand yang diberlakukan pada 1 Juni.

Dalam unggahan Facebook pada 18 Juni, Chan mengatakan bahwa pembahasan “berjalan secara positif” setelah adanya klarifikasi dari otoritas Thailand.

“Saya ingin menegaskan bahwa langkah ini merupakan persyaratan regulasi yang bertujuan memperkuat kerangka keamanan pangan Malaysia dan memastikan kepatuhan terhadap standar impor yang telah kami tetapkan,” tambahnya.

Para analis mengatakan kepada CNA bahwa meskipun sektor akuakultur Thailand sudah maju, sektor tersebut perlu berinovasi dan beradaptasi agar lebih terlindungi dari guncangan akses pasar seperti ini.

Mereka menambahkan, meskipun sengketa saat ini pada akhirnya dapat diselesaikan, terdapat kebutuhan yang lebih besar bagi pemerintah di Asia Tenggara untuk memikirkan ketahanan pasokan pangan secara kolektif, alih-alih langsung menerapkan langkah-langkah proteksionis setiap kali ketegangan muncul.

“Penangguhan ini merupakan kekhawatiran besar bagi industri udang Thailand,” kata Presiden Asosiasi Udang Thailand, Ekapoj Yodpinit, kepada CNA.

GANGGUAN EKSPOR DAPAT MEMENGARUHI HARGA LOKAL

Perselisihan terbaru dengan negara tetangganya menambah tekanan baru pada industri Thailand yang sudah berjuang menghadapi kenaikan biaya, risiko penyakit, dan persaingan regional.

Malaysia mengimpor sekitar 6.000 hingga 8.000 ton udang Thailand setiap tahun, atau sekitar 5 persen dari total ekspor udang Thailand.

“Dampak yang paling langsung adalah ketidakpastian pesanan,” kata Ploypapus Wiriyathadasak, yang terlibat dalam pengadaan, penyortiran, dan ekspor udang di Provinsi Songkhla. Malaysia merupakan pasar ekspor rutin karena kedekatannya dan permintaan yang stabil dari seberang perbatasan.

“Akibatnya, kami harus menyesuaikan rencana produksi dan pengiriman serta mencari pasar alternatif untuk menyerap volume yang biasanya diekspor ke Malaysia.”

Karena beberapa pelanggan menunda atau menghentikan pesanan sambil menunggu kejelasan situasi, biaya penyimpanan dan inventaris meningkat, katanya.

Menggantikan pembeli dari Malaysia bukanlah hal yang mudah karena tujuan ekspor lain memiliki spesifikasi produk, regulasi, dan persyaratan yang berbeda.

“Kekhawatiran terbesar kami adalah potensi kehilangan pelanggan dan pangsa pasar. Jika pembeli beralih ke pemasok dari negara lain, mungkin akan sulit untuk merebut mereka kembali,” ujarnya.

Dampak pembatasan udang tersebut belum sepenuhnya terasa di pasar-pasar yang berada lebih ke utara Thailand.

Di Pasar Thalay Thai di luar Bangkok, perdagangan seafood tampak berjalan normal pada suatu pagi hari kerja baru-baru ini. Para penjual menata ikan segar, kepiting, udang air tawar, dan udang laut di atas hamparan es sambil menunggu pelanggan.

Namun, beberapa di antara mereka mengamati harga dengan cemas. Jika udang yang biasanya dikirim ke Malaysia dialihkan ke pasar domestik Thailand, maka pasokan yang meningkat ini dapat menekan harga dan memengaruhi keuntungan mereka.

“Jika udang yang tidak lagi dapat diekspor ke Malaysia dialihkan ke pasar domestik, harga udang pasti akan turun. Tidak banyak yang bisa kami lakukan,” kata Rungnapha Sophasri, penjual seafood di pasar tersebut di Provinsi Samut Sakhon.

Akan tetapi, Ekapoj dari Asosiasi Udang Thailand mengatakan bahwa penurunan harga kemungkinan tidak akan terlalu drastis atau berlangsung lama, karena biaya penyimpanan, pengolahan, dan distribusi tetap signifikan, serta upaya untuk mengekspor ke pasar alternatif sudah berjalan.

Jika penangguhan berlangsung selama beberapa minggu atau bulan, ia mengaku khawatir akan terjadi kelebihan pasokan di pasar domestik, tekanan penurunan harga di tingkat pembudidaya, dan potensi kehilangan pelanggan ekspor.

Gangguan apa pun tidak hanya memengaruhi eksportir, tetapi juga petambak, pengumpul, pengolah, dan operator logistik di seluruh rantai pasok, terutama mereka yang sangat bergantung pada pasar Malaysia, katanya.

Pemerintah Thailand dalam sebuah pernyataan mengakui bahwa persoalan udang terkait dengan inspeksi yang lebih ketat terhadap impor kakap putih oleh Malaysia.

Pada 11 Juni, Pemerintah Thailand menyatakan sedang meninjau prosedur tersebut dan berupaya mempercepat pengujian dari sekitar 15 hari menjadi sekitar tujuh hari sambil tetap mempertahankan standar keamanan pangan dan perlindungan konsumen.

Sementara itu, pemerintah juga akan  terus memantau harga dan menangani semua dampak yang dirasakan pembudidaya udang.

INDUSTRI YANG RAPUH DI THAILAND

Sektor udang Thailand telah menyusut drastis dari masa kejayaannya. Produksi sempat mencapai sekitar 640.000 ton pada 2010, sebelum wabah penyakit membuatnya anjlok. Pada 2026, Asosiasi Udang Thailand memperkirakan produksi hanya berada di kisaran 120.000 hingga 140.000 ton.

Menurut Ploypapus, eksportir makanan laut Thailand, sektor tersebut menghadapi berbagai tantangan termasuk tingginya biaya pakan, kenaikan harga energi, biaya tenaga kerja, dan meningkatnya persaingan dari negara-negara produsen udang lainnya.

Industri ini terdampak parah oleh Early Mortality Syndrome pada awal 2010-an dan tidak pernah sepenuhnya pulih ke skala sebelumnya.

Penyakit dan cuaca yang tidak stabil, yang berkaitan dengan memburuknya perubahan iklim, terus menghantam sektor tersebut dalam beberapa tahun terakhir, sementara pesaing seperti Ekuador, India, Vietnam, dan Indonesia meningkatkan pangsa ekspor mereka.

“Kehilangan akses ke sebuah pasar pada saat seperti ini menambah tekanan lebih lanjut pada sektor ini,” kata Ploypapus.

Sektor akuakultur Thailand memiliki keahlian yang kuat, sistem budidaya yang mapan, dan industri pengolahan yang berpengalaman, kata Supawadee Poompuang, profesor di Departemen Akuakultur Universitas Kasetsart di Bangkok.

Namun, mengingat tantangan yang terus berlangsung, ketahanan jangka panjang akan bergantung pada genetika, pencegahan penyakit, biosekuriti, manajemen tambak, budidaya berbasis data, dan sistem yang tahan terhadap perubahan iklim, katanya.

“Industri ini telah membuat kemajuan signifikan selama bertahun-tahun, tetapi mempertahankan daya saing akan memerlukan inovasi dan adaptasi yang berkelanjutan,” tambahnya.

Sejak gangguan perdagangan lintas batas terbaru ini, Departemen Perikanan Thailand ditugaskan menyusun usulan untuk memperkuat industri udang di seluruh rantai pasok.

Departemen tersebut sedang menyiapkan langkah-langkah untuk mengurangi biaya produksi, mendorong adopsi teknologi dan energi bersih dalam akuakultur, serta meningkatkan konsumsi udang domestik.

Departemen Perikanan juga telah menyampaikan klarifikasi lengkap mengenai kebijakan udangnya kepada mitra di Malaysia dan menerima “respons positif”, kata Menteri Pertanian Thailand Suriya pada 5 Juni setelah pembahasan dengan Malaysia mengenai pembatasan ekspor udang saat itu ditunda.

PASOKAN UDANG MALAYSIA STABIL, NAMUN PENJUAL TERDAMPAK

Namun sebagai tanda kompleksitas yang terlibat, Departemen Perikanan Malaysia mengatakan pada 8 Juni bahwa pihaknya belum menerima jawaban atas kekhawatiran keamanan terkait udang dari Thailand — syarat awal sebelum memutuskan langkah selanjutnya.

“Setelah kami menerima respons tersebut, kami akan menilai apakah respons itu memenuhi persyaratan biosekuriti Malaysia,” kata Direktur Jenderal departemen tersebut, Adnan Hussain, seperti dikutip kantor berita Malaysia Bernama.

Pembatasan sementara Malaysia diberlakukan setelah Thailand memutuskan menerapkan pembatasan dan inspeksi penuh terhadap ekspor kakap putih Malaysia, kata Adnan.

“Ekspor kakap putih kami juga dikenakan pembatasan dan inspeksi menyeluruh oleh Thailand. Karena itu, kami menerapkan langkah-langkah biosekuriti yang serupa,” tambahnya.

Perselisihan tersebut berdampak pada para penjual seafood di Malaysia.

Di sebuah pasar basah di Klang, Selangor, para penjual mengatakan kepada CNA pada 11 Juni bahwa larangan tersebut mencegah masuknya udang Thailand yang lebih murah, sementara harga udang lokal yang lebih tinggi membuat pelanggan enggan membeli.

Salah satunya, Mohamed Usman, mengatakan, ia biasanya menjual udang Thailand seharga RM26 (Rp111.700) hingga RM28 per kilogram, dibandingkan RM32 per kilogram untuk udang lokal.

“Bos saya sudah tidak mendatangkan udang Thailand selama satu hingga dua minggu; saya tidak tahu alasannya,” katanya. “Variasi produk yang dijual sekarang lebih sedikit.”

Penjual lain yang hanya menyebutkan namanya sebagai Hing mengatakan bahwa udang lokal sedikit lebih mahal dan lebih sulit dijual.

“Bisnis agak lebih lambat. Ketika harganya lebih tinggi, orang tidak ingin membeli,” katanya.

Pedagang lain, Nur Mohamed, mengakui bahwa udang Thailand “sedikit lebih rendah kualitasnya” dibandingkan udang lokal.

“Dulu udang Thailand masuk dalam jumlah berton-ton dan menekan harga,” katanya. “Kami tidak bisa berbuat apa-apa (terhadap pembatasan pemerintah). Kami bukan pihak yang membuat kebijakan.”

Adnan, kepala Departemen Perikanan Malaysia, mengatakan pada 13 Juni bahwa pasokan udang segar lokal di seluruh negeri tetap stabil.

Departemen tersebut telah memperketat pengawasan biosekuriti di seluruh pintu masuk nasional untuk mencegah risiko penyakit akuakultur seperti Early Mortality Syndrome dan White Spot Syndrome Virus, katanya, menurut Bernama.

Langkah-langkah penegakan tersebut membantu memastikan produk akuakultur di pasar lokal tetap aman, berkualitas tinggi, dan mematuhi standar yang telah ditetapkan, tambahnya.

Adib Zalkapli, direktur pelaksana konsultan geopolitik berbasis di Malaysia, Viewfinder Global Affairs, berpendapat, sengketa tersebut “seharusnya tidak meningkat hingga seperti sekarang”.

“Jika memang terdapat kekhawatiran keamanan pangan yang nyata terkait kakap putih dan udang yang diperdagangkan antara kedua negara, hal tersebut harus segera dan secara transparan ditangani oleh otoritas terkait,” katanya kepada CNA.

Dalam iklim global saat ini, negara-negara mudah kembali pada “naluri proteksionis”, kata Adib, seraya menyerukan agar kawasan ini memikirkan kembali pendekatan yang lebih luas terhadap perdagangan pangan meskipun terdapat kekhawatiran mengenai keamanan pangan.

“Tanpa perubahan yang lebih luas dalam cara negara-negara (Asia Tenggara) memandang rantai pasok pangan dan perdagangan pangan lintas batas, sengketa serupa kemungkinan akan kembali terjadi di masa depan,” tambahnya.

Wakil Menteri Pertanian Malaysia Chan menuturkan, Malaysia dan Thailand merupakan mitra lama dalam perdagangan bidang pertanian.

“Saya yakin bahwa melalui dialog yang konstruktif dan kerja sama, kita akan dapat menyelesaikan masalah ini dengan cara yang saling menguntungkan,” katanya kepada CNA.

Ekapoj dari Asosiasi Udang Thailand mengatakan industri udang ingin kedua pemerintah menyelesaikan masalah tersebut berdasarkan bukti ilmiah dan standar yang diakui bersama.

“Yang paling mendesak kami perlukan adalah keterlibatan langsung antara pemerintah Thailand dan Malaysia, baik di tingkat politik maupun teknis,” katanya.

“Kami juga memerlukan komunikasi yang jelas dengan para pemangku kepentingan industri serta langkah-langkah dukungan untuk membantu mengelola kelebihan pasokan jika gangguan ini terus berlanjut.”

Laporan tambahan oleh Jarupat Karunyaprasit dan Fadza Ishak.