Skip to main content
Hamburger Menu
Close
Edisi:
Navigasi ke edisi CNA lainnya di sini.
Iklan

Asia

Sarawak tumbuh pesat bukan berarti mau merdeka dari Malaysia

Sarawak, yang kini dipimpin oleh Perdana Menteri (PM) Abang Joharin Openg, tengah berupaya menjadikan negara bagiannya sebagai salah satu pusat ekonomi terpenting di Malaysia seperti Bavaria, negara bagian Jerman. 

Sarawak tumbuh pesat bukan berarti mau merdeka dari Malaysia

Perdana Menteri (PM) Sarawak, Abang Johari Openg, berpose di kantornya di Kuching pada 20 Agustus 2024. (Foto: CNA/Fadza Ishak)

KUCHING: Tidak jauh dari pusat kota Kuching, Sarawak, Malaysia, terdapat gedung perkantoran Wisma Bapa dengan ruang tunggu istimewa yang letaknya berada di lantai paling atas. Dinding-dindingnya berwarna hitam dan bercorak marmer, penuh dengan ornamen keemasan.

Semua ubinnya diselimuti dengan karpet. Lampu besar menggantung di tengah ruangan yang luas. Tidak lupa, sofa berjajar di setiap sudutnya.  Ruang tunggu itu merupakan bagian dari kantor seorang Perdana Menteri (PM) Sarawak, Abang Johari Openg, tokoh penting di negara bagian otonom tersebut.

Di meja kopinya, terdapat tumpukan majalah berita yang memperlihatkan pencapaian dan ambisi besar Abang Johari untuk Sarawak. Negara bagian ini dikenal memiliki cadangan minyak dan gas yang sangat melimpah. Selain itu, lokasinya begitu strategis, sehingga memungkinkan untuk membangun pelabuhan, bandara dan lembaga keuangannya sendiri.

Rencana-rencana besar ini membuat PM tersebut yakin bahwa kehebatan dan posisi negara bagiannya di Malaysia dapat disamakan seperti Bavaria di Jerman, kawasan yang dikenal sebagai pusat ekonomi di negaranya. 

Dalam beberapa tahun terakhir, Sarawak berhasil merebut kembali Pelabuhan Bintulu dari tangan pemerintah federal. Selain itu, negara bagian ini juga sukses membeli maspakai regional MASwings dari maskapai penerbangan nasional Malaysia Airlines. Saat ini, Sarawak tengah berada dalam tahap akhir untuk mengakuisisi saham pengendali di Affin Bank.

Dalam wawancaranya dengan CNA pada Agustus lalu, Abang Johari menyebutkan bahwa langkah-langkah ini diperlukan agar Sarawak dapat "berjalan maju". Sementara itu, bagi para elite di negara bagian tersebut, rencana ini dapat menjadi kontribusi nyata untuk masyarakat setempat.

Pada Desember 2023, Johari mencanangkan rencana untuk mengratiskan kuliah di perguruan-perguruan tinggi negeri bagi warga Sarawak, mulai tahun 2026. Gagasan pendidikan gratis ini pertama kali disebutkan ketika Abang Johari menyampaikan harapan-harapannya di hari ulang tahunnya pada Agustus 2022 lalu. 

"Supaya suatu negara bisa berkembang, kita butuh sumber daya manusia yang berkualitas. Karena itu, saya berpikir bahwa ketika kita punya pendidikan yang bagus, kita bisa mengeluarkan orang-orang dari kemiskinan," ucapnya kepada CNA kala di Wisma Bapa.

"Hal ini akan lebih terwujud apabila kita punya ekosistem ekonomi yang dapat memanfaatkan pengetahuannya untuk berkembang dengan lebih jauh."

Namun begitu, Abang Johari menyadari akan tingginya biaya pendidikan tinggi, yang menghambat jalan keluarga-keluarga miskin untuk menyekolahkan anak-anaknya yang berbakat ke universitas.

"Jika kita tidak bisa memberikan bantuan biaya (sekolah) kepada mereka ... negara akan merugi. Jadi, selagi kita punya sarananya, mengapa kita tidak berbagi dengan mereka?" imbuhnya.

"Hal itu bisa menjadi cara kita untuk mengeluarkan orang dari kemiskinan. Hal itu juga dapat memperkuat ekonomi kita dalam jangka panjang."

Siapa Abang Johari Openg?

Perdana Menteri (PM) Sarawak yang sudah berusia 74 tahun ini merupakan putra bungsu dari Abang Openg, gubernur pertama di negara bagian tersebut. 

Abang Johari terjun ke dunia politik pada tahun 1977, dengan menjadi ketua pemuda di Parti Pesaka Bumiputera Bersatu. Pada 1981, ia terpilih menjadi anggota parlemen Sarawak usai memenangkan kursi di Satok. 

Di tahun-tahun berikutnya, Abang Johari memegang berbagai jabatan menteri, antara lain pengembangan industri, pariwisata dan perumahan, sebelum akhirnya diangkat menjadi wakil ketua menteri di tahun 2016.

Pada Januari 2017, ia menjadi ketua menteri menggantikan mendiang Adenam Satem, tokoh penting yang berhasil membangkitkan semangat negara merebut kembali haknya dalam Perjanjian Malaysia 1963.

Sarawak mengubah gelar jabatan yang semula "ketua menteri" menjadi "perdana menteri" pada Februari 2022. Langkah ini bertujuan untuk menyelaraskan kedudukannya sebagai mitra yang setara dengan Malaysia Barat. 

Pada Januari 2023, Sarawak dan Sabah mendapat sematan status resmi sebagai "kawasan", alih-alih sebagai "negara bagian". Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan pemerintah federal Malaysia terhadap klaim mereka semakin meningkat.

Di tahun 2023, Sarawak mencatat rekor pendapatan tertinggi sebesar RM13,3 miliar. Menurut analis politik, pencapaian ini merupakan hasil dari kepemimpinan PM-nya atas visinya dalam mengembangkan industri-industri yang baru.

Sebagaimana yang tercantum dalam situs web dinasnya, gebrakan dari pemerintahan Abang Johari, salah satunya, adalah pengembangan teknologi ramah lingkungan bebas emisi. Selain itu, ia telah membentuk dewan riset, guna menyelidiki penerapan hidrogen dan mengurangi ketergantungan Sarawak pada bahan bakar fosil.

Abang Johari menikah dan dikaruniai dua anak.

Collapse

Sarawak telah berkembang pesat sejak empat partainya menarik diri dari koalisi Barisan Nasional (BN) yang dulu sangat berkuasa, usai kekalahan pertamanya pada Pemilihan Umum (Pemilu) Malaysia 2018.  Partai-partai ini lalu membentuk koalisi Gabungan Parti Sarawak (GPS), yang diketuai oleh Abang Johari.

Selain GPS mendapatkan posisi mayoritas yang kuat dalam parlemen Sarawak, situasi politik yang relatif stabil juga memberikan kelancaran bagi Abang Johari dalam mewujudkan proyek infrastruktur besar-besaran. Proyek ini digadang-gadang akan menarik lebih banyak investasi yang masuk ke dalam negara bagian tersebut.

Sebelumnya, Abang Johari pernah menyebutkan bahwa pendapatan Sarawak untuk tahun 2024 akan melampaui pencapaian tahun lalu, yakni RM13,3 miliar (Rp48 triliun). Negara bagian ini telah menyiapkan dana kekayaannya sendiri dan tengah mengupayakan pembangunan bandara internasional baru di Kuching untuk meningkatkan konektivitas di sana.

Sarawak juga mengambil langkah-langkah yang akan memperkuat posisinya sebagai salah satu negara bagian terpenting di Malaysia.

Saat ini, negara bagian tersebut tengah berunding dengan perusahaan minyak nasional Petronas, guna mengeklaim kembali haknya sebagai satu-satunya pembeli dan penjual gas bumi yang diproduksi di wilayahnya. Langkah ini berpotensi menjadi pemasukan besar bagi pemerintah federal. Dorongan ini juga akan dapat membantu Sarawak dalam memperjuangkan otonomi yang lebih besar dalam Federasi Malaysia.

Sarawak berencana mengangkat perusahaan minyak dan gas milik negara Malaysia, Petros, sebagai satu-satunya pembeli dan penjual gas alam yang diproduksi di negara bagian tersebut. (Foto: CNA/Fadza Ishak)

Dengan demikian, target Abang Johari adalah untuk menjadikan Sarawak sebagai penyumbang produk domestik bruto (PDB) Malaysia terbesar kedua, sebelum pemilu berikutnya di tahun 2026.

Menurut data dari Departemen Statistik Malaysia yang rilis pada Juli lalu, Sarawak sukses menyumbang 9,1 persen pada PDB tahun 2023. Negara bagian ini berada di urutan keempat, menyusul Selangor (25,9 persen), Wilayah Federal Kuala Lumpur (15,9 persen) dan Johor (9,5 persen).

PM Sarawak mengatakan bahwa untuk melancarkan sasaran ini, pemerintahannya berupaya meniru negara-negara yang telah banyak berinvetasi pada infrastrukturnya, demi mendorong kemajuan ekonominya.

"Apa yang sedang dilakukan Sarawak saat ini adalah meningkatkan infrastruktur kami, karena kami punya keunggulan, termasuk di bidang energi, dan kami membangun konektivitas internal dalam negeri kami," terangnya. Ia juga menambahkan bahwa negara bagiannya sedang bekerja sama dengan investor guna membangun ekonominya.

"Kami sedang mencoba membawa investasi masuk ke dalam Sarawak. Manfaatnya akan bisa dirasakan oleh investor dan pemerintah Sarawak atau, dalam hal ini, seluruh Sarawak."

Laju pembangunan dan ambisi besar Sarawak tidak seharusnya dipandang sebagai keinginan untuk memisahkan diri, kata Abang Johari. Ia menolak gagasan yang diserukan beberapa aktivis Sarawak, agar negara bagian tersebut keluar dari Malaysia.

Para aktivis merasa kecewa karena menurut mereka, belum ada perkembangan yang signifikan dari upaya pemerintah federal untuk mengembalikan hak-hak Sarawak dalam Perjanjian Malaysia 1963. Perlu diketahui, dasar hukum ini menempatkan Sarawak dan Sabah sebagai mitra yang setara dengan Malaya dalam pembentukan negara Malaysia.

"Tentu saja, pemerintah federal juga sadar terhadap bagaimana kami mengatur negara bagian ini dan bagaimana kami bergerak maju. Bukan berarti kami ingin memisahkan diri meski ada beberapa yang berkeinginan seperti itu," jelas Abang Johari.

PENDIDIKAN TINGGI GRATIS

Satu bidang yang dapat dijalankan Sarawak dengan mandiri adalah program pendidikan gratis untuk masyarakat Sarawak di lima universitas negerinya.

Di antaranya, ada Curtin University Malaysia Sarawak Campus, Swinburne University of Technology Sarawak Campus, University Technology Sarawak, Centre of Technology Excellence Sarawak, dan i-CATS University College.

Sebelumnya, media setempat pernah melaporkan bahwa 25.000 pelajar di universitas dan institusi pendidikan tinggi negeri Sarawak akan menikmati manfaat dari kebijakan yang diusulkan ini. Rencana ini diperkirakan akan menyedot anggaran pemerintah setempat hingga RM625 juta per tahunnya.

Namun demikian, pemerintah Sarawak menyebutkan bahwa pendidikan gratis hanya berlaku di bidang-bidang sains dan teknik tertentu. Hal ini sejalan dengan program pembangunan Sarawak untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada.

Anggota parlemen oposisi dari Partai Tindakan Demokratik (DAP), Chong Chieng Jen, mempertanyakan pengecualian ini. Ia menyebutnya sebagai "alasan yang kurang berdasar".

"Apakah ada masalah tersembunyi dalam situasi keuangan pemerintah Sarawak, sampai-sampai tidak bisa lagi menyediakan dana?" kata Jen, sebagaimana yang dilansir oleh Dayak Daily pada 29 Agustus 2024.

CNA telah menghubungi Kementerian Bidang Pendidikan, Inovasi dan Talenta Sarawak guna mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai mata kuliah apa yang akan mendapatkan dana subsidi sepenuhnya dan berapa jumlah pelajar yang akan merasakan manfaatnya.

Atlet pelajar Malaysia tengah berpose foto dengan warga Sarawak, mengenakan pakaian adat di bandara internasional Kuching di Sarawak. (Foto: CNA/Fadza Ishak)

Ketika diwawancarai oleh CNA, Abang Johari mengindikasikan bahwa mata kuliah yang mendapat bantuan subsidi penuh ini mencakup bidang-bidang seperti dirgantara, teknologi semikonduktor dan energi hijau. Bidang-bidang ini dianggap penting untuk menghasilkan tenaga kerja industri yang terampil, agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ia juga menyebutkan bahwa program studi baru dirgantara di i-CATS University College sudah menerima mahasiswa baru pada September ini. Selain itu, Sarawak juga tengah bekerja sama dengan Amerika Serikat dan Inggris Raya untuk membawa masuk pengajar-pengajar yang mumpuni dalam bidang ini.

Pemerintah federal mengatakan bahwa Sarawak bisa menjadi pusat industri dirgantara Malaysia, berkat komitmennya yang kuat untuk menghasilkan pekerja yang mahir di bidang itu.

"Bahkan (bidang) energi hidrogen terbarukan masih terbilang baru, jadi kita perlu banyak orang yang berwawasan dalam ekonomi baru ini, karena kita sedang mengupayakan ekonomi hijau," kata Abang Johari.

PUSAT ENERGI TERBARUKAN

Dalam wawancaranya dengan CNA, PM Sarawak menjelaskan bahwa status karbon di negara bagiannya sudah mencapai negatif karena telah membagi energi untuk menghasilkan listrik menjadi 70 persen hidrogen dan 30 persen. Langkah ini membuka jalan bagi Sarawak untuk memasok energi terbarukan hingga ke berbagai wilayahnya.

Ia mengatakan bahwa Sarawak berencana akan memasang panel surya terapung di empat bendungannya pada tahun 2035. Dengan ini, negara bagian tersebut akan dapat memasok 15 gigawatt energi terbarukan sendiri, melebihi angka konsumsi dmasyarakat setempat.

Selama lima tahun terakhir ini, Sarawak telah menjadi pemasok listrik Kalimantan Barat, Indonesia. Kabarnya, ada rencana untuk juga menyalurkannya ke Sabah, Brunei dan Singapura. Dengan demikian, Sarawak berpotensi menjadi pusat jaringan listrik di Asia Tenggara, kata Abang Johari.
 

Proyek interkoneksi pasokan listrik Sarawak-Singapura diperkirakan dapat beroperasi secara komersial pada tahun 2031, kata Menteri Utilitas dan Telekomunikasi Sarawak Julaihi Narawai, sebagaimana yang dilansir oleh Bernama pada Mei lalu.

Julaihi mengatakan bahwa proyeknya sedang menjalani penelitian teknis, yang meliputi survei jalur kabel bawah laut. Dengan proyek ini, Sarawak diharapkan akan mengekspor hingga 1 gigawatt energi terbarukan ke Singapura.

Sebagai timbal balik, Sarawak mengusulkan agar Singapura menyalurkan investasinya, seperti proyek pusat data, ke negara bagian tersebut. Dalam wawancaranya dengan CNA, Abang Johari juga menerangkan bahwa Singapura akan menangani pemasangan kabel bawah laut dari Kuching hingga ke republik pulau tersebut.

Otoritas Pasar Energi (EMA) Singapura menyampaikan kepada CNA bahwa pihaknya belum mengeluarkan persetujuan perihal rencana impor listrik dari Sarawak. Mereka juga belum bisa membagikan informasi lebih lanjut untuk menjaga kerahasiaan bisnis.

Saat ini, EMA sedang membahas proyek Sarawak dengan "pihak-pihak yang terkait". Mereka akan terus menjalin komunikasi dengan perusahaan yang memiliki proposal yang "kredibel dan menguntungkan", yang dapat menyumbang kontribusi pada upaya dekarbonisasi Singapura, kata juru bicara EMA.

CNA telah berhasil menghubungi pihak Sembcorp Industries Singapura - perusahaan yang menginisiasi perundingan dengan Sarawak Energy Berhad - untuk mengetahui kabar terkini tentang proyek tersebut, terutama rencana pemasangan kabel bawah laut.

"Hubungan perdagangan kami dengan Singapura sangat baik," ucap Abang Johari. Ia juga menambahkan bahwa Sarawak telah mendirikan kantor perdagangan dan pariwisatanya di Singapura.

"Kami bekerja sama dengan pemerintah Singapura dan juga sektor swasta Singapura, yang akan meningkatkan kolaborasi ekonomi antara Singapura dan Sarawak."

MEMANFAATKAN IKN

Abang Johari menyampaikan bahwa Sarawak juga berencana memasok listrik hingga ke seluruh Kalimantan, termasuk Kalimantan Timur, tempat Ibu Kota Nusantara (IKN) Indonesia berada. 

Kalimantan - yang juga merupakan bagian dari pulau Borneo bersama dengan Sarawak, Sabah dan Brunei - diperkirakan akan mendapat dorongan ekonomi dari pembangunan Nusantara.

Abang Johari menjelaskan bahwa Sarawak sudah memegang 25 persen saham pembangkit listrik tenaga air yang berperan penting dalam menghidupkan wilayah Kalimantan Timur. Ia juga menambahkan bahwa Sarawak tengah berunding dengan Indonesia mengenai potensi untuk melanjutkan kolaborasi ekonominya.

"Kami juga berencana membuat bandara internasional baru di Kuching untuk melengkapi upaya kami untuk Borneo," ujarnya. Ia juga menyoroti bahwa jarak penerbangan dari Kuching menuju Nusantara hanya membutuhkan 30 menit saja.

"Sejauh berlangsungnya hubungan kita dengan Indonesia, khususnya dengan Kalimantan Barat dan Kalimantan lainnya, ada landasan bersama yang terjalin antara Indonesia dan pihak kami, dan sudah berjalan dengan cukup baik."

Potret istana kepresidenan dari jarak jauh saat perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79 di ibu kota baru Nusantara, Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada 17 Agustus 2024. (Foto: AFP/Bay Ismoyo)

Sementara itu, Abang Johari menolak rencana perusahaan asal Brunei yang ingin mengembangkan kereta api cepat. Menurutnya, rencana ini perlu terlebih dahulu melakukan perundingan multilateral dengan berbagai negara.

Pada Maret lalu, proposal Brunergy Utama untuk meluncurkan jaringan kereta api Borneo mengundang banyak perhatian. Kabarnya, proyek ini bertujuan untuk mempersingkat waktu perjalanan antara Brunei, Sarawak, Kalimantan dan Sabah.

Perusahaan - yang awalnya bergerak di bidang minyak dan gas, sebelum akhirnya beralih ke bidang infrastruktur ini - menyebutkan bahwa proyek US$70 miliar ini akan membangun rute sepanjang lebih dari 1.600km, dengan kereta api berkecepatan lebih dari 350km/jam.

Akan tetapi, pemerintah Brunei mengundurkan diri dari proyek tersebut. Abang Johari mengungkapkan bahwa Sarawak tidak dimintai pendapat secara resmi mengenai proyek tersebut, sebagaimana yang dilansir oleh Bernama pada 31 Maret lalu.

"Saya paham bahwa inisiatif tersebut datang dari sektor swasta. Jika kita mau punya rel kereta api pan Borneo, harus ada kesepakatan antara Indonesia, Malaysia dan Brunei dulu. Harus ada kesepakatan umum," jelasnya kepada CNA. 

MENINGGALKAN KOALISI BARISAN NASIONAL

Keruwetan Sarawak dalam mengupayakan infrastrukturnya bermula pada tahun 2018. Pada saat itu, koalisi BN harus mengakhiri kekuasaannya yang telah berlangsung selama enam dekade dalam Pemilu Malaysia ke-14 yang diadakan pada bulan Mei tahun itu. Kekalahan tersebut sebagian besar disebabkan oleh skandal miliaran dolar 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Pada bulan September tahun itu, Abang Johari yang saat itu menjabat sebagai ketua menteri Sarawak mengumumkan bahwa empat partai di negara bagian tersebut sepakat dengan suara bulat untuk meninggalkan koalisi BN karena situasi politik pasca pemilu Malaysia kala itu.

Partai-partai tersebut antara lain Parti Pesaka Bumiputera Bersatu, Parti Rakyat Sarawak, Partai Demokrat Progresif, dan Partai Persatuan Rakyat Sarawak. Partai-partai ini juga yang membentuk koalisi GPS, ungkapnya.

Para pemuda di Sarawak tengah mendayung di depan gedung parlemen Sarawak di Kuching. (Foto: CNA/Fadza Ishak)

Abang Johari menjelaskan kepada CNA bahwa keputusan partai-partai ini untuk meninggalkan koalisi BN membantu mereka agar "fokus pada negara bagian kita sendiri".

"Artinya bukan untuk perihal internal, melainkan untuk agenda negara bagian kami, yang masih bersinggungan dengan Federasi Malaysia. Saat ini, selama lima hingga enam tahun terakhir, saya pikir kami sudah berhasil mengembangkan cara kami sendiri," ujarnya.

Rencana pembangunan untuk negara bagian ini tampaknya mendapat sambutan positif dari masyarakat Sarawak. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah kursi parlemen yang dimenangkan oleh koalisi GPS pada pemilu, yakni dari 67 kursi pada tahun 2018 menjadi 76 kursi pada tahun 2021.

Kini, koalisi GPS menguasai 79 dari 82 kursi parlemen setelah tiga anggota parlemen dari partai oposisi yang dibubarkan bergabung dengan GPS pada April lalu. Anggota parlemen dari jalur independen lainnya, menurut penggambaran dari media setempat, "menyambut baik koalisi GPS".
 
Dr Arnold Puyok, dosen senior di bidang kajian politik dan pemerintahan di Universiti Malaysia Sarawak, menjelaskan bahwa stabilitas kondisi politik Sarawak saat ini merupakan wujud dari inklusivitas keagamaan dan praktik pemerintahan yang pragmatis. Pendekatan ini lebih mengutamakan pembangunan dan kebutuhan sosial ekonominya, daripada nasionalisme kesukuan dan retorika agama seperti yang terjadi di semenanjung Malaysia. 

Pemilu Sarawak 2021 menunjukkan bagaimana politik identitas di negara bagian tersebut digunakan untuk mengupayakan pembangunan dan menangani kesulitan masyarakat Sarawak dalam mencari sesuap nasi, tulisnya dalam artikel riset yang diterbitkan oleh ISEAS - Yusok Ishak Institute pada 13 Agustus 2024.

"Perkembangan ini tampaknya akan terus berlanjut hingga ke pemilu Sarawak berikutnya," kata Dr Puyok.

"Sentimen 'Utamakan Sarawak' yang digalakkan oleh koalisi GPS merupakan fokus utama dari strategi politiknya; ia menjawab langsung kekhawatiran pendukungnya dan mempertahankan kerukunan ras dan agama."

BAVARIA-NYA MALAYSIA

Di tengah situasi politik yang berpecah belah di wilayah semenanjung Malaysia, dominasi koalisi GPS di Sarawak membuatnya mendapat julukan "kingmaker" (atau penguasa di balik layar) di tingkat federal.

Pasca Pemilu Malaysia 2018 dan 2022, koalisi-koalisi di semenanjung ini mencari dukungan dari partai-partai di Borneo, termasuk GPS, agar mereka dapat menguasai mayoritas kursi di parlemen dan membentuk pemerintahannya.

PM Sarawak, Abang Johari Openg, memandang posisi kekuatan ekonomi negara bagiannya di Malaysia sama seperti Bavaria di Jerman. (Foto: CNA/Fadza Ishak)

Namun demikian, Abang Johari tidak begitu ambil pusing dengan sematan kingmaker. Baginya, julukan itu "sangatlah subjektif."

"Ada yang mengatakan bahwa kami kingmaker, ada yang mengatakan bahwa kami sangat beruntung karena ada perpecahan di semenanjung Malaysia," terangnya.

"Namun bagi saya, kami hanya mengurusi apa yang kami tengah hadapi saat ini tanpa harus mempertaruhkan seluruh negara federasi ini. Baru setelah itu, mendorong Sarawak untuk bergerak maju."

Ia kemudian kembali membanding-bandingkan posisi Sarawak di Malaysia dengan Bavaria, yakni negara bagian Jerman terbesar berdasarkan luas wilayahnya dan salah satu kawasan ekonomi paling maju dan sukses di Eropa.

"Jerman itu (negara) federasi, tapi Bavaria tetap kuat. Jadi dalam hal ini, karena kita unggul dari sisi kehebatan ekonomi kita, kita bisa disamakan dengan Bavaria yang begitu berarti bagi Jerman," imbuhnya.

Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel CNA.id dengan klik tautan ini. 

Source: CNA/da

Juga layak dibaca

Iklan
Iklan