FOKUS: Apa itu Rantai Pulau Kedua, mengapa AS dan China berebut pengaruh di sana?

SINGAPURA: Perairan Samudera Pasifik yang terbentang luas diam-diam telah menjadi front baru persaingan dua kekuatan besar dunia, China dan Amerika Serikat.

Para pengamat mencermati, di sepanjang deretan pulau-pulau kecil dan atol yang dikenal sebagai Rantai Pulau Kedua, Beijing dan Washington telah meningkatkan manuver militer dan diplomatik mereka demi meneguhkan kehadiran dan saling memblokir akses ke wilayah tersebut.

Di tengah pembatalan berbagai kebijakan di AS, Presiden Donald Trump malah menggandakan langkah-langkah mereka di kawasan ini, jika dibandingkan dengan apa yang dilakukan pendahulunya, Joe Biden. Pengamat mengatakan, hal ini mencerminkan betapa kawasan tersebut dianggap penting bagi AS.

Menurut pengamat, strategi rantai pulau yang di masa Perang Dingin dianggap tidak terlalu penting, kini dapat mengubah pertaruhan di Laut China Selatan dan Selat Taiwan.

Para pengamat memperingatkan, pertaruhan yang akan dialami kawasan Pasifik akan sangat besar. Militerisasi yang semakin gencar di Rantai Pulau Kedua bisa memicu kesalahpahaman dan konfrontasi, meningkatkan risiko konflik.

“Ketegangan akan tinggi (di kawasan Pasifik) jika China berhasil menguasai Rantai Pulau Kedua dan mendirikan (lebih banyak) pos atau pangkalan militer … terutama karena kekuatan regional lain, termasuk Australia dan Jepang, juga turut hadir,” kata Abdul Rahman Yaacob, peneliti di Program Asia Tenggara di Lowy Institute.

Namun, di tengah perebutan geopolitik ini, ada kemungkinan sisi positif bagi negara-negara kepulauan di Pasifik.

Negara-negara itu punya “kesempatan yang belum pernah ada sebelumnya” untuk memanfaatkan situasi geopolitik ini dan “mengambil keuntungan,” ujar Blake Johnson, analis senior di Pacific Centre milik Australian Strategic Policy Institute (ASPI), kepada CNA.

APA ITU RANTAI PULAU KEDUA?

Strategi rantai pulau adalah penggambaran dari para ahli strategi militer AS dalam memvisualisasikan garis pertahanan dan proyeksi kekuatan kawasan Pasifik pada Perang Dingin antara AS dan Uni Soviet.

Rantai Pulau Pertama, yang lebih dekat ke pesisir China, dianggap sebagai garis depan dalam setiap potensi konfrontasi. Garis ini membentang dari Jepang, melewati Taiwan dan Filipina, hingga berakhir di Kalimantan.

Rantai Pulau Kedua — yang terletak lebih ke timur dan membentang dari Kepulauan Ogasawara di selatan Jepang, melalui wilayah AS seperti Guam dan Kepulauan Mariana Utara, hingga ke Palau dan sebagian Mikronesia — ditetapkan sebagai garis pertahanan kedua.

Sementara Rantai Pulau Ketiga membentang dari Alaska melalui Hawaii hingga ke Selandia Baru, menandai batas terluar dari kepentingan strategis AS di kawasan Pasifik.

Meskipun Perang Dingin telah berlalu beberapa dekade lalu, istilah-istilah ini masih tetap digunakan. Kini, target utama dari strategi rantai pulau itu bukan lagi Uni Soviet, melainkan China, negara yang pengaruhnya terus meluas di Indo-Pasifik.

“Sekarang, persaingannya sangat berfokus pada kawasan Pasifik, dengan China sebagai musuh utama (AS) di kancah tersebut,” kata Malcolm Davis, analis senior di ASPI.

“PLA (Tentara Pembebasan Rakyat China) sekarang jauh lebih kuat dibandingkan PLA pada era Perang Dingin dahulu.”

Strategi rantai pulau ini kembali jadi sorotan, terutama Rantai Pulau Kedua, setelah Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menyampaikan pidatonya dalam tur di wilayah Indo-Pasifik, yaitu Guam, Hawaii, Filipina dan Jepang.

Di Hawaii pada 26 Maret lalu, Hegseth mengatakan bahwa strategi rantai pulau Amerika dirancang sebagai pertahanan, bukan untuk penyerangaan.

Hegseth, yang juga mengumumkan investasi di Yap dan Mikronesia menegaskan kembali komitmen Amerika untuk memperkuat pertahanan Rantai Pulau Kedua, menekankan bahwa mereka tetap berkomitmen menghindari konflik sambil mempertahankan kekuatan dan kesiagaan di kawasan Indo-Pasifik.

“Kami sama sekali tidak ingin melihat terjadinya konflik … tetapi kami akan bersikap maju dan berada di garis depan sejauh mungkin untuk memastikan hal itu tidak terjadi,” tambahnya.

Hegseth menegaskan kembali komitmen strategis Washington terhadap strategi rantai pulau dalam pidatonya di Shangri-La Dialogue di Singapura pada 31 Mei, menandai penampilan perdananya sebagai menteri pertahanan dalam forum keamanan global.

Ia mengatakan bahwa AS menerapkan pendekatan multi-cabang untuk memperkuat pertahanan di Indo-Pasifik, termasuk dengan meningkatkan postur kekuatan, memperkuat kemampuan pertahanan sekutu, dan membangun kembali basis industri pertahanannya.

AS MENINGKATKAN KEHADIRAN DI PASIFIK

Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump telah menyatakan dengan jelas bahwa mereka akan memperkuat kehadirannya di kawasan Pasifik, melanjutkan langkah-langkah yang telah dijalankan oleh pemerintahan Biden sebelumnya.

Abdul Rahman Yaacob dari Lowy Institute menyoroti pengerahan kapal selam USS Ohio — kapal selam bertenaga nuklir dan bersenjata rudal kendali — ke Pasifik bagian barat pada akhir April lalu.

Angkatan Laut AS menyatakan bahwa ini adalah ketiga kalinya dalam waktu kurang dari satu tahun kapal selam kelas tersebut dikerahkan ke wilayah itu. Abdul Rahman mengatakan bahwa hal ini menegaskan upaya Washington meningkatkan kehadiran di Pasifik.

Selain itu, AS telah meningkatkan investasi mereka hingga US$2 miliar di Negara Federasi Mikronesia (FSM), negara berpenduduk sekitar 110 ribu orang di sepanjang garis Rantai Pulau Kedua.

AS telah menyampaikan rencana mereka untuk membangun berbagai proyek infrastruktur penting di Yap, salah satu negara bagian FSM.

Di antara yang akan dibangun AS di negara tersebut adalah modernisasi landasan udara dan pembangunan pelabuhan, peningkatan fasilitas pada pelabuhan komersial dan infrastrukturnya. 

Investasi ini semakin memperluas cakupan AS di kawasan Pasifik Barat Daya. Sebelumnya AS telah memiliki pangkalan udara dan laut di Guam, tempat uji pertahanan rudal balistik di Kepulauan Marshall, dan sistem radar frekuensi-tinggi yang saat ini tengah dibangun di Palau.

CHINA JUGA MEMPERLUAS CAKUPAN MEREKA

Media pemerintah China, termasuk Global Times, secara konsisten menggambarkan strategi rantai pulau milik AS sebagai peninggalan geopolitik era Perang Dingin. Mereka berpendapat bahwa strategi ini dirancang untuk membendung kebangkitan China dan merusak stabilitas kawasan.

Dengan pengerahan kekuatan militer, memperkuat aliansi hingga operasi-operasi dengan dalih kebebasan navigasi di Laut China Selatan, AS disebut ingin mengganggu pembangunan China yang dilakukan dengan damai. 

“Yang disebut ‘rantai pulau pertama’ adalah produk dari geopolitik era Perang Dingin. Setiap upaya untuk menghalangi dan membendung China hanyalah angan-angan belaka,” ujar Wu Qian, juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional China, dalam jumpa pers pada 12 April tahun lalu.

Namun di saat bersamaan, China juga meningkatkan kehadiran mereka di Pasifik. 

Menurut Ridzwan Rahmat, analis pertahanan utama di Janes, sebuah firma intelijen militer dan keamanan nasional, Beijing secara perlahan telah membangun fondasi pengaruh dan akses yang lebih jauh ke arah timur.

Di antara langkah yang dilakukan China adalah memperluas kemampuan pelacakan satelit dan pengumpulan data intelijen, serta mempererat hubungan dengan negara-negara di sekitar Rantai Pulau Kedua dan Ketiga melalui bantuan ekonomi, pendanaan infrastruktur hingga pertukaran pelatihan.

Di Vanuatu dan Kiribati, dua negara yang terletak di Rantai Pulau Ketiga, misalnya, China membangun proyek-proyek infrastruktur penting seperti pelabuhan atau landasan pacu.

Secara diplomatik, China juga membuat negara-negara Pasifik tidak lagi mengakui Taiwan.

Anne-Marie Brady, pakar politik China, Pasifik, dan kutub di University of Canterbury, Selandia Baru, mengatakan bahwa kehadiran angkatan laut China adalah yang terbesar ketiga di Pasifik, setelah AS dan Australia.

PEREBUTAN DOMINASI STRATEGIS

Para pengamat mengatakan, berbagai langkah yang dilakukan China dan AS di Pasific adalah demi perebutan dominasi strategis di kawasan tersesbut.

Ridzwan dari Janes mengatakan bahwa China memang sengaja memperluas pengaruh ke Rantai Pulau Kedua, terutama demi menjaga kepentingan nasional mereka.

"China mengimpor 80 persen sumber energi mereka lewat laut. Jalur darat mereka dengan Rusia dan Pakistan tidak cukup untuk  memenuhi permintaan impor energi," kata dia.

"Sangat mudah bagi AS untuk memotong jalur laut China di luar Rantai Pulau Pertama. Jadi saya rasa itulah pentingnya Rantai Pulau Kedua - untuk memastikan jalur laut tetap terbuka."

Davis dari ASPI percaya bahwa China tidak hanya ingin melindungi jalur mereka - tetapi juga ingin menguasai jalur jika nantinya terjadi ketegangan.

"Ini adalah tentang meletakkan dasar bagi China untuk bisa memutus jalur laut antara Australia dan AS di masa depan, sekaligus juga jalur di selatan Australia melalui Laut Karang hingga ke Jepang," kata dia kepada CNA.

Inilah yang menjadi alasan mencapa AS berupaya mempertahankan kendali jalur laut di Mikronesia dan terus memantau pergerakan China di Pasifik. Davis menggambarkannya seperti "permainan geostrategis wei qi". Wei Qi adalah bahasa Mandarin untuk permainan catur Go.

Dalam Go, pemain biasanya memposisikan bidak mereka menyebar di seluruh papan untuk membangun pengaruh dan fleksibilitas, tidak menempatkannya berkumpul di satu tempat. Menurut Davis, ini mirip yang dilakukan oleh AS, menyebarkan kekuatan militer di Rantai Pulau Kedua untuk mengurangi celah dan tetap memiliki pertahanan jika ada serangan di satu titik.

Selain itu, alasan AS ingin menguasai Pasifik bagian barat adalah karena khawatir pada kemampuan anti-akses dan penolakan wilayah (A2-AD) China yang semakin canggih.

A2-AD adalah strategi militer yang bertujuan mencegah musuh mendekati wilayah tertentu. Alutsista yang digunakan untuk menjalankan strategi ini antara lain rudal jarak-jauh, persenjataan udara dan laut, serta serangan elektronik dan siber.

Davis mengatakan, kemajuan China di bidang militer semakin menyulitkan AS dan sekutunya untuk beroperasi dengan bebas di Rantai Pulau Pertama.

“China sedang memperluas kemampuan intervensinya lebih jauh (melampaui wilayah pesisirnya) dan mengembangkan kemampuan A2/AD yang lebih efektif, sampai pada titik di mana potensi biaya untuk melakukan pengerahan di laut dekat menjadi terlalu mahal,” katanya.

“Jadi, AS (ingin) memanfaatkan Rantai Pulau Kedua – yang berpusat di Guam – untuk memproyeksikan kekuatan dari sana, dan juga untuk mencegah China memproyeksikan kekuatan melampaui rantai pulau tersebut ke laut lepas.”

Abdul Rahman dari Lowy Institute mengatakan bahwa infrastruktur baru dan sistem pertahanan udara yang dikerahkan di Yap akan semakin memperkuat posisi AS di Rantai Pulau Kedua.

“Jika semua aset utama AS di dalam Rantai Pulau Pertama dihancurkan oleh China, AS tidak akan mampu menyerang balik, sehingga menjadi sasaran empuk,” katanya.

Abdul Rahman menambahkan bahwa AS sedang beralih ke strategi penyebaran kekuatan di seluruh wilayah Pasifik, dengan menempatkan unit-unit yang lebih kecil dan gesit.

“Penempatan di tempat seperti (Mikronesia) akan memungkinkan mereka melakukan serangan balasan terhadap China jika terjadi (konflik) ... menempatkan pasukan di sepanjang Rantai Pulau Kedua akan membuat China kesulitan menghancurkan seluruh kekuatan AS sekaligus.”

Modernisasi militer China yang semakin cepat – terutama dalam kemampuan serangan presisi jarak jauh – tengah membentuk kembali lanskap strategis kawasan Indo-Pasifik, ujar Ridzwan dari Janes.

Menurut laporan Pentagon tahun 2024, Beijing telah memperluas persenjataan rudalnya dengan sistem-sistem yang dirancang untuk menjangkau jauh ke dalam wilayah Pasifik.

Termasuk di antaranya rudal balistik antarbenua seperti Dongfeng-31AG, yang mampu menghantam hingga ke Hawaii, serta rudal jarak menengah seperti Dongfeng-26, yang bisa menjangkau pangkalan militer AS di Guam.

China melakukan uji coba peluncuran rudal balistik antarbenua ke Samudra Pasifik pada September tahun lalu, yang pertama dalam 44 tahun.

Namun Ridzwan mengatakan efektivitas sebenarnya dari sistem rudal canggih milik China masih dipertanyakan.

“Salah satu kelemahan terbesar yang dihadapi China adalah bahwa perangkat keras yang mereka kembangkan dalam beberapa tahun terakhir belum benar-benar diuji dalam konflik yang nyata,” katanya kepada CNA.

“Jika dibandingkan dengan militer Amerika, yang telah beberapa kali terlibat dalam perang – dari Vietnam, Irak hingga Afghanistan – China belum memiliki kesempatan untuk menguji secara operasional sistem senjata atau sistem tempur mereka melawan musuh yang sebenarnya,” ujar Ridzwan.

“Data yang diperoleh dari latihan tidak senilai dengan data yang dikumpulkan dalam skenario pertempuran yang sebenarnya.”

NEGARA PASIFIK TERJEBAK DI TENGAH SETERU AS-CHINA

Ketika persaingan antara China dan AS semakin meluas ke wilayah Pasifik, negara-negara kepulauan di kawasan tersebut akan terjebak di tengah-tengah.

Para analis mengatakan bahwa negara-negara ini memiliki peluang untuk memanfaatkan situasi dan mendapat keuntungan ketika AS  dan China berusaha mencari dukungan.

China memanfaatkan insentif ekonomi dan bantuan pembangunan untuk mendorong negara-negara agar tidak lagi mengakui Taiwan, ujar Joshua Bernard Espena, dosen hubungan internasional di Universitas Politeknik Filipina (PUP) kepada CNA.

Menurut laporan Lowy Institute, China kembali menjadi donor bilateral terbesar kedua bagi negara-negara Pasifik pada tahun 2022, menggeser AS dan di bawah Australia. China meningkatkan jumlah proyeknya setelah sempat melambat akibat pandemi COVID-19, dengan total investasi sebesar US$256 juta.

Pendekatan ini, kata Espena, efektif dalam mempengaruhi negara-negara yang menghadapi tantangan finansial dan tengah mencari dukungan finansial untuk pembangunan infrastruktur.

“China ingin semakin menghancurkan identitas internasional Taiwan di kawasan Pasifik. Washington tidak menginginkan hal ini terjadi, meskipun AS sendiri telah menarik diri dari Taipei pada tahun 1979,” kata Espena.

Beberapa negara kepulauan Pasifik telah mengalihkan pengakuan diplomatik mereka dari Taiwan ke China dalam beberapa tahun terakhir. Nauru menjadi yang terbaru pada Januari 2024, mengikuti langkah Kepulauan Solomon dan Kiribati pada 2019.

Perubahan ini telah mengurangi jumlah mitra diplomatik Taiwan di Pasifik menjadi hanya tiga negara — Tuvalu, Palau, dan Kepulauan Marshall.

Johnson dari ASPI memperingatkan bahwa menjalin hubungan yang lebih dekat dengan China bisa menimbulkan risiko.

“Beberapa negara memilih memperdalam hubungan dengan China di bidang ekonomi dan keamanan, yang dapat menimbulkan risiko tambahan terhadap jalur komunikasi laut dan kekhawatiran strategis lainnya,” katanya.

“Ini juga berisiko merusak demokrasi di negara-negara tersebut — risiko yang mungkin tidak sepenuhnya disadari oleh pemerintahan mereka.”

Sementara itu, untuk AS, Espena dari PUP menyarankan bahwa negara-negara seperti Palau dapat memainkan “peran penting” dalam mendukung perluasan kehadiran militer AS di seluruh wilayah Pasifik.

Ia mencatat bahwa negara-negara ini “mungkin dapat menampung landasan pacu dan pelabuhan yang dapat digunakan untuk dua kepentingan”, yaitu mendukung jalur pasokan yang kredibel bagi operasi maritim Amerika dan sekutu — meskipun dalam skala terbatas.

Espena mengatakan bahwa tiga mitra diplomatik Taiwan yang tersisa di kawasan Pasifik dapat berfungsi sebagai “penghubung yang berguna” bagi Washington untuk mempertahankan jalur komunikasi tidak resmi dengan Taipei.

Namun para pengamat mengatakan bahwa hubungan AS dengan negara-negara di Pasifik itu bisa rusak lantaran kebijakan Presiden Donald Trump yang memangkas berbagai bantuan, salah satunya dana mengatasi perubahan iklim.

Davis dari ASPI mengatakan pemotongan bantuan tidak hanya melemahkan posisi Amerika, tetapi juga membuka jalan bagi pengaruh China.

“China akan berusaha memanfaatkan pemotongan tersebut demi keuntungannya,” ujarnya. “Mungkin AS bisa menghemat beberapa dolar, tapi bisa kehilangan jauh lebih banyak dalam persaingan strategis yang kini sedang berlangsung.”