Hentikan beli Black Hawk: Raja Malaysia perintah tidak ulangi kesalahan pengadaan alat lama 

KUALA LUMPUR: Raja Malaysia Sultan Ibrahim Sultan Iskandar telah memerintahkan Kementerian Pertahanan untuk membatalkan rencana pengadaan helikopter Black Hawk yang berusia lebih dari 30 tahun, menyamakannya dengan "peti mati terbang".

Dalam komentarnya yang tajam pada hari Sabtu (16/8), Raja juga mengecam "agen dan penjual" di Kementerian Pertahanan, memperingatkan mereka untuk tidak "menipu" dirinya.

Raja berpidato di sebuah parade di Mersing, Johor, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-60 Resimen Layanan Khusus Malaysia.

Sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Malaysia, Sultan Ibrahim mengingatkan Kementerian Pertahanan untuk "tidak mengulangi kesalahan masa lalu" dalam pengadaan.

Ia mencontohkan pembelian pesawat SkyHawk oleh Malaysia pada tahun 1980-an.

Malaysia dilaporkan telah membeli 88 jet era Perang Vietnam dari Amerika Serikat, yang hanya 40 unit yang diperbarui dan dioperasikan.

Kantor berita negara Bernama melaporkan bahwa jet-jet tersebut kemudian dipensiunkan karena tingkat kecelakaan yang tinggi.

"Apakah kita akan menempatkan pilot kita di 'peti mati terbang'? Pikirkan sendiri," kata Sultan Ibrahim.

“Saya yakin semua ini terjadi karena Kementerian Pertahanan penuh dengan agen atau mantan jenderal yang menjadi salesman. Bahkan ada perusahaan tekstil yang ingin menjual drone kepada kami.”

“Jika kita harus mengikuti harga perantara (yang meningkat) dalam setiap pengadaan, maka alokasi yang ada tidak akan mencukupi. Jadi jangan coba-coba membodohi saya.” 

"Jika Anda tidak mau mendengarkan saya, saya tidak akan menegur Anda lagi setelah ini," ujarnya dalam komentar yang diunggah di laman Facebook resminya.

Putra raja, Putera Mahkota Johor Tunku Ismail, serta Menteri Pertahanan Mohamed Khaled Nordin, Panglima Angkatan Bersenjata Malaysia Mohd Nizam Jaffar, dan Panglima Angkatan Darat Muhammad Hafizuddeain Jantan juga hadir dalam acara hari Sabtu tersebut, lapor Bernama.

KONTRAK PENGADAAN DIBATALKAN 

Laporan media menyebutkan bahwa Malaysia telah menandatangani kesepakatan pada Mei 2023 untuk membeli empat helikopter Black Hawk dari perusahaan lokal bernama Aerotree Defence and Services senilai RM187 juta (US$44,4 juta) selama lima tahun.

Beberapa laporan menyebutkan bahwa Kementerian Pertahanan Malaysia membatalkan kontrak tersebut pada November tahun lalu setelah Perusahaan gagal mengirimkan pesawat meskipun telah tiga kali revisi tanggal.

Pada bulan Maret tahun ini, Wakil Menteri Pertahanan Adly Zahari dilaporkan mengatakan bahwa kementeriannya sedang mengevaluasi kembali pendekatan pengadaan terbaik untuk helikopter Black Hawk.

Ia menambahkan bahwa evaluasi tersebut akan mempertimbangkan model pembelian   sebelumnya atau perjanjian antarpemerintah, dengan keputusan yang akan diambil tahun ini.

"Kita perlu meninjau proses saat ini, terutama dalam hal penetapan harga, karena kami menyadari hal ini sebagai kebutuhan bagi kementerian," katanya seperti dikutip oleh outlet berita New Straits Times.

LAKUKAN EVALUASI TRANSPARAN 

Pada hari Sabtu, raja mengatakan bahwa mereka yang terlibat dalam pengadaan militer harus memastikan bahwa evaluasi dilakukan secara transparan, dan bukan hanya berdasarkan saran agen atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi.

"Jangan buang waktu membeli omong kosong yang tidak sesuai dengan kebutuhan militer. Kalau tidak tahu harga (pasaran) sebenarnya, tanya saya dulu,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa lima tahun lalu, ia mempertanyakan pembelian kapal serbu rigid untuk pasukan komando seharga RM5 juta, padahal ia bisa mendapatkan kapal yang lebih baik dengan harga di bawah RM2 juta.

“Baru-baru ini, saya mendengar ada usulan untuk membeli kapal serupa tetapi dalam ukuran yang lebih besar, hampir seharga RM10 juta. Ini tidak masuk akal dan harus ditinjau ulang dengan saksama,” kata Sultan Ibrahim.

Menyusul pernyataan Raja, Menteri Pertahanan Khaled mengatakan bahwa kementeriannya akan memastikan modernisasi aset pertahanan Malaysia sejalan dengan kebutuhan angkatan bersenjatanya. Hal ini juga berlaku untuk Resimen Layanan Khusus.

"Sesuai dengan dekrit Yang Mulia, Kementerian Pertahanan akan terus menekankan kesiapan angkatan bersenjata," ujarnya, seperti dikutip oleh sebuah media Malaysia.