Hentikan bullying di universitas militer, Raja Malaysia seru diakhiri 'budaya tidak manusiawi'

SINGAPURA: Menyusul dugaan kasus pelecehan dan bullying di universitas militer Universitas Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM), rektor barunya, raja Malaysia Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, menyerukan diakhirinya budaya "tidak manusiawi" untuk memulihkan nama baik institusi.

Ia tidak ingin dikaitkan dengan institusi tersebut jika tren tersebut terus berlanjut, tambahnya pada acara wisuda di Kuala Lumpur World Trade Center, Selasa (3 Desember).

“Jika perundungan dan bullying terus berlanjut, jangan kaitkan nama saya dengan universitas lagi,” kata raja.

Sultan Ibrahim sampaikan penyelasannya terhadap kasus-kasus bullying  yang melibatkan taruna akademi militer UPNM. Korban menderita luka serius dan seorang taruna angkatan laut, Zulfarhan Osman Zulkarnain, meninggal dalam kasus yang terjadi tujuh tahun lalu. Enam mantan mahasiswa UPNM dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Malaysia pada bulan Juli atas pembunuhannya.

Dua kasus lainnya muncul dalam beberapa minggu terakhir.

Pada tanggal 22 November, kantor berita Bernama melaporkan bahwa seorang perwira kadet berusia 22 tahun, Mohd Adil Mat Awang Ghani, dituduh sengaja melukai juniornya yang berusia 19 tahun dengan menginjak perutnya dengan sepatu bot berduri pada bulan Oktober. Korban mengalami patah tulang rusuk dan tulang belakang, kata polisi.

Insiden lain muncul pada bulan Oktober, dimana perwira kadet UPNM berusia 22 tahun Amirul Iskandar Norhanizan dituduh menyebabkan luka dengan menekan setrika uap panas ke dada juniornya, Muhammad Salman Mohd Saiful Surash yang berusia 20 tahun, setelah menanyakan si mangsa untuk menyetrika pakaiannya.

Amirul didakwa di Pengadilan Kuala Lumpur pada 8 November dan mengaku tidak bersalah.

BUDAYA TIDAK MANUSIAWI 

Sultan Ibrahim yang menjalani pelatihan militer di masa mudanya, menggambarkan budaya bullying di UPNM sebagai tindakan yang tidak manusiawi, lapor berita Malay Mail.

“Melatih seorang perwira militer memang memerlukan latihan fisik dan mental yang kuat namun tidak sampai pada pelecehan dan menyebabkan cedera atau kematian,” ujarnya dalam pidatonya yang juga diposting di media sosial.

Akademi pelatihan militer di UPNM berada di bawah lingkup Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Malaysia.

Menurut Bernama, Sultan Johor berusia 66 tahun itu menganggap hal ini "lebih menyedihkan" karena insiden bullying terus terjadi setiap tahunnya "seolah-olah tidak ada tindakan serius yang diambil oleh pihak mana pun". Hal ini terjadi meskipun kasus-kasus bullying di masa lalu telah sampai ke pengadilan, katanya.

Menteri Pendidikan Tinggi Zambry Abdul Kadir juga mempertimbangkan hal tersebut pada minggu lalu, dengan mengatakan bahwa sistem operasi ganda di universitas tersebut mungkin ditinjau ulang untuk mencegah insiden bullying di masa depan.

Terkait dengan kejadian perundungan di UPNM, mungkin ada kaitannya dengan sistem yang ada, dimana mahasiswa mengikuti perkuliahan dan perkuliahan dari jam 7 pagi hingga jam 5 sore, kemudian masuk ke akademi militer di bawah angkatan bersenjata, ujarnya tanpa menjelaskan lebih lanjut, lapor berita The Star. 

Dr Zambry menyampaikan kekhawatiran yang muncul selama debat parlemen tentang bagaimana kementeriannya akan mengatasi peningkatan kasus bullying di universitas militer.

Pekan lalu, Menteri Pertahanan Khaled Nordin mengatakan lima perwira kadet UPNM yang terlibat dalam tiga kasus bullying baru-baru ini telah dikeluarkan dari universitas dan Angkatan Bersenjata Malaysia.

Para petugas yang dikeluarkan, termasuk Amirul, juga telah diperintahkan untuk membayar kompensasi kepada pemerintah Malaysia berdasarkan total biaya yang dikeluarkan selama studi mereka, kata Zambry. Keputusan itu bertujuan untuk memberikan efek jera bagi semua pihak, tambahnya.

Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengatakan pada tanggal 1 November dalam pidatonya yang tegas bahwa pemerintahnya tidak akan mentolerir budaya bullying di lembaga pendidikan.

Saat berpidato di depan mahasiswa universitas militer, Anwar mendesak para pemimpin pendidikan untuk mengambil tanggung jawab dan mengakhiri momok yang menurutnya telah menjadi bencana sistemik di Malaysia.