Mengapa kehadiran Presiden Prabowo dan pemimpin ASEAN di parade militer China jadi sorotan?

BEIJING: Barisan kendaraan lapis baja. Atraksi udara. Pasukan berbaris.

China tengah bersiap untuk parade militer besar-besaran pada 3 September mendatang, menandai 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II. Namun bagi para pengamat, daftar tamu yang diundang lebih menjadi sorotan ketimbang alutsista yang akan dipamerkan.

Pasalnya, tahun ini untuk pertama kalinya para pemimpin dari tiga negara ekonomi terbesar Asia Tenggara, yakni Indonesia, Malaysia dan Vietnam turut diundang. Mereka akan berada di barisan kehormatan dalam menyaksikan parade Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) di Lapangan Tiananmen.

Para pemimpin dari Kamboja, Laos, dan Myanmar juga diperkirakan hadir setelah mengikuti KTT Shanghai Cooperation Organization (SCO) di Tianjin beberapa hari sebelumnya, menurut laporan South China Morning Post (SCMP).

Bagi China, kehadiran para pemimpin Asia Tenggara dalam parade itu memberi sinyal solidaritas dan legitimasi. Bagi negara-negara ekonomi terbesar Asia Tenggara, momen ini menjadi kesempatan untuk mendapatkan peluang dagang dan investasi dari China tanpa harus menanggung beban politik dari dalam negeri, kata para pengamat.

“Partisipasi tersebut menunjukkan sikap bersahabat terhadap China dengan tujuan mendorong stabilitas kawasan, namun konsekuensi politiknya relatif kecil, cuma sebatas kritik dari partai oposisi prodemokrasi, pegiat hak asasi manusia, kelompok nasionalis, atau opini publik yang cemas soal kedaulatan dan militerisasi,” ujar Jonathan Ping, profesor madya di Bond University, kepada CNA.

Para pengamat mencatat, daftar tamu undangan menunjukkan parade militer itu lebih dari sekadar peringatan berakhirnya perang. Bagi China, parade ini memiliki dua tujuan — unjuk kekuatan militer di dalam negeri, sekaligus memamerkan jangkauan diplomatiknya ke seluruh Asia, dan bahkan lebih jauh lagi.

Mereka menambahkan, pemerintah Beijing tidak sabar untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam menggalang kekuatan, merangkul mitra regional dan internasional, di tengah merenggangnya hubungan dengan Amerika Serikat dan terguncangnya tatanan global akibat langkah Presiden Donald Trump.

KEHADIRAN ASIA TENGGARA DI PARADE MILITER CHINA

Parade Hari Kemenangan ini akan menjadi prosesi besar kedua yang diselenggarakan China sejak 2015 untuk memperingati takluknya Jepang pada September 1945. Di dalam negeri, Perang Dunia II secara resmi dikenal sebagai “Perang Rakyat China Melawan Agresi Jepang dan Perang Anti-Fasis Dunia”.

Digelar di jantung kota Beijing, acara ini akan menghadirkan puluhan ribu peserta dan menampilkan alutsista terbaru China.

Presiden Xi Jinping akan memantau pertunjukan di Lapangan Tiananmen. Deretan tamu kehormatan asing dalam ajang itu sama menariknya dengan alutsista yang dipamerkan.

Pemerintah China menyatakan undangan bagi para pemimpin asing akan diumumkan, tetapi hingga kini belum juga diserahkan ke media. Dalam jumpa pers rutin pada 20 Agustus lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning mengatakan “informasi akan diumumkan pada waktunya.”

Meski begitu, laporan media menunjukkan akan ada lebih banyak dari Asia Tenggara yang hadir dibanding tahun 2015.

Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim kemungkinan besar akan menghadiri parade, lapor SCMP pada 15 Agustus dengan mengutip beberapa sumber. Vietnam juga diperkirakan mengirim presidennya, Luong Cuong, menurut laporan tersebut.

Sebagai perbandingan, kehadiran Asia Tenggara pada parade 2015 diwakili kepala negara dari Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam, sementara Thailand diwakili Wakil Perdana Menteri saat itu, Prawit Wongsuwan.

Singapura, Malaysia, dan Indonesia ketika itu mengirim utusan khusus, termasuk mantan pejabat atau perwakilan kabinet. Brunei tidak tercantum dalam daftar resmi tamu tingkat tinggi yang dipublikasikan.

Di tengah hubungan tegang akibat sengketa teritorial, Filipina tidak mengirim wakil resmi pada 2015. Sebaliknya, mantan Presiden Joseph Estrada, yang ketika itu menjabat wali kota Manila, hadir dalam kapasitas pribadi dengan alasan hubungan sister-city antara Manila dan Beijing.

Bagi Beijing, kehadiran para pemimpin Asia Tenggara dalam parade dimaksudkan untuk menegaskan solidaritas sekaligus menunjukkan bahwa negara-negara tetangganya siap tampil berdampingan dengan militernya, kata Ping dari Bond University.

“Mengundang para pemimpin ASEAN menegaskan ambisi Beijing untuk membangun keselarasan diplomatik dan stabilitas kawasan di bawah kepemimpinannya, sementara unjuk kekuatan militer menegaskan meluasnya kepentingan serta sikap ofensifnya,” ujarnya.

Para pengamat melihat ada dua faktor utama yang mendorong keterwakilan Asia Tenggara yang lebih besar dalam parade mendatang.

Pertama, beban dan ongkos politik untuk hadir relatif rendah.

Pada 2015, para pengamat mengatakan biaya politik bagi para pemimpin Asia Tenggara untuk terlihat dalam pertunjukan PLA lebih tinggi. Saat itu merupakan Parade Hari Kemenangan skala besar pertama China, digelar di tengah aktivitas pembangunan pulau dan reklamasi lahan di wilayah sengketa Laut China Selatan, bersamaan dengan proses arbitrase yang diajukan Filipina.

Para pemimpin Barat ketika itu memilih tidak memenuhi undangan. Sementara sebagian besar negara ASEAN memilih mengirim perwakilan tingkat rendah guna menghindari kesan mendukung sikap militer China di tengah memanasnya sengketa, kata para pengamat.

Tahun ini, makna simbolis tetap besar — persaingan China-AS semakin tajam dan PLA tengah menjadi sorotan — tetapi para pengamat mengatakan bingkai peringatan dalam acara 3 September menjadikannya pilihan yang lebih aman secara politik bagi para pemimpin Asia Tenggara.

Berbeda dengan 2015, ketika tensi di Laut China Selatan tengah tinggi dan tampil bersama pasukan China dipandang bentuk dukungan diam-diam terhadap China, kondisi saat ini lebih minim memicu risiko persepsi semacam itu, kata para pengamat.

“Kehadiran dalam peringatan yang dipusatkan pada PLA memberi keuntungan diplomatik dengan sensitivitas domestik yang lebih kecil,” kata Ping, yang juga direktur East Asia Security Centre Bond University sekaligus editor Journal of East Asia Security.

Namun pertimbangannya juga perlu dilihat dari dua sisi, kata Zachary Abuza, profesor di National War College, Washington DC. Kepada CNA, dia mengatakan para pemimpin ingin memupuk hubungan dengan China, tetapi mereka juga harus mempertimbangkan hubungan yang telah lama dipupuk dengan Jepang.

Pasalnya, Parade Hari Kemenangan China dikemas sebagai peringatan atas kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II — menempatkan para pemimpin Asia Tenggara dalam posisi sulit, bagaimana caranya menghormati narasi perang China tanpa merusak hubungan dengan Jepang.

“Jepang telah lama menjadi mitra terpercaya, sekaligus investor asing utama dan mitra dagang bagi setiap negara di kawasan,” kata Abuza, seraya menekankan bahwa Asia Tenggara secara umum memiliki kerja sama pertahanan dengan Tokyo.

Pada 2023, perdagangan ASEAN–Jepang mencapai US$241 miliar (sekitar Rp3.919 triliun), setara dengan 7 persen dari total perdagangan barang blok tersebut. Sementara itu, investasi Jepang senilai US$14,5 miliar (sekitar Rp236 triliun) menempatkannya di jajaran investor asing terbesar di ASEAN.

Di bidang keamanan, Jepang juga mempererat hubungan pertahanan dengan Asia Tenggara, salah satunya adalah Reciprocal Access Agreement dengan Filipina yang ditandatangani pada pertengahan 2024, serta program Official Security Assistance yang memasok kapal patroli dan radar pantai ke sejumlah negara di kawasan.

Meski begitu, daya tarik ekonomi China sulit diabaikan, terutama ketika negara itu semakin mengukuhkan diri sebagai mitra dagang dan investasi penting bagi Asia Tenggara yang sedang menghadapi pemulihan pascapandemi serta tekanan tarif dari AS.

“Di saat ekspor ke Amerika Serikat akan melambat akibat tarif, dan IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan PDB di setiap negara kawasan, para pemimpin akan menoleh ke China untuk mendapatkan lebih banyak perdagangan dan investasi,” kata Abuza.

Sejak melampaui Uni Eropa pada 2020, ASEAN tetap menjadi mitra dagang terbesar China. Pada 2024, perdagangan bilateral mencapai US$962,98 miliar (sekitar Rp15.717 triliun), atau 15,9 persen dari total perdagangan luar negeri China, menurut data resmi.

Pada saat yang sama, China adalah mitra dagang terbesar bagi sebagian besar negara ASEAN, mencerminkan eratnya keterkaitan rantai pasok serta meningkatnya ketergantungan ekonomi di kawasan.

“Para pemimpin mungkin datang untuk parade yang meriah, tetapi yang paling penting justru pertemuan bilateral dan tatap muka dengan Xi dan timnya,” ujar Abuza.

Dengan kata lain, kata pengamat, parade ini bukan semata soal simbolisme, melainkan sebuah pintu peluang.

“Parade ini berfungsi sebagai gerbang masuk,” ujar Ping dari Bond University. “Para peserta memperoleh akses diplomatik jangka pendek, termasuk pertemuan bilateral, janji investasi, serta potensi kerja sama pertahanan — namun yang terpenting adalah membangun jaringan untuk masa depan.”

Pada saat yang sama, keterlibatan berkelanjutan di luar “partisipasi simbolis” tetap diperlukan untuk menghasilkan capaian nyata, tambah Ping.

BAGAIMANA DENGAN PEMIMPIN INDIA, EROPA?

Meski daftar tamu belum diumumkan, sudah jelas parade 3 September di China akan menarik pemimpin dari luar kawasan.

Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengonfirmasi kehadirannya, sementara beberapa pemimpin Eropa, termasuk dari Serbia dan Slovakia, juga menyatakan hadir.

Pada parade 2015, pejabat China mengatakan perwakilan dari 49 negara dan 30 pemimpin asing ikut serta. Di antaranya Putin, Presiden Korea Selatan saat itu Park Geun-hye, sejumlah pemimpin Asia Tengah, serta Sekretaris Jenderal PBB kala itu Ban Ki-moon.

Namun, kemungkinan hadirnya Perdana Menteri India Narendra Modi pada parade tahun ini akan menjadi sorotan utama, mengingat hubungan China–India yang krusial namun penuh ketegangan, menurut para pengamat.

Hubungan Beijing dan New Delhi tetap renggang setelah bentrokan mematikan di perbatasan pada 2020. Namun, belakangan kedua pihak menunjukkan minat untuk memperbaiki hubungan, termasuk dengan menyepakati pembukaan kembali penerbangan langsung serta memperluas perdagangan dan investasi.

Dalam konteks ini KTT SCO di Tianjin pada 31 Agustus hingga 1 September, beberapa hari sebelum parade, diperkirakan akan menarik perhatian besar. Modi telah mengonfirmasi kehadirannya dalam KTT tersebut, menandai kunjungan pertamanya ke China dalam tujuh tahun terakhir.

Namun, apakah ia akan tetap tinggal untuk menghadiri parade militer masih belum dapat dipastikan.

Meski hadir di KTT SCO, namun kemungkinan Modi menghadiri parade militer di Beijing dinilai “tidak besar,” ujar Aparna Divya, kandidat doktor di School of International Relations and Public Affairs, Fudan University, kepada CNA. Ia mencatat bahwa New Delhi belum mengeluarkan jadwal resmi terkait partisipasi dalam parade tersebut.

Ia menambahkan, tampil di parade akan membawa bobot politik yang jauh lebih besar. Pasalnya, terlihat dalam peringatan yang berpusat pada PLA lebih sensitif ketimbang menghadiri sebuah KTT regional.

Pada 2015, Modi tidak hadir dalam Parade Hari Kemenangan China dan diwakili oleh Menteri Luar Negeri VK Singh.

Divya mengatakan, kehadiran Modi pada parade tahun ini akan menjadi “pencapaian tertinggi dari hubungan diplomatik yang intensif” antara Beijing dan New Delhi sepanjang tahun lalu. Sementara ketidakhadirannya akan mencerminkan sikap hati-hati yang menunjukkan bahwa India masih perhitungan terhadap China.

Dengan kunjungan Modi ke China yang memunculkan harapan adanya pertemuan dengan Xi, Divya mengatakan satu hal yang perlu dicermati adalah apakah kunjungan itu akan menghasilkan keuntungan nyata atau tidak.

Diskusi terbaru antara kedua pihak mencakup isu deeskalasi di perbatasan yang disengketakan, pelonggaran pembatasan perdagangan mineral tanah jarang, kerja sama data hidrologi terkait pembangunan bendungan raksasa China di Tibet, serta dorongan India untuk memperkuat konsensus tentang terorisme lintas batas.

Setiap terobosan dalam isu-isu tersebut akan menjadi penentu apakah hubungan kedua negara sekadar menuju stabilisasi atau bergerak ke arah perombakan menyeluruh, kata Divya.

Pada saat yang sama, China juga mengarahkan perhatiannya lebih jauh ke Barat, dengan Serbia dan Slovakia termasuk di antara pemimpin Eropa yang diperkirakan hadir, sebuah kehadiran yang menurut para pengamat bukan kebetulan.

Kedua negara itu sedang mencari peluang ekonomi melalui Belt and Road Initiative (BRI) China, kata Ping dari Bond University. Ia mencatat Serbia telah menikmati investasi besar dari China, sementara kehadiran Slovakia “lebih signifikan, mengingat sejauh ini hubungan mereka dengan China relatif minim.”

Kemungkinan hadirnya Serbia dan Slovakia “sangat diperhitungkan secara diplomatik,” ujar Abuza dari National War College.

“Serbia adalah negara yang secara tradisional dekat dengan Rusia, dan pernah berperang melawan Amerika Serikat serta NATO … sedangkan Slovakia adalah anggota NATO, namun pemerintahnya saat ini lebih condong ke Moskow dibanding Kiev dan para sekutunya di Brussels,” ujarnya.

Kombinasi mitra Asia Tenggara, Putin dari Rusia, dan sejumlah pemimpin Eropa bukan arus utama memberi parade itu simbolisme yang dirancang dengan cermat, kata para pengamat.

Hal ini memproyeksikan klaim Beijing bahwa mereka masih mampu menggalang dukungan internasional lintas sistem politik dan perselisihan sejarah — sebuah kontras yang menurut pengamat disengaja, di tengah kemungkinan absennya para pemimpin dari Barat.

MEMPERKUAT PENGARUH DIPLOMATIK

Waktu penyelenggaraan yang berdekatan antara KTT SCO dan parade militer 3 September bukanlah kebetulan, melainkan langkah yang diperhitungkan Beijing untuk memperkuat pengaruh diplomatiknya, kata pengamat.

Para pengamat menambahkan, dua agenda itu juga menciptakan dua lapisan keterlibatan — KTT SCO untuk koordinasi keamanan dan ekonomi, serta parade untuk penyelarasan simbolis.

Beberapa negara mungkin hanya hadir di KTT SCO namun melewatkan parade, kata Ping dari Bond University.

“Partisipasi dalam kerangka formal seperti SCO mencerminkan keterlibatan strategis dalam isu keamanan dan ekonomi, sementara menghindari acara seremonial dapat mencegah reaksi negatif di dalam negeri atau kesan mendukung sikap militer China,” ujarnya.

Namun, penjadwalan seperti itu membuat para pemimpin yang biasanya enggan datang hanya untuk melihat parade akan tetap berada di China. “Ini memaksimalkan momentum diplomatik, memadukan kerja sama multilateral dengan kapasitas militer negara besar,” kata Ping.

“Penyelenggaraan ganda ini memperkuat peran kepemimpinan China; kapasitas diplomatiknya jauh melampaui hampir semua negara lain.”

Para pengamat mengatakan, kehadiran di kedua acara itu akan sangat berarti, memberi gambaran bagaimana sebagian negara sudah berada dalam lingkaran pengaruh China, terutama melalui kerja sama politik dan keamanan, sehingga mereka tidak terlalu terikat oleh sensitivitas domestik yang membuat sebagian pemimpin Asia Tenggara enggan datang.

Sejauh ini, para pemimpin Myanmar, Kamboja, dan Laos dilaporkan akan menghadiri kedua pertemuan tersebut.

“Rezim otoriter ini memang sudah sangat terkait dengan arsitektur keamanan China,” kata Abuza dari National War College.

Ketiga negara itu merupakan mitra dialog SCO, kelompok yang berdiri pada 2001. Berbeda dengan sembilan anggota penuh — di antaranya China, Rusia, India, dan Pakistan — status mitra dialog hanya membawa kewajiban yang lebih ringan.

China gemar menggunakan SCO — yang tidak diikuti AS — sebagai “pilar utama dari tatanan dunia alternatif yang dipimpin Beijing,” ujar Abuza.

Adapun untuk parade 3 September, para pengamat mengatakan tujuan Beijing tidak hanya soal tamu, tetapi juga pesan yang ingin disampaikan.

Salah satunya adalah memamerkan kekuatan militernya yang kian meningkat, lewat unjuk alutsista modern dan formasi PLA untuk menegaskan kemajuan teknologi dan strategi pertahanan mereka.

Dalam konferensi pers pada 20 Agustus, pejabat militer menekankan bahwa parade akan menampilkan alutsista yang “belum pernah dipamerkan sebelumnya”, mencakup rudal hipersonik presisi, sistem anti-kapal, perlengkapan intersepsi drone, dan berbagai platform nirawak.

Pertunjukan militer China kerap diamati sebagai tolok ukur dari meningkatnya kemampuan mereka. Para pengamat sebelumnya sudah menelaah berbagai latihan terakhir militer China untuk membaca sinyal kemajuan teknologi dan arah strategis.

Pada saat yang sama, para pengamat mengatakan tujuan lain Beijing adalah menegaskan narasi sejarah yang telah disusun dengan cermat.

Abuza dari National War College mengatakan, melalui parade ini China ingin menunjukkan peran pentingnya sebagai negara yang melakukan perlawanan dan menang dalam perang di masa lalu.

Bingkai narasi ini, menurut para pengamat, membantu China melegitimasi klaim kepemimpinannya saat ini sekaligus menegaskan perbedaan mereka dengan AS di tengah pergeseran tatanan global.

“Lewat parade ini … Beijing ingin menyampaikan bahwa ia menjaga tatanan internasional di saat AS merusaknya, serta bahwa China mendapatkan dukungan internasional ketika AS justru mengisolasi diri,” kata Abuza.

“China ingin menunjukkan bahwa negara-negara Asia Tenggara memilih mereka.”

Pengamat lain sependapat bahwa Beijing tengah menggunakan politik memori untuk memperkuat ambisi masa kini.

Ping dari Bond University mengatakan parade ini tidak hanya menonjolkan solidaritas kawasan semasa perang, tetapi juga memberi sinyal “niat China untuk meningkatkan keterlibatan regional, menyeimbangkan pengaruh AS dalam perdagangan, otoritas geopolitik, dan model tata kelola.”

Divya dari Fudan University menambahkan, Beijing juga membingkai peringatan ini sebagai sinyal bahwa negara itu “menjunjung perdamaian dan akan dengan tegas membela keadilan serta ketertiban internasional.”

Parade 3 September mungkin hanya berlangsung 70 menit, tetapi makna simbolis dan dampaknya bisa bertahan jauh lebih lama.