Politik Islam: Seiring berlarutnya pemberontakan di pedalaman Selatan Thailand, generasi baru tersapu dalam konflik

PATTANI, Thailand: Pada 14 Maret lalu, aparat keamanan mengepung satu rumah sederhana di Provinsi Pattani, bagian dari wilayah perbatasan selatan Thailand yang penuh gejolak.

Mereka melakukan negosiasi dengan dua pria bersenjata yang bertahan di dalam rumah. Keduanya diduga sebagai pemberontak terkait gerakan separatis yang mengupayakan kemerdekaan wilayah tersebut dari negara Thailand.

Menurut laporan Thai PBS World, aparat meminta bantuan tokoh-tokoh setempat dan para pemuka agama Islam di desa yang terletak di Distrik Sai Buri tersebut guna meyakinkan kedua pria itu agar meletakkan senjata dan menyerahkan diri.

Negosiasi-negosiasi semacam ini dapat memakan waktu berjam-jam. Jika gagal, hasil akhirnya biasanya bisa ditebak. Aparat pun merangsek masuk agar para tersangka terdesak keluar. Terjadilah baku tembak.

Petugas menembak mati satu tersangka, dan meminta rekannya untuk menyerah. Ia menolak. Baku tembak terjadi lagi, sejenak, dan aparat terus masuk. Tersangka kedua lantas ditemukan tewas pula.

Dalam video dari sumber-sumber resmi yang menunjukkan insiden tersebut, CNA melihat bagaimana para petugas berlapiskan rompi antipeluru berlindung di balik truk-truk pikap, dihujani tembakan, dan terdapat iringan musik dramatis.

Di hari yang sama, laman-laman Facebook yang fokus pada perkembangan di provinsi-provinsi paling selatan Thailand membuat berbagai posting tentang kematian kedua pria tersebut berikut proses pemakaman mereka. Keduanya disebut-sebut sebagai "syuhada".

Insiden terbaru dalam pemberontakan puluhan tahun di Thailand bagian selatan ini menambah daftar panjang korban jiwa. Gelombang kekerasan terbaru meletus pada 2004, dan sejak itu lebih dari 7.300 nyawa telah terenggut.Konflik ini bergulir di Deep South, atau pelosok selatan, yakni provinsi-provinsi perbatasan selatan Thailand – Pattani, Yala, Narathiwat, dan sebagian Songkhla – yang dulu merupakan bagian dari kesultanan Melayu merdeka bernama Patani. Pada 1909, wilayah ini dianeksasi oleh Thailand berdasarkan perjanjian dengan Inggris.

Sejak itu, dekade demi dekade, kekerasan sewaktu-waktu merebak. Kelompok-kelompok pemberontak bersenjata, seperti Barisan Revolusi Nasional (BRN) selaku yang terbesar saat ini, terus menuntut kemerdekaan bagi wilayah yang didominasi Muslim dan etnis Melayu ini. 

Tujuan utama BRN adalah kemerdekaan penuh. Namun, para pengamat dan mantan anggota mengungkap kemungkinan BRN menerima bentuk otonomi khusus dalam lingkup negara Thailand, meski disadari pemerintah Thailand takkan menyerahkan wilayah begitu saja.

Meski konflik ini didasari oleh etnisitas dan nasionalisme, kaitan erat antara identitas etnis dan agama telah menghadirkan nuansa religius yang kental.

Memasuki tahun ke-20 sejak gelombang kekerasan terbaru pecah pada 2004, konflik di pelosok selatan Thailand ini bukanlah satu-satunya titik panas penggempuran pemberontakan bersenjata bernuansa agama di Asia Tenggara.

Kawasan lain di Asia Tenggara yang dilanda kekerasan kelompok militan Islam adalah Filipina Selatan. Konflik dan pertempuran di wilayah Mindanao telah berlangsung selama puluhan tahun antara pemerintah dan para ekstremis serta pemberontak. Tragisnya, situasi ini menyebabkan angka kemiskinan di Mindanao jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional Filipina.

Front Pembebasan Nasional Moro (Moro National Liberation Front/MNLF) memulai perjuangan untuk memerdekakan wilayah Moro pada 1968. Berdasarkan laporan Reuters, mereka menandatangani perjanjian damai dengan pemerintah Filipina pada 2014, mencabut tuntutan kemerdekaan sebagai imbal balik atas otonomi khusus di wilayah Muslim bernama Bangsamoro.

Meski MNLF telah berdamai dengan pemerintah, kelompok-kelompok militan yang lebih kecil, termasuk Abu Sayyaf yang dikenal dengan kekerasannya, terus melawan dan melancarkan serangan sporadis.

Baik dalam kasus Mindanao maupun Thailand Selatan, Malaysia memfasilitasi pembicaraan damai, sejalan dengan kepentingan keamanan Malaysia sendiri, mengingat konflik-konflik itu dekat dengan perbatasannya. Konflik etnis dapat menyebar melintasi batas negara, menyebabkan migrasi massal, dan memperumit hubungan luar negeri.

Menurut para pengamat, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Malaysia lebih berhasil dalam proses perdamaian untuk wilayah Mindanao, termasuk keterbukaan pemerintah Filipina terhadap keterlibatan pihak ketiga.

CNA telah menghubungi kantor Zulkifli Zainal Abidin, kepala fasilitator Malaysia dalam dialog perdamaian Thailand, untuk memberikan komentar.

Dengan adanya negosiasi yang sedang berlangsung guna menyelesaikan masalah di di pelosok selatan Thailand, bagaimana keterkaitan agama dan politik memengaruhi kehidupan masyarakat di sana, dan apakah perdamaian yang langgeng dapat terwujud?

Wilayah pelosok Selatan Thailand

MATI SYAHID

Baik pemerintah Thailand maupun BRN sebenarnya ingin meminimalisir peran agama dalam konflik yang terjadi. 

Seorang mantan anggota BRN mengungkapkan kepada CNA bahwa perjuangan kelompoknya berpusat pada identitas Melayu. Meski demikian, unsur-unsur keagamaan Islam dimasukkan untuk menarik dukungan asing, terutama dari negara-negara Arab.

Sementara itu, perwakilan militer Thailand menegaskan konflik ini bukan konflik "agama". Ia menyoroti bahwa masyarakat Thailand yang multikultural dapat hidup berdampingan secara damai meskipun memeluk agama yang berbeda-beda.

Mayor Jenderal Pramote Prom-In, wakil komandan Komando Operasi Keamanan Dalam Negeri (Internal Security Operations Command/ISOC) Wilayah 4 – mencakup wilayah perbatasan selatan – memperingatkan tentang menyebarnya konsep "mati syahid" di kalangan pemberontak.

"Kita perlu hati-hati soal bagaimana kelompok-kelompok ini mendekati anak-anak dan mengatakan bahwa jika mereka melakukan ini, mereka akan menjadi syuhada dan masuk surga," ujarnya melalui seorang juru bahasa dalam pengarahan media untuk CNA.

“Kita harus waspada terhadap pola pikir semacam ini karena akan semakin menyulitkan proses perdamaian.”

Sebaliknya, seorang aktivis lokal yang mengumpulkan sumbangan untuk keluarga dari pihak-pihak yang terbunuh oleh aparat keamanan Thailand menyebut kasus-kasus ini sebagai contoh extrajudicial killings (pembunuhan di luar proses hukum).

Zahari Abdul Wahab (41), telah mencatat 73 kasus sejenis sejak 2020. Saat itu, BRN mengumumkan gencatan senjata sepihak sebagai bentuk niat baik membantu tenaga kesehatan melakukan tugasnya selama pandemi COVID-19.

Walau aktivis lokal mendesak militer untuk melakukan hal serupa dalam menanggapi sikap BRN, pihak militer saat itu justru mengirim pasukan untuk memburu para kombatan BRN yang ada di desa-desa terpencil.

Zahari mengatakan bahwa para tersangka pemberontak ini tidak pernah dihukum di pengadilan, dan selalu tewas dalam kondisi yang mirip, seperti dalam insiden Sai Buri.

“Secara lahiriah, rasanya seakan-akan orang-orang ini tidak diperlakukan sebagai manusia, sehingga saya merasa sedih. Tapi sebagai Muslim, mereka selalu berdoa agar bisa menjadi syuhada," ujarnya kepada CNA.“Ini juga sulit untuk saya pahami. Anggota keluarga mereka bersyukur kepada Tuhan bahwa orang-orang itu telah mencapai kesyahidan. Tapi bagi kami, rasanya ini tidak adil bagi mereka, sehingga kami pun mengkritisi kebijakan pemerintah."

SILANG SENGKARUT

Dalam sudut pandang tertentu, sentimen yang kontras terhadap kematian para pemberontak ini menyoroti silang sengkarut konflik yang menjadikannya begitu sulit diselesaikan. Ideologi yang berbenturan berakar pada insiden-insiden kekerasan dan diskriminasi yang historis.

Selama bertahun-tahun, para pemberontak telah melancarkan penembakan sambil lalu dan pemboman yang menargetkan aparat keamanan atau bisnis tertentu. Serangan-serangan ini kadang terjadi di tempat ramai dan menelan korban sipil.

Di sisi lain, orang-orang Melayu Patani – sebagian besar Muslim Sunni – menuduh aparat kerap melakukan pelanggaran. Di antaranya adalah penahanan sewenang-wenang dan berkepanjangan tanpa tuduhan serta extrajudicial killings di wilayah yang tunduk pada berbagai aturan hukum khusus yang memberikan aparat kekuatan ekstra, berikut kekebalan hukum yang hampir menyeluruh atas tindakan-tindakan mereka dalam bertugas.

Peraturan khusus tersebut meliputi darurat militer, undang-undang keamanan dalam negeri, dan dekrit darurat. Dekrit darurat memungkinkan pasukan keamanan menahan tersangka tanpa tuduhan hingga 30 hari, dan memberi pemerintah wewenang luas untuk menyensor berita.

Jend. Pramote mengatakan bahwa aturan-aturan khusus tersebut diberlakukan untuk menjaga perdamaian dan membatasi pergerakan kelompok-kelompok bersenjata. Menurutnya, meski memiliki wewenang luas, aparat keamanan harus mengikuti protokol dalam tiap tahap investigasi. Tindakan mereka juga harus mematuhi aturan hukum yang melarang penyiksaan dan penghilangan paksa.

Meski sang jenderal mengakui bahwa kematian para tersangka pemberontak selama penggerebekan dapat dinilai sebagai pembunuhan di luar hukum, ia mengatakan pihak berwenang bertanggung jawab menegakkan hukum ketika pemberontak melancarkan serangan.

"Ketika pasukan keamanan bertemu dengan kelompok-kelompok bersenjata ini, mereka siap mati. Mereka tidak mau bernegosiasi dan lebih memilih berperang sampai mati," katanya. "Kami prihatin hal-hal ini terjadi, namun kami tidak bisa menghindarinya."

Seorang akademisi yang telah melakukan penelitian mendalam tentang masalah hak asasi manusia dalam konflik tersebut mengatakan Islam bukan hanya penanda agama atau etnis bagi Melayu Patani, tetapi juga "prisma kognitif" yang mereka gunakan untuk memahami kehidupan sehari-hari serta konflik itu sendiri.

Dr. Pakkamol Siriwat mengatakan kepada CNA bahwa para pejuang kemerdekaan ini dihormati oleh penduduk setempat, dengan konsep "syahid" tercermin dalam pengalaman hidup mereka sehari-hari, mulai dari prosesi pemakaman hingga pemuliaan dari publik  dalam bentuk donasi.

Penasihat kebijakan senior di Organisasi Internasional untuk Negara-Negara Paling Tertinggal (Organisation Internationale pour les Pays Les Moins Avancés/OIPMA) tersebut mengatakan bahwa langkah-langkah kontra insurgensi negara secara signifikan mendorong masyarakat Melayu Patani untuk mempertahankan etos "collective victimhood" (merasa menjadi korban secara kolektif) dalam konflik.

“Sifat kekerasan terarah yang berkepanjangan serta respons militer tangan besi pemerintah Thailand, termasuk dekrit militer dan darurat, sering disebut sebagai faktor yang memperburuk ketegangan dan mendorong siklus kekerasan,” tambahnya.

“Munculnya dukungan pemuda dan generasi baru pejuang kemerdekaan dalam banyak hal merupakan reaksi terhadap langkah-langkah kontra insurgensi negara Thailand.”

Penduduk setempat yang diwawancarai CNA mengungkapkan sikap yang berbeda-beda terkait penggunaan kekerasan oleh BRN dalam perjuangannya.

Menurut sebagian, pemberontakan justru membahayakan warga Melayu Patani dan keseharian mereka dalam bekerja. Menurut sebagian lain, aksi-aksi BRN mendorong pemerintah Thailand memberikan pengakuan lebih terhadap identitas mereka, menghapus kebijakan asimilasi paksa dan mengupayakan kesempatan yang lebih setara dalam pekerjaan resmi dan pendidikan.

Namun, mereka sepakat bahwa perbaikan perlu diterapkan lebih jauh, sebab mereka merasa bahwa aparat militer masih membatasi kebebasan berekspresi dan berserikat. Siapa pun yang dicurigai mendukung atau mempromosikan gerakan separatis dapat diawasi atau diselidiki atas dugaan tindak pidana, jelas mereka.

SYAK WASANGKA

Sebagai contoh, sejumlah aktivis tengah diselidiki oleh pihak berwenang setelah berpartisipasi pada 2022 silam dalam pertemuan massal yang diselenggarakan oleh organisasi nonpemerintah lokal bernama Civil Society Assembly for Peace (CAP) untuk mempromosikan budaya Melayu dan memperingati Hari Raya Idul Fitri .

Mantan ketua CAP, Bung Aladi, menyatakan kepada CNA bahwa organisasinya sangat menentang penggunaan kekerasan untuk memperjuangkan masyarakat Melayu Patani.

Namun, pria berusia 42 tahun ini juga mengkritik lambatnya progres perundingan damai. Aladi berharap proses ini berlanjut dan membuka jalan menuju sistem pemerintahan sendiri.

Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Srettha Thavisin, pemerintah sipil baru Thailand ini menunjuk wakil sekjen Dewan Keamanan Nasional Chatchai Bangchuad sebagai kepala tim negosiasi. Untuk kali pertama dalam sembilan tahun, peran tersebut dipegang oleh kalangan sipil.

Terkait perundingan damai, Aladi pesimistis tentang perubahan pendekatan pemerintah baru.

“Pemerintah baru ini dibentuk melalui proses demokrasi, akan tetapi dalam kenyataannya militer masih memegang banyak kekuatan,” ujarnya.

Menurut Dr. Rungrawee Chalermsripinyorat, dosen di Institut Studi Perdamaian di Prince of Songkla University, kampus Hat Yai, jika pihak berwenang Thailand serius soal dialog damai, mereka harus mencoba mengurangi penuntutan yang bertujuan membatasi kebebasan berpendapat.

“Kenyataannya, militer tidak selalu mengikuti arahan badan-badan lain. Dewan Keamanan Nasional mungkin memimpin dialog, tapi di lapangan, yang berkuasa tetap ISOC,” jelasnya.

“Pemerintah belum mampu menjamin bahwa hasil kesepakatan panel perundingan damai akan diterapkan di lapangan," ujar Dr. Rungrawee. Menurutnya, masalah ini harus diatasi sebelum konsultasi publik dimulai.

“Jika tidak, BRN dan masyarakat yang berpartisipasi tidak akan percaya pada prosesnya.”

OTONOMI

Kepada CNA, seorang mantan anggota BRN, yang 20 tahun aktif di sayap militer dan dianggap sebagai pemimpin generasi ketiga, mengatakan bahwa kelompok tersebut menolak gencatan senjata selama dialog masih berlangsung di bawah naungan konstitusi Thailand yang mengganggap separatisme sebagai pelanggaran serius.

"Pendapat saya, para pejuang kami saat ini masih berpegang teguh pada (tujuan) kemerdekaan penuh," ujar pria berusia 53 tahun ini. Mengkhawatirkan konsekuensi dari para anggota lain akibat berbicara ke media, ia diminta diidentifikasi sebagai Abdulloh saja.

"Tapi, kalau negosiasi di Malaysia mengarah ke otonomi, saya pikir masyarakat kami akan menerimanya dengan semangat kompromi."

Abdulloh, yang mengaku secara pribadi kenal dengan sebagian besar anggota tim negosiasi BRN saat ini, mengatakan bahwa BRN meminta militer menarik pasukan dari tiga provinsi konflik serta memberikan imunitas bagi sejumlah anggotanya yang menjadi buronan agar bisa ikut berpartisipasi dalam proses perdamaian.

Namun, menurutnya, tim negosiasi pemerintah justru meminta BRN untuk menyetujui gencatan senjata dan berhenti melakukan serangan.

"Pembicaraan tidak beranjak dari lingkup konstitusi, yang menetapkan bahwa wilayah negara tidak dapat dipecah. Jadi, bagaimana pembicaraan bisa mengarah pada gencatan senjata?" tanyanya.

Menurut Abdulloh, ada dua bentuk otonomi yang dapat diterima BRN dalam negara Thailand: Otonomi penuh dengan pemilihan umum terbuka, atau otonomi sebagian untuk ranah yang secara keamanan tidak terlalu sensitif, seperti pengembangan ekonomi dan pendidikan, namun pemilihan umumnya dikhususkan bagi para anggota BRN.

"Konflik ini tidak akan pernah berakhir tanpa adanya kemerdekaan," tambahnya. "Ini gambaran besarnya, meski saya yakin kalau para perwakilan kami ditawari otonomi, mereka akan menerimanya."

TEKANAN PUBLIK

Jend. Pramote mengutarakan bahwa proses perdamaian terkendala oleh kekhawatiran publik akan kalahnya pemerintah terhadap kelompok separatis sehingga membahayakan kepentingan nasional.

Dr. Asama Mungkornchai, dosen ilmu politik di Prince of Songkla University, kampus Pattani, menilai bahwa tuntutan BRN untuk otonomi dapat dimaknai sebagai desentralisasi. Menurutnya, konsep pemerintahan ini “tidaklah baru”.

"Namun, kendala utamanya, negara Thailand dan sebagian besar masyarakat Thailand berpikir mereka akan kehilangan wilayah jika memberikan otonomi ke sini," jelasnya kepada CNA.

"Konsep nasionalisme Thailand sudah tertanam dalam alam pikiran masyarakat Thailand sejak dulu."

Dr. Asama meyakini Islamofobia turut berperan memicu sentimen ini. Ia menyoroti berbagai ujaran kebencian terhadap Muslim di media sosial yang, menurutnya, berasal dari orang-orang Thailand sendiri dan bukan bagian dari operasi propaganda.

Busyamas Isadun, warga beragama Buddha, tumbuh dewasa di Narathiwat sebelum pindah ke Yala dan menetap di sana selama 55 tahun terakhir.

Perempuan 57 tahun ini mengatakan konflik tidak membuatnya membenci Muslim atau takut pada Islam. Dia percaya pemberontak bukan membenci non-Muslim, namun memperjuangkan apa yang mereka anggap sebagai hak mereka.

"Kami paham bahwa kami bisa bicara secara wajar dengan anggota kelompok-kelompok ini. Tokoh-tokoh agama non-Muslim bahkan pernah menghubungi BRN beberapa kali untuk menanyakan jaminan keamanan mereka," ungkapnya.

Busyamas mengingat bagaimana setelah serangan separatis mulai merambah ke wilayah perkotaan di selatan, non-Muslim pindah secara massal ke tempat-tempat seperti Hat Yai karena takut menjadi sasaran.

Dia memperkirakan dulunya ada 500.000 non-Muslim yang tinggal di wilayah Deep South, kini jumlahnya hanya 80.000. Selama bertahun-tahun, etnis Thai beragama Buddha – termasuk masyarakat sipil seperti guru – menjadi target serangan-serangan balasan.

Situasi ini membuat Busyamas merasa "tidak nyaman", terutama karena dia tahu non-Muslim yang tinggal di pinggiran kota masih rentan terhadap serangan balasan kelompok bersenjata setelah kejadian penyergapan di Sai Buri.

"Kami tahu pasti akan ada aksi balas dendam dalam beberapa hari ke depan. Sasarannya kemungkinan warga Buddha yang berprofesi sebagai polisi atau petugas keamanan," ujarnya.

Terkait dialog damai, Busyamas mengaku pesimis karena upaya-upaya serupa di masa lalu telah gagal membuahkan hasil yang substansial. Publik pun dibuat bertanya-tanya apakah tuntutan-tuntutan BRN diterima atau ditolak.

"Jangan lupa, mereka yang dikirim [oleh pemerintah] ke dialog damai tidak punya wewenang mengambil keputusan. Sepulangnya dari sana, mereka harus melapor kepada pemerintah pusat," tegasnya.

"Apakah pemerintah pusat menganggap dialog damai ini penting atau tidak, kita tidak tahu."

TEKAD POLITIK

Dr. Rungrawee dari Institut Studi Perdamaian menilai pemerintah saat ini tidak memiliki tekad politik untuk menyelesaikan konflik di Thailand Selatan.

Menurutnya, kunjungan Perdana Menteri Thailand ke wilayah tersebut pada akhir Februari lebih berfokus pada isu-isu seperti pembangunan ekonomi dan pariwisata.

“Namun, kita tidak bisa benar-benar mencapai pembangunan ekonomi penuh di wilayah ini tanpa ada perdamaian berkelanjutan,” tambahnya.

“Kita masih belum melihat kepemimpinan yang kuat dari pemerintahan saat ini, yang dipimpin oleh Srettha Thavisin dan Partai Pheu Thai. Pemerintah belum benar-benar menunjukkan sikap yang jelas terkait pembicaraan damai.”

Dr. Pakkamol selaku peneliti hak asasi manusia mengatakan bahwa ketidakstabilan politik dan pergantian pemerintahan di Thailand dapat menyebabkan berbagai perubahan kebijakan dan prioritas terkait konflik, sehingga memengaruhi keberlanjutan dan komitmen terhadap pembicaraan damai.

Misalnya, BRN menangguhkan pembicaraan damai menjelang pemilihan umum 14 Mei tahun lalu. Kelompok tersebut menginginkan situasi politik yang lebih stabil sebelum proses negosiasi dapat dilanjutkan.

Pada masa pemilu, reformasi militer menjadi sorotan utama, terutama di kalangan anak muda. Pita Limjaroenrat, pemimpin Partai Move Forward, berjanji untuk “mendemiliterisasi” negara.

Setelah Partai Move Forward secara mengejutkan memenangkan pemilu, seiring penolakan keras terhadap pemerintahan militer dan pemerintahan yang didukung militer selama lebih dari satu dekade, Pita ditanya apakah partainya akan mengizinkan Deep South melepaskan diri dari Thailand.

Ia menjawab bahwa masalahnya berakar pada mata pencaharian masyarakat setempat. Tanggapan ini dikritik oleh para pemilih progresif di media sosial karena dianggap tidak cukup berani, sebagaimana dicatat dalam komentar Don Pathan – analis keamanan untuk wilayah pelosok selatan – dari Benar News.

Para penentang yang konservatif dan Senat majelis tinggi yang ditunjuk oleh militer lantas dua kali menolak upaya Pita untuk dipilih oleh parlemen sebagai perdana menteri, membawa perpecahan dalam koalisi Move Forward dengan Pheu Thai, peraih posisi kedua dalam pemilu.

Partai Pheu Thai melanjutkan pembentukan pemerintahan dengan partai-partai serta para anggota senat yang bersekutu dengan militer, sementara Partai Move Forward berakhir di kubu oposisi.

Maret lalu, Komisi Pemilihan Umum Thailand berusaha membubarkan Partai Move Forward terkait kekhawatiran bahwa kampanye reformisnya untuk mengubah undang-undang pencemaran nama baik terhadap monarki dapat merusak tata kelola negara.

Keputusan komisi tersebut menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi pada bulan Januari bahwa partai tersebut telah melanggar konstitusi Thailand dengan rencananya mengubah undang-undang lèse-majesté, yang melarang pelanggaran atau pencemaran nama baik terhadap kepala negara yang berkuasa.

Dr. Rungrawee menyatakan bahwa para pemimpin politik harus menunjukkan dukungan kuat terhadap proses perdamaian untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi kemajuan pembicaraan damai.

"Diperlukan tekad pemerintah untuk menyatakan apakah mereka bersedia mempertimbangkan otonomi politik," ujarnya.

"Jika tidak ada kemauan untuk memberikan kekuasaan substantif kepada wilayah tersebut, akan sulit bagi dialog damai untuk mencapai kesepakatan yang berarti."

Menurut Dr. Pakkamol, langkah-langkah membangun kepercayaan, seperti mengurangi kehadiran militer dan menangani berbagai pelanggaran hak asasi manusia, dapat membantu membangun kepercayaan yang diperlukan demi negosiasi yang bermakna.

"Namun, mengeksplorasi opsi otonomi atau desentralisasi yang lebih luas, yang menghormati identitas budaya dan agama, serta mengatasi ketidakadilan sosial yang dihadapi oleh komunitas Melayu Patani, bisa jadi merupakan kunci penyelesaian konflik," tambahnya.

"Dalam hal ini, saya percaya bahwa para mediator internasional yang netral dapat membantu memfasilitasi dialog, memastikan penegakan kesepakatan, dan memantau implementasi kesepakatan damai untuk memastikan tercapainya perdamaian berkelanjutan di kawasan tersebut."