Politik Islam: Mengapa konservatisme berjaya di Malaysia, tapi justru surut di Indonesia
Dalam seri pertama dari lima seri tentang politik Islam di Asia Tenggara, CNA mengulas kebangkitan konservatisme agama di Malaysia. Sementara di Indonesia hal yang sama tidak terjadi, bagaimana bisa?
Sekelompok pemuda sedang mengobrol di sebuah gubuk dengan latar belakang bendera Parti Islam Se-Malaysia (PAS) di Kuala Terengganu, Malaysia. (Foto: CNA/Zamzahuri Abas)
KOTA BHARU, Kelantan: Di sebuah pasar yang ramai di Kuala Terengganu, penjual keripik Raqiah Abdullah duduk di bangku yang reyot, sedang membolak-balik halaman Al-quran.
Kitab suci itu dibalut sampul hijau dengan warna putih di tengahnya. Itu adalah bendera partai konservatif Malaysia, Partai Islam Se-Malaysia (PAS).
"Kami Muslim, jadi sudah menjadi kewajiban kami mendukung PAS," kata wanita berusia 69 tahun ini.
"Menurut saya, jika ingin menjadi Muslim yang baik, baik di dunia maupun di akhirat, kita harus mengikuti ajaran PAS dan para pemimpinnya, seperti Tok Guru Hadi," kata Raqiah, menyebut nama presiden PAS Abdul Hadi Awang, ulama terkenal yang telah memimpin partai tersebut selama lebih dari dua dekade.
Raqiah adalah seorang pendukung garis keras partai Islam tersebut. Namun menurut dia, PAS menjadi populer dan menjadi partai utama pilihan masyarakat Kuala Terengganu baru lima tahun terakhir.
Menurut para pengamat, peralihan dukungan ke PAS terjadi karena masalah yang muncul di partai tertua Malaysia, Partai Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO), dan kasus korupsi yang menimpa para pemimpinnya. Di antaranya adalah skandal korupsi 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang melibatkan mantan perdana menteri Najib Razak.
"Sebelumnya, persaingan antara UMNO dan PAS di Terengganu sangat sengit - ada beberapa masjid, desa, dan bahkan tempat makan yang berbeda untuk pendukung masing-masing partai. Tapi sekarang, hampir semua orang tampaknya bersatu di belakang PAS, alhamdulillah," kata Raqiah.
Antara 1974 hingga 2013, koalisi pemerintahan Barisan Nasional (BN) pimpinan UMNO menguasai pemerintahan negara bagian Terengganu, kecuali ketika Abdul Hadi menjadi menteri besar di negara bagian itu antara 1999 hingga 2004 di bawah koalisi Barisan Alternatif.
Ketika BN kehilangan kekuasaannya pada pemilu 2018, PAS dan koalisi Perikatan Nasional (PN) telah mempertahankan kendali atas pemerintah negara bagian Terengganu.
Dalam beberapa tahun terakhir, popularitas PAS tampaknya telah berkembang di luar basis pendukungnya dan partai ini telah menjadi pilihan utama bagi kebanyakan Muslim di daerah pedalaman Melayu.
Dalam sebuah wawancara dengan CNA, anggota komite pusat PAS, Muhammad Khalil Abdul Hadi, menjelaskan bahwa partai ini semakin populer belakangan ini karena adanya faktor penarik dan pendorong.
Muhammad Khalil, yang merupakan putra dari presiden partai Abdul Hadi, menekankan bahwa "konsistensi partai dalam menegakkan hak-hak orang Melayu dan Muslim" mungkin telah menarik para pemilih untuk mendukung mereka.
"Nilai-nilai ras dan agama sangat penting bagi penduduk Melayu Bumiputera, dan kami tidak mengubah pendirian kami dalam hal ini sejak partai ini dibentuk dan itu faktor kuncinya," kata Khalil yang juga anggota dewan eksekutif bagian informasi, dakwah, dan pemberdayaan Syariah di pemerintah negara bagian Terengganu.
"Ada juga faktor pendorong - misalnya kegagalan UMNO sebagai partai untuk memenuhi kewajibannya dalam membela dan menegakkan prinsip-prinsip Islam dan membela hak-hak orang Melayu," tambahnya.
Norshahril Saat, peneliti senior di ISEAS-Yusof Ishak Institute, mengatakan kepada CNA bahwa dalam beberapa tahun terakhir, PAS telah memperkuat basis kekuatan intinya di negara-negara bagian utara dan pantai timur sambil terus membuat merambah ke bagian lain di Semenanjung Malaysia.
"Ada banyak cara untuk menjelaskannya. Salah satunya adalah kekhawatiran bahwa pemilih semakin konservatif, terutama di kalangan orang Melayu. Mereka sekarang percaya pada argumen yang disampaikan PAS selama bertahun-tahun soal Islamisasi, mendorong hukum Syariah dan lainnya," kata Norshahril.
"Namun alasan lainnya adalah kurangnya partai alternatif. Orang Melayu selalu mendukung UMNO dan mereka melihat UMNO sebagai partai utama bagi orang Melayu dan Islam. Tapi sekarang dengan adanya masalah yang dihadapi UMNO, alternatif terbaik berikutnya adalah Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) dan tentu saja partai yang memiliki sejarah yang lebih panjang, yakni PAS," tambahnya.
Sebaliknya, pemilu di Indonesia bulan lalu menunjukkan bahwa politik identitas telah surut. Padahal awalnya ada kekhawatiran pemilu di Indonesia akan diwarnai konservatisme agama.
Norshahril mengatakan bahwa politik identitas "entah bagaimana tidak terjadi" di antara para kandidat dalam pemilu di Indonesia.
"Kami tidak melihat adanya politik identitas yang dimainkan pada pemilu tahun ini, jika dibandingkan pemilu 2019 dan 2014. Bisa jadi, ini berarti para kandidat telah mempersiapkan diri mereka dengan sangat baik," kata Norshahril.
"Jadi dengan cara ini seluruh kandidat entah bagaimana telah mendapatkan dukungan kelompok Islam, karena itulah kita tidak melihat politik identitas digunakan untuk menyerang satu sama lain," tambah dia.
Menilik situasi di Indonesia
Di negara tetangga Indonesia, kekhawatiran akan kebangkitan politik Islam dan konservatisme agama, terutama menjelang pemilihan umum pada bulan lalu, tampaknya telah mereda.
Para pengamat mencatat, ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak menggunakan politik identitas untuk mendulang suara.
Ketiga pasangan tersebut adalah: Mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan yang berpasangan dengan ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar; Menteri Pertahanan saat ini Prabowo Subianto dan walikota Solo Gibran Rakabuming Raka; serta mantan gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mencalonkan diri dengan mantan anggota PKB Mahfud MD.
Tidak seperti dua pasangan calon lainnya, pasangan Prabowo dan Gibran tidak pernah menjadi anggota partai Islam.
Awalnya ada kekhawatiran pemilu kali ini akan dicampuri oleh konservatisme agama, terutama karena politik identitas pernah mendominasi pemilihan presiden dan legislatif pada 2019 dan pemilihan gubernur Jakarta 2017.
Ujang Komarudin, pakar politik Islam dari Universitas Al Azhar Jakarta, meyakini bahwa beberapa kelompok politik ingin menegakkan ideologi Islam namun sulit untuk menang dalam pemilu lantaran masyarakat Indonesia yang heterogen.
"Secara obyektif, memang ada orang atau kelompok yang memperjuangkan ideologi Islam atau politik Islam.
"Tapi kalau kita lihat komunitas Islam, di sini Islam sendiri heterogen. Tidak homogen," kata Ujang.
Selain itu, imbuh Ujang, meskipun sekitar 87 persen dari 270 juta penduduk Indonesia adalah Muslim, namun kebanyakan mereka tidak taat beragama.
Kebanyakan orang Indonesia mempraktikkan Islam moderat atau agama hanya menjadi label di KTP, namun tidak benar-benar mempraktikkan ajaran agama tersebut.
"Hal ini berdampak pada perilaku pemilih dan pilihan mereka (saat pemilu)," kata Ujang.
Selain itu, para pengamat mengatakan kepada CNA bahwa konservatisme sulit bangkit di Indonesia karena perbedaan ideologi dari berbagai kelompok politik Islam dan ketidakmampuan mereka untuk mendapatkan dukungan arus utama, ditambah lagi akibat adanya Pancasila sebagai filosofi dasar negara.
PERBEDAAN IDEOLOGI PARTAI POLITIK ISLAM
Menurut Ujang, partai-partai Islam di Indonesia tidak bersatu dan memiliki ideologi yang berbeda-beda. Berbeda dengan Malaysia dengan PAS sebagai partai Islam yang dominan.
"Misalnya PKB dan Partai Amanat Nasional (PAN), apakah mereka bekerja berdasarkan ideologi? Saya rasa tidak," kata Ujang.
"Mereka bekerja berdasarkan kepentingan, baik ketika membentuk koalisi atau berkampanye. Mereka tidak menyoroti nilai-nilai keislaman, tetapi nilai-nilai yang umum atau universal jika mereka berbicara tentang Islam."
Saat ini ada sembilan partai politik di parlemen Indonesia.
Lima di antaranya adalah partai-partai nasionalis, dan empat lainnya berideologi Islam, yaitu PKB, PAN, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Hanya PKB yang menunjukkan peningkatan suara yang signifikan dalam pemilihan legislatif bulan lalu, menjadikannya partai terbesar keempat di parlemen pada 2024-2029, yang anggotanya akan dilantik pada Oktober mendatang.
PKB merupakan partai terbesar kelima di parlemen berdasarkan hasil Pemilu 2019 - setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Golkar, Gerindra, dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem).
"Mengenai hasil pemilu legislatif, alhamdulillah. Kami di PKB bersyukur.
"Karena kami dipimpin oleh Muhaimin, yang merupakan calon wakil presiden Anies, kami mendapat efek ekor jas yang signifikan," kata Zainul Munasichin, Sekretaris Lembaga Pemenangan PKB.
Efek ekor jas adalah kecenderungan seorang tokoh partai politik untuk menarik suara bagi kandidat lain dari partai yang sama.
Dalam pemilihan baru-baru ini, Anies dan Muhaimin didukung oleh koalisi PKB, PKS, dan partai nasionalis Nasdem.
Sebelum koalisi ini terbentuk, beberapa pengamat berpendapat bahwa PKB dan PKS tidak akan dapat bekerja sama karena mereka memiliki pandangan berbeda soal Islam. Namun, Zainul dari PKB mengatakan kepada CNA bahwa aliansi partainya dengan PKS "murni taktis".
Sementara itu, PAN - yang mendukung Prabowo dan Gibran - didirikan oleh para tokoh organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia, Muhammadiyah.
Sekretaris Jenderal PAN, Eddy Soeparno, mengatakan bahwa partai ini memiliki performa yang sedikit lebih baik dalam pemilihan umum Februari dibandingkan lima tahun lalu. Sebelumnya, kata dia, ada persepsi bahwa PAN berhaluan kanan para pendirinya kerap berpartisipasi dalam acara-acara yang dihadiri oleh kelompok-kelompok Islam garis keras.
Partai Islamis yang tersisa di parlemen, PPP, adalah yang tertua dan telah berdiri selama 51 tahun.
PPP merupakan salah satu dari tiga partai politik yang ada pada masa rezim Soeharto, bersama dengan partai nasionalis Golkar dan PDI, yang sekarang bernama PDIP.
Namun beberapa tahun terakhir, PPP ini telah kehilangan pengaruhnya.
Menurut Muhammad Romahurmuziy, ketua dewan penasihat PPP, ada beberapa faktor penyebabnya.
Salah satunya adalah karena partai ini tidak memiliki figur pemimpin dan mesin politik yang kuat.
"Kami harus melakukan reorientasi besar-besaran dalam kongres partai berikutnya," kata Romahurmuziy kepada CNA, dan menambahkan bahwa kongres tersebut akan diadakan pada Desember tahun depan, namun dapat dimajukan tergantung pada hasil pemilu terakhir.
Menurut hasil resmi pemilu yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), PPP tidak memenuhi ambang batas minimum 4 persen untuk masuk ke DPR. Ini adalah pertama kalinya sejak didirikan pada 1973 PPP tidak memiliki perwakilan di parlemen. PPP telah menyatakan akan menggugat hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi.
Adi Prayitno, pakar politik Islam dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, mengatakan bahwa partai-partai beroperasi berdasarkan kepentingan dan bukannya ideologi karena Indonesia memiliki sistem presidensial multi-partai.
"Ada kecenderungan bahwa semua orang hanya mengejar suara elektoral," kata Adi.
"Di Indonesia, semua diukur berdasarkan kepentingan politik dan bukan ideologi."
PANCASILA, ALAT PENGENDALI POLITIK IDENTITAS
Ujang dari Universitas Al Azhar mengatakan bahwa konservatisme Islam tidak menjadi nilai jual bagi kebanyakan warga Indonesia.
"Saya rasa konservatisme bukanlah ancaman di Indonesia karena demokrasi di Indonesia dibangun di atas Pancasila," ujar Ujang.
Pancasila adalah ideologi Indonesia yang terdiri dari lima prinsip: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Pancasila adalah rumah bagi semua agama di Indonesia, yang menciptakan kerukunan," lanjut Ujang.
Hal ini diamini oleh Ahmad Khoirul Umam, dosen politik dari Universitas Islam Paramadina di Jakarta.
"Inilah yang membuat karakter Islam di Indonesia sangat berbeda dengan Islam di negara lain," katanya.
Umam mengatakan bahwa Pancasila telah menjadi identitas Indonesia, dengan sejarahnya yang berawal dari presiden pertama Indonesia, Soekarno.
Dekan Fakultas Islam Nusantara di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Ahmad Suaedy, mengatakan kepada CNA bahwa Pancasila adalah titik acuan bagi setiap kelompok politik karena mencakup berbagai ideologi.
"Jadi di Indonesia, ada banyak unsur agama yang digunakan oleh negara. Namun, semua itu tidak menjadi bagian dari simbol politik karena adanya Pancasila," ujar Ahmad.
Di Indonesia yang memiliki sekitar 1.300 kelompok etnis berbeda, para pengamat percaya bahwa Pancasila telah menjadi elemen penting dalam menjaga persatuan negara.
"Kami bersyukur Indonesia memiliki Pancasila yang menyatukan berbagai komunitas agama. Jadi tidak ada alasan bagi Islam untuk menjadi dominan dan menjadi ancaman," ujar Ujang.
PERLAHAN TAPI PASTI, PAS KIAN KUAT
Menyusul pemilu 2022 di Malaysia, PAS tidak terbantahkan adalah partai tunggal terkuat di negara itu pada tataran federal.
PAS saat ini menguasai 43 dari 222 kursi di parlemen, bahkan kehadirannya lebih besar dibanding partai Perdana Menteri Anwar Ibrahim, Partai Keadilan Rakyat (PKR), Partai Tindakan Demokratik (DAP) yang multi-etnis dan juga UMNO. Sebelumnya UMNO sebagai partai nasionalis Malaysia mendominasi perpolitikan Malaysia antara 1957 hingga 2018.
Di tingkatan federal, PAS memimpin koalisi oposisi PN bersama dengan partai nasionalis Malaysia, Bersatu.
PAS juga meraih suara besar dalam enam pemilihan negara bagian pada 2023, memenangi 105 dari 127 kursi yang diperebutkan. Partai ini menyapu bersih seluruh 32 kursi negara bagian di Terengganu di bawah bendera PN, memenangi 27 kursi, sementara lima kursi sisanya dimenangi oleh Bersatu.
PAS saat ini juga memimpin pemerintahan di empat negara bagian - Terengganu, Kelantan, Kedah dan Perlis - di bagian utara Malaysia yang dikenal sebagai jantung Melayu.
Diuntungkan oleh kondisi politik saat ini, PAS mengincar kursi pemerintahan pada pemilihan umum selanjutnya.
PAS dalam upayanya memperoleh suara masyarakat telah menyatakan ingin mendapat dukungan dari pemilih non-Mulim. Namun menurut pengamat, hal ini akan sulit karena PAS masih identik dengan politik Islam - yang telah menjadi bagian besar dari DNA partai di bawah kepemimpinan Abdul Hadi.
Hal ini tercermin dari PAS yang kian menggencarkan diri dalam mendorong berbagai isu, seperti implementasi hukum Syariah, kebijakan pendidikan dan sosial. PAS juga masih memiliki kecenderungan menyebut non-Muslim sebagai kafir - yang kerap dianggap sebagai penghinaan.
Para pengamat politik mengakui bahwa pendekatan garis keras partai ini terhadap isu-isu tertentu telah meningkatkan dukungan bagi PAS di kalangan Melayu-Muslim, yang menyumbang lebih dari 60 persen populasi Malaysia.
Namun, ada kekhawatiran Malaysia akan terpolarisasi berdasarkan agama dan etnis jika PAS tetap bertahan dengan label Islam konservatif ini.
Pengamat politik James Chin, profesor studi Asia di University of Tasmania dan peneliti senior di Jeffrey Cheah Institute on Southeast Asia, mengatakan kepada CNA bahwa politik Malaysia yang memecah-belah telah menyebabkan masyarakat terpecah-belah pula.
"Masyarakat tidak menyadari bahwa Malaysia sebenarnya terpecah menjadi beberapa versi. Jika Anda melihat Parlemen Malaysia sekarang, blok terbesar sebenarnya adalah PAS, dan PAS sangat jelas mendukung berdirinya Negara Islam Malaysia.
"Dan blok terbesar kedua adalah DAP yang mendukung negara hibrida yang multiras, tidak Islami tapi juga tidak sekuler. Jadi Anda dapat melihat bahwa kedua blok ini tidak memiliki kesamaan, namun mereka menguasai dua blok terbesar di parlemen Malaysia," tambahnya.
DAP sendiri adalah bagian dari koalisi Pakatan Harapan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim.
PAS BERHASIL MENYALIP UMNO
Pengalihan dukungan dari UMNO ke PAS di jantung Melayu merupakan pergeseran politik yang sangat besar sejak 2018.
Lektor kepala Dr Mohd Yusri Ibrahim, kepala peneliti untuk lembaga riset Ilham Centre, mengatakan kepada CNA bahwa komunitas Melayu telah condong ke UMNO selama lebih dari enam dekade pasca-kemerdekaan.
Dia mengatakan bahwa nasionalisme Melayu adalah alasan utama pembentukan UMNO - yang berfokus pada peningkatan mobilitas sosial di kalangan masyarakat.
Namun, ia berpendapat bahwa skandal korupsi - seperti kasus 1MDB yang membuat mantan perdana menteri Najib Razak dipenjara - telah menyebabkan partai ini kehilangan dukungan dan juga label etnonasionalisme yang melekat pada partai. Sementara itu, ideologi Islam konservatif PAS terus mengemuka.
"Sejak Pemilihan Umum 2018, berdasarkan penelitian kami di lapangan, di desa-desa, kami telah melihat bahwa dukungan untuk PN dan PAS tumbuh dari hari ke hari, sementara dukungan untuk UMNO semakin berkurang," kata Assoc Prof Mohd Yusri.
Dia menambahkan: "Sekarang, orang Melayu yang bangga dengan etnisitas dan agama mereka, berdasarkan Melayu-isme dan Islam-isme mendukung PAS karena PAS adalah satu-satunya partai yang mengibarkan bendera untuk kedua hal tersebut."
Politisi yang secara langsung terlibat dalam pergeseran ini adalah Anggota Parlemen Arau Shahidan Kassim. 'Panglima militer' yang berpengaruh ini dicoret dari daftar kandidat dalam pemilu sebelumnya oleh presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Shahidan kemudian pindah ke PAS sebelum hari pencalonan.
Setelah berganti baju partai, Shahidan menang besar dalam peraihan kursi federal Arau di negara bagian Perlis dengan mendapat mayoritas lebih dari 23.000 suara. Padahal dia hanya mendapatkan mayoritas tipis sekitar 1.000 hingga 4.000 suara dalam dua pemilu nasional sebelumnya.
Dalam wawancara dengan CNA, Shahidan mengatakan bahwa PAS telah diterima oleh Muslim Melayu di seluruh Malaysia dan telah berhasil membujuk para pendukung partai-partai lain dan juga mereka yang belum memutuskan.
"Mereka menolak UMNO karena perselisihan kepemimpinan dan partai tersebut tidak lagi dianggap mewakili kepentingan masyarakat," kata mantan menteri utama Perlis, yang juga pernah menjabat sebagai menteri di Departemen Perdana Menteri ini.
"Para pendukung PAS setia dan akan selalu memilih partai. Suara tambahan (yang saya terima) ini berasal dari (mantan) pendukung UMNO dan mereka yang masih ragu-ragu," kata Shahidan.
Menurut studi yang dirilis oleh lembaga think-tank Amerika Pew Research Center pada 2023, politik identitas terkait erat dengan ras dan agama di kalangan Muslim Malaysia dan Indonesia.
Studi yang mensurvei 13.122 responden dewasa di enam negara Asia antara Juni dan September 2022 ini menemukan bahwa 86 persen responden Muslim di Indonesia mengatakan bahwa "sangat penting" menjadi seorang Muslim untuk bisa menjadi orang Indonesia seutuhnya, diikuti oleh 79 persen responden Muslim di Malaysia yang juga menyamakan agama dengan identitas nasional.
Lektor kepala Mohd Yusri mengatakan bahwa PAS, terutama dalam beberapa tahun terakhir, telah dengan cermat mengidentifikasi hubungan yang erat antara politik identitas dan agama ini. Itulah sebabnya agenda kampanye mereka telah disusun untuk memainkan sentimen-sentimen tersebut.
"PAS memainkan sentimen ras dan agama, dan ini adalah strategi yang terbukti berhasil," katanya.
"Mereka memainkan ketakutan bahwa orang Melayu akan kehilangan hak-hak khusus mereka (sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi) dan bahwa Islam terancam. Ini adalah senjata yang mematikan untuk menarik dukungan," tambah dosen program studi kebijakan di fakultas bisnis, ekonomi, dan pembangunan sosial Universiti Malaysia Terengganu (UMT) ini.
Kekuatan PAS juga tumbuh di dalam koalisi PN. Banyak pengamat mengatakan bahwa PAS telah memantapkan posisinya sebagai "kakak pertama" dalam kemitraan dengan partai Bersatu.
Pemimpin Bersatu, Muhyiddin Yassin dan Hamzah Zainudin, dipandang sebagai pemimpin de facto PN dan kemungkinan kandidat perdana menteri jika koalisi ini berkuasa.
Namun, para pengamat mencatat bahwa kekuatan Bersatu semakin berkurang menyusul perselisihan internal setelah enam anggota parlemennya telah menjanjikan dukungan untuk pemerintahan persatuan - sebutan untuk kabinet pemerintahan PM Anwar.
PAS juga telah menempatkan para pemimpin profesional dengan pengalaman eksekutif seperti menteri besar Terengganu Ahmad Samsuri Mokhtar, yang digadang sebagai calon perdana menteri Malaysia di masa depan.
Meningkatnya pamor PAS telah menjadi perhatian para politisi dalam pemerintahan persatuan.
Wakil menteri perdagangan dan industri Liew Chin Tong dari DAP percaya bahwa PAS telah menyalip Bersatu sebagai kekuatan yang lebih besar dalam koalisi PN.
"Bersatu sedang mengalami penurunan dan Bersatu sedang tenggelam. Apa yang tidak tenggelam? Yang akan tetap menjadi kekuatan yang kuat adalah PAS," kata Liew.
"Dan pada akhirnya, Bersatu akan melebur di bawah bendera PAS," tambah anggota parlemen dari kota Iskandar Puteri ini.
DAPATKAH PAS MEMERINTAH SENDIRI?
Meskipun PAS sedang naik daun, beberapa pihak mengamati bahwa kemungkinan partai bernafaskan Islam ini telah mencapai titik jenuh dan sudah mencapai puncak dalam hal perolehan dukungan. Kondisi ini membuat PAS tidak akan dapat membentuk pemerintahan sendiri, kecuali jika partai ini mampu merebut hati dan pikiran warga non-Muslim dan juga warga Melayu di perkotaan.
Dalam kongres partai pada 2023, Abdul Hadi mengakui dalam pidatonya bahwa mereka perlu mencari cara memikat para pemilih non-Melayu dan non-Muslim agar terjadi terobosan yang lebih besar dalam pemilihan umum berikutnya.
Namun, pengamat percaya bahwa ini adalah tugas yang berat mengingat posisi partai ini berada.
Liew dari DAP meyakini bahwa PAS telah mencapai puncaknya dalam jajak pendapat baru-baru ini dan sekarang "mengalami penurunan" karena tidak dapat menawarkan cara berpolitik yang bisa diterima oleh pemilih dari ras lain, termasuk mereka yang berada di Sabah dan Sarawak.
"Jika PAS memilih untuk tetap pada posisi garis keras mereka, memang akan mampu mempertahankan apa yang mereka punya (kendali di negara bagian utara) tapi tidak akan memiliki dampak secara nasional. Karena di Malaysia, ada kaum pertengahan yang besar di kalangan Melayu dan juga orang Malaysia lainnya.
"Pemilih Melayu yang pertengahan dan Malaysia yang multi-etnis tidak akan terpikat dengan posisi garis keras," kata Liew, yang pernah menulis tesis akademis soal PAS dan demokrasi yang terbit pada 2006.
Posisi garis keras PAS dalam politik Islam dikatakan kian diperkuat pada 2015. Ketika itu, pemimpin spiritual PAS Nik Azis Nik Mat meninggal dan faksi PAS yang terdiri dari para profesional non-ulama yang menyerukan pendekatan inklusif keluar dari partai dan membentuk Partai Amanah Negara (Amanah). Partai ini kemudian menjadi salah satu komponen kunci dalam koalisi Pakatan Harapan bentukan Anwar Ibrahim.
Termasuk yang keluar dari PAS saat itu adalah Presiden Amanah Mohamad Sabu dan Menteri Kesehatan saat ini, Dzulkefly Ahmad.
Eksodus faksi yang dijuluki Anwarinas - karena mendukung Anwar - ini, telah membuka jalan bagi Abdul Hadi untuk memantapkan ideologi sayap kanan jauh PAS.
Perbedaan ideologis utama antara Abdul Hadi dan mendiang Nik Aziz adalah pendekatan mereka terhadap non-Muslim. Nik Aziz melihat non-Muslim bukan sebagai ancaman bagi partai dan Islam, sementara Abdul Hadi yang lebih eksklusif secara terbuka menentang penunjukan non-Muslim di posisi politik utama. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa para pelaku korupsi di Malaysia sebagian besar terdiri dari non-Muslim.
Muhammad Khalil dari PAS mengatakan kepada CNA bahwa bahkan hingga saat ini, etos partai ini dalam politik Islam adalah meyakini bahwa para pemimpin dari berbagai segmen pemerintahan di Malaysia haruslah seorang Melayu-Muslim.
"Prinsip penting dalam politik Islam dalam konteks Malaysia, adalah prinsip ras mana yang paling berpengaruh. Ada beberapa orang yang mencoba memicu kebingungan dengan mengatakan bahwa PAS adalah partai yang rasis, lantaran menjunjung tinggi hak-hak bumiputera Melayu. Tetapi kita harus membedakan antara memperjuangkan hak-hak ras tertentu, dan menjadi rasis.
"Dalam konteks Malaysia, mayoritas bumiputera Melayu adalah Muslim. Inilah sebabnya mengapa PAS konsisten dengan pendiriannya bahwa dalam politik Malaysia, pemimpinnya haruslah orang Melayu-Muslim, karena mereka adalah ras mayoritas dan dominan di Malaysia," tambahnya.
Muhammad Khalil mencontohkan apa yang berlaku di Jepang dan Prancis, di mana kepala pemerintahannya masing-masing berasal dari etnis Jepang dan Perancis.
Dalam berbagai kesempatan, Abdul Hadi menyindir DAP - yang sebagian besar dipimpin politisi etnis Tionghoa - sebagai kambing hitam dan memperingatkan bahwa partai tersebut adalah ancaman besar bagi Islam.
Mohd Firdaus Talha, pemuda 21 tahun yang belajar di sebuah sekolah agama di Kelantan yang didanai oleh PAS, mengatakan dia tidak ingin DAP dan pemikiran mereka yang liberal memimpin di negara bagian utara Malaysia. Itulah sebabnya, Firdaus memilih PAS sebagai partai pilihannya.
Peneliti politik Mohd Yusri mengatakan bahwa sentimen tersebut telah tersebar luas di kalangan pemuda di Terengganu dan Kelantan. Menurut Yusri hal ini membingungkan, pasalnya tidak ada kandidat DAP yang bertarung di kedua negara bagian tersebut pada pemilihan umum 2023.
"Ketika kami bertanya kepada para pemilih muda mengapa mereka ingin memilih PAS, mereka mengatakan bahwa mereka ingin menjatuhkan DAP. Kami terkejut, karena tidak ada DAP di Terengganu dan Kelantan," katanya.
Liew telah menjadi anggota DAP antara tahun 2008 dan 2015, ketika PAS, DAP dan PKR bersatu dalam koalisi Pakatan Rakyat. Aliansi ini berhasil membuat terobosan namun gagal menggulingkan pemerintahan BN yang dipimpin UMNO ketika itu.
"Selama periode tersebut, ide dominan dalam PAS adalah untuk mencoba dan ... memenangkan pemilih pertengahan, menjadi partai nasional untuk pemilih kebanyakan. Namun, dorongan ini akhirnya menyebabkan perpecahan di dalam partai dan kelompok garis keras mengambil alih kekuasaan partai, sementara mereka yang mencoba mengubah partai keluar dan membentuk Amanah," tambahnya.
"Sekarang PAS harus melalui proses pembaharuan pada kepemimpinannya saat ini. .... Pada titik tertentu, partai ini harus memperbarui ide-idenya dan memikirkan kembali pendekatannya. Perlu ada generasi baru yang muncul dan menampilkan citra yang berbeda agar partai dapat menang di seluruh ras pemilih, untuk memenangkan suara dari pemilih pertengahan Melayu dan untuk menang di Laut Cina Selatan (Malaysia Timur)," kata Liew.
PAS KIAN SUARAKAN PAHAM ISLAM GARIS KERAS
Di permukaan, PAS terlihat sedang melakukan upaya untuk merengkuh para pemilih non-Muslim.
Pada akhir 2023 lalu, partai ini mengeluarkan ucapan Selamat Natal kepada umat Kristiani. Padahal sebelumnya PAS mengatakan bahwa ucapan seperti itu bertentangan dengan ajaran Islam dan memiliki unsur syirik.
Juga pada Februari lalu, Abdul Hadi mengeluarkan pesan Tahun Baru Imlek. Dia mengatakan bahwa semua orang Malaysia harus bercita-cita menjadi bangsa yang makmur, di mana semua masyarakat hidup dalam kedamaian dan keharmonisan.
"Keragaman ras dan etnis dirayakan sebagai tanda kebesaran Allah dan merupakan sifat penciptaan manusia.
"Islam yang menjadi prinsip utama PAS telah menjamin keadilan, perdamaian dan kesejahteraan bagi seluruh ras dan agama di negara ini," tulis Abdul Hadi.
Shahidan - anggota parlemen Arau - mengatakan ini adalah cara untuk menunjukkan bahwa PAS bertujuan mempersatukan Malaysia, bukan memecah belahnya.
"Islam adalah agama yang menyatukan. Kami baik dengan semua orang. Kami tidak pernah berencana untuk menjatuhkan siapa pun. Kami hanya ingin memperbaiki keyakinan (akidah) umat Islam," tambahnya.
Para pengamat mengatakan bahwa berbagai strategi ini menunjukkan bahwa PAS memahami realitas politik bahwa mereka membutuhkan dukungan dari non-Melayu untuk memerintah di Malaysia.
Namun, kata pengamat, cara ini seringkali dipatahkan sendiri oleh anggota partai yang tegas memegang prinsip Islam garis keras. Hal ini terlihat dalam berbagai isu politik yang tak terhitung jumlahnya.
Sebagai contoh, kepala dewan agama PAS, Ahmad Yahaya, pada awal Maret lalu menentang arahan kementerian pendidikan agar kantin sekolah tetap beroperasi selama bulan Ramadan untuk para siswa non-Muslim.
Ahmad mengatakan bahwa penutupan kantin seharusnya merupakan norma masyarakat untuk menghormati umat Muslim yang sedang berpuasa.
Partai ini juga telah mendorong penutupan gerai-gerai lotere di empat negara bagian yang dipimpin PAS, sebagai bagian dari upaya mereka menghapuskan perjudian yang dilarang dalam Islam.
Yap Suat Ping, pedagang koran berbahasa Mandarin di Terengganu, mengatakan kepada CNA bahwa ada unsur "ketidakadilan" dalam aturan ini.
"Tidak masalah bagi PAS untuk melarang Muslim berjudi, tetapi non-Muslim seharusnya bebas untuk terlibat dalam kegiatan ini jika mereka mau," ujar pria berusia 70 tahun ini.
Para anggota PAS juga telah berulang kali menentang penyelenggaraan konser oleh artis-artis asing seperti band Inggris Coldplay dan girlband Korea Blackpink.
Abdul Hadi juga baru-baru ini ditegur oleh penguasa Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah atas kritiknya terhadap putusan pengadilan tinggi yang menyatakan bahwa negara bagian Kelantan telah melampaui batas dalam penerapan hukum Syariah.
Hal ini terjadi setelah Pengadilan Federal memutuskan pada 12 Februari bahwa Kelantan, yang diperintah oleh PAS, tidak dapat memperluas yurisdiksi hukum Syariah untuk mencakup tindakan kriminal yang telah dicakup oleh kekuasaan federal.
Dalam artikel yang diterbitkan di portal berita online PAS, Abdul Hadi menulis bahwa kerajaan-kerajaan di Malaysia harus "memiliki visi ke akhirat" dan tidak hanya pada hal-hal duniawi. Dia mengatakan bahwa mereka akan dihakimi oleh Tuhan atas cara mereka menggunakan kekuasaan dan jabatan mereka selama di dunia.
Utusan istana penguasa Selangor - yang juga ketua Dewan Nasional Urusan Agama Islam - dalam surat setebal lima halaman mengatakan bahwa pernyataan Abdul Hadi "sangat tidak pantas dan kasar".
DAMPAK RETORIKA AGAMA TERHADAP DEMOKRASI
Kendati demikian, menurut Mohd Yusri dari Ihman Centre, retorika agamis memang bisa memperkuat dukungan terhadap PAS di basis pemilih mereka.
"PAS memiliki pengaruh di berbagai kantong masyarakat Muslim - sekolah-sekolah, pusat-pusat pembelajaran Alquran, serta acara-acara komunitas seperti pemakaman dan pernikahan. Akar rumputnya terasa di seluruh masyarakat, dan ketika para pemimpin mengeluarkan pernyataan yang memainkan sentimen-sentimen ini, informasi tersebut disebarkan dengan cepat dan efektif," kata dia.
Namun, Yusri mengatakan ada sisi negatif dari cara seperti ini. Menurut dia, pemilih di jantung Melayu akan cenderung mendukung kandidat yang menyampaikan retorika agama ketimbang mereka yang lebih baik dalam pemerintahan, dan hal ini dapat menghambat proses demokrasi.
"Dalam politik Malaysia, terutama di jantung Melayu, yang lebih penting adalah kemampuan Anda untuk memanipulasi sentimen agama dan ras. Anda tidak harus menjadi gubernur atau administrator yang baik, maka Anda bisa menang," kata Yusri.
Dia mengutip sebuah studi dari Ilham Centre sebelum pemilu negara bagian 2023 yang menemukan bahwa penduduk di negara bagian Kelantan, Terengganu, dan Kedah paling tidak puas dengan kualitas pemerintahan negara bagian pimpinan PAS.
Meskipun demikian, PAS tetap dapat mempertahankan ketiga negara bagian tersebut dengan kemenangan mayoritas dalam pemungutan suara.
Pada peneliti berharap Malaysia dapat belajar dari Indonesia, di mana politik Islam dan politik konservatif tidak ambil bagian dalam Pemilihan Presiden 2024 pada Februari lalu.
"Tidak ada permainan sentimen agama. Ada dukungan dari kelompok-kelompok Islamis untuk Anies (Baswedan), tetapi tidak cukup substansial untuk memenangi pemilu," kata Yusri.
"Padahal, untuk segmen pemilih yang sangat besar di Malaysia dan Indonesia, akan mudah bagi siapa saja untuk memanipulasi sentimen agama dan etnis untuk mendapatkan dukungan dengan cepat.
"Itulah mengapa kita harus bekerja keras dalam konteks Malaysia di Asia Tenggara. Kita harus mendidik kaum muda tentang demokrasi karena jika literasi politik tinggi, mereka akan cukup dewasa untuk membuat keputusan yang tepat bagi masa depan mereka," tambahnya.
Liew dari DAP juga menyampaikan hal yang sama. Umat Muslim di Asia Tenggara adalah orang-orang yang taat beragama, namun mereka juga ingin kehidupan yang lebih baik, kata dia.
"Mereka ingin bisa naik kelas, mereka menginginkan pemerintahan yang baik dan mereka menginginkan masa depan yang penuh harapan bagi bangsa mereka," katanya.
"Menurut saya, para politisi harus bisa menarik perhatian para pemilih melalui berbagai isu, dengan membangun kerangka kebijakan yang lebih komprehensif. Dan pada akhirnya menyampaikan harapan dan bukan hanya bermain-main dengan rasa takut.
"Politik Islam telah didasari pada rasa takut, kecemasan dan gagasan bahwa Islam sedang terancam. Bagi generasi muda, rasa takut mungkin menarik, tetapi harapan lebih menarik lagi."
Laporan tambahan oleh Rashvinjeet S Bedi
