Apakah politik domestik Thailand dan Kamboja jadi pemantik bentrokan terbaru di perbatasan?

BANGKOK: Bentrok militer mematikan kembali pecah di sepanjang perbatasan sengketa Thailand–Kamboja dalam beberapa pekan terakhir. Menurut para pakar, kekerasan itu ada hubungannya atau akan diperparah oleh pergulatan dan tekanan politik bagi pemerintahan kedua negara.

Para analis memperkirakan, masalah dalam negeri Thailand dan struktur komando militernya yang rapuh serta kegamangan ekonomi Kamboja malah akan semakin membuat eskalasi ketegangan militer kedua negara semakin tinggi.

Bentrokan terjadi ketika pemerintahan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul yang baru berusia tiga bulan dikritik atas sejumlah isu menjelang pemilu tahun depan, termasuk soal penanganan banjir di Thailand selatan.

Pada bentrok 7 Desember lalu, sedikitnya enam warga Kamboja dan satu prajurit Thailand tewas. Kedua negara saling melempar tudingan sebagai penyebab bentrokan, yang mencakup serangan udara jet tempur Thailand serta laporan baku tembak di beberapa titik.

Ribuan warga sipil kini dievakuasi ke zona aman. Sebelumnya pada Juli lalu, bentrokan kedua negara di perbatasan menewaskan sedikitnya 48 orang, menghentikan perdagangan, dan membuat hampir satu juta pekerja migran keluar dari Thailand—banyak yang belum kembali.

Perkembangan terakhir memperburuk ketidakstabilan politik domestik: PM Thailand Anutin membubarkan parlemen pada 12 Desember lalu. Setelah pembubaran mendapatkan persetujuan Raja Thailand, pemilu berikutnya akan digelar paling cepat pada Februari mendatang.

Keputusan membubarkan parlemen dilakukan setelah pecah perselisihan antara pemerintah dan oposisi, Partai Rakyat, yang mengkritik cara Anutin mengatasi berbagai masalah. Rencananya, Partai Rakyat akan mengajukan mosi tidak percaya atas kepemimpinan Anutin.

Di tengah memanasnya kondisi politik Thailand, Komite Olimpiade Nasional Kamboja (NOCC) menarik seluruh kontingen olahraganya dari SEA Games ke-33 pada Rabu pagi.

Konflik dan sengketa di perbatasan Thailand telah berlangsung lebih dari seabad dan belum ada penyelesaiannya. Namun kondisi saat ini menurut para pengamat berbeda karena adanya tekanan di dalam negeri bagi pemerintahan masing-masing negara. Insiden atau kesalahpahaman kecil saja bisa memicu eskalasi militer besar di perbatasan.

“Tekanan dalam negeri terasa jelas di kedua sisi,” ujar Thitinan Pongsudhirak, profesor Hubungan Internasional di Universitas Chulalongkorn, Bangkok.

GONCANGAN POLITIK DALAM NEGERI THAILAND

Menurut para analis, posisi politik pemerintah Thailand kini melemah, membuat setiap langkah—baik memperluas maupun menurunkan intensitas konflik—sulit diambil.

Eskalasi ini terjadi setelah banjir besar melanda Thailand selatan, kritik terhadap penyelenggaraan SEA Games, serta laporan mengenai dugaan keterkaitan Perdana Menteri Anutin dengan jaringan penipuan regional.

Berbagai masalah tersebut “secara mengejutkan” membuat popularitas perdana menteri yang baru menjabat pada September serta partainya, Bhumjaithai, merosot tajam, ujar Panitan Wattanayagorn, pakar independen hubungan internasional dan keamanan.

Dalam survei teranyar Universitas Suan Dusit pada puncak banjir di Thailand selatan akhir bulan lalu, tingkat dukungan publik terhadap Anutin turun drastis dari 48 persen ke 23 persen.

Menghadapi merosotnya popularitas, Anutin mencoba mengalihkan perhatian publik dari berbagai masalah tersebut dengan meningkatkan eskalasi konflik dengan Kamboja.

Thitinan mengatakan peningkatan eskalasi ini memicu sentimen nasionalisme di Thailand yang akan menguntungkan Anutin dalam pemilu dini awal tahun depan.  

Vannarith Chheang, dosen kebijakan publik dan urusan global di Universitas Teknologi Nanyang, Singapura, mengatakan peningkatan eskalasi jelas adalah sebuah “taktik pengalihan”.

“Itu adalah naluri alami para politikus, terutama menjelang pemilu. Saya kira Kamboja sudah menyiapkan diri untuk skenario semacam ini, tetapi tidak menyangka serangannya akan besar-besaran,” ujarnya.

Namun, melihat tidak jelasnya pembagian kekuasaan antara pemerintah sipil dan militer di Thailand, situasinya tampaknya jauh lebih rumit daripada sekadar Anutin memanfaatkan konflik demi kepentingan pemilu, kata Panitan, pengamat politik veteran Thailand yang pernah menduduki sejumlah posisi senior di pemerintahan, termasuk sebagai ketua Komite Penasihat Keamanan Perdana Menteri.

“Di satu sisi, Kamboja mencoba memanfaatkan peluang ini. Tentu, para pemimpin Thailand mungkin juga ingin mengambil kesempatan tersebut. Namun bagi pihak Thailand, situasinya jauh lebih kompleks karena Anutin tidak sepenuhnya memegang kendali atas komando militer,” katanya.

Ia menambahkan bahwa meskipun Anutin terlihat memiliki hubungan lebih baik dengan sejumlah jenderal dibanding pendahulunya, Paetongtarn Shinawatra, tingkat wibawanya masih jauh di bawah para perdana menteri yang berakar kuat pada militer, seperti Prayut Chan-o-cha yang memimpin pada 2014–2023.

Prayut sebelumnya adalah kepala angkatan darat Thailand sebelum merebut kekuasaan melalui kudeta terhadap Yingluck Shinawatra dan kemudian menjadi perdana menteri.

Anutin menggantikan Paetongtarn, yang resmi mengundurkan diri pada Agustus setelah pengadilan menyatakan ia melanggar norma etika dan mencoreng citra negara terkait bocornya percakapan telepon dengan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen.

Penanganan Anutin terhadap situasi banjir—yang banyak dinilai lamban dan kurang terkoordinasi—menunjukkan bahwa ia masih kesulitan bertindak sebagai panglima tertinggi yang memiliki dukungan penuh dari militer, kata Panitan.

Meski kemenangan di medan perang atau memperoleh konsesi dari Phnom Penh akan memberikan “manfaat besar”, Panitan tidak percaya insentif itu cukup untuk memicu pertempuran.

Secara keseluruhan, situasi ini membuat Anutin merasa posisi politiknya tidak aman dan terpaksa bergantung pada institusi tradisional seperti militer untuk mendapatkan dukungan, ujar Thitinan.

Dengan kendali atas situasi perbatasan yang berada di tangan militer, hasil akhirnya bisa tidak terduga dan semakin sulit dikendalikan bagi Anutin, perdana menteri yang masih hijau dan tengah terdesak itu, tambahnya.

“Pemerintahan Anutin pada dasarnya menyerahkan urusan kebijakan perbatasan kepada angkatan darat Thailand. Militer didesain untuk bertempur, bukan untuk diplomasi dan perdamaian.”

TEKANAN YANG DIHADAPI PEMERINTAH KAMBOJA

Seluruh dinamika dan tekanan yang dihadapi Thailand diamati dengan saksama oleh para pemimpin di Kamboja, yang saat ini mungkin melihat pemerintahan Anutin lemah atau terpecah, kata Panitan.

Panitan mencermati, dalam beberapa dekade terakhir Kamboja cenderung bersikap lebih keras terhadap pemimpin sipil Thailand jika terjadi konflik, tetapi lebih berkompromi dengan pemimpin yang dekat dengan militer.

Sebagai contoh, selama ketegangan Kuil Preah Vihear pada 2008–2011, Kamboja menggunakan bahasa diplomatik yang lebih keras dan terlibat dalam serangkaian bentrokan perbatasan pada saat pemerintahan terpilih Thailand dilemahkan oleh aksi protes, rapuhnya koalisi, dan pergantian kepemimpinan yang cepat.

Namun, hubungan kedua negara stabil dan bentrokan mereda selama masa kepemimpinan Prayut.

Para analis mengatakan Kamboja kini menghadapi tekanan politik dan ekonomi dalam negeri, yang kemungkinan memengaruhi sikapnya di perbatasan.

Bank Pembangunan Asia (ADB) baru saja memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Kamboja untuk 2025 dari sekitar 6,1 persen menjadi 4,9 persen, sebagian akibat risiko meningkatnya ketegangan perbatasan.

Gelombang kepulangan para pekerja migran dari Thailand yang terlilit utang dan menganggur, serta meluasnya operasi penipuan di Kamboja, juga mulai menimbulkan tekanan ekonomi dan sosial yang serius.

Laporan Departemen Luar Negeri AS tahun 2025 menemukan adanya “pola keterlibatan pemerintah dalam operasi penipuan daring yang memanfaatkan perdagangan manusia”. Sejumlah entitas di Kamboja bahkan dikenai sanksi AS pada September karena keterlibatannya dalam industri tersebut.

Karena dinamika politik internal, “masih ada kebutuhan bagi pemerintah untuk menunjukkan kapasitas dan kekuatan negara”, kata Dulyapak Preecharush, profesor madya Studi Asia di Universitas Thammasat.

Menurut Chheang, ketegangan di perbatasan turut menyulut kebanggaan nasional di generasi muda Khmer dan membentuk rasa ketangguhan di tengah warga.

“Kalau kita terlalu lama hidup dalam damai, kita lupa pentingnya persatuan nasional, tekad, hal-hal semacam itu,” ujarnya.

KEAMANAN PERBATASAN DAN MEDIASI YANG RAPUH

Siapa sebenarnya yang lebih dulu memicu konflik mungkin sulit dipastikan, namun eskalasi pertempuran, ujar Dulyapak, “menunjukkan kerentanan" wilayah perbatasan tersebut.

Walau berbagai isu tersebut tidak selalu berkaitan langsung, publik kerap melihatnya sebagai satu kesatuan yang mencerminkan masalah tata kelola, baik dalam urusan bencana, ekonomi, maupun keamanan, katanya.

Bibit-bibit meningkatnya ketegangan sebenarnya sudah terbentuk sejak bulan lalu.

Pada November, Thailand menangguhkan sejumlah langkah deeskalasi yang telah disepakati setelah salah satu tentaranya terluka oleh ranjau darat yang, menurut Bangkok, baru saja dipasang oleh Kamboja.

Pemerintah Thailand menuntut permintaan maaf, dan jika Kamboja tidak melakukannya maka Bangkok mengatakan tidak akan mematuhi ketentuan gencatan senjata. Sejak saat itu, situasi terus memburuk.

Perjanjian damai yang dimediasi Amerika Serikat dan ASEAN memang tidak sepenuhnya ditinggalkan, namun kesepakatan itu kini terancam.

“Kesepakatan damai itu praktis sudah compang-camping pada titik ini,” kata penasihat politik independen Jay Harriman.

Presiden Donald Trump adalah sosok kunci yang mendorong para pemimpin nasional kembali ke meja perundingan pada Juli, dengan menggunakan ancaman tarif terhadap kedua negara sebagai alat tekan untuk memastikan perdamaian, kata para pengamat.

Setelah pertempuran kembali meletus, seorang pejabat senior pemerintahan Trump mengatakan pekan lalu bahwa presiden AS mengharapkan Kamboja dan Thailand untuk “sepenuhnya mematuhi” komitmen gencatan senjata mereka.

“Presiden Trump berkomitmen untuk memastikan kekerasan benar-benar berhenti dan mengharapkan pemerintah Kamboja dan Thailand sepenuhnya menepati komitmen mereka untuk mengakhiri konflik ini,” kata pejabat itu, yang berbicara tanpa disebutkan namanya sebagaimana dikutip berbagai media.

Namun, pemerintahan Anutin menunjukkan gelagat perselisihan dengan Washington setelah penangguhan kesepakatan gencatan senjata tersebut.

Bulan lalu, Perwakilan Dagang AS menghentikan sementara pembicaraan dengan Thailand dalam kerangka Trade and Investment Framework Agreement, dengan menyatakan bahwa diskusi akan dilanjutkan “setelah pihak Thailand berkomitmen mematuhi gencatan senjata”.

Langkah itu memicu respons dari Kementerian Luar Negeri Thailand. “Isu keamanan dan keselamatan harus dipisahkan dari isu perdagangan,” kata juru bicara kementerian, Nikorndej Balankura, pada 15 November.

Bangkok mungkin berharap mendapat sikap yang lebih bersahabat dari Washington, mengingat sejarah panjang kerja sama Thailand–AS, ujar Paul Chambers, peneliti tamu di ISEAS–Yusof Ishak Institute di Singapura, dalam sebuah tulisan yang terbit bulan lalu.

Kedua belah pihak turut menghadapi tarik-menarik pengaruh antara kekuatan besar: Kamboja semakin berpihak pada China dan Thailand berupaya menjaga keseimbangan antara aliansi tradisionalnya dengan AS dan keterikatan ekonominya dengan China.

Thailand adalah satu dari dua sekutu perjanjian pertahanan AS di Asia Tenggara, selain Filipina.

“Seandainya Kamboja tetap berada di orbit China dan tidak mencoba merangkul Trump, sang presiden AS mungkin akan lebih condong mendukung Thailand.

“Namun, Washington juga dibuat kesal oleh sikap Bangkok yang tampak condong ke Beijing, seperti terlihat dalam deportasi paksa warga Uighur dan dugaan pembiaran praktik ‘tariff-washing’ oleh perusahaan China melalui Thailand,” kata Chambers.

Pada akhir Februari, Thailand mendeportasi sekitar 40 pria Uighur ke China, sebagian besar dari mereka sudah lama berada dalam tahanan Thailand. Langkah itu memicu kecaman dari sejumlah pemerintah Barat, termasuk Amerika Serikat, yang sebelumnya menawarkan untuk menampung para tahanan Uighur tersebut namun ditolak Bangkok.

Tindakan itu merusak hubungan Thailand–AS pada saat Bangkok membutuhkan ruang untuk bernegosiasi mengenai kesepakatan tarif di Washington, tulis Thitinan pada Mei.

“Tariff-washing” adalah praktik ketika produsen China yang menghadapi tarif tinggi di AS memindahkan produksi atau jalur pengiriman ke Thailand untuk memanfaatkan akses pasar Amerika yang lebih menguntungkan bagi Bangkok.

Pemerintahan Paetongtarn berjanji menghentikan praktik tersebut, tetapi gesekan dalam hubungan dengan Washington justru meningkat, sebab AS ingin memperkuat pengaruh ekonomi dalam persaingannya dengan Beijing, kata Chambers.

Ia menambahkan bahwa pernyataan lanjutan dari calon duta besar AS untuk Thailand saat itu, Sean O’Neill, “menegaskan bahwa dukungan Washington bergantung pada kesediaan Thailand menyesuaikan diri dengan prioritas transaksional AS, bukan sekadar hubungan bilateral historis”.

PERAN ASEAN

Dengan kemungkinan perang yang akan memburuk dalam waktu dekat, beban untuk membawa kedua pihak kembali ke meja perundingan kini berada di tangan ASEAN di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, kata Thitinan.

“Presiden Trump mungkin akan kembali menggunakan perdagangan sebagai alat tekan, tetapi peran ASEAN sangat penting saat ini. ASEAN perlu menyiapkan tim penjaga perdamaian, bukan hanya pengamat,” ujarnya.

“Hari-hari mendatang akan sangat krusial dan kedua belah pihak harus diyakinkan untuk menghentikan perang terburuk antaranggota ASEAN dalam 58 tahun.”

Chheang sependapat bahwa ASEAN perlu bertindak “lebih berani dan lebih tegas”. “ASEAN harus tampil berani,” katanya.

Tahun depan, Filipina akan mendapat giliran menjadi ketua ASEAN.

Bila Kamboja menangkap pesan jelas yang disampaikan Thailand—bahwa militer siap mempertahankan kepentingan negara, mengamankan perbatasan, dan menetralisir ancaman—Anutin kemungkinan berharap hal itu membuka peluang perundingan langsung, kata Panitan.

“Saya kira Anutin dan pemerintahannya berharap Hun Sen, Hun Manet, dan para pemimpin Kamboja memahami pesan itu dan pada akhirnya bersedia berunding sehingga mereka tidak perlu terlibat perang besar-besaran,” ujarnya. Kedua pihak kemungkinan sama-sama ingin menghindari skenario tersebut.

Konflik yang berlarut-larut akan semakin mengganggu perdagangan lintas batas, berpotensi memicu gelombang pengungsian baru, dan kembali menguji kemampuan ASEAN mencegah konflik antarnegara anggotanya.

Namun untuk saat ini, kata para pengamat, gencatan senjata itu hanya bertahan di atas kertas, sementara tekanan politik yang memicu konflik tidak menunjukkan tanda mereda.

Laporan tambahan oleh Jarupat Karunyaprasit.