Pengadilan Thailand tangguhkan PM Paetongtarn Shinawatra dari jabatannya

BANGKOK: Mahkamah Konstitusi Thailand pada Selasa (1/7) menangguhkan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra dari jabatannya di tengah proses pemeriksaan kasus yang dapat berujung pada pemakzulannya.

Hal ini semakin menambah tekanan terhadap pemerintah yang dihadapi berbagai persoalan.

Dalam pernyataannya, mahkamah tersebut mengatakan telah menerima petisi dari 36 senator yang menuduh Paetongtarn bersikap tidak jujur dan melanggar standar etika yang ditetapkan oleh konstitusi, terkait bocornya percakapan telepon bernuansa politis dengan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen.

Pemerintah diperkirakan akan dipimpin oleh seorang wakil perdana menteri dalam kapasitas sementara, sementara Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan kasus Paetongtarn. Ia sendiri tetap berada dalam kabinet sebagai Menteri Kebudayaan yang baru setelah perombakan kabinet. Pemerintah belum memberikan tanggapan terkait penangguhannya.

Pembocoran percakapan telepon Paetongtarn dengan politikus veteran Kamboja itu memicu kemarahan publik dan membuat mayoritas koalisinya menipis. Sebuah partai kunci meninggalkan aliansi tersebut dan diperkirakan akan segera mengajukan mosi tidak percaya di parlemen, sementara kelompok-kelompok demonstran menuntut agar perdana menteri mundur.

Dalam panggilan telepon pada 15 Juni yang dimaksudkan untuk meredakan ketegangan perbatasan dengan Kamboja, Paetongtarn (38 tahun) dianggap tunduk pada Hun Sen dan mengkritik seorang komandan militer Thailand—hal yang sangat sensitif di negara yang militernya memiliki pengaruh kuat. Paetongtarn telah meminta maaf dan mengatakan pernyataannya itu hanyalah taktik negosiasi.

KRISIS KELUARGA SHINAWATRA

Permasalahan yang dihadapi Paetongtarn setelah hanya 10 bulan berkuasa menggambarkan kekuasaan Partai Pheu Thai yang melemah. Partai populis yang dikendalikan oleh dinasti miliarder Shinawatra telah mendominasi pemilihan umum Thailand sejak 2001, namun berkali-kali dilengserkan kudeta militer dan putusan pengadalan.

Situasi ini menjadi ujian berat bagi Paetongtarn yang baru terjun ke politik, menjadi perdana menteri termuda dalam sejarah Thailand, dan menggantikan Srettha Thavisin yang sebelumnya diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi karena melanggar etika setelah menunjuk menteri yang pernah dipenjara.

Pemerintahan Paetongtarn juga kesulitan menghidupkan kembali ekonomi yang lesu, dan popularitasnya menurun drastis. Survei opini yang dilakukan 19-25 Juni lalu menunjukkan tingkat dukungannya anjlok menjadi 9,2 persen dari sebelumnya 30,9 persen pada bulan Maret.

Paetongtarn tidak sendiri menghadapi persoalan ini. Ayahnya, Thaksin Shinawatra—kekuatan utama di balik pemerintahannya—juga sedang menghadapi tantangan hukum di dua pengadilan berbeda bulan ini.

Pengacara Thaksin mengatakan bahwa taipan kontroversial itu menghadiri sidang pertamanya di Pengadilan Kriminal Bangkok pada Selasa atas dakwaan menghina institusi kerajaan Thailand, sebuah pelanggaran berat yang diancam hukuman hingga 15 tahun penjara jika terbukti bersalah. Thaksin membantah tuduhan tersebut dan telah berulang kali menyatakan kesetiaan kepada kerajaan.

Kasus ini bermula dari wawancara media tahun 2015 yang dilakukan Thaksin saat menjalani pengasingan di luar negeri. Ia kembali ke Thailand pada 2023 setelah 15 tahun di luar negeri, untuk menjalani hukuman penjara atas konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Thaksin (75 tahun) menghindari penjara dengan menghabiskan enam bulan dalam tahanan rumah sakit atas alasan kesehatan sebelum dibebaskan bersyarat pada Februari tahun lalu. Mahkamah Agung bulan ini akan meninjau masa tinggalnya di rumah sakit tersebut dan berpotensi mengirimnya kembali ke penjara.