PM Thailand bubarkan parlemen, gelar pemilu lebih awal

BANGKOK: Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul membubarkan parlemen pada Kamis (11/12) untuk “mengembalikan kekuasaan kepada rakyat”. Dengan pembubaran ini, pemilu Thailand akan digelar lebih awal.

Juru bicara pemerintah Siripong Angkasakulkiat mengatakan langkah tersebut diambil setelah terjadi perselisihan dengan kelompok terbesar di parlemen, yaitu oposisi Partai Rakyat.

“Ini terjadi karena kami tidak bisa melanjutkan pekerjaan di parlemen,” katanya kepada Reuters.

Raja Thailand Maha Vajiralongkorn menyetujui keputusan tersebut, menurut pengumuman dalam Royal Gazette pada Jumat. Ketentuan undang-undang mengharuskan pemilu digelar dalam 45 hingga 60 hari ke depan.

Kisruh politik ini bertepatan dengan hari keempat konflik perbatasan yang sengit antara Thailand dan Kamboja, yang telah menewaskan sedikitnya 20 orang dan melukai hampir 200 lainnya.

Anutin mengatakan kepada wartawan pada Rabu bahwa pembubaran parlemen tidak akan memengaruhi operasi militer Thailand di sepanjang perbatasan yang terdampak bentrokan di belasan lokasi, beberapa di antaranya melibatkan artileri berat.

“Saya mengembalikan kekuasaan kepada rakyat,” kata Anutin di media sosial pada Kamis malam.

Ia adalah perdana menteri Thailand ketiga sejak Agustus 2023, dan ketidakstabilan politik mulai membebani ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara itu, yang saat ini terbelenggu tarif AS, tingginya utang rumah tangga, dan lemahnya konsumsi.

PEMILU DIPERCEPAT

Sebelumnya pada September, Anutin mengatakan ia akan membubarkan parlemen pada akhir Januari dan menggelar pemilu pada Maret atau awal April.

Anutin berkuasa setelah menarik Partai Bhumjaithai keluar dari koalisi pemerintahan dan mendapatkan dukungan dari Partai Rakyat. Sebagai balasannya, Partai Rakyat mengajukan sejumlah tuntutan, termasuk penyelenggaraan referendum untuk amandemen konstitusi.

“Ketika Partai Rakyat gagal mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka mengatakan akan mengajukan mosi tidak percaya dan meminta perdana menteri segera membubarkan parlemen,” kata Siripong.

Natthaphong Ruengpanyawut, pemimpin Partai Rakyat, mengatakan kepada wartawan pada Kamis malam bahwa Partai Bhumjaithai tidak mengikuti kesepakatan yang telah dibuat.

“Kami telah mencoba menggunakan suara oposisi untuk mendorong amandemen konstitusi,” katanya.