Perjanjian Sungai Gangga segera berakhir, pertaruhan besar menanti India dan Bangladesh

BANGKOK: Gangga adalah sungai yang senantiasa berubah rupa, menyandang banyak nama dan kisah-kisah yang sakral.

Di bagian hulu yang merupakan aliran kecil dari Gletser Gangotri, sungai ini bernama Bhagirathi.

Saat mengalir menuruni daratan dan melintasi wilayah tengah India, sungai ini melebar sembari membawa jejak sejarah dari setiap tanah yang dilalui. Masyarakat India menyebutnya Gangga, kata dari bahasa Sanskerta yang lazim dipakai untuk menamai sungai.

Jelang bermuara ke Teluk Benggala, alirannya memasuki wilayah Bangladesh dan berubah nama menjadi Padma. Di sana, airnya menyuburkan ladang-ladang dan hutan-hutan yang mengelilingi delta sungai terbesar di dunia.

Kendati membentang sejauh 2.525 kilometer dan menopang kehidupan ratusan juta orang, Sungai Gangga tidak luput dari pengaruh tarik-menarik kepentingan politik dan nasional.

Sungai Gangga kini menghadapi tekanan besar akibat krisis iklim dan lonjakan permintaan air dari populasi regional yang terus bertambah, mengancam sistem kuno yang kini mengalir di tengah lanskap modern yang sarat tantangan.

India dan Bangladesh selama hampir tiga dekade terakhir berbagi aliran sungai penting ini melalui sebuah perjanjian yang menetapkan pembagian air, khususnya di musim kemarau, dengan bantuan bendungan yang terletak dekat perbatasan kedua negara.

Namun, perjanjian tersebut akan habis masa berlakunya pada akhir tahun depan, dan besar kemungkinan akan dibatalkan serta dinegosiasikan ulang di tengah meningkatnya tekanan geopolitik dan krisis iklim.

Menjelang berakhirnya Perjanjian Pembagian Air Sungai Gangga pada Desember 2026, kedua negara berencana membentuk komite teknis bersama tahun ini sebagai langkah awal menuju pembicaraan di tingkat diplomatik.

Menurut para ahli, perjanjian saat ini sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan zaman dan rancangan ulang sangat mendesak.

Namun merumuskan perjanjian baru yang mampu menjawab tuntutan kepentingan keamanan, strategi, dan lingkungan dari kedua negara beserta masyarakatnya bisa menjadi tugas yang sangat sulit.

Pada bulan lalu, Bangladesh menjadi negara Asia Selatan pertama yang bergabung dengan Konvensi Air PBB — sebuah kerangka kerja hukum dan antarnegara yang dirancang untuk membantu negara-negara pemilik sumber daya air bersama untuk mengelolanya secara damai dan berkelanjutan.

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah Dhaka yang kian kuat terhadap prinsip “pembagian air yang adil dan setara,” ungkap Sonja Koeppel, sekretaris Konvensi Air PBB tersebut.

Ashok Swain, profesor di Departemen Riset Perdamaian dan Konflik Universitas Uppsala, Swedia, menyatakan bahwa Sungai Gangga kini telah melampaui perannya sebagai sekadar jalur air lintas negara.

“Sungai ini telah menjadi titik rawan konflik di tengah tren sekuritisasi air di Asia Selatan, di mana persoalan air semakin terhubung dengan identitas nasional, perebutan pengaruh regional, dan dinamika politik dalam negeri.”

Sejak Perjanjian Gangga ditandatangani pada 1996, dunia telah mengalami banyak perubahan.

Perjanjian itu lahir dalam situasi politik yang spesifik: India saat itu dipimpin oleh koalisi moderat, sementara Sheikh Hasina baru mulai masa kepemimpinannya di Bangladesh dengan semangat membangun hubungan bilateral yang lebih baik, ungkap Swain.

Namun kini, menurut Uttam Sinha, peneliti senior di Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses, konteks tersebut telah berubah secara drastis.

“Dinamika baru seperti krisis iklim, meningkatnya tekanan domestik terhadap sumber daya air, tuntutan dari negara bagian di India, serta kedekatan Bangladesh dengan China, menjadi indikator bahwa kesepakatan ini sudah tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini,” ujarnya.

Para pakar juga menyoroti bahwa perjanjian ini gagal mengantisipasi dampak nyata dari perubahan iklim yang kini terjadi.

Dalam perjanjian tersebut, pembagian air didasarkan pada aliran musim kemarau di Bendungan Farakka, yang terletak di India sekitar 10 kilometer dari perbatasan Bangladesh.

Perjanjian ini dirancang untuk memastikan pembagian air yang adil, terutama di musim kemarau, dengan menyesuaikan alokasi setiap 10 hari berdasarkan pengukuran debit air. Rumus pembagiannya telah ditentukan dan disesuaikan tergantung pada debit yang tercatat.

“Yang paling berubah dalam beberapa tahun terakhir adalah ketidakpastian aliran air. Dulu, fluktuasinya antar tahun cenderung kecil, tapi kini perbedaannya makin mencolok,” ujar Malik Fida A Khan, Direktur Eksekutif Center for Environmental and Geographic Information Services (CEGIS), Dhaka.

Saat ini, perbedaan debit air Sungai Gangga mencapai 30 persen dibandingkan hanya 13 persen pada tahun 1960-an, ujar Khan. Perjanjian yang ada saat ini tidak dapat mengakomodasi hal tersebut dengan memadai.

Rumus alokasi air yang digunakan masih mengacu pada data dari beberapa dekade lalu, bahkan hingga tahun 1949.

“Hal ini menimbulkan ketidakselarasan yang berbahaya antara komitmen hukum dan realitas hidrologis,” kata Swain.

Berbagai faktor, mulai dari berkurangnya aliran dari gletser, ketidakpastian musim penghujan, dan banjir ekstrem, semakin mengacaukan fungsi alami sungai. Selain itu, semakin banyak air yang diambil dari hulu Sungai Gangga di India untuk keperluan pertanian dan industri.

“Dalam konteks saat ini, dengan meningkatnya perbedaan debit air antar tahun dan aliran yang tidak menentu, sistem alokasi seperti ini dapat memicu pertikaian di tahun-tahun yang mengalami volume debit air rendah, dan kedua pihak terancam kekurangan air saat krisis," ujar Aparna Roy, kepala isu perubahan iklim dan energi di Centre for New Economic Diplomacy, New Delhi.

Gletser di Himalaya, yang menjadi sumber air utama Sungai Gangga, kini menyusut dengan cepat. Menurut lembaga International Centre for Integrated Mountain Development, bahkan jika pemanasan global dibatasi hanya 1,5 derajat Celsius, diperkirakan sepertiga volume debit air Sungai Gangga akan hilang pada tahun 2100.

“Ini akan mengganggu aliran air musiman, pada awalnya meningkatkan limpasan, tetapi pada akhirnya menyebabkan kekurangan air yang parah di musim kemarau,” kata Roy.

Hujan ekstrem yang lebih sering terjadi di daerah aliran sungai, banjir dan kekeringan yang meningkat frekuensinya, berdampak serius pada pertanian regional, ketersediaan air minum, dan proses pengisian ulang air tanah.

Hampir 60 persen populasi Bangladesh terpapar risiko banjir besar — tingkat tertinggi kedua di dunia setelah Belanda.

Kenaikan permukaan laut dan eksploitasi air tanah yang berlebihan juga telah meningkatkan intrusi air laut, membuat jutaan penduduk pesisir Bangladesh terpaksa meminum air dengan kadar garam melebihi standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Berbagai risiko ini bukan lagi skenario yang jauh di masa depan, semuanya sudah terjadi sekarang dan yang paling terdampak adalah masyarakat miskin, perempuan, dan petani kecil,” ujar Roy.

“Masalah ini akan berdampak sangat serius, bukan hanya untuk ketahanan air, tetapi juga sistem pangan, migrasi, dan stabilitas kawasan.”

AIR MENJADI SUMBER KONFLIK

Pada Mei lalu, India dan Pakistan terlibat baku tembak rudal dan mortir, dipicu oleh serangan teroris di kota Pahalgam, India utara. Pada akhirnya, konflik India dan Pakistan menjadikan Sungai Indus yang mengalir melintasi kedua negara sebagai pusat ketegangan.

Air menjadi salah satu titik strategis utama bagi kedua negara. India dan Pakistan terikat perjanjian pembagian air Sungai Indus yang ditandatangani pada 1960, mengatur akses air bagi sekitar 300 juta orang.

Namun, setelah konflik bersenjata pecah, India menangguhkan perjanjian itu—langkah yang oleh Pakistan dianggap sebagai sebuah agresi militer.

Pakistan menggantungkan 80 persen pemenuhan kebutuhan airnya dari Sungai Indus. Sinha mengatakan, konflik ini tidak hanya memicu kekhawatiran akan kekurangan air di Pakistan, namun juga menunjukkan bagaimana air telah menjadi salah satu strategi keamanan penting bagi India.

Sebagai perbandingan, Sungai Gangga menyumbang 31 persen pasokan air Bangladesh. Sementara 54 persen lainnya disumbangkan oleh aliran Sungai Brahmaputra yang juga melintasi India.

“India jelas menempatkan air sebagai alat diplomatik dan aset strategis,” kata Sinha.

Menurut Sinha, pendekatan pemerintah India terhadap diplomasi air saat ini kurang idealis jika dibandingkan masa lalu. Kini India lebih mengutamakan kepentingan nasional yang kian ditentukan oleh faktor keamanan, iklim, dan pengaruh regional.

Kendala terkait air juga tengah meningkat di India yang berpotensi memperburuk ketegangan sosial-politik di berbagai negara bagiannya, kata Sinha.

Pemerintah negara bagian Benggala Barat dan Bihar misalnya, kerap memprotes kurangnya kebutuhan air yang dialirkan dari Sungai Gangga untuk wilayah mereka.

Kondisi ini, lanjut Sinha, akan membuat India merasa semakin perlu mengintegrasikan masalah ketahanan air ke dalam perencanaan strategisnya untuk melindungi kepentingan teritorial dan pembangunan.

Sementara itu, ketidakpastian politik mewarnai pemerintahan  Bangladesh usai tergulingnya Perdana Menteri Sheikh Hasina pada Agustus tahun lalu. Hasina kemudian kabur ke India dan mendapatkan suaka.

Kekosongan kepemimpinan muncul dan ketegangan dengan India meningkat usai terjadi serangan sektarian terhadap kelompok minoritas Hindu Bangladesh, penangkapan tokoh agama, dan gagalnya upaya mengekstradisi Hasina kembali ke Bangladesh dari India untuk diadili. 

Meski India dan Bangladesh berbagi aliran 54 sungai, namun hanya Sungai Gangga yang diatur dalam perjanjian khusus kedua negara.

Swain mengatakan, hal ini menunjukkan minimnya tata kelola sungai yang komprehensif dan adaptif di kawasan tersebut. Jika terjadi kekurangan air akibat perubahan iklim, lanjut dia, kondisi ini kemungkinan besar akan memicu saling tidak percaya dan “mengikis fondasi kerja sama lintas batas yang memang sudah rapuh”.

“Politik nasionalis di India dan Bangladesh secara signifikan telah melemahkan kemampuan untuk mempertahankan perjanjian air lintas batas yang adil untuk jangka panjang.

“Tanpa inovasi kelembagaan yang mendesak, perubahan iklim akan membuat aliran sungai menjadi sumber gesekan geopolitik berkepanjangan,” ujarnya.

Saat ini, katanya, pembagian air antara India dan Bangladesh lebih tepat digambarkan sebagai ketimpangan kekuasaan daripada sebagai bentuk kerja sama.

Kalkulasi geopolitik juga memengaruhi tindakan kedua negara dalam isu air.

Pembangunan China di hulu Sungai Brahmaputra yang mengalir melintasi China barat daya, India timur laut, dan Bangladesh menjadi perhatian besar dalam perkara diplomasi air regional.

China baru-baru ini memulai pembangunan bendungan pembangkit listrik tenaga air terbesar di dunia dekat kota Nyingchi di tenggara wilayah otonom Tibet.

Proyek senilai US$167 miliar tersebut akan menahan air Sungai Yarlung Tsangpo yang alirannya menuju Brahmaputra. India telah menyampaikan kekhawatirannya atas dampak bendungan yang pembangunannya diperkirakan memakan waktu hingga satu dekade itu.

Muncul juga seruan di dalam negeri India untuk membangun bendungan sendiri di negara bagian Arunachal Pradesh sebagai perlawanan terhadap proyek China. Jika sudah begini, maka yang paling terdampak adalah Bangladesh yang sungainya akan kekurangan debit air.

Swain menyatakan bahwa India dan Bangladesh sebaiknya bekerja sama, idealnya bersama Nepal dan Bhutan, untuk membentuk "front bersatu" sebagai respons atas proyek bendungan China. Negara-negara itu harus dapat mengembangkan arsitektur tata kelola berbasis sains bagi cekungan Gangga-Brahmaputra. 

Namun, ada indikasi Bangladesh semakin merapat ke Beijing belakangan ini sebagai salah satu langkah strategis mereka.

Muhammad Yunus, penasihat utama pemerintahan sementara Bangladesh, mengunjungi China pada Maret lalu untuk bertemu Presiden Xi Jinping dan menandatangani berbagai perjanjian serta nota kesepahaman di berbagai sektor, termasuk infrastruktur.

Bangladesh juga mendapatkan komitmen investasi, pinjaman, dan hibah senilai US$2,1 miliar, termasuk untuk Zona Ekonomi Industri eksklusif China dan kesepakatan tarif nol untuk produk Bangladesh hingga 2028.

Sinha menyatakan India perlu menyikapi hubungan Bangladesh-China tersebut tidak hanya dengan mengatur kembali peta geopolitik mereka, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan daerah-daerah riparian di tengah perubahan kondisi hidrologi.

BERGABUNG DENGAN KONVENSI AIR 

Menurut Koeppel dari Konvensi Air PBB, terdapat banyak contoh negara-negara yang menjadikan sungai yang alirannya lintas batas sebagai alat kerja sama, bukan sumber konflik.

Perjanjian lintas batas di cekungan Okavango, Afrika, misalnya, yang ditandatangani bersama oleh Angola, Namibia, dan Botswana. Koeppel mengatakan, setelah beberapa negosiasi yang didampingi oleh Konvensi Air, perjanjian itu akhirnya menyertakan soal perubahan iklim.

Bergabungnya Bangladesh ke dalam Konvensi Air PBB menjadi terobosan regional yang dapat membantu mempromosikan tujuan bersama dalam isu penting ini. Koeppel meyakini Bangladesh bisa menjadi “pelopor kerja sama lintas batas” dan mendorong negara-negara lain di kawasan untuk meningkatkan kolaborasi.

“Dengan air yang sangat vital bagi kehidupan, pangan, pertanian, energi, dan ekosistem … bahkan dalam situasi sulit seperti pasca-perang, perjanjian lintas batas tetap bertahan dan terus berjalan,” ujarnya kepada CNA.

Sebagai anggota Konvensi Air, Bangladesh menerima dukungan dalam pengembangan perjanjian, tata kelola air nasional, penguatan kapasitas pejabatnya, pengurangan risiko banjir, pendanaan, hingga upaya peningkatan pariwisata.

Dengan tantangan besar yang dihadapi terkait air dan perubahan iklim, langkah Bangladesh bergabung pada saat ini dinilai sangat tepat. Proses ini pun telah dipersiapkan negara tersebut selama bertahun-tahun.

Asia Selatan merupakan kawasan yang berada di persimpangan krisis air dan perubahan iklim, ditandai dengan kenaikan suhu, perubahan pola hidrologi, serta semakin seringnya cuaca ekstrem. Kondisi ini memicu ancaman terhadap ketahanan pangan dan berpotensi memperburuk situasi sosial ekonomi masyarakat.

Koeppel mengatakan, situasi kian diperparah dengan kurangnya kemitraan dalam pengaturan aliran air lintas batas.

“Secara umum, benua ini adalah yang paling tidak maju dalam kerja sama lintas batas secara global,” katanya. “Secara keseluruhan, kerja samanya kurang. Ini sangat disayangkan.”

Dia berharap negara-negara lain di kawasan juga akan bergabung dengan Konvensi Air PBB, yang menurutnya menyediakan mekanisme yang berguna dan efektif untuk dijalankan pada skala regional.

BISAKAH KEDUA NEGARA SAMA-SAMA DIUNTUNGKAN?

Skenario "sama-sama diuntungkan" bisa tercipta bagi kasus India dan Bangladesh, asalkan mereka dapat mengatasi ketegangan dan mengembangkan perjanjian yang didasarkan pada sains, ungkap para pakar.

Saat ini, Bangladesh yang paling merasa tidak puas. Swain, profesor dari Universitas Uppsala, mengatakan bahwa banyak yang menganggap perjanjian itu lebih menguntungkan India.

Menurutnya ada persepsi bahwa pembagian air Sungai Gangga-Padma lebih kepada “pengaturan yang dipaksakan daripada kemitraan yang dinegosiasikan”. Pasalnya Bangladesh masih merupakan Pakistan Timur pada saat Bendungan Farakka diresmikan pada 1962 sehingga tidak berperan dalam keputusan tersebut.

Kurangnya rasa saling percaya dan transparansi dalam pengaturan aliran sungai hanya memperburuk ketegangan, kata Swain. Hal ini, dapat berimbas pada rusaknya perdamaian, stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi di kawasan.

Sinha mengatakan, diperlukan dokumen baru dengan klausul berbagi data secara real-time yang dirancang untuk kepentingan bersama. Hal ini, kata dia, akan membangun kepercayaan bilateral dan mengurangi pengaruh pihak ketiga di Asia Selatan.

Dia menambahkan, kepemimpinan politik di kedua belah pihak harus mampu melampaui nasionalisme yang populis dan fokus pada kelangsungan hidup serta kemakmuran bersama.

Keamanan air di satu sisi perbatasan pada akhirnya akan berdampak pada sisi lainnya, dan tindakan sepihak seperti membangun bendungan dapat merusak kepercayaan.

Swain mengatakan bahwa kerja sama yang lebih baik bisa tercipta dengan perjanjian baru yang memuat sistem peringatan dini yang disesuaikan dengan kondisi hidrologi dan iklim saat ini, bukan sekadar “tawar-menawar yang reaktif”.

“Air harus dipandang bukan sebagai isu keamanan yang bersifat untung-rugi, melainkan sebagai sumber daya bersama yang membutuhkan manajemen adaptif berbasis sains dan kedewasaan politik,” kata Swain.

"Tidak segera bertindak akan membawa kerugian besar, baik bagi masyarakat dan pemerintah di kedua sisi perbatasan. Taruhannya terlalu tinggi untuk mempertahankan status quo.”

Khan dari CEGIS di Dhaka menyarankan adanya pengaturan resmi aliran air di Jembatan Hardinge yang terletak di sisi Bangladesh setelah Bendungan Farakka. Pengaturan itu diharapkan memuat penalti atas pelanggaran dan audit oleh pihak ketiga untuk melindungi kesehatan sungai dan pengendalian salinitas.

“Singkatnya, Farakka menetapkan batas minimum; iklim menentukan frekuensi dan tingkat keparahan ekstrem, keduanya harus ditangani bersama,” katanya.

Dia mengatakan, pemerintah Bangladesh kini tidak lagi menjadikan perubahan iklim hanya sebagai catatan kaki, melainkan parameter utama dalam perencanaan kesediaan air. Melalui Rencana Delta Bangladesh 2100 dan Rencana Adaptasi Nasional, negara ini secara eksplisit ingin “melindungi pengelolaan sungai lintas batas dari dampak iklim”, kata Khan.

Proyek-proyek air baru di Bangladesh kini secara rutin memasukkan model iklim. Desain untuk bendungan, irigasi, atau pengendalian banjir mempertimbangkan berbagai skenario aliran di masa depan, tambahnya.

Roy dari Centre for New Economic Diplomacy di New Delhi mengatakan Perjanjian Sungai Gangga dapat meniru kuatnya mekanisme penyelesaian sengketa dan berbagi data dalam perjanjian Sungai Indus meski terjadi ketegangan antara India dan Pakistan. 

Dia juga menyoroti Komisi Sungai Mekong di Asia Tenggara sebagai contoh negara hulu dan hilir yang bekerja sama melakukan pemantauan air bersama dan studi dampak iklim, meskipun tidak memiliki perjanjian yang mengikat.

Roy menekankan pentingnya pembentukan lembaga bersama pengelola daerah aliran sungai yang memiliki keahlian dalam isu iklim dan model pembagian air yang mencakup aspek navigasi, penanggulangan bencana, proses pengisian ulang air tanah, dan jasa ekosistem.

India berpeluang meningkatkan kredibilitasnya sebagai pemimpin iklim di Asia Selatan dan di panggung global tanpa mengorbankan kepentingan nasional, dengan bertindak sebagai pihak hulu yang bertanggung jawab, katanya.

"Perubahan iklim adalah ancaman bagi kehidupan bersama dan sekaligus peluang bagi negara-negara Asia Selatan untuk mengubah air dari sumber ketegangan menjadi alat kerja sama."

"Pada akhirnya, iklim tidak bisa dikompromikan — tetapi negara-negara harus bisa berkompromi demi kelangsungan hidup dan stabilitas bersama."