Disaksikan Donald Trump, Thailand-Kamboja teken perjanjian damai

KUALA LUMPUR: Thailand dan Kamboja sepakat menghentikan semua pertikaian di wilayah perbatasan sengketa dan membebaskan para prajurit yang ditangkap, sebagai bagian dari apa yang disebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai “perjanjian damai” dan “pencapaian luar biasa bagi kemanusiaan”.

Disaksikan Trump dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Minggu (26/10) di sela KTT ASEAN di Kuala Lumpur, perjanjian tersebut ditandatangani oleh Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet pada Minggu (26/10) di sela-sela KTT ASEAN.

Menurut Trump, Pakta Perdamaian Kuala Lumpur itu mencakup penghentian semua aksi militer oleh kedua negara, pembebasan 18 prajurit Kamboja yang ditahan, serta pengiriman pengamat dari ASEAN untuk memastikan perdamaian dapat terjaga dan bertahan lama.

“Saya yakin itu akan tercapai,” kata Trump, seraya menambahkan bahwa kesepakatan tersebut dapat menyelamatkan “jutaan nyawa.”

“Atas nama Amerika Serikat, saya bangga dapat membantu menyelesaikan konflik ini dan membentuk masa depan kawasan di mana negara-negara merdeka yang berdaulat dapat hidup makmur dan berkembang dalam keamanan dan perdamaian,” ujarnya.

Trump mengatakan, ketika pertempuran antara kedua negara pecah pada Juli lalu, pemerintahannya “segera bekerja untuk mencegah eskalasi konflik” dan melakukan “banyak panggilan telepon” dengan Anwar serta perdana menteri Thailand dan Kamboja.

Trump juga mengumumkan pada Minggu bahwa AS akan menandatangani “perjanjian dagang besar” dengan Kamboja serta kesepakatan “sangat penting” terkait mineral strategis dengan Thailand. Ia menambahkan, AS akan menjalin hubungan dagang dan kerja sama yang “kuat” dengan kedua negara “selama mereka hidup dalam damai.”

“Saya benar-benar percaya bahwa ketika kita membuat kesepakatan, terutama dengan dua negara yang memiliki hubungan dagang besar dengan kita, kita harus memanfaatkan hubungan itu untuk memastikan mereka tidak terlibat perang,” ujar Trump.

Ia mengatakan, ketika pertempuran antara kedua negara pecah pada Juli lalu, pemerintahannya “segera berupaya mencegah konflik agar tidak meningkat” dan melakukan “banyak panggilan telepon” dengan Anwar serta perdana menteri Thailand dan Kamboja.

Trump juga mengumumkan pada Minggu bahwa AS akan menandatangani “perjanjian dagang besar” dengan Kamboja serta kesepakatan “sangat penting” terkait mineral strategis dengan Thailand. Ia menambahkan, AS akan menjalin hubungan dagang dan kerja sama yang “kuat” dengan kedua negara “selama mereka hidup dalam damai.”

“Saya benar-benar merasa bahwa ketika kita membuat kesepakatan, terutama dengan dua negara yang menjadi mitra dagang besar kita, hubungan itu harus digunakan untuk memastikan mereka tidak saling berperang,” ujar Trump.

Anwar menyampaikan apresiasi atas upaya Trump mendorong tercapainya kesepakatan dan mengakhiri konflik di perbatasan.

“Kami, tentu saja, mengagumi keteguhan dan keberanian Anda, karena dunia membutuhkan pemimpin yang berani memperjuangkan perdamaian,” kata Anwar.

PENARIKAN PERSENJATAAN

Perdana Menteri Kamboja Hun Manet mengatakan para komandan militer dari kedua negara tengah membahas kemungkinan penarikan persenjataan dari wilayah perbatasan, yang menurutnya merupakan “tanda kesediaan” untuk melaksanakan deklarasi bersama itu.

Sementara itu, Anutin berjanji akan melaksanakan deklarasi bersama tersebut “secara penuh dan dengan itikad baik” guna membangun kembali stabilitas dan kepercayaan di tengah “kerja sama baru antara Thailand dan Kamboja.”

Sebelumnya Anutin meminta agar jadwal penandatanganan digeser lebih awal karena wafatnya ibunda ratu Thailand.

Karena itu, perjanjian damai tersebut menjadi agenda resmi pertama Trump setelah ia tiba di Kuala Lumpur sekitar pukul 10 pagi.

“Dengan sedih saya sampaikan, Ibunda Ratu Thailand baru saja wafat. Saya menyampaikan belasungkawa kepada rakyat Thailand,” tulis Trump pada Sabtu.

“Untuk menyesuaikan jadwal semua pihak dalam acara penting ini, kami akan menandatangani perjanjian damai segera setelah tiba.”

Anutin pada Sabtu sempat menunda keberangkatannya ke KTT Kuala Lumpur menyusul wafatnya ibunda ratu, namun menegaskan tetap ingin hadir untuk menandatangani perjanjian damai dengan Kamboja yang disaksikan oleh Trump.

Menurut media AS Politico, keikutsertaan Trump dalam KTT ASEAN bergantung pada kesediaan blok tersebut menggelar upacara resmi gencatan senjata Thailand-Kamboja dengan dirinya sebagai pemimpin acara.

Media itu melaporkan pekan lalu bahwa syarat lain bagi partisipasi Trump di KTT ASEAN adalah agar pejabat China tidak ikut menghadiri upacara tersebut.

Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan pada 14 Oktober lalu mengatakan bahwa Malaysia dan AS akan bertindak sebagai fasilitator untuk “mendorong kesepakatan gencatan senjata yang lebih luas” antara Thailand dan Kamboja, yang mengharuskan “kedua pihak menyingkirkan seluruh ranjau darat dan menarik perlengkapan militer dari wilayah perbatasan.”

“Kami berharap kedua pihak dapat memenuhi syarat-syarat ini sehingga selama KTT ASEAN nanti sebuah deklarasi bisa ditandatangani,” tambah Mohamad.

PERAN TRUMP

Ketegangan antara Thailand dan Kamboja yang pecah pada Juli lalu berkembang menjadi bentrokan militer paling mematikan dalam beberapa dekade, menewaskan lebih dari 40 orang dan memaksa sekitar 300.000 warga mengungsi dari rumah mereka.

Kedua pihak kemudian sepakat melakukan gencatan senjata—dengan sebagian mediasi dilakukan oleh Trump—setelah lima hari pertempuran. Namun sejak itu, kedua negara terus saling menuduh melanggar kesepakatan tersebut.

Hun Manet sebelumnya mengatakan bahwa ia telah menominasikan presiden AS itu untuk Hadiah Nobel Perdamaian, dengan memuji “diplomasi inovatif” Trump yang berhasil mengakhiri bentrokan.

Namun, Anutin mengecilkan peran Trump sebagai mediator.

Ketika ditanya apakah nominasi dari Kamboja itu bisa membuat presiden AS bersikap lebih lunak terhadap Phnom Penh, Anutin menjawab awal bulan ini: “Saya hanya peduli pada kepentingan Thailand, keselamatan rakyat Thailand, dan kedaulatan negara. Siapa pun yang menang penghargaan (Nobel) tidak ada hubungannya dengan apa yang harus dilakukan Thailand.”

Trump pada akhirnya tidak memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian 2025. Tahun ini penghargaan tersebut diberikan kepada Maria Corina Machado, pemimpin gerakan oposisi Venezuela.

Sejak kembali ke Gedung Putih untuk masa jabatan keduanya pada Januari lalu, Trump berulang kali menegaskan bahwa dirinya pantas menerima Nobel atas perannya dalam menyelesaikan berbagai konflik—klaim yang dinilai para pengamat sebagai pernyataan yang berlebihan.

Trump kembali menegaskan klaim itu sehari sebelum pengumuman Nobel, dengan mengatakan bahwa keberhasilannya memediasi tahap pertama gencatan senjata di Gaza adalah “perang kedelapan” yang berhasil ia akhiri.

Para pakar Nobel di Oslo sebelumnya telah menyatakan bahwa Trump tidak memiliki peluang untuk menang, dengan alasan kebijakan “America First”-nya bertentangan dengan semangat perdamaian sebagaimana tertulis dalam wasiat Alfred Nobel tahun 1895 yang melahirkan penghargaan tersebut.