‘Jadi kota mati’: Upaya Malaysia perangi narkoba ubah wajah perbatasan Kelantan–Thailand

RANTAU PANJANG, Kelantan: Pada masa jayanya sebelum pandemi COVID-19, kawasan bebas bea Rantau Panjang di Kelantan yang terletak hanya selemparan batu dari kota Sungai Golok di Provinsi Narathiwat, Thailand, selalu ramai dipadati pembeli dari kedua negara.

Rantau Panjang berada tidak jauh dari jembatan sepanjang 100 meter yang menghubungkan Kelantan dan Sungai Golok. Dulu, daerah ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Jumlah warga yang menyeberang untuk bersekolah, berdagang, dan berbagai kegiatan lainnya selalu stabil.

Namun warga yang melintas kebanyakan berada di wilayah hukum abu-abu. Alih-alih menggunakan pos pemeriksaan imigrasi resmi, mereka menyeberangi Sungai Golok dengan perahu dari dermaga buatan sendiri di kedua sisi sungai.

Ratusan pelajar, baik warga Malaysia maupun Thailand, setiap hari menyeberang dari Thailand untuk bersekolah di Malaysia.

“Dulu tempat ini selalu penuh orang, tapi sekarang hampir tidak ada yang datang,” ujar pemilik sebuah toko perkakas kepada CNA pada akhir September.

Tempat itu kini sepi setelah Malaysia memperketat perlintasan perbatasan sejak akhir tahun lalu untuk mencegah penyelundupan narkoba dan senjata api.

Pada November 2024, Kepala Kepolisian Kelantan Mohd Yusoff Mamat mengumumkan bahwa siapa pun yang menyeberang perbatasan secara ilegal—terutama melalui Sungai Golok—akan ditangkap mulai Desember tahun tersebut.

Sekitar waktu yang sama, pemerintah negara bagian Kelantan kembali menghidupkan rencana pembangunan tembok sepanjang 100km di perbatasan dengan Thailand. Pemerintah daerah menegaskan tembok itu diperlukan untuk menekan risiko banjir dan penyelundupan.

Sungai Golok hanya memberikan pemisah bagi Thailand dan Malaysia sekitar 30 meter. Kantor berita Bernama pada 2020, mengutip aparat yang mengatakan bahwa Sungai Golok yang sempit dan dengan panjang 100km jadi salah satu faktor yang menyulitkan pemberantasan kejahatan lintas batas.

Pada hari kerja di September, CNA mendapati area perbelanjaan di daerah itu sebagian besar kosong, dan pengunjung bisa dihitung jari. Keramaian hanya terlihat dari anak-anak sekolah yang berlari menuju bus sambil menggenggam permen.

Toko-toko yang dulunya ramai kini tutup. Pemerintah negara bagian dilaporkan tengah mencari lokasi baru untuk toko-toko tersebut.

Pengetatan juga merambah dermaga-dermaga buatan warga. Sejumlah dermaga diblokade dengan pita kuning, disertai papan besar yang memperingatkan bahwa siapa pun yang menyeberang akan diproses hukum. Pemberitahuan resmi menyebutkan dermaga-dermaga tersebut akan dibongkar.

“Sekarang dermaga sudah ditutup sepenuhnya. Tidak ada yang bisa menyeberang,” kata pemilik toko perkakas itu.

Duduk di luar rumahnya di samping dermaga yang ditutup, seorang perempuan menyebut Rantau Panjang kini tak ubahnya “kota mati”, jauh dari suasana dulu yang ramai dengan toko pakaian dan lapak makanan.

“Saya dulu sering menyeberang, tapi sekarang takut,” ujarnya. “Orang-orang yang ingin datang ke sini seperti dulu juga takut. Karena mereka bisa ditangkap.”

PENEGAKAN HUKUM MEMBUAHKAN HASIL

Langkah pengetatan pengamanan perbatasan mulai membuahkan hasil, kata Kepala Kepolisian Kelantan Yusoff kepada CNA.

Dari Januari hingga Oktober tahun ini, kepolisian Kelantan mencatat 23.974 penangkapan terkait narkoba dengan 22.798 perkara. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan total sepanjang 2024, yakni 29.769 penangkapan dan 27.987 perkara.

Artinya, jumlah kasus dan penangkapan dalam 10 bulan pertama tahun ini turun 19 persen dibandingkan keseluruhan tahun lalu.

Nilai total narkoba yang disita hingga Oktober mencapai RM28,6 juta (Rp118 miliar), turun tajam dari RM73,5 juta (Rp304 miliar) sepanjang 2024, kata Yusoff.

“Penutupan dermaga ilegal sejak 1 Desember 2024 telah memberikan dampak yang jelas,” ujarnya.

“Penyelundupan narkoba menurun signifikan, nilai barang sitaan berkurang setengahnya, dan kawasan berisiko tinggi kini lebih aman serta diawasi melalui penegakan hukum yang sistematis.”

Namun, langkah-langkah tersebut mengguncang warga di kedua sisi perbatasan yang selama bertahun-tahun bebas menggunakan dermaga-dermaga ilegal untuk menyeberang. Kini, warga hanya dapat melintas lewat tiga pos pemeriksaan resmi di perbatasan Kelantan–Thailand yang membentang 163 km dan tidak buka 24 jam.

Dermaga-dermaga ini memudahkan warga mengunjungi kerabat, bersekolah, atau berbelanja kebutuhan harian. Namun, jalur yang sama juga kerap dimanfaatkan untuk perdagangan ilegal komoditas yang diatur pemerintah, seperti ternak, beras, serta bensin atau minyak goreng bersubsidi. Malaysia menerapkan pengawasan ketat atas impor ternak dan beras guna melindungi petani lokal.

Pembongkaran dermaga-dermaga ini juga akan membantu Malaysia menekan kebocoran pendapatan negara, kata Pelaksana Tugas Direktur Keamanan Dalam Negeri dan Ketertiban Umum pemerintah federal Fisol Salleh, seperti dikutip pada 20 Desember.

Meski demikian, kebijakan ini telah menghantam mata pencaharian dan perekonomian warga di kedua sisi perbatasan. Sejumlah warga mendesak aparat agar bersikap lebih fleksibel dan mengambil langkah yang lebih terarah terhadap narkoba, alih-alih menerapkan larangan total atas semua barang dan penyeberangan orang.

Warga Sungai Golok mengatakan bahwa minimnya lapangan kerja membuat mereka sejak lama bergantung pada perdagangan barang-barang kebutuhan rumah tangga untuk sekadar menyambung hidup.

Namun, menurut otoritas Malaysia barang selundupan berbahaya seperti senjata api dan narkoba dapat disembunyikan di balik barang-barang dagangan tersebut. Selain itu, perahu juga kerap digunakan untuk mengangkut imigran ilegal.

Sikap Malaysia ini berbeda dengan pandangan otoritas Thailand.

Pejabat Thailand mengakui narkoba adalah masalah serius. Namun menurut mereka, selama ini Thailand telah bersikap “fleksibel” terhadap penyeberangan tidak resmi di perbatasan, karena itu adalah praktik yang telah lama dilakukan oleh masyarakat setempat.

Phimon Chongrak, kepala divisi keamanan Dewan Distrik Sungai Golok, mengakui penyelundupan narkoba di wilayahnya menjadi “sangat serius” dalam empat hingga lima tahun terakhir.

“Malaysia mulai kehilangan kepercayaan kepada kami dan mendesak pihak Thailand untuk meningkatkan upaya menekan penyelundupan narkoba, karena Malaysia sendiri telah memberlakukan langkah-langkah yang sangat ketat,” ujarnya kepada CNA.

“Terkait dermaga ilegal, sebenarnya itu adalah jalur penyeberangan alami yang telah lama digunakan warga setempat. Ini bagian dari cara hidup masyarakat Sungai Golok. Jika ditutup sepenuhnya, mata pencaharian mereka dan budaya lokal akan terdampak.”

Meski mengatakan otoritas Thailand “berusaha menutup mata dan memaklumi” perlintasan tersebut, Phimon menegaskan bahwa narkoba merupakan “pengecualian”.

“Kami telah meminta warga setempat agar tidak menyembunyikan atau menyelundupkannya, misalnya dengan memasukkannya ke dalam bungkus mi instan atau barang lain. Masalah narkoba adalah hal yang sangat serius bagi pemerintah,” tambahnya.

TEMBOK PERBATASAN AMPUH MEMBENDUNG NARKOBA?

Menurut pejabat Thailand, jenis narkoba yang paling banyak diselundupkan dari Thailand ke Malaysia adalah sabu, disusul heroin dan ketamin.

Jalur barat perbatasan Malaysia–Thailand juga sering dimanfaatkan untuk penyelundupan narkoba dan barang ilegal, melintasi kawasan perbukitan dan hutan lebat yang memisahkan Kedah dan Perlis dari Provinsi Yala, Songkhla, dan Satun di Thailand.

Laporan media menyebutkan, para penyelundup di wilayah tersebut telah membangun rute-rute khusus untuk menyeberang tanpa terdeteksi. Sebagian bahkan mengangkut barang selundupan melalui lubang di pagar perbatasan atau mengangkutnya dari atas.

Namun, karena Kelantan hanya dipisahkan dari Thailand oleh Sungai Golok yang sempit, negara bagian Malaysia tersebut menjadi salah satu jalur transit utama narkoba, kata Kepala Kepolisian Kelantan Yusoff, seperti dilaporkan pada Juli.

Yusoff mengatakan kepada CNA bahwa Sungai Golok membuat perbatasan Kelantan–Thailand menjadi “sangat unik”, merujuk pada kondisi geografis seperti bentang lahan datar dan kawasan permukiman yang membentang hingga ke tepi sungai di kedua sisi.

Menurut Yusoff, pembangunan tembok perbatasan di Kelantan akan berfungsi sebagai “penghalang fisik” bagi para penyelundup dan meningkatkan efek jera, terutama di wilayah yang memiliki “lubang tikus”, yakni jalur penyelundupan tersembunyi.

“Pendekatan pengamanan perbatasan secara konvensional yang mengandalkan petugas memiliki faktor kesalahan manusia, seperti kelalaian dan integritas. Jadi meskipun kami telah meningkatkan penegakan hukum, penyelundupan tetap terjadi,” ujarnya.

“Mudah-mudahan, dengan tembok perbatasan ini kami bisa menyelesaikan masalah ini 100 persen.”

Bernama melaporkan pada Juni bahwa Kementerian Dalam Negeri Malaysia tengah meninjau berbagai usulan untuk meningkatkan pengamanan perbatasan, termasuk pembangunan tembok, pemasangan kamera pengawas (CCTV), serta langkah-langkah berbasis teknologi lainnya.

Pemerintah federal Malaysia telah mengalokasikan RM1,5 miliar (Rp6,2 triliun) untuk pembangunan tembok tersebut, yang juga akan berfungsi sebagai penahan banjir di sepanjang Sungai Golok yang rawan meluap, kata Yusoff seperti dikutip Bernama dalam artikel pada Oktober lalu.

Malaysia belum menetapkan tenggat waktu penyelesaian proyek itu maupun memastikan titik awal dan akhir pembangunan tembok perbatasan. Namun, artikel Bernama menyebutkan tembok tersebut akan dibangun di sepanjang ruas Tumpat–Tanah Merah di Kelantan.

Masih belum jelas apakah ruas ini memerlukan pembangunan tembok sepanjang 100km penuh, seperti yang sebelumnya diberitakan media pada November 2024.

Di sisi lain, pembongkaran dermaga ilegal terus berlangsung.

Sebanyak 223 dermaga ilegal telah teridentifikasi di Kelantan. Dari jumlah tersebut, 216 berdiri di atas lahan pemerintah, sementara tujuh lainnya berada di lahan milik pribadi, kata Yusoff kepada CNA.

Ia menambahkan, pembongkaran dermaga ilegal dimulai pada 27 Oktober dan seluruh 216 dermaga di lahan pemerintah ditargetkan rampung dibongkar dalam waktu dua bulan, menyesuaikan dengan kapasitas alat berat yang tersedia.

“Untuk dermaga yang berada di lahan pribadi, kami akan mengambil tindakan setelah melalui proses hukum,” ujarnya.

Menurut laporan, Fisol selaku Pelaksana Tugas Direktur Keamanan Dalam Negeri dan Ketertiban Umum mengatakan 25 dermaga ilegal sudah dibongkar, sementara lebih dari 100 lainnya masuk daftar penindakan.

Narit Sondit, direktur Kantor Badan Pengawas Narkotika Thailand Wilayah 9 yang mencakup provinsi-provinsi perbatasan selatan, mengatakan “tantangan utama” yang dihadapi aparat adalah banyaknya dermaga di sisi Thailand yang dioperasikan oleh warga lokal.

“Kerja sama antara aparat dan masyarakat masih terbatas. Akibatnya, ketika petugas memasuki suatu area, para penyelundup dapat dengan mudah menghindari pemeriksaan karena mereka memiliki intelijen lokal yang kuat serta sistem peringatan dini,” ujarnya kepada CNA.

“Saat ini, aparat Thailand perlu memperkuat kemampuan intelijen dan meningkatkan koordinasi dengan warga di sepanjang perbatasan. Langkah ini akan membantu membangun kerja sama yang lebih baik dalam mencegah dan menggagalkan penyelundupan narkoba.”

Pihak Thailand juga memperkuat “langkah-langkah penindakan dan pencegahan” melalui pos-pos pengamanan, operasi kepolisian, serta pencegatan pengiriman narkoba, kata Narit.

“Kami juga memberi perhatian khusus pada jalur logistik, termasuk pengiriman pos dan paket, yang semakin sering digunakan sebagai sarana pengangkutan narkoba.”

Jika Malaysia merealisasikan rencana membangun tembok perbatasan, Narit khawatir langkah itu dapat mengganggu mata pencaharian warga di kedua sisi perbatasan.

“Perdagangan lintas batas di sini memang tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum. Namun, pemerintah mengambil pendekatan yang fleksibel agar warga setempat tetap bisa mempertahankan mata pencaharian mereka,” ujarnya.

“Pembangunan tembok perbatasan tentu akan membantu mencegah penyelundupan narkoba, yang merupakan persoalan serius. Namun pada saat yang sama, kami juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap penghidupan masyarakat dan tidak bisa mengabaikan kebutuhan sehari-hari mereka.”

WARGA THAILAND MINTA KELONGGARAN

Warga Sungai Golok mengatakan pengetatan pengamanan perbatasan oleh Malaysia telah membuat dunia usaha dan sektor pariwisata terpukul.

Anwar Hassan, 26, penjual nasi campur di pasar setempat, mengaku kini membatasi pembelian bahan masakan karena penurunan jumlah pelanggan membuat stok berlebih kerap terbuang.

Sebelum adanya pengetatan, ia bisa menghabiskan 1kg bawang per hari. Kini, setengah kilogram bawang baru habis dalam dua hari.

“Bisnis lesu karena pelanggan dari Malaysia yang biasa datang untuk makan malam tidak ada lagi,” katanya, meski mengakui pengetatan itu dipicu lonjakan penyelundupan narkoba.

“Kalau pengunjung dari Malaysia bisa kembali ramai, pelaku usaha bisa bertahan dan dampaknya pada penjual hasil pertanian lokal tidak akan sebesar sekarang.”

Di luar sebuah hotel, beberapa pengemudi ojek menunggu di bawah naungan saat gerimis turun. Mereka merokok sambil menanti wisatawan yang nyaris nihil. Pendapatan mereka turun setidaknya 50 persen.

“Saya berharap pemerintah Malaysia bisa membuka kembali dermaga-dermaga ini,” kata Roslan Muhammad, 57, yang telah menjadi pengemudi ojek motor di Sungai Golok selama 30 tahun terakhir.

“Kalau ada orang yang melakukan kejahatan, tangkap saja. Yang tidak bersalah seharusnya bebas menyeberang.”

Menurut Roslan dan warga setempat lainnya, Thailand menerapkan sistem tidak resmi yang memungkinkan warga menyeberang melalui dermaga pada jam-jam tertentu setiap hari.

“Kalau Malaysia melakukan hal yang sama, itu akan lebih baik bagi kami,” ujar Roslan.

Ia menambahkan, orang-orang yang menyeberang lewat pos pemeriksaan resmi biasanya hanya singgah sebentar di Sungai Golok sebelum melanjutkan perjalanan ke kota-kota besar seperti Narathiwat dan Hat Yai.

“Dulu, ketika orang boleh menyeberangi sungai lewat dermaga, pengunjung di sini banyak. Mereka bisa datang kapan saja, malam atau pagi.”

Meski penegakan hukum di Malaysia diperketat, masih ada tanda-tanda perdagangan dan arus keluar-masuk orang secara ilegal terus berlanjut.

Perahu-perahu tampak terparkir di sisi Thailand, berhadapan langsung dengan Rantau Panjang, sisi Malaysia. CNA melihat sejumlah orang membawa tas jinjing dan tas belanja besar menuju dermaga. Di seberang sungai, orang-orang lain tampak menunggu untuk menyeberang.

Kondisi tersebut menciptakan suasana penuh kecurigaan terhadap orang asing di Rantau Panjang, terutama terhadap para jurnalis.

Seorang pria yang melintas dengan sepeda motor sempat bertanya apa yang dilakukan jurnalis CNA di tempat itu, lalu melaju ketika hendak diwawancara soal penyeberangan tidak resmi tersebut.

Dalam perjalanan ke arah timur dari Sungai Golok menuju kota Tak Bai, CNA melihat puluhan dermaga serupa di sepanjang sungai yang menjadi urat nadi jalur perdagangan informal menuju Malaysia.

Jalur-jalur sempit di pedesaan yang membentang di tepi sungai dulunya dipenuhi sepeda motor para pekerja, kios makanan, serta truk-truk pengangkut barang, kata warga. Barang-barang yang ditujukan ke Malaysia itu disimpan di gudang-gudang di tepian sungai.

Kini, jalur dan gudang-gudang tersebut kosong. Aktivitas perdagangan yang dulu semarak pun kini hening, tambah mereka.

Namun, sebagian masih nekat bertahan meski dengan risiko tertangkap. Di wilayah pedalaman, gerobak-gerobak kecil masih terlihat menjual botol kaca berisi bahan bakar bersubsidi asal Malaysia.

WARGA RAGU TEMBOK BISA HENTIKAN PENYELUNDUPAN NARKOBA

Tak jauh dari pos pemeriksaan feri Tak Bai, salah satu dari tiga pos resmi di perbatasan Kelantan–Thailand, perahu-perahu terlihat memuat ikan, beras, dan buah-buahan untuk penyeberangan ilegal jarak dekat.

Seorang pria di dermaga mengatakan kepada CNA bahwa warga nekat mengambil risiko berurusan dengan aparat Malaysia karena lapangan kerja semakin langka setelah maraknya otomatisasi di pabrik dan sektor perikanan.

“Saya tahu tidak semua dari kami bersih; ada yang memanfaatkan perdagangan ini untuk menyelundupkan narkoba,” kata pria yang tidak ingin disebut namanya ini.

“Saya tidak mendukung itu semua. Tapi kalau hanya mengangkut barang seperti ini, saya rasa tidak masalah. Karena masyarakat kami tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup dan sedang kesulitan.”

Salah satu pengorganisir ekspor ilegal beras Thailand ke Malaysia, yang hanya ingin disebut Abu Baja, mengatakan pembangunan tembok perbatasan akan mematikan mata pencaharian para pekerja yang menggantungkan hidup pada pengangkutan barang lintas sungai.

“Kalau tembok itu dibangun, akan semakin sulit bagi warga desa untuk mendapatkan penghasilan RM40–RM50 per hari (Rp165.000–Rp207.000),” ujarnya kepada CNA.

“Namun bagi mereka yang menjalankan bisnis skala besar (seperti penyelundupan narkoba), mereka tetap akan menemukan cara meski temboknya berlapis dua.”

Abu Baja mengatakan ia menerima pesanan mulai dari beras hingga ternak dan buah-buahan dari rekan-rekannya di Malaysia, lalu menunggu arahan mengenai rute dan dermaga mana yang akan digunakan.

“Mereka tahu dermaga mana yang bisa dilalui, di mana aparat lebih longgar, maka ke sanalah kami akan pergi,” katanya, seraya menambahkan bahwa barang-barang terkadang ditahan di sisi Thailand sambil menunggu lampu hijau.

“Para pekerja saya sangat takut tertangkap. Tapi mereka tidak punya pilihan karena punya anak yang harus dinafkahi.”

Saat ditanya soal dampak pengetatan perbatasan terhadap mata pencaharian warga, Kepala Kepolisian Kelantan Yusoff mengatakan selalu ada risiko narkoba dan senjata api disembunyikan di dalam barang-barang kiriman seperti makanan.

“Sulit bagi kami mengidentifikasi apakah barang-barang tersebut dibawa bersamaan, sehingga kami menghentikan masuknya semua barang yang tidak dibayar beanya dan barang terlarang,” ujarnya.

Yusoff mengakui bahwa sebagian dermaga tersebut digunakan untuk tujuan yang “sah”, termasuk kunjungan keluarga atau penyeberangan skala kecil.

“Pemerintah negara bagian Kelantan telah menyatakan akan membantu warga terdampak melalui bantuan sosial dan ekonomi,” katanya.

Pasukan Gerakan Am Malaysia, lembaga utama yang menegakkan hukum terhadap penyelundupan lintas batas di Kelantan, secara rutin mengunggah di media sosial kasus penyitaan barang selundupan dan penangkapan orang-orang yang menyeberang secara ilegal.

Di sebelah timur Jembatan Rantau Panjang, kawasan perkotaan beralih menjadi desa-desa kecil, rumah-rumahnya di tepian sungai tersembunyi di balik rimbunan pepohonan. Beberapa rumah berpagar ini memiliki dermaga sendiri, dan dari luar hampir tidak mungkin melihat apa yang terjadi di dalam.

Aparat telah memasang pagar seng untuk menutup sebagian jalur tanah menuju tepi sungai. Namun, seorang warga setempat mengatakan barang-barang masih tetap bisa mengalir.

Muhammad Arifin Ismail, yang pernah terlibat dalam perdagangan tersebut, mengatakan kepada CNA bahwa ia memahami alasan Malaysia melakukan penindakan.

“Para bandar narkoba meraup keuntungan besar, sementara para pecandu yang menderita,” kata pria berusia 63 tahun itu.

“Jika benar-benar ingin mencegah kejahatan lintas batas, Anda harus membangun tembok agar penyelundup semakin sulit masuk. Kalau hanya menutup dermaga seperti ini, mereka tetap akan menemukan cara.”

Arifin mengakui bahwa perdagangan ilegal barang selundupan seperti rokok tanpa pita cukai telah menjadi bagian dari kehidupan turun-temurun warga desa di sisi Malaysia.

Ia mengatakan warga desa kerap tidak tahu apa yang dibawa oleh tetangga mereka. Namun, menurut dia, warga yang memiliki rumah lebih besar dan mobil mewah kemungkinan menangguk cuan dari dari perdagangan barang-barang berisiko tinggi.

Pada 21 Oktober, media lokal mengutip Kepala Kepolisian Kelantan Yusoff yang mengatakan bahwa aparat akan tetap melanjutkan pembongkaran dermaga meski menerima “provokasi” dari berbagai pihak.

Ia mengatakan kepada CNA bahwa polisi telah berkonsultasi dengan berbagai komunitas warga di sepanjang Sungai Golok, dan banyak di antaranya “memahami” perlunya pembongkaran dermaga demi menjamin keamanan perbatasan.

Arifin, warga perbatasan, mengatakan: “Warga tentu tidak senang karena cara mereka mencari nafkah terganggu. Tetapi jika aparat harus menunggu persetujuan mereka untuk membongkar dermaga, masalah ini tidak akan pernah selesai.”

“TEMBOK PERBATASAN BUKAN SOLUSI”

Menurut Arifin, ada persoalan yang lebih besar. Ia mengutip laporan media yang menyoroti dugaan penyimpangan di kalangan aparat penegak hukum di perbatasan, termasuk keterlibatan mereka dalam praktik korupsi dan bahkan penyelundupan itu sendiri.

“Bisa saja aparat sipil ini juga terlibat dengan para penyelundup; kita tidak tahu,” katanya. “Kalau dipikir secara logis, bagaimana mungkin barang-barang ini bisa terus masuk dalam jumlah besar?”

Yusoff mengatakan kepada CNA bahwa ia telah menerima informasi terkait dugaan penyalahgunaan wewenang di kalangan aparat penegak hukum perbatasan, dan sebuah satuan tugas khusus telah dibentuk untuk menyelidiki tuduhan tersebut secara menyeluruh.

“Kepolisian Kelantan, melalui saya sendiri, mengonfirmasi bahwa kami telah menerima informasi mengenai aktivitas yang berkaitan dengan ‘pengaturan dermaga’, yang merujuk pada keterlibatan unsur aparat penegak hukum dengan sindikat penyelundupan,” ujarnya.

“Kami telah mengeluarkan peringatan keras: siapa pun, termasuk personel kami sendiri, akan ditangkap jika terbukti terlibat dalam kegiatan tersebut.”

Mohd Ramlan Mohd Arshad, dosen senior ilmu administrasi dan kebijakan publik di Universiti Teknologi Mara, Malaysia, menggambarkan persoalan korupsi lokal sebagai kerentanan yang “kritis dan terus ada” dalam pengamanan perbatasan.

“Tuduhan terus bermunculan bahwa sejumlah petugas keamanan perbatasan di kedua sisi terlibat, baik dengan menerima suap agar tutup mulut maupun dengan secara aktif memfasilitasi penyelundupan,” ujarnya kepada CNA.

“Pada dasarnya, korupsi ini merusak integritas setiap strategi penegakan hukum karena memungkinkan kebocoran informasi dan membuat operasi dikompromikan dari dalam.”

Pada 10 Desember, surat kabar Malaysia Berita Harian melaporkan bahwa sindikat penyelundupan di Malaysia memindahkan dermaga mereka ke sisi Thailand untuk menghindari pembongkaran.

Media tersebut mengutip Yusoff yang mengatakan bahwa informasi mengenai pembongkaran dermaga bocor kepada sejumlah penyelundup saat operasi sedang berlangsung.

Menurut Ramlan, dominasi etnis Melayu Pattani di kedua sisi perbatasan telah menciptakan identitas bersama dan “lingkungan yang saling mendukung”, di mana penyelundupan tidak selalu dipandang sebagai kejahatan, melainkan sebagai aktivitas ekonomi tradisional.

“Kombinasi antara kondisi geografis yang sulit, insentif ekonomi yang kuat, ikatan budaya yang mengakar, dan celah tata kelola menciptakan kondisi yang membuat perbatasan Malaysia–Thailand sangat rentan praktik penyelundupan yang terus berlangsung,” tambahnya.

Ramlan mengatakan pembangunan tembok di sepanjang perbatasan Kelantan–Thailand memang “menarik secara politik” karena menjanjikan solusi yang kasatmata. Namun dalam praktiknya, manfaat keamanannya diperkirakan tidak seragam, sangat bergantung pada konteks, dan memerlukan biaya besar.

“Tembok perbatasan bukanlah solusi mujarab. Ia hanya mengalihkan, menunda, dan memindahkan aktivitas ilegal, bukan menghilangkannya sepenuhnya,” katanya.

“Para penyelundup akan beradaptasi dengan memanfaatkan rute alternatif, seperti jalur laut, terowongan, pos pemeriksaan yang disusupi korupsi, atau metode bernilai tinggi dengan volume lebih kecil.”

Untuk meningkatkan keamanan perbatasan, Ramlan menyarankan kedua negara berinvestasi pada jaringan teknologi pengawasan canggih yang terintegrasi sebagai bagian dari strategi berlapis.

“Ini mencakup pengerahan drone jarak jauh untuk pengintaian udara, kamera pencitraan termal untuk operasi malam hari, serta sensor seismik di sepanjang jalur penyusupan yang sudah dikenal,” ujarnya.

“‘Pagar’ teknologi ini akan berfungsi sebagai pengganda kekuatan, memungkinkan jumlah personel yang terbatas memantau area yang jauh lebih luas secara efektif.”

Hingga saat itu, warga desa di kedua sisi sungai diperkirakan akan terus mencoba peruntungan dengan menyeberang dan bertukar barang dengan risiko tersangkut masalah hukum.

Di sisi Thailand, seorang warga yang enggan disebutkan namanya menyinggung kasus terbaru ketika aparat Malaysia menggunakan drone untuk memantau penyeberangan ilegal.

“Ada tiga atau empat orang yang menyeberang untuk menghadiri pemakaman kerabat. Namun saat mereka kembali ke Malaysia, mereka ditangkap di wilayah pedalaman dan didenda,” katanya sambil menunjuk ke seberang sungai.

“Karena ulah segelintir orang yang melakukan kejahatan narkoba, semua orang ikut terkena dampaknya.”