Perang Iran guncang pasokan energi Asia Tenggara: Negara mana paling rentan?

BANGKOK: Eskalasi militer terbaru antara Iran dan Israel-Amerika Serikat terjadi ribuan kilometer dari Asia Tenggara. Namun, bagi kawasan yang sangat bergantung pada impor minyak dan gas, dampak ekonominya bisa terasa dengan cepat, menguji keamanan energi, pengendalian inflasi, serta perencanaan jangka panjang, menurut para pakar.

Ketidakstabilan di Teluk Persia, yang dipicu oleh serangan udara terarah oleh Israel dan AS terhadap Iran sejak 28 Februari 2026, mulai mengganggu jalur pelayaran dan membuat pasar gelisah. Para pembuat kebijakan pun kembali dihadapkan pada pertanyaan lama: seberapa aman sebenarnya pasokan energi kawasan ini?

Jika pertempuran berlarut-larut, situasi tersebut bisa mendorong kenaikan harga listrik dan bahan bakar di seluruh Asia Tenggara, sekaligus memengaruhi keputusan jangka panjang tentang komposisi sumber energi kawasan.

"Konflik ini menjadi contoh nyata tentang risiko bergantung pada bahan bakar fosil impor," kata Indra Overland, kepala Centre for Energy Research di Norwegian Institute of International Affairs, kepada CNA.

Gangguan pada jalur pelayaran dan penerbangan kini telah memasuki minggu kedua. Ribuan penerbangan dibatalkan, termasuk di hub besar seperti Dubai, Doha, dan Abu Dhabi, yang berdampak pada alur transportasi penumpang dan kargo di Asia, Eropa, serta Timur Tengah.

Yang paling krusial bagi pasokan energi Asia, serangan rudal dan drone juga menargetkan fasilitas minyak, kilang, serta lokasi penyimpanan di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan negara Teluk lainnya. Serangan ini memaksa pengurangan produksi atau bahkan penghentian operasi di fasilitas penting, termasuk sebuah kilang minyak besar milik Saudi Aramco.

"Penutupan kilang akan berlangsung selama pengiriman masih terhenti. Aliran pasokan tidak akan kembali normal sampai ada jaminan jelas bahwa pelayaran di selat itu aman," kata Pang Lu Ming, analis senior gas dan LNG di Rystad Energy.

Ia menambahkan: "Jika risiko kerusakan kapal dan kehilangan muatan terlalu tinggi bagi perusahaan pelayaran, maka gangguan ini serta pengurangan pasokan selanjutnya bisa berlangsung lebih lama."

Hampir sepertiga impor gas alam cair (LNG) Asia dan sekitar 60 persen minyak mentahnya melewati satu jalur pelayaran sempit: Selat Hormuz, jalur laut yang memisahkan Semenanjung Arab dan Iran.

Tahun lalu, rata-rata 20 juta barel minyak mentah dan produk minyak dikirim setiap hari melalui jalur ini, menjadikannya salah satu titik transit minyak paling kritis di dunia, menurut International Energy Agency (IEA). Hampir 90 persen volume ekspor yang melewati Selat Hormuz juga ditujukan ke pasar Asia.

Gangguan terhadap jalur transportasi ini membawa konsekuensi besar bagi pasar minyak global. Harga melonjak melampaui US$100 (Rp1,68 juta) per barel pada Senin (9/3) jauh di atas kisaran dua tahun terakhir yang biasanya berada antara US$70 (Rp1,1 juta) hingga US$85 (Rp1,4 juta).

Harga bahkan sempat menyentuh hampir US$120 (Rp 2 juta) per barel sebelum kembali turun di bawah US$90 (Rp1,5 juta) pada Selasa setelah Presiden AS Donald Trump memberi sinyal bahwa konflik tersebut mungkin segera mereda.

Asia Tenggara termasuk wilayah yang rawan terhadap risiko ini, mengingat besarnya ketergantungan kawasan ini terhadap pengiriman energi yang melewati Teluk Persia.

Di tingkat global, eskalasi konflik juga telah mendorong lonjakan harga energi dan mengganggu perdagangan energi dunia, dengan harga minyak kembali melampaui US$100 (Rp1,68 juta) per barel setelah serangan terhadap infrastruktur energi di kawasan tersebut.

ANTREAN PANJANG BBM, PENGGUNAAN AC DIKURANGI

Namun, tingkat kerentanan negara-negara Asia Tenggara terhadap lonjakan biaya energi dan potensi gangguan pasokan tidaklah sama. Sebagian negara sangat bergantung pada minyak atau LNG dari Timur Tengah, sementara yang lain memiliki cadangan terbatas atau ruang fiskal yang terbatas.

"Risiko paling langsung dalam jangka pendek bagi negara-negara Asia Tenggara adalah potensi gangguan pada pasokan energi," kata Sam Reynolds, peneliti LNG dan gas Asia di Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA).

"Namun, semua negara juga menghadapi risiko tidak langsung yang segera terasa, yaitu kenaikan biaya di pasar komoditas global."

Dalam satu dekade terakhir, Asia Tenggara semakin bergantung pada impor bahan bakar fosil. Produksi minyak dan gas domestik menurun di sejumlah negara, sementara permintaan energi justru terus meningkat.

Berbagai negara di kawasan memutuskan untuk memperluas terminal impor LNG dan meningkatkan impor minyak mentah, yang membuat sistem kelistrikan serta jaringan transportasi mereka semakin terhubung dengan pasar global.

Integrasi yang lebih dalam ini memang membantu pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuat kawasan semakin rentan terhadap guncangan geopolitik.

Filipina memperoleh 96 persen minyaknya dari Teluk Persia, sementara Vietnam dan Thailand masing-masing membeli sekitar 87 persen dan 74 persen dari kawasan tersebut.

Dalam konflik terbaru ini, ketergantungan tersebut sudah mulai terasa dampaknya di berbagai ekonomi kawasan. Negara-negara Asia Tenggara kini berupaya mencari cara untuk meredam lonjakan harga sekaligus memastikan kebutuhan energi domestik tetap terpenuhi.

Pemerintah di Filipina dan Thailand, misalnya, sedang mencari cara untuk menghemat bahan bakar. Pejabat publik diminta mengurangi penggunaan pendingin udara serta membatasi perjalanan.
 

Pemerintah Myanmar menerapkan aturan berkendara bergantian setiap dua hari sekali, sementara antrean panjang mulai terlihat di SPBU seiring kenaikan harga bahan bakar.

Laos juga mengalami tekanan serupa di stasiun pengisian bahan bakar, sementara Kamboja sangat bergantung pada impor bahan bakar dari negara Asia Tenggara lain seperti Thailand, Vietnam, dan Singapura.

"Keputusan negara-negara pengekspor untuk mengurangi ekspor produk minyak bumi akan menempatkan negara-negara pengimpor dalam tekanan yang lebih besar," kata Alloysius Joko Purwanto, ekonom energi di Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA).

Studi ERIA menunjukkan bahwa sebagian besar negara Asia Tenggara hanya memiliki cadangan minyak dan gas yang cukup untuk memenuhi permintaan selama 20 hingga 50 hari.

Karena itu, sejumlah negara di kawasan berupaya mendiversifikasi sumber pasokan dan memperpanjang cadangan produk minyak dan gas mereka untuk memenuhi kebutuhan domestik sekaligus bersiap menghadapi krisis yang berkepanjangan, kata Purwanto.

Thailand memiliki cadangan yang cukup untuk lebih dari 60 hari, Indonesia sekitar 21 hingga 25 hari, sementara Vietnam memiliki cadangan kurang dari 20 hari. Menurut Reynolds, hal ini berarti gangguan berkepanjangan pada aliran minyak bisa berdampak langsung pada pasokan fisik, tergantung kapasitas penyimpanan masing-masing negara di Asia Tenggara.

Setiap ekonomi yang bergantung pada impor energi hampir pasti akan mengalami inflasi harga energi, menurut Pang.

"Satu-satunya yang tidak terlalu terdampak adalah negara yang memiliki produksi bahan bakar fosil domestik yang kuat, meskipun kondisinya bisa berbeda di tiap negara di kawasan," ujarnya.

Indonesia, yang kini menjadi pengimpor bersih minyak meski merupakan produsen energi, memperoleh minyak mentah dari lebih banyak pemasok sehingga memiliki sedikit fleksibilitas tambahan. Meski begitu, para analis mengatakan Indonesia tetap bisa terpukul karena konsumsi minyaknya mencapai 1,6 juta barel per hari di tengah harga yang terus melonjak.

Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan Rp381 triliun untuk subsidi bensin dan solar dalam anggaran 2026, dengan asumsi harga minyak berada di sekitar US$70 (Rp1,1 juta) per barel.

"Jika anggaran negara tidak cukup untuk mensubsidi bahan bakar, tidak ada cara lain selain berbagi sebagian beban dengan masyarakat, yang berarti akan ada kenaikan harga bahan bakar," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers pada Jumat (6/3).

Namun, menaikkan harga bahan bakar menjelang Hari Raya Idulfitri, ketika biaya barang dan transportasi sudah melonjak, membawa risiko tambahan.

"Menaikkan harga BBM bersubsidi dan solar tentu akan memicu inflasi dan menurunkan daya beli. Ini bisa memicu reaksi keras dari masyarakat, terutama jika kenaikannya cukup besar," kata Fahmy Radhi, ekonom dari Universitas Gadjah Mada, kepada CNA.

Pada Senin (9/3), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa "tidak akan ada kenaikan harga BBM bersubsidi hingga Hari Raya", merujuk pada Idulfitri yang diperkirakan jatuh pada 21 Maret 2026, tergantung hasil pengamatan hilal Syawal.

Sementara itu, Malaysia masih menjadi pengekspor bersih minyak dan gas, yang memberikan sedikit perlindungan terhadap gangguan pasokan fisik.

Namun, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim memperingatkan bahwa penutupan Selat Hormuz dalam jangka panjang dapat memengaruhi cara negara tersebut memberikan subsidi harga bahan bakar, menurut laporan media lokal.

Malaysia mempertahankan harga bensin RON95 di RM1,99 (Rp8.590) per liter bagi warganya. Pada Jumat (6/3) lalu, Anwar mengatakan pemerintah dapat menunda kenaikan harga selama "satu atau dua bulan".

"Mari kita jujur, tulus, dan terbuka kepada masyarakat. Kita harus memantau situasi dan tidak boleh merasa seolah-olah tidak ada yang terjadi," katanya, sambil meminta warga Malaysia mengelola keuangan dengan hati-hati dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu karena konflik global mendorong kenaikan biaya energi dan barang.

Analis Adib Zalkapli dari konsultan geopolitik Viewfinder Global Affairs yang berbasis di Malaysia mengatakan konflik yang berkepanjangan kemungkinan akan semakin mendorong kenaikan harga bahan bakar, yang pada akhirnya juga menaikkan harga barang konsumsi di Malaysia, sejalan dengan peringatan Anwar.

"Faktanya, sebagian besar negara tidak kebal terhadap perkembangan seperti ini, karena gangguan pada pasokan minyak biasanya merambat ke pasar global dan secara langsung memengaruhi biaya energi di seluruh dunia," katanya kepada CNA.

Selain langkah mitigasi, Adib mengatakan pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka potensi dampak konflik Timur Tengah terhadap kondisi domestik, serta mengelola ekspektasi publik sejak awal jika situasi berlangsung lama.

Namun, jika subsidi bahan bakar dipangkas akibat konflik yang berkepanjangan, Adib memperkirakan "akan ada banyak orang yang marah".

Secara terpisah, Abdelaziz Albogdady, manajer riset pasar dan strategi fintech di FXEM, mengatakan bahwa meski Malaysia tetap terpapar guncangan energi global, negara tersebut "berada dalam posisi yang lebih baik dibandingkan banyak negara tetangganya" karena merupakan produsen minyak dan gas.

"Di satu sisi, harga minyak yang lebih tinggi dapat meningkatkan pendapatan dari ekspor. Namun, di sisi lain, biaya impor minyak mentah juga bisa menghapus keuntungan tersebut dan memberi tekanan pada sistem subsidi negara."

"Akibatnya, jika harga minyak global tetap tinggi dalam waktu lama, tagihan bahan bakar domestik Malaysia juga akan meningkat dan biaya untuk melindungi konsumen akan semakin besar," ujarnya.

HARGA GAS SELANGIT

Secara umum, Asia bahkan lebih bergantung pada pasokan LNG dari Timur Tengah. Pada 2025, hampir 90 persen dari total volume ekspor yang melewati Selat Hormuz ditujukan ke pasar Asia.

Bersama Asia Selatan, Asia Tenggara menjadi kawasan dengan pertumbuhan permintaan gas alam tercepat.

Ketidakmampuan untuk mengamankan impor LNG dalam jangka pendek dapat memengaruhi sektor pembangkit listrik di sejumlah negara, sekaligus mengganggu rencana jangka panjang kawasan dalam mengembangkan ekonomi berbasis gas alam, kata Purwanto.

Bahkan jika Selat Hormuz kembali dibuka, Pang dari Rystad Energy memperkirakan produksi gas di Qatar bisa memerlukan waktu hingga enam minggu untuk kembali pulih.

Dalam skenario yang optimistis, kondisi tersebut berarti sekitar 9,64 juta ton LNG akan hilang dari pasokan.

Sementara itu, sekitar 42,5 persen impor LNG Singapura tahun lalu berasal dari Qatar, dibandingkan 20,5 persen impor LNG Thailand, menurut data Rystad. Kedua negara sangat bergantung pada gas untuk menjaga roda ekonomi tetap berjalan.

Kapasitas penyimpanan LNG di seluruh Asia Tenggara juga sangat terbatas. Artinya, gangguan pada aliran pasokan dapat dengan cepat membuat negara-negara di kawasan ini semakin bergantung pada harga pasar spot yang saat ini sedang melonjak, kata Reynolds. Harga pasar spot adalah nilai pasar terkini atau harga real-time untuk membeli atau menjual suatu aset.

Data harga industri menunjukkan harga spot LNG di Asia melonjak hingga sekitar US$25 (Rp420 ribu) per juta British thermal units (MMBtu) pada awal Maret, sekitar dua kali lipat dibandingkan posisinya seminggu sebelumnya. Harga tersebut sejak itu mulai mereda, tetapi masih berada di level tinggi sekitar US$15 (Rp252 ribu) hingga US$16 (Rp269 ribu) per MMBtu.

Filipina dan Vietnam "berpotensi menghadapi pasokan LNG dengan harga yang tidak terjangkau", mengingat keduanya hampir sepenuhnya bergantung pada pasar spot, kata Reynolds.

Jika negara-negara Asia Tenggara benar-benar tidak mampu membeli LNG dengan harga tersebut, rumah tangga dan pelaku usaha bisa menghadapi kekurangan bahan bakar serta pemadaman listrik, ia memperingatkan.

Namun, jika mereka memilih untuk tetap membayar harga yang melonjak tajam, dampaknya bisa berupa kenaikan biaya bahan bakar dan listrik bagi konsumen, ketidakstabilan keuangan bagi pelaku industri energi, meningkatnya beban subsidi bagi pemerintah, inflasi, serta potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Ketika harga gas melonjak tajam, perusahaan utilitas listrik biasanya mencari bahan bakar termurah yang tersedia untuk menjaga pasokan listrik tetap mengalir. Di sejumlah wilayah Asia Tenggara, batu bara masih menjadi opsi cadangan tersebut, terutama di Thailand, Vietnam, dan Indonesia.

Operator sistem kelistrikan dapat meningkatkan produksi dari pembangkit listrik tenaga batu bara yang sudah ada, alih-alih mengoperasikan turbin gas dengan biaya tinggi.

Dengan kawasan ini masih memprioritaskan keandalan pasokan dan keterjangkauan harga dibandingkan upaya dekarbonisasi, dalam jangka pendek ada ekspektasi bahwa batu bara akan kembali digunakan, kata Linda Zeng, analis senior sektor listrik dan energi terbarukan di BMI, unit dari Fitch Solutions.

Para pakar berbeda pandangan mengenai apakah krisis ini akan semakin memperdalam ketergantungan pada bahan bakar fosil atau justru mempercepat penerapan energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, dan teknologi penyimpanan baterai.

Karakteristik energi terbarukan membuatnya jauh lebih sedikit terdampak oleh guncangan geopolitik yang lebih luas maupun fluktuasi pasar komoditas.

Fluktuasi harga bahan bakar fosil dapat mendorong negara-negara Asia Tenggara untuk memasukkan lebih banyak energi terbarukan ke dalam jaringan listrik, guna memperkuat keamanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor, kata Pang.

Namun, gejolak geopolitik di Timur Tengah bukanlah fenomena baru dan pemerintah di kawasan sebenarnya sudah sangat menyadari risiko bergantung pada wilayah itu untuk pasokan energi yang stabil, kata Stephen Olson, visiting senior fellow di ISEAS – Yusof Ishak Institute di Singapura.

"Konflik Iran tidak mengungkapkan sesuatu yang sebelumnya tidak terlihat. Siapa pun yang memiliki peta dan bahkan hanya pemahaman dasar tentang realitas geopolitik di kawasan ini sudah akan memahami kerentanan tersebut jauh sebelum bom mulai dijatuhkan ke Iran," katanya.

Olson berpendapat bahwa dorongan jangka pendek untuk mempercepat transisi energi hijau akibat perang dengan Iran bisa memudar begitu guncangan harga yang menyertainya mulai mereda.

"Pemerintah terkadang memiliki ingatan yang sangat pendek," katanya.

Konflik ini memang memperkuat argumen untuk mencapai kemandirian energi melalui peningkatan penggunaan sumber energi domestik, dan dalam konteks yang lebih luas dapat membantu menggeser keseimbangan menuju energi terbarukan, kata Overland.

Namun, melihat rekam jejak berbagai negara di kawasan, ia tidak yakin krisis ini akan secara fundamental mengubah kebijakan energi.

"Kegigihan negara-negara Asia untuk terus melanjutkan dan bahkan meningkatkan impor bahan bakar fosil sudah merupakan situasi yang paradoks dan saling bertentangan. Karena itu, kecil kemungkinan peristiwa saat ini saja akan secara dramatis mengubah keadaan," katanya.

Overland mendorong penghapusan subsidi bahan bakar fosil, pembangunan jaringan listrik di masing-masing negara Asia Tenggara, serta perbaikan kerangka regulasi untuk investasi di sektor energi terbarukan.

Namun, untuk saat ini, rencana pengembangan sektor kelistrikan di kawasan masih mengarah pada ekspansi berkelanjutan fasilitas LNG-to-power, yang dipromosikan industri gas global sebagai "bahan bakar yang dapat menjembatani" peralihan dari batu bara menuju energi terbarukan, kata Reynolds.

Dengan menyadari bahwa kawasan ini telah terpapar dua konflik global besar hanya dalam empat tahun terakhir, serta melonjaknya harga gas sebagai dampaknya, ekspansi semacam itu justru "secara fundamental bertentangan dengan keamanan dan ketahanan energi", katanya.

Pada saat yang sama, energi terbarukan menawarkan perlindungan penting terhadap ketidakpastian harga bahan bakar fosil.

"Kebutuhan mendesak untuk melakukan transisi menuju energi bersih demi keamanan energi Asia sekali lagi menjadi sangat jelas," katanya.

Para pakar sepakat bahwa konektivitas regional yang lebih baik serta percepatan pengembangan dan implementasi ASEAN Power Grid, ditambah pembangunan rantai pasok yang kuat untuk material dan komponen terkait energi terbarukan, dapat meningkatkan keamanan energi dalam jangka panjang.

Ada tanda-tanda bahwa pemerintah di kawasan mulai akan terbuka untuk meningkatkan koordinasi. Menteri Luar Negeri Thailand, Sihasak Phuangketkeow, pada Senin (9/3) menyerukan pertemuan khusus para menteri luar negeri ASEAN untuk membahas eskalasi situasi di Timur Tengah serta potensi dampaknya terhadap keamanan energi kawasan, menurut media Thailand.

Beberapa pekan ke depan dapat menentukan apakah respons yang diambil hanya berfokus pada penanganan lonjakan harga sementara, atau justru menandai perubahan yang lebih permanen dalam cara kawasan ini mengamankan pasokan energinya, kata Overland.

"Dampaknya akan bergantung pada seberapa lama konflik berlangsung, seberapa intens situasinya, dan apakah Selat Hormuz tetap tertutup dalam waktu lama," katanya.

Laporan tambahan oleh Nivell Rayda, Aqil Haziq Mahmud, dan Izzah Aqilah Norman.