Kuasa China: Peran Beijing sebagai juru damai kian mantap, tapi ketulusannya diragukan

JOHOR/MANILA/SINGAPURA: China semakin memantapkan reputasinya sebagai juru damai global, terlibat dalam mediasi konflik mulai dari Timur Tengah hingga Ukraina. 

Tapi tidak sedikit yang meragukan ketulusan China, terutama karena Beijing masih dianggap banyak melanggar hukum internasional terkait konflik di wilayah sengketa Laut China Selatan. Tindakan Beijing dianggap kontradiktif dengan apa yang mereka tunjukkan belakangan ini.

"Mediasi oleh China dipandang sebagai langkah strategis untuk memperluas pengaruh globalnya, bukan sebagai upaya tulus untuk menyelesaikan konflik. Efektivitasnya pun kerap dipertanyakan karena hasil nyata yang terbatas," kata lektor kepala Jonathan Ping dari Bond University, pakar studi China, kepada CNA.

Survei Negara Asia Tenggara terbaru yang dilakukan oleh ISEAS-Yusof Ishak Institute di Singapura menyoroti skeptisisme yang terus muncul di Asia Tenggara terhadap kepemimpinan global China, meskipun negara-negara di kawasan ini menganggapnya sebagai kekuatan ekonomi dan politik-strategis paling berpengaruh di kawasan.

JURU DAMAI ATAU INGIN PUNYA KUASA?

Dalam beberapa tahun terakhir, China secara aktif memposisikan dirinya sebagai juru runding global, terlepas dari pengaruh Amerika Serikat.

Di kawasan terdekatnya, Asia, Beijing lantang menyuarakan perdamaian dan dialog di Myanmar, negara dengan perang saudara yang telah berlangsung lima tahun. Pada Januari lalu, China memediasi gencatan senjata antara junta militer dan salah satu kelompok etnis pemberontak Myanmar.

Di Eropa, perhatian China tertuju pada perang Rusia-Ukraina, dengan mengajukan proposal damai berisi 12 poin pada Februari 2023.

Terbaru pada tahun ini, para pejabat China dikabarkan menggulirkan gagasan mengadakan pertemuan puncak antara Donald Trump dan Vladimir Putin. Sebelumnya Trump dan Putin menyatakan niat memulai perundingan untuk mengakhiri perang yang berkepanjangan, menurut berbagai sumber yang dikutip laporan Washington Post.

Lebih jauh lagi di Timur Tengah, China juga mengarahkan perhatiannya untuk membantu mewujudkan perdamaian di Gaza yang tengah dilanda perang. Pada Juli 2024, China memediasi kesepakatan persatuan Palestina.

Salah satu upaya yang disebut paling berhasil dari China sebagai juru damai adalah dalam rekonsiliasi Arab Saudi dan Iran pada 2023. Beijing memediasi pemulihan hubungan diplomatik yang bersejarah ini bersama Irak dan Oman, tanpa keterlibatan langsung dari AS atau Eropa.

Kini, China memiliki peluang untuk melangkah maju ketika pemerintahan Trump periode kedua kembali mengedepankan unilateralisme dan proteksionisme, ujar Alejandro Reyes, peneliti senior di Centre on Contemporary China and the World, University of Hong Kong.

“Amerika Serikat telah mengambil sikap yang semakin konfrontatif terhadap sekutu dan mitranya, yang mendorong negara-negara tersebut untuk mencari kekuatan besar alternatif untuk diajak bekerja sama — dan di situlah muncul China,” ujar Rommel Banlaoi, analis keamanan asal Filipina, kepada CNA.

China juga memanfaatkan posisinya sebagai kekuatan ekonomi global untuk memediasi berbagai konflik dunia, lanjut Banlaoi.

Ia menambahkan bahwa Beijing memiliki hubungan dengan negara-negara yang memiliki kemampuan nuklir seperti Korea Utara, sehingga lebih memiliki posisi strategis untuk menjalin dialog dengan mereka.

“China tengah melakukan banyak upaya untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, yang justru berlawanan dengan tindakan Amerika Serikat. AS mendanai perang di Ukraina, mendanai perang melawan Hamas di Gaza, dan bersikap bermusuhan terhadap negara-negara seperti Iran dan Korea Utara,” ujar Banlaoi.

DIDUKUNG NEGARA MAYORITAS MUSLIM

Namun, upaya China menjadi juru damai di panggung global mendapat respons yang beragam dari sejumlah negara Asia Tenggara, menurut para analis.

James Dorsey, peneliti senior tamu di lembaga kajian RSIS yang berbasis di Singapura, mengatakan China memberikan pendekatan yang berbeda dengan AS terkait perang Israel-Hamas. Menurut China, AS telah memperburuk ketegangan karena mendukung Israel. 

Sementara China memposisikan dirinya sebagai pendukung hak-hak Palestina, menegaskan kembali dukungannya terhadap solusi dua negara dan mengkritik aksi militer Israel di Gaza.

China juga membingkai konflik tersebut sebagai akibat dari ketidakstabilan akibat ketidakadilan historis terhadap rakyat Palestina. Para pejabat China menyerukan peran yang lebih aktif dari PBB dan komunitas internasional dalam proses mediasi, namun tetap menghindari kecaman langsung terhadap Hamas.

Sikap ini menuai pujian di sejumlah negara di Selatan Global, termasuk negara-negara Asia Tenggara yang mayoritas Muslim seperti Malaysia dan Indonesia. Hal ini membuat China semakin memperkuat strategi diplomatik China mereka untuk merangkul negara-negara berkembang, kata Dorsey.

“Kedua negara, Malaysia dan Indonesia, secara terbuka mendukung Palestina … Sikap China, yang berbeda dengan AS, terasa lebih sejalan bagi mereka.”

Hal ini semakin diperkuat oleh fakta bahwa baik pemerintahan AS saat ini maupun sebelumnya tidak meninggalkan kesan positif, ujar Abdul Rahman Yaacob, peneliti di program Asia Tenggara di lembaga kajian Lowy Institute.

“Pemerintahan Biden telah merusak citra Washington sebagai juru damai yang jujur karena kegagalannya menghentikan konflik di Gaza,” katanya.

“Dan kini, pendekatan koersif Trump terhadap kebijakan luar negeri semakin merusak citra AS, dan (hal ini) menguntungkan China.”

KETULUSANNYA DIRAGUKAN

Meskipun China kerap menonjolkan peran sebagai juru damai, namun para pengamat menilai banyak pihak di Asia Tenggara masih meragukan kepemimpinan Beijing dalam menegakkan tatanan internasional berbasis aturan.

Sebagian besar anggota ASEAN saat ini mengambil pendekatan "wait and see”, untuk menilai apakah China sungguh-sungguh menepati janji sebagai kekuatan besar yang “bersahabat” dan berkomitmen pada perdamaian global, ujar Alejandro Reyes dari University of Hong Kong.

Faktor utama yang memicu keraguan ini adalah sikap China yang kian agresif di kawasan, terutama di Laut China Selatan, memunculkan pertanyaan mengenai agenda jangka panjang Beijing.

China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan, dan menolak putusan internasional yang menyatakan bahwa sebagian besar klaim mereka tidak memiliki dasar hukum. Klaim China tumpang tindih dengan Filipina, Malaysia, dan Vietnam.

Citra satelit dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan kegiatan reklamasi daratan oleh China di wilayah tersebut. Selain menimbun pasir di atas terumbu karang, China juga telah membangun pelabuhan, instalasi militer, dan landasan udara — terutama di Kepulauan Paracel dan Spratly, di mana Beijing mengelola masing-masing 20 dan 7 pos terdepan, menurut riset dari Council on Foreign Relations.

Abdul Rahman dari Lowy Institute menegaskan bahwa sikap militer China di Laut China Selatan dipandang luas sebagai ancaman keamanan, “terutama karena tindakan agresifnya bertentangan dengan citra sebagai pembawa damai.”

Ia menyebutkan bahwa dalam percakapannya dengan sejumlah pejabat di kawasan, kapal-kapal militer dan sipil China kerap digambarkan bersikap konfrontatif. 

“Banyak insiden ini tidak dipublikasikan karena negara-negara tersebut lebih memilih jalur diplomasi untuk menangani sengketa Laut China Selatan,” ujarnya.

Namun Filipina mengambil sikap berbeda. Dalam beberapa tahun terakhir, negara itu secara terbuka mempublikasikan insiden laut dengan China di wilayah yang disebut sebagai Laut Filipina Barat, yang merupakan zona ekonomi eksklusifnya di Laut China Selatan.

Rekaman yang dirilis Manila menunjukkan kapal-kapal Filipina disemprot meriam air bertekanan tinggi, perahu karet ditusuk, dan sinar laser diarahkan ke personel angkatan laut.Di sisi lain, Beijing menuduh Penjaga Pantai Filipina sengaja menabrakkan kapal dan memprovokasi konflik.

.Juru bicara Penjaga Pantai Filipina, Komodor Jay Tarriela, mengatakan kepada CNA bahwa konfrontasi ini makin meningkat dalam beberapa bulan terakhir.

“Kita (Filipina) harus memastikan bahwa kita bukan penyebab eskalasi. Kita tetap harus menahan diri meskipun menghadapi intimidasi dan pelecehan dari Penjaga Pantai China,” ujar Tarriela.

Ia mengatakan anggapan bahwa China adalah juru damai adalah “kepura-puraan belaka”, menyebutnya sebagai “propaganda” dari Beijing.

“Fakta bahwa Anda melanggar hukum internasional hanya karena punya kemampuan untuk melakukannya — karena kapal Anda lebih besar daripada kapal ASEAN — itu bertentangan dengan klaim bahwa Anda adalah juru damai,” tegasnya.

“Itu justru menunjukkan bahwa Anda adalah juru masalah, Anda adalah juru intimidasi, dan … Anda adalah pihak yang membahayakan tatanan global,” tambahnya.

Upaya mediasi konflik yang dilakukan China di Myanmar juga memunculkan kekhawatiran bahwa tindakan semacam itu justru bisa mengganggu kedaulatan nasional suatu negara.

Yun Sun, peneliti senior sekaligus direktur program China dan wakil direktur program Asia Timur di lembaga kajian Stimson Center yang berbasis di Washington DC, mengatakan kepada CNA bahwa tujuan langsung Beijing sebagai mediator di Myanmar bukanlah menciptakan perdamaian, melainkan hanya gencatan senjata.

Ia menjelaskan bahwa perdamaian membutuhkan kesepakatan mengenai pembagian kekuasaan dan struktur politik masa depan—hal yang jauh lebih kompleks dibandingkan gencatan senjata, yang pada dasarnya hanyalah kesepakatan sementara untuk menghentikan pembunuhan dan pertempuran.

Yun juga mengakui bahwa keterlibatan China sebagai mediator memang berdampak pada kedaulatan Myanmar. Namun, ia menekankan bahwa hal ini “bukan tanpa pemicu” karena dampak konflik tersebut juga dirasakan di wilayah perbatasan darat China.

“Satu hal yang selalu Anda dengar dari pihak China adalah bahwa mereka tidak ingin ikut campur dalam kedaulatan nasional atau urusan dalam negeri Myanmar,” jelasnya.

“Tapi ketika urusan dalam negeri Anda menyebabkan pengeboman wilayah China, atau memicu masuknya 30.000 pengungsi ke China, maka urusan dalam negeri Anda menjadi urusan saya. Dan sayangnya, itu memberikan China justifikasi yang cukup sah untuk memainkan peran sebagai mediator.”

Sementara itu, para analis mengatakan, negara-negara Asia Tenggara mengakui China sebagai mitra ekonomi utama, namun juga menjaga kehati-hatian terhadap keterlibatan China secara lebih luas di regional, termasuk peranannya dalam mempromosikan stabilitas.

Mereka menambahkan bahwa hal ini dapat menempatkan beberapa negara dalam posisi yang sangat rumit.

Abdul Rahman dari Lowy Institute memberikan contoh Malaysia. Dengan China sebagai mitra dagang terbesar selama 16 tahun berturut-turut, Malaysia harus dengan hati-hati menyeimbangkan antara keuntungan ekonomi dan keamanan, kata Abdul Rahman.

“China dilihat sebagai mitra ekonomi untuk bekerja sama,” kata Abdul Rahman.

“Namun, ada pandangan di kalangan pejabat tinggi pemerintah Malaysia bahwa kekuatan Barat sangat penting untuk menyeimbangkan kekuatan China.”

“Menurut saya, dari percakapan dengan berbagai pejabat Malaysia, jika China mengambil sikap yang lebih agresif terhadap Malaysia di perairan Sabah dan Sarawak, itu mungkin akan mendorong Malaysia mengambil sikap yang lebih keras terhadap China.”

Bagaimana pun juga, dengan China yang terus berkembang dan bersaing dengan AS berebut pengaruh di kawasan, para analis mengatakan bahwa negara-negara Asia Tenggara akan berusaha bekerja sebaik mungkin dengan Beijing, dan juga dengan Washington.

Sebagai contoh, Dorsey dari RSIS menunjukkan bagaimana Malaysia dan Indonesia yang tidak terlalu bergantung pada AS untuk urusan keamanan.

“Namun, mereka masih ingin AS mempertahankan kehadirannya. Meskipun mereka lebih memilih AS tetap berada di lepas pantai, tetapi mereka tidak ingin Washington menarik diri sepenuhnya,” katanya.

“Apa yang saya maksudkan adalah bahwa sebagian besar negara, termasuk negara-negara Asia Tenggara, akan berusaha untuk menghindari membuat pilihan yang bersifat biner.”