Penyelidikan korupsi penyaluran pekerja migran di Bangladesh turut menyeret para pejabat Malaysia

KUALA LUMPUR: Penyelidikan kasus korupsi di Bangladesh usai terjadi aksi protes dan kerusuhan yang menggulingkan pemerintahan Sheikh Hasina berdampak hingga ke Malaysia. Jaringan penyaluran tenaga kerja ke Malaysia dari Bangladesh milik orang-orang yang terkait elite politik kedua negara menjadi sorotan.

Dalam beberapa pekan terakhir, Komisi Anti-Korupsi Bangladesh (ACC) telah memulai penyelidikan terhadap empat mantan anggota parlemen yang diduga terlibat dalam kasus tuduhan pencucian uang, pemerasan, dan penarikan biaya berlebih pada penyaluran tenaga kerja ke Malaysia.

Para pekerja berketerampilan rendah itu kemudian dikirimkan oleh beberapa perusahaan di Malaysia untuk bekerja di perkebunan dan proyek pembangunan.

Laporan media di Bangladesh menyebutkan ACC telah menetapkan pejabat pemerintahan di Bangladesh dan Malaysia terlibat dalam kejahatan ini.  

Juru bicara ACC Aktarul Islam dalam laporan yang dikutip media mengatakan pemerintahan sementara Bangladesh juga menyelidiki tuduhan adanya beberapa anggota parlemen yang terlibat dalam penggelapan dana hingga RM8 miliar (Rp28 triliun) dengan dalih pengiriman tenaga kerja ke Malaysia. Di antara yang tertuduh lainnya adalah mantan menteri keuangan Mustafa Kamal.

Media Financial Express di Dhaka mengutip Aktarul yang menyebutkan nama beberapa anggota parlemen yang sedang diselidiki atas kasus korupsi di sektor rekrutmen pekerja migran.

KONSEKUENSI SERIUS

Penyelidikan kasus korupsi terhadap sindikat rekrutmen tenaga kerja ini adalah bagian dari upaya pemerintahan sementara Bangladesh pimpinan penerima Nobel dan pionir keuangan mikro Mohammad Yunus untuk membersihkan dan mereformasi lembaga peradilan dan kepolisian. Menurut aktivis buruh dan pengamat politik, langkah ini memiliki konsekuensi serius bagi Malaysia.

Malaysia telah mempekerjakan lebih dari 400.000 pekerja asal Bangladesh yang berdokumen resmi, ada ribuan lainnya yang masuk ke negara itu secara ilegal. Pekerja asing di Malaysia berjumlah 30 persen dari total tenaga kerja di negara itu, yaitu sekitar 17 juta orang, dan warga Bangladesh adalah salah satu yang terbanyak.

Wartawan Bangladesh yang meliput kasus ini dan seorang pemilik agen penyalur tenaga kerja di Dhaka mengatakan kepada CNA bahwa tujuan penyelidikan korupsi terhadap perekrutan pekerja migran adalah untuk membongkar jaringan pengusaha di Bangladesh dan Malaysia yang menguasainya.

Pemain terbesar dalam sektor ini di Malaysia adalah Bestinet Sdn Bhd yang berkantor di Kuala Lumpur.

"Tujuan utama dari penyelidikan ini adalah untuk memutus hubungan dengan Bestinet dan jaringan agen penyalur serta sindikat lainnya yang melanggar hukum," kata Rezaul Karim, direktur pelaksana perusahaan penyalur tenaga kerja Hope Human Resources di Dhaka, kepada CNA melalui sambungan telepon.

Dia menambahkan bahwa tindakan tegas di Bangladesh telah menyebabkan agen perekrutan dan calo tenaga kerja yang menyalurkan pekerja migran untuk pasar Malaysia menutup kantor mereka.  

"Langkah ACC sangat efektif, dan angin perubahan berembus di pasar tenaga kerja Bangladesh," katanya.

ANGIN PERUBAHAN

Penyelidikan yang terjadi di Bangladesh juga berdampak di Malaysia.

Menteri Dalam Negeri Malaysia Saifuddin Nasution Ismail memerintahkan agen-agen penyalur di bawah kementeriannya untuk menyelidiki tuduhan korupsi yang disampaikan aparat di Bangladesh dan hubungannya dengan pejabat serta perusahaan perekrutan di Malaysia.

CNA telah mencoba meminta komentar dari Saifuddin dan Bestinet, namun belum mendapatkan respons.

Penyelidikan kasus korupsi di Bangladesh tidak ayal semakin menyeret Bestinet dan berimbas pada peran perusahaan ini dalam program rekrutmen tenaga kerja migran di Malaysia, ujar para pejabat pemerintah Malaysia.

Sistem teknologi informasi milik Bestinet, yang dikenal sebagai Sistem Manajemen Terpusat Pekerja Asing (FWCMS), adalah satu-satunya aplikasi yang digunakan Departemen Imigrasi Malaysia untuk permohonan visa dari 15 negara pengekspor tenaga kerja ke Malaysia sejak 2013.

Namun aplikasi ini sejak lama telah menuai kontroversi atas tuduhan penyelewengan, korupsi dan eksploitasi para pekerja miskin.

Sebagai contoh, biaya resmi ditambah biaya agen perekrutan untuk seorang tenaga kerja Bangladesh diperkirakan sekitar RM6.000 (Rp21 juta).

Namun di lapangan, mereka harus membayar lebih dari RM20.000 (Rp71 juta) kepada agen penyalur. Untuk membayarnya, para pekerja terpaksa meminjam ke agen lain sehingga membuat mereka terlilit utang yang sulit dibayarkan. Peluang kerja yang ditawarkan pun seringkali palsu.

Seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh CNA, pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah berupaya mengganti konsesi Bestinet yang telah berlangsung selama 11 tahun dengan portal TI baru. Namun upaya ini mendapat tekanan keras dari kelompok-kelompok kepentingan di antara para elite politik dan beberapa orang dari kerajaan Malaysia.

Karena tekanan ini, pemerintah Malaysia akhirnya memperpanjang masa konsesi selama tiga tahun kepada Bestinet.

Perpanjangan konsesi Bestinet ini dilatarbelakangi oleh kedekatan perusahaan dengan mantan pemerintahan Sheikh Hasina yang dipimpin oleh partai Liga Awami.

Pemegang saham utama Bestinet adalah Mohamed Amin Abdul Nor, pria Bangladesh yang menjadi warga negara Malaysia. Dia telah lama memainkan peran besar dalam pengiriman tenaga kerja migran ke Malaysia dari Bangladesh karena lobi politiknya di kedua negara.

Namun semua itu berubah setelah terjadi aksi protes yang diwarnai kekerasan selama dua Minggu pada Agustus lalu. Peristiwa ini berujung pada tergulingnya pemerintahan Sheikh Hasina.

KONDISI YANG BERUBAH-UBAH

Sejak saat itu, Bangladesh berada dalam kondisi yang berubah-ubah.

Pemerintah sementara yang dipimpin oleh Yunus telah bergerak melakukan reformasi dengan membongkar struktur ekonomi dan menjungkirbalikkan tatanan bisnis yang sudah nyaman secara politis dengan pemerintah sebelumnya.

Menurut para pemilik agen perekrutan di Dhaka, kekosongan kekuasaan politik di Bangladesh menyebabkan perebutan kekuasaan yang sengit di Asosiasi Agen Perekrutan Internasional Bangladesh (BAIRA), sebuah organisasi swasta di sektor ini yang berurusan dengan pemerintah.

Mohamed Amin dari Bestinet memiliki hubungan dekat dengan beberapa mantan pejabat tinggi BAIRA, termasuk Ruhul Amin, pengusaha berpengaruh yang dekat dengan pemerintahan Bangladesh sebelumnya. Sumber CNA mengatakan, Ruhul kemungkinan adalah salah satu orang yang diselidiki oleh ACC.

Rezaul dari Hope Human Resources, yang juga terdaftar di BAIRA, mengatakan bahwa Ruhul diyakini telah kabur meninggalkan negara tersebut.

Para aktivis buruh ragu akan adanya reformasi akibat pergolakan yang sedang berlangsung di Bangladesh.

Andy Hall, aktivis buruh di Nepal yang telah meneliti situasi pekerja migran Asia, mencatat bahwa "terlalu banyak uang yang terlibat dan yang akan kita lihat adalah sekelompok aktor baru".

Kekacauan di Bangladesh merupakan kemunduran besar bagi Bestinet yang saat ini sedang bergulat dengan serangkaian masalah di Malaysia.

Meskipun perusahaan itu telah menerima perpanjangan tiga tahun untuk platform FWCMS-nya, namun perjanjian formal dengan pemerintah belum diselesaikan karena keengganan perusahaan menyerahkan kendali sistem pembayaran kepada pemerintah.

Perpanjangan kontrak mengharuskan Bestinet menyerahkan kode Swift - sandi alfanumerik yang digunakan untuk transfer dana internasional- kepada pemerintah dan protokol-protokol lain dalam sistem pembayaran penyaluran pekerja migran ke Malaysia.

Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel CNA.id dengan klik tautan ini.