FOKUS: 'Saya tidak bisa pulang' - Pengungsi Myanmar takut dipulangkan dari Malaysia dan Thailand

KUALA LUMPUR/BANGKOK: Hampir 20 tahun lalu, Mohamed Sadek, 54, melarikan diri dari Negara Bagian Rakhine di Myanmar barat ke Malaysia demi menghindari kemungkinan persekusi dan kekerasan.

Tiga tahun lalu, Lele Khine, 39, terpaksa mengambil keputusan serupa. Ia meninggalkan Tanintharyi, wilayah paling selatan Myanmar, dan meninggalkan segala yang dikenalnya untuk menjalani hidup sebagai pengungsi di Thailand.

Kini, mereka dihantui kemungkinan dipulangkan.

Seiring negara-negara penerima di Asia Tenggara mengubah kebijakan, ribuan pengungsi Myanmar di Malaysia dan Thailand khawatir tempat berlindung mereka akan lenyap.

Sejak kudeta militer 2021, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tidak mengikutsertakan Myanmar dalam pertemuan tingkat tinggi karena negara itu belum menunjukkan kemajuan berarti dalam Konsensus Lima Poin untuk mengakhiri konflik.

Konsensus itu menyerukan penghentian kekerasan segera, dialog konstruktif di antara semua pihak, penunjukan utusan khusus untuk memediasi perundingan, bantuan kemanusiaan, serta akses utusan tersebut kepada semua pihak terkait.

Para analis menyatakan, meningkatnya kejenuhan publik terhadap pengungsi dan kepentingan politik dalam negeri termasuk faktor yang mendorong perubahan kebijakan tersebut.

Malaysia telah mengumumkan rencana memulangkan 5.000 pengungsi Myanmar. Kementerian Dalam Negeri Malaysia menyatakan,1.476 orang pertama - yang etnisnya belum diungkap - dijadwalkan meninggalkan Malaysia pada 29 September dengan dua kapal perang Angkatan Laut Myanmar dan satu kapal rumah sakit.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada 16 September mengatakan akan mengundang pemimpin Myanmar Min Aung Hlaing dalam kunjungan resmi sebagai imbalan atas kesediaan pemerintahnya menerima kembali ribuan pengungsi Muslim Rohingya.

“Mengapa saya mengundangnya? Saya mengundangnya karena saya ingin mengatakan kepadanya bahwa kita bisa bersahabat dan berdagang. Kita bisa menerima Myanmar, tetapi mereka harus menerima kembali (para pengungsinya),” kata Anwar.

Sementara itu, Thailand memimpin upaya normalisasi hubungan dengan Myanmar, baik secara bilateral maupun melalui ASEAN.

Pemimpin Myanmar Min Aung Hlaing melakukan kunjungan resmi ke negara itu pada 6 Agustus.

Beberapa hari setelah kunjungan itu, otoritas Thailand menggerebek komunitas Karen tanpa dokumen di Taman Nasional Kaeng Krachan dan menangkap 28 warga, termasuk anak-anak dan perempuan hamil. Sebanyak 26 orang akan dideportasi ke Myanmar.

Thailand juga memberlakukan undang-undang baru yang memungkinkan deportasi cepat warga asing yang melanggar aturan dalam negeri. Aktivis HAM memperingatkan aturan itu akan membuat pengungsi lebih rentan terhadap pemulangan paksa.

Menurut data badan pengungsi PBB pada Februari, Malaysia menampung total 193.824 pengungsi dari Myanmar. Mereka mencakup 126.144 etnis Rohingya, 15.774 Chin, dan 33.002 orang dari kelompok etnis lain.

Sedangkan Thailand menampung lebih dari 90.000 pengungsi Myanmar - terutama etnis Karen, Karenni, dan Burma - di sembilan tempat penampungan sementara yang dikelola pemerintah Thailand di perbatasan.

Indonesia - negara Asia Tenggara lain yang menjadi tujuan utama pengungsi - menampung sekitar 2.800 pengungsi Myanmar karena dipandang sebagai negara transit dengan peluang kerja terbatas dan secara geografis lebih sulit dijangkau.

Pegiat HAM mengatakan situasi di Myanmar masih belum kondusif bagi kepulangan aman mereka yang sebelumnya melarikan diri dari negara itu.

Namun, Malaysia mengatakan, program pemulangan tersebut bersifat sukarela, sementara Myanmar menjanjikan kepulangan yang “aman dan bermartabat” bagi warganya yang mengungsi ke luar negeri.

Sejauh ini, Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul telah memerintahkan aparat untuk menggunakan sepenuhnya kewenangan hukum mereka terhadap pelanggaran seperti perilaku agresif, kegiatan usaha dan kepemilikan tanah ilegal, serta tindakan yang dinilai tidak menghormati budaya Thailand.

MENGAPA MEREKA MELARIKAN DIRI

Malaysia dan Thailand menjadi tujuan utama pengungsi Myanmar karena letaknya dekat dan memiliki jaringan pendukung yang mapan, meski keduanya belum meratifikasi Konvensi Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun secara resmi mengakui pengungsi.

Perpindahan warga Myanmar ke Thailand dan Malaysia berlangsung hampir empat dekade, dalam tiga gelombang utama yang dipicu operasi militer, kekerasan etnis, dan penindasan politik.

Para pengungsi di kedua negara mengatakan kepada CNA bahwa belum saatnya mereka pulang.

Khine melarikan diri ke Thailand selatan pada 2023 karena pertempuran antara militer dan kelompok pemberontak.

Suaminya, 41, telah melarikan diri lebih dari setahun sebelumnya. Khine menyusul setelah sang suami mengumpulkan cukup uang untuk membawanya menyeberang. Bersama-sama, mereka berusaha membawa ketiga anak mereka yang berusia 9 hingga 15 tahun ke tempat aman.

“Kami datang karena krisis politik di Myanmar. Kami bisa mendengar bom dijatuhkan dari langit. Saya sangat mengkhawatirkan keluarga saya,” katanya.

Khine kini tinggal di kawasan pesisir Thailand selatan dan bekerja di pabrik pengolahan makanan laut. Ia khawatir Thailand akan mulai bekerja sama dengan pemerintah Myanmar dan memulangkan warga Myanmar, terutama laki-laki seperti suaminya yang mungkin dipaksa bergabung dengan militer.

Pada 2024, pemerintah Myanmar mengumumkan bahwa semua laki-laki berusia 18 hingga 35 dan perempuan berusia 18 hingga 27 wajib menjalani dinas militer setidaknya dua tahun.

“Tapi di sana tidak aman bagi keluarga saya. Saya rasa perdamaian tidak akan pernah tercapai jika kedua pihak terus bertempur,” kata Khine.

Baru tiga bulan lalu, menurut Khine, militer Myanmar menggeledah setiap rumah di desanya untuk mencari anggota kelompok pemberontak.

Kecemasan serupa dirasakan ratusan kilometer jauhnya di Kuala Lumpur.

James Bawi Thang Bik, pengungsi Chin yang tinggal di ibu kota Malaysia, mengatakan kepada CNA bahwa kabar 5.000 pengungsi di Malaysia akan dipulangkan sangat mengejutkannya.

“Kami berharap keadaan akan berubah dan suatu hari bisa kembali ke Myanmar, tetapi seluruh Negara Bagian Chin dan Myanmar benar-benar menjadi zona perang. Tidak ada perdamaian di negara itu,” kata Bawi, yang telah berada di Malaysia hampir 15 tahun.

Ia melarikan diri ke Malaysia untuk menghindari wajib militer dan mengatakan anak-anak muda di Myanmar kini masih menghadapi risiko yang sama.

Ye Htet, 29, asal Negara Bagian Mon, mengatakan, itulah alasan ia meninggalkan Myanmar empat tahun lalu.

“Saya kenal orang-orang yang dipaksa menjadi tentara. Saya tahu kalau tetap tinggal, cepat atau lambat mereka akan mencari saya,” kata Ye Htet, yang kini bekerja di perkebunan karet di Thailand selatan.

Ia menempuh perjalanan berat selama tiga hari melewati hutan dan pegunungan untuk mencapai perbatasan Thailand. Saat akhirnya menyeberang ke Thailand, ia mengatakan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun merasa aman.

Ia mengira telah lepas dari bayang-bayang perang, tetapi ketakutan itu kembali ketika Bangkok mempererat hubungan dengan Naypyidaw.

“Saya rindu rumah. Saya rindu keluarga. Bagaimanapun, Thailand bukan negara saya,” katanya.

“Tapi untuk waktu yang belum bisa dipastikan, saya tidak bisa pulang. Untuk orang seusia saya, kalau kembali ke Myanmar, saya pasti akan menjadi tentara,” tambahnya.

“Saya tidak ingin melawan siapa pun. Saya tidak ingin membunuh siapa pun. Tapi kalau mereka menjadikan saya tentara, saya tidak punya pilihan. Saya rasa saya akan mati.”

Adapun bagi Rohingya, yang disebut sebagai minoritas paling teraniaya di dunia, pengungsi seperti Sadek berterima kasih karena Malaysia memberi mereka tempat berlindung dan berharap negara itu tidak memulangkan orang-orang yang mungkin menghadapi bahaya.

“Myanmar adalah negara saya, tetapi tidak aman bagi kami. Kami datang ke sini bukan untuk tinggal selamanya, melainkan mempersiapkan diri agar suatu hari bisa pulang. Sayangnya, saat ini kami belum bisa melakukannya,” katanya.

“Saya tidak tahu kesepakatan apa yang mereka buat, tetapi saya tidak percaya Malaysia akan memulangkan siapa pun yang nyawanya terancam ke Myanmar,” katanya.

“Rohingya harus dimukimkan kembali di negara ketiga agar bisa mendapat tempat tinggal permanen. Banyak yang sudah berada di sini sejak 1980-an, tetapi nasib mereka masih terkatung-katung,” katanya, seraya mempertanyakan apakah ada keseriusan untuk memukimkan kembali Rohingya.

Ratusan ribu Rohingya meninggalkan Myanmar pada 2017 setelah operasi militer.

Banyak yang menyeberangi perbatasan ke Bangladesh. Baru-baru ini mereka menggelar aksi menuntut kepulangan yang aman ke Negara Bagian Rakhine di Myanmar dan memprotes buruknya kondisi kamp pengungsi di Cox’s Bazar, tempat sebagian dari mereka tinggal selama sembilan tahun.

Pemerintah Bangladesh dilaporkan sedikitnya dua kali berusaha memulai pemulangan. Namun, tidak ada pengungsi yang bersedia kembali karena mengkhawatirkan keamanan di Myanmar, dan Dhaka mengatakan tidak akan memaksa siapa pun pulang.

Pada Agustus, pemerintah Myanmar mengatakan, lebih dari 300.000 orang yang tinggal di kamp-kamp di Bangladesh merupakan mantan penduduk Negara Bagian Rakhine dan akan diterima kembali setelah kondisi keamanan membaik, menurut laporan kantor berita.

MENGAPA NEGARA PENERIMA BERTINDAK SEKARANG

Pengamat menilai, perubahan sikap negara-negara penerima di Asia Tenggara dipicu meningkatnya kejenuhan publik terhadap pengungsi, sementara Thailand dan Malaysia merasakan dampak langsung krisis ini jauh lebih besar dibanding negara lain.

Pakar hubungan internasional President University Teuku Rezasyah mengatakan, negara-negara itu menghadapi dampak limpahan pengungsi dan berkepentingan mencari solusi.

“Mereka semakin tidak sabar dan karena itu mulai mencari cara sendiri,” katanya.

“Thailand telah menampung mereka, tetapi pertanyaannya apa yang terjadi jika konflik berlanjut bertahun-tahun lagi. Suatu hari, ini bisa menjadi masalah domestik serius bagi Thailand.”

Ia menambahkan, Myanmar memahami arti strategis Thailand dan kemungkinan berharap Bangkok dapat memengaruhi negara ASEAN lain agar lebih menerima rezim saat ini.

Thailand dijadwalkan memegang keketuaan ASEAN pada 2028.

“Dari sudut pandang Myanmar, negara itu berpotensi memiliki sekutu kuat di ASEAN selama periode tersebut. Thailand bisa menjadi sangat penting dalam membentuk pendekatan ASEAN terhadap Myanmar,” katanya.

Pemerintah Myanmar mungkin memiliki insentif diplomatik untuk menerima kembali para pengungsi, kata Khoo Ying Hooi dari Departemen Studi Internasional dan Strategis Universiti Malaya.

“Hubungan dengan Anwar memungkinkan otoritas Myanmar menunjukkan bahwa meski ASEAN membatasi partisipasi tingkat tinggi sejak kudeta 2021, mereka masih dapat menjalankan diplomasi bilateral dengan pemerintah negara-negara ASEAN,” katanya.

Menurut Khoo, yang menjadi persoalan bukan apakah Myanmar bersedia menerima pengungsi, melainkan bagaimana Malaysia dapat menjamin mereka yang dipulangkan akan aman, terlindungi, dan diperlakukan secara bermartabat.

Selain Thailand, Min Aung Hlaing baru-baru ini berkunjung ke Vietnam dan Kamboja.

Dalam wawancara dengan Thai PBS World pada Agustus, Menteri Luar Negeri Thailand Sihasak Phuangketkeow mengatakan, ada “kemajuan yang terukur” sehingga “pelibatan kembali secara terukur” dengan Myanmar dapat dibenarkan.

Ia menyebut, pembebasan tahanan politik dan pemindahan ikon demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi dari penjara ke “kediaman yang ditentukan”. Aung San Suu Kyi juga diizinkan bertemu perwakilan Komite Internasional Palang Merah.

Sihasak mengatakan, Thailand harus hidup dengan “realita” di Myanmar karena berlanjutnya pertempuran antara pasukan pemerintah Myanmar dan kelompok bersenjata etnis telah mendorong ribuan orang menyeberang ke Thailand, yang juga menghadapi polusi lintas batas dan operasi penipuan yang berasal dari Myanmar.

Ia mengatakan, negara-negara ASEAN juga khawatir Myanmar yang terisolasi berisiko menjadi arena persaingan kekuatan besar.

Adapun bagi Malaysia, Teuku mengatakan, sikap saat ini sangat berbeda dari keterbukaan negara itu secara historis terhadap kelompok Muslim yang mengungsi.

Namun, sentimen negatif meningkat, antara lain, akibat disinformasi dan minimnya pengetahuan tentang apa yang sebenarnya dialami Rohingya di Myanmar, kata Teuku.

“Dalam kondisi ekonomi sulit, ini mudah menimbulkan kecemburuan dan kebencian. Hal itu kemudian bisa dieksploitasi melalui media sosial dan disinformasi,” katanya.

Pada Juni, Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia mengatakan telah mengamati meningkatnya permusuhan, retorika diskriminatif, dan serangan daring terhadap komunitas Rohingya.

Pada akhir Juli, warga setempat mengusir lebih dari 100 pengungsi Rohingya dari tempat tinggal mereka di Penang sehingga mereka terpaksa mendirikan tenda di luar kantor UNHCR di Kuala Lumpur.

Otoritas setempat dan kelompok bantuan kemudian memindahkan mereka ke hunian sementara yang disediakan LSM dan UNHCR di Kuala Lumpur, Selangor, dan Penang.

Perubahan iklim politik ini berdampak pada kehidupan sehari-hari komunitas tersebut dan menyebabkan beberapa pusat belajar Rohingya di seluruh Malaysia tutup dalam beberapa bulan terakhir.

Sadek mengatakan, sekolah yang dikelolanya di Kuala Lumpur selama tujuh tahun terpaksa tutup beberapa bulan lalu karena tidak memiliki izin operasional yang sah.

“Kami hanya bisa menghormati hukum Malaysia,” katanya getir.

Mahi Ramakrishnan, pendiri kelompok advokasi pengungsi Beyond Borders, menilai, suasana hati pemilih menjelang pemilu berikutnya, yang harus digelar paling lambat Februari 2028, mungkin menjadi salah satu faktor.

“Saya benar-benar berpikir ini berkaitan dengan pemilu berikutnya setelah serangkaian kekalahan telak dalam beberapa pemilu negara bagian,” katanya, merujuk pada kinerja koalisi Pakatan Harapan dalam pemilu negara bagian terbaru di Sabah, Johor, dan Negeri Sembilan.

Dalam sebuah siniar pada 16 September, Anwar mengakui penderitaan Rohingya tetapi mengatakan Malaysia tidak dapat menampung mereka secara permanen, dilaporkan Reuters.

Ia mengatakan, Myanmar telah bersedia menerima kembali 5.000 pengungsi, dengan Kuala Lumpur menanggung biaya pemulangan, dan diharapkan lebih banyak lagi akan dipulangkan secara bertahap.

“Bagi saya, itu diplomasi yang lebih baik daripada sekadar berteriak marah kepada Myanmar. Siapa yang akan menerima mereka? Ke mana mereka akan dikirim? Mereka bahkan tidak punya kewarganegaraan Myanmar,” kata Anwar.

“Dulu kami tidak berunding karena kami tidak mengakui mereka,” katanya tentang pemerintahan Min Aung Hlaing. “Kami tidak akan begitu saja mengakui dan berunding tanpa alasan.”

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Yvonne Mewengkang mengatakan, Indonesia terus mencermati rangkaian lawatan diplomatik pemimpin Myanmar.

“Pada prinsipnya, hubungan bilateral Myanmar dengan negara-negara itu merupakan kewenangan dan hak dari masing-masing negara dan hal tersebut tidak serta-merta langsung memengaruhi sentralitas ASEAN itu sendiri,” kata Yvonne dalam konferensi pers di Jakarta pada 17 September. Ia merujuk pada kemampuan ASEAN memainkan peran utama dalam menangani berbagai isu yang berdampak di kawasan.

Karena itu, Indonesia tetap memandang ASEAN memiliki peran penting dalam membantu Myanmar mencari penyelesaian atas persoalan yang dihadapinya. Mewengkang mengatakan, Konsensus Lima Poin “akan tetap menjadi rujukan utama ASEAN dalam membantu Myanmar menemukan penyelesaian yang damai, inklusif, dan berkelanjutan”.

KREDIBILITAS ASEAN DIPERTARUHKAN?

Pengamat kawasan mengatakan, pemulangan pengungsi Myanmar memiliki implikasi diplomatik bagi negara penerima dan menimbulkan dilema bagi ASEAN.

Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Türk mengatakan, pemulangan semacam itu akan melanggar prinsip non-refoulement.

Dalam hukum HAM internasional, prinsip tersebut menjamin seseorang tidak boleh dikembalikan ke negara tempat mereka berisiko mengalami penyiksaan, perlakuan atau hukuman kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, maupun bahaya lain yang tidak dapat diperbaiki.

Dalam dialog mengenai Myanmar di Geneva pada 7 September, Türk mengatakan, “tidak mungkin Rohingya dan pengungsi lainnya dipulangkan ke Myanmar di tengah situasi yang begitu tidak aman dan berbahaya”.

Ia mengatakan, serangan udara masih menjadi penyebab utama kematian warga sipil, menyoroti wajib militer paksa, serta menyebut “penolakan dan instrumentalisasi bantuan oleh militer telah memperburuk situasi, terutama di wilayah minoritas”.

Teuku dari President University mengatakan, negara seperti Indonesia dan Malaysia harus berhati-hati karena berpaling dari Rohingya dapat menimbulkan konsekuensi geopolitik.

“Bisa muncul reaksi keras dari negara-negara mayoritas Muslim lain yang tetap memandang Rohingya sebagai populasi Muslim yang mengalami persekusi. Pada saat yang sama, mereka berisiko mendapat kritik tajam dari negara-negara Barat yang masih menganggap rezim militer Myanmar tidak sah,” katanya.

Mahi dari Beyond Borders menuturkan, pendekatan pemerintah Malaysia terhadap pengungsi Myanmar bertolak belakang dengan dukungannya yang lantang terhadap perjuangan Palestina dan penderitaan rakyat Palestina.

Dalam acara kampanye politik pada 29 Juli, Anwar mengatakan, “hubungan baik” dengan Myanmar memungkinkan kedua negara berunding mengenai persoalan tersebut.

ASEAN tidak mengikutsertakan Min Aung Hlaing dan pemimpin Myanmar lainnya dalam KTT tingkat tinggi sejak militer menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis pada 2021.

Min Aung Hlaing dilantik sebagai pemimpin Myanmar pada April setelah pemilu yang disebut pengawas demokrasi dan negara-negara Barat sebagai pemilu semu untuk memperbaiki citra pemerintahan militer.

Kasit Piromya, mantan menteri luar negeri Thailand dan anggota Special Advisory Council for Myanmar - yang dibentuk mantan diplomat, mantan pejabat PBB, dan para pakar sebagai respons atas kudeta 2021 – mengatakan, keputusan Bangkok menjalin hubungan langsung dengan Min Aung Hlaing berpandangan pendek dan didorong kepentingan sendiri.

Menurutnya, sikap Thailand telah menghancurkan sisa-sisa kesatuan posisi ASEAN mengenai Myanmar sekaligus semakin memicu kekerasan dan sikap keras kepala militer.

Sehari setelah Min Aung Hlaing kembali dari lawatannya ke Thailand, pemerintah Myanmar menolak permintaan Utusan Khusus Ketua ASEAN, Menteri Luar Negeri Filipina Theresa Lazaro, untuk bertemu Aung San Suu Kyi, katanya.

Rencana pemulangan Malaysia menunjukkan kegagalan ASEAN mencapai kemajuan berarti di Myanmar, termasuk dalam Konsensus Lima Poin untuk mengakhiri krisis di negara itu, kata Khoo dari Universiti Malaya.

“Logika dasar (Konsensus Lima Poin) adalah mengurangi kekerasan, memfasilitasi dialog politik, dan memungkinkan bantuan kemanusiaan. Namun sudah lima tahun berlalu dan kondisi di Myanmar masih dianggap tidak aman, maka jelas tujuan-tujuan mendasar tersebut belum tercapai,” katanya.

Malaysia sebelumnya termasuk negara ASEAN yang mendorong sikap lebih tegas terhadap Myanmar, terutama saat memegang keketuaan ASEAN tahun lalu, kata Khoo.

“Jika pada saat yang sama pengungsi dipulangkan ke negara yang kondisi politik dan keamanannya, yang memaksa banyak dari mereka pergi, masih belum terselesaikan, muncul kontradiksi yang jelas antara diplomasi ASEAN terhadap Myanmar dan cara negara-negara anggota ASEAN menangani dampak kemanusiaan dari krisis tersebut,” katanya.

Ia menambahkan, ASEAN akan kehilangan kredibilitas jika negara-negara anggotanya semakin menempuh pendekatan berbeda dalam menjalin hubungan dengan Myanmar sementara organisasi itu tetap mempertahankan kerangka Konsensus Lima Poin.

Sementara itu, para pengungsi terus berharap perdamaian kembali ke tanah air mereka.

Bawi masih bermimpi pulang ke Negara Bagian Chin, terutama saat Natal.

“Perasaan terbaik yang bisa dimiliki seseorang adalah hidup bersama keluarga sendiri di negara sendiri,” katanya.

Khine juga bertanya-tanya apakah ia bisa pulang sebelum menua.

“Saya sangat sedih melihat apa yang terjadi di negara saya sekarang. Saya tidak bisa membicarakan Myanmar tanpa menangis. Kalau Myanmar bisa kembali damai, tidak ada yang lebih saya inginkan selain pulang ke Myanmar,” katanya.