‘Kacau balau’: Wacana larangan ganja di Thailand sarat permainan politik dan kecamuk para pebisnis

BANGKOK: Setiap sore hari kerja, orang-orang akan memadati alun-alun di bawah tanah dekat jalan Khaosan, ikon kota Bangkok. Selama puluhan tahun, tempat ini menjelma menjadi pusat wisata di ibu kota Thailand.

Dulu, ruang bawah tanah ini adalah pusatnya supermarket. Kini, tempatnya penuh dengan warung-warung, meja-meja dan kursi-kursi. Selain itu, tempatnya sejuk dan banyak angin karena memang harus seperti itu.

Di sini, sistem penyaringan udara wajib dipasang supaya turis asing nyaman, dan yang terpenting, bersih dari kabut asap ganja yang mengepul.

Tempat itu bernama Plantopia, atau sering juga disebut sebagai Kota Ganja. Banyak toko di sana khusus menjual ganja dan alat-alatnya. Selain itu, pelanggan juga bisa langsung mengisapnya di sana.

Hampir dua tahun, perkembangan industri ganja di Thailand semakin menggurita. Kira-kira, ada sekitar 20,000 apotek ganja resmi yang buka sejak tahun 2022, ketika Thailand menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang berhasil mendekriminalisasi penggunaan ganja untuk rekreasi. Sementara, penggunaan ganja untuk medis telah dilegalkan sejak tahun 2018.

Namun, tampaknya kebebasan penggunaan ganja di Thailand tidak akan lagi bertahan lama karena pemerintah setempat kini berupaya untuk membatasi perkembangan industri ganja yang semakin merajalela.

Menteri Kesehatan Thailand adalah tokoh utama yang punya andil besar dalam mendorong larangan penggunaan ganja untuk rekreasi di akhir tahun kemarin. Menurut dr. Cholnan Srikaew, pemerintah sedang merundingkan perubahan undang-undang (UU) yang mengatur penggunaan ganja sebelum diajukan ke Kabinet bulan ini. 

Nantinya, Rancangan UU (RUU) ini akan diajukan ke parlemen sebelum sidang ini berakhir pada bulan Oktober.

Dalam wawancaranya dengan Reuters pada 29 Februari, Cholnan menyatakan bahwa nantinya ganja hanya boleh digunakan untuk tujuan medis. Sementara, penggunaan untuk rekreasi atau budidaya ganja tanpa izin akan dikenai denda besar.

"Di bawah undang-undang yang baru, ganja akan jadi tanaman yang dikendalikan (pemerintah), jadi menanamnya nanti perlu izin dulu. Kami akan mendukung (budidaya ganja) untuk industri medis dan kesehatan," ujarnya.

Beberapa ahli mendukung rencana pemerintah untuk mengetatkan aturan tersebut. Namun, mereka memperingatkan agar pemerintah Thailand tidak mengabaikan perbedaan antara pengunaan ganja untuk medis dan rekreasi. Beda halnya dengan para pelaku bisnis, mereka berpendapat bahwa UU - yang masih diperdebatkan hangat oleh anggota parlemen di Thailand - akan membuat banyak toko-toko kecil dan perkebunan rugi. Mereka khawatir hal ini akan membingungkan turis asing dan menghambat perkembangan ganja medis untuk kesehatan. 

Tampaknya mereka yang menjalankan bisnis ganja sepakat bahwa aturan tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan dan kelancaran industri ganja.

Tapi mereka tidak setuju dengan kebijakan larangan yang memukul rata setiap bentuk penggunaan ganja untuk rekreasi. Selain itu, mereka juga menentang "restriksi yang dibuat-buat" seperti mewajibkan orang-orang untuk mengurus izin medis sebelum membeli ganja tersebut.

RUU tersebut juga menetapkan bahwa penggunaan ganja untuk rekreasi akan dikenakan denda hingga 60.000 baht (Rp26 juta), sementara mereka yang menjual ganja rekreasi atau terlibat dalam iklan atau pemasaran tunas, resin, ekstrak, atau alat hisap akan menghadapi hukuman penjara hingga satu tahun atau dikenakan denda hingga 100.000 baht, atau keduanya.

Mereka yang menanam ganja tanpa izin menghadapi hukuman penjara yang lebih berat, mulai dari satu hingga tiga tahun dan denda mulai dari 20.000 hingga 300.000 baht. 

"Nanti jadi kacau balau," kata Pachara Chayavoraprapa, chief operations officer Buddy Group, operator Plantopia.

"Peraturan yang ada sekarang tidak terlalu ketat. Malah kendur sekali. Bagusnya, jika bisa, ditetapkan parameter yang baru yang cukup ketat untuk ganja.

Dia punya usulan untuk mencontoh model yang diterapkan di Amsterdam. Di sana, orang dapat menggunakan ganja secara terbuka dalam acara budaya dan di ruang publik. Menurutnya, penjualannya dapat dibatasi di zona-zona tertentu saja.

"Menurut saya, tidak adil jika bisnis-bisnis yang sudah banyak berinvestasi kembali menjadi ilegal," katanya.

Rattapon Sanrak, pendiri Highland Cafe, aktif menyuarakan dukungannya terhadap industri ganja selama sepuluh tahun. Dia adalah orang pertama yang membuka apotek ganja di Thailand saat ganja pada akhirnya didekriminalisasi.

Sejak saat itu, dia melihat berbagai peluang bisnis bermunculan di mana-mana. Ia juga melihat adanya peningkatan di sektor pariwisata dan semangat berinovasi di kalangan pengusaha muda.  Jumlah turis asing melonjak hingga 11,1 juta pada 2022. Jumlah ini naik dibandingkan dengan total sebelumnya pada 2021, yaitu sekitar 428.000 pengunjung. Hingga 18 Februari, negara ini telah menyambut 5,2 juta pelancong pada 2024.

Rattapon berusaha agar ganja digunakan tetap dalam batasan-batasan yang telah ditetapkan. termasuk kontrol ketat terhadap orang yang membeli ganja untuk mengurangi dampak negatifnya, terutama anak-anak muda.

Selain itu, dia juga mendukung pemberlakuan standar kualitas minimum untuk budidaya dan penjualan ganja yang akan dikenai pajak, sehingga ada pendapatan yang masuk ke kas negara.

"Anda harus ada RUU yang mengatur pengelolaan segala aspek terkait ganja. Tapi yang pemerintah upayakan terlalu memperketat, dan itu bisa mematikan banyak bisnis orang," tuturnya. 

Rattapon berkata bahwa saat ini, banyak bisnis-bisnis - industri terkait dan rantai pasokan lainnya - tidak dapat berjalan lagi karena mereka tidak mampu merencanakan masa depan mereka atau memodali budidaya, penelitian, penerimaan karyawan, atau infrastrukturnya.

"Kami semua terjebak di antah berantah. Ini merugikan banyak orang. Peraturannya sendiri belum ditetapkan dan belum ada yang bisa kami harapkan dari RUU ini. Apa pun bisa saja terjadi. Itu mengapa saya belum bisa melihat ke depannya atau berinvestasi di dalamnya juga.

"Pastinya akan hancur.”

"DAMPAK NEGATIF TERHADAP NEGARA"

Profesor Paisan Limstit, seorang tokoh yang sangat vokal dalam mengkritik dekriminalisasi ganja, dari Health Laws and Ethics Center di Thammasat University, berpendapat bahwa penjualan dan konsumsi ganja yang tidak terkendali di Thailand harus dihentikan.

Menurutnya, menghapus ganja dari daftar narkotika secara langsung menjadi penyebab meningkatnya masalah kesehatan, kejahatan, dan kecanduan yang ada di negaranya, dan memberi reputasi yang buruk pada industri pariwisata Thailand, serta menghasilkan keuntungan ekonomi yang terbatas.

"Justru ini berdampak negatif pada negara," ucapnya.

Menurut perhitungannya, angka pemakai ganja di Thailand telah meningkat sepuluh kali lipat sejak perubahan UU tersebut disahkan oleh pemerintah sebelumnya dan ini dapat meningkatkan risiko terjadinya penyalahgunaan narkoba jenis lainnya. Menurut Centre for Addiction Studies, pemakai ganja di tahun 2022 mencapai 11,1 juta. 

"Ketika ganja dihapus dari daftar narkotika, itu baru puncak gunung es-nya saja. Kita masih belum mampu melihat masalah penggunaan narkoba secara menyeluruh," jelasnya.

Dia berpendapat bahwa untuk membatasi penggunaan ganja dan meningkatkan pendapatan negara, pemerintah dapat mendorong produksi produk farmasi medis ketimbang wisata ganja sebagai langkah hukum terbaik.

Tapi seorang pemain utama di industri ganja medis sendiri berkata lain. Menurutnya, mengabaikan perbedaan antara ganja untuk konsumsi rekreasi dan penggunaan medis bisa menjadi langkah yang riskan.

Noah Levit Ades adalah Direktur Operasional untuk Ganja di Thonburi Healthcare Group, fasilitas ganja pertama di Thailand. Fasilitas ini didirikan oleh rumah sakit untuk keperluan penggunaan dan penelitian mereka sendiri.

Dalam fasilitas ini, mereka membudidaya ganja medis kelas atas untuk perawatan akhir hayat, kanker, dan gangguan stres pascatrauma. Ini "karena ada bukti bahwa ganja dapat digunakan dan membantu di kondisi-kondisi seperti itu," terangnya.

Ke depannya, kelompok riset dan uji coba pada manusia akan semakin bertambah, mengingat sudah banyak pemahaman yang didapatkan tentang bagaimana cannabinoid - senyawa aktif ganja - dapat membantu tubuh manusia. Proses pertumbuhannya dilakukan di dalam ruangan dengan kontrol ketat dan menggunakan metode ilmiah. Standarnya tentu lebih tinggi daripada operasi pertanian biasa di Thailand.

"Konsep ganja medis itu, menurut saya, sangat ideal sekali. Tapi masalahnya, orang-orang itu mengaku untuk keperluan medis tapi nyatanya tidak," ujarnya.

"Yang bahayanya adalah ketika Anda mengaku itu untuk medis, tapi Anda budidaya di rumah Anda dan dikemas-kemas.

"Saya pikir kalau semuanya disebut 'medis' itu masih kurang tepat. Masih tidak masuk di akal. Upaya kami malah akan jadi sia-sia dan merugikan banyak orang yang benar-benar membutuhkan perawatan medis," katanya.

Selain itu, dia juga mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan bagaimana ketidakstabilan dalam industri dapat menyebabkan pasar gelap ganja untuk rekreasi kembali bermunculan.

Rattapon setuju bahwa larangan tersebut hanya akan membuat mereka melakukan aktivitas secara diam-diam. Apalagi, permintaan terhadap ganja semakin meningkat.

"Pertama-tama, meskipun mereka melarang pengunaannya untuk rekreasi, orang-orang tetap akan memakainya. Dan bisnis-bisnis tersebut tentunya akan menjalankan operasinya secara diam-diam,” jelasnya.

"Istilah ‘keperluan medis’ hanya untuk menutup-nutupi tujuannya untuk rekreasi. Nanti, dokter-dokter malah menjual resepnya saja."

PERPECAHAN DAN KEPENTINGAN POLITIK

Profesor Paisan ragu apakah pemerintah Thailand yang saat ini didominasi oleh Partai Pheu Thai punya tekad untuk menempuh jalur politik guna mencegah penyalahgunaan narkoba secara efektif.

Bahkan, dalam koalisi partai yang berkuasa tersebut, terdapat perbedaan pandangan politik, terutama setelah Partai Bhumjaithai, yang dipimpin oleh mantan Menteri Kesehatan Thailand Anutin Charnvirakul tersebut, bergabung. Anutin punya andil besar dalam menghapus ganja dari daftar narkotika dalam kementeriannya pada tahun 2022 guna mendorong pertumbuhan industri di Thailand.

Profesor Paisan telah mengkaji dua versi draf RUU yang kabarnya akan dibahas dalam rapat Kabinet Thailand. Draf pertama datang dari Kementerian Kesehatan (MOH) sementara draf kedua dari Bhumjaithai. Jika dibandingkan, draf pertama lebih ketat dibandingkan draf kedua yang mana ketentuannya lebih toleran.

Menurutnya, kedua RUU tidak menjelaskan apakah ganja akan kembali ke dalam daftar narkotika atau tidak. Meski draf MOH melarang pembelian dan penggunaan ganja untuk tujuan "hiburan", definisi "hiburan" dalam draf ini juga masih belum terlalu jelas.

Alhasil, kesengajaan ini membuat UU tersebut menjadi ambigu dan ladang rezeki bagi semua pihak yang ingin memenuhi kepentingan politiknya sendiri.

"Semua tergantung keputusan politik perdana menteri dan itu butuh cukup banyak keberanian untuk menyelesaikan masalah ini," katanya.

"Secara politis, tergantung keputusan mereka apakah mereka lebih mengutamakan kepentingan publik atau kepentingan politik mereka sendiri."

Lektor Kepala Paul Chambers, pakar politik Asia Tenggara dari Naresuan University, menyatakan bahwa pemerintah sudah terlambat dalam mengetatkan UU Ganja, mengingat industri ini memiliki potensi pendapatan yang cukup menguntungkan. Tahun depan saja, industri tersebut akan bernilai hingga US$1.2 miliar (Rp18 triliun).

"Pemerintah kini sedang menimbang keuntungan yang diperoleh setelah dekriminalisasi ganja versus pandangan mayoritas Thailand bahwa ganja tidak etis," ucapnya. 

"Kemungkinan, Pheu Thai akan mempersempit akses ke ganja, tapi mereka yang bersedia mengeluarkan banyak uang untuk membeli izin memproduksi, menjual, dan (dengan resep dokter) mengonsumsinya masih bisa mendapatkannya supaya (pemerintah bisa) terus meraup keuntungan. Ujung-ujungnya tentang siapa yang punya banyak uang."

Rattapon mengatakan bahwa ganja telah menjadi senjata politik yang digunakan oleh para politisi untuk mengaduk sentimen simpatisan mereka sendiri. Menurutnya, masalah ini memecah belah rakyat dan ganja mendapatkan cap buruk di mata warga sehingga merugikan usaha-usaha kecil seperti miliknya.

"Sejujurnya, saya berharap mereka hanya sekadar bicara dan tidak mewujudkannya. Janjinya banyak tapi hasilnya sedikit, sama seperti kebijakan yang lain-lain," terangnya.

Pun, dia tetap mengharapkan perubahan itu datang. Dan sebagian besar orang yang ada di industri ini juga tidak keberatan dengan usulan tersebut.

Levit Ades sendiri sebenarnya "terkejut melihat betapa terbukanya" pasar ganja di Thailand. Ia mengatakan bahwa di California, tempat dia berasal, ganja rekreasi hanya legal bagi mereka yang berusia di atas 21 tahun. Menurutnya, "demam emas" ini takkan berlangsung lama, terutama setelah nama Thailand dan industri ganja menjadi buruk akibat masalah ini.

"Rasanya agak sulit dipercaya," katanya. "Lagi pula, ini hanya satu peristiwa yang saya yakin tidak akan berlangsung selamanya." 

Laporan tambahan oleh Pirada Anuwech.