Pengamat: Indonesia dan Malaysia akan rugi jika sengketa Ambalat tak segera diselesaikan

KUALA LUMPUR: Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengatakan Malaysia akan mempertahankan hak-hak dan kedaulatan mereka dalam pembicaraannya dengan Indonesia terkait sengketa di wilayah yang diyakini kaya minyak di Laut Sulawesi.

“Kami akan menegosiasikannya secara tepat, tanpa kompromi. Semua ini dibahas dalam pertemuan resmi, bukan sekadar obrolan rahasia,” ujarnya seperti dikutip Malay Mail pada 3 Agustus lalu, merujuk pada pembahasan dalam konsultasi tahunan ke-13 antara kedua negara yang digelar pada 29 Juli.

“Kami akan melindungi setiap jengkal Sabah. Saya akan berdiri teguh pada prinsip ini. Saya memilih menjawab sekarang karena kami membela Sabah atas nama pemerintah federal,” tambah Anwar.

Malaysia dan Indonesia memiliki tumpang tindih klaim atas blok laut ND6 dan ND7. Pemerintah Putrajaya menyebut wilayah itu sebagai Laut Sulawesi, sementara Jakarta menyebutnya Ambalat.

Ketika Anwar dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto bertemu di Jakarta pada 27 Juni lalu untuk mempersiapkan konsultasi tahunan, mereka sepakat membangun wilayah tersebut secara bersama.

Harapan pun muncul bahwa kedua negara akan mampu menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah bilateral yang telah lama berlangsung. Rincian lainnya terkait pengelolaan bersama akan diungkapkan pada pertemuan para pemimpin sebulan kemudian.

Namun, ketika anggota parlemen dari Sabah, negara bagian Malaysia yang paling dekat dengan laut sengketa, mempertanyakannya kepada Anwar di parlemen pada 22 Juli, dia menegaskan bahwa belum ada kesepakatan final karena pembahasan masih berlangsung.

Meski begitu, para pengamat mengatakan kepada CNA bahwa peluang pengelolaan bersama Malaysia-Indonesia tetap terbuka sambil menunggu negosiasi lanjutan, meskipun ada keberatan dari Sabah dan mengapa opsi ini tidak tercantum dalam teks pernyataan bersama konsultasi tahunan ke-13 yang dirilis pada 29 Juli lalu.

Dalam pernyataan tersebut, para pemimpin menyambut “kemajuan berkelanjutan” dalam negosiasi penetapan batas maritim, serta menegaskan kembali pentingnya lembaga terkait untuk “mempertahankan keterlibatan konstruktif dan koordinasi yang erat”.

Pengamat Adib Zalkapli dari konsultan geopolitik Viewfinder Global Affairs mengatakan kedua negara mungkin memilih untuk tidak menyebutkan pengelolaan bersama laut sengketa dalam pernyataan bersama karena pembahasannya masih berlangsung.

“Salah satu kemungkinannya adalah karena kedua pihak masih merundingkan aspek teknis dari perjanjian tersebut sehingga pernyataan publik apa pun dari para pemimpin akan menjadi kontraproduktif,” katanya kepada CNA.

“Dalam merundingkan isu perbatasan atau pengembangan bersama di wilayah sengketa, tantangan terbesar adalah detail teknis dan pengaturan komersial, tidak banyak terkait politik dalam negeri.”

Anwar mengatakan pada Minggu lalu bahwa pembicaraan Malaysia dengan Indonesia terkait sengketa Ambalat adalah tanda persahabatan yang baik.

“Ini adalah isu perbatasan antara dua negara, dan Indonesia adalah negara sahabat. Presiden Prabowo adalah teman pribadi saya, teman keluarga. Saya menginginkan hubungan yang baik,” katanya.

“Kami membicarakan soal Sulawesi, dan saya ingin Hajiji mendengar sendiri, dan memberikan pandangannya. Kami akan membahas perimeter, sesuai hukum maritim, sesuai sejarah. Hal ini harus disetujui oleh pemerintah negara bagian dan selanjutnya oleh dewan legislatif negara bagian.”

KETERLIBATAN SABAH

Anwar dalam pernyataannya merujuk pada Ketua Menteri Sabah, Hajiji Noor, yang juga menghadiri konsultasi tahunan di Indonesia bersama instansi pemerintahan Sabah lainnya.

Namun, Hajiji mengatakan pada 30 Juli bahwa isu Ambalat tidak dibahas secara rinci selama kunjungan tersebut, seperti dilaporkan Malaysiakini.

“Kami sudah menyampaikan sikap pemerintah negara bagian dan pembahasan dalam pertemuan tersebut sangat positif,” katanya kepada wartawan.

“Jadi, hal-hal terkait masih dalam tahap penyempurnaan, dan ini sangat baik untuk negara bagian Sabah. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini.”

Wakil Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Alamin mengatakan kepada parlemen pada hari yang sama bahwa sengketa Ambalat dibahas secara umum pada pertemuan tersebut. Dia juga menegaskan bahwa pemerintah federal menanggapi serius kepentingan Sabah dalam masalah ini.

“Dalam hal ini, pemerintah federal secara konsisten melakukan penilaian yang rinci dan komprehensif terhadap setiap penyelesaian, termasuk kerja sama ekonomi, untuk menemukan keputusan yang saling menguntungkan kedua belah pihak,” katanya.
 

Geostrategis Azmi Hassan dari Nusantara Academy for Strategic Research mengatakan kepada CNA bahwa kedua negara masih mempertahankan “status quo” terkait Ambalat sembari merumuskan kesepakatan.

“Sama seperti Laut China Selatan (sengketa maritim antara Malaysia dan China), status quo adalah kata kuncinya di sini. Dan selama status quo, negosiasi teknis dapat terus berlangsung,” katanya.

“Jika tidak dapat diselesaikan dalam hal penetapan batas wilayah, maka setidaknya, saya pikir akan ada kerja sama antara Petronas dan Pertamina dalam kasus ini,” tambah Azmi, merujuk pada perusahaan minyak nasional Malaysia dan Indonesia.

“Karena kita tahu ada cadangan minyak yang sangat melimpah, dan tidak melakukan apa pun di sana akan merugikan perekonomian Malaysia dan Indonesia.”

Sengketa Laut Sulawesi sulit diselesaikan karena mencakup klaim tumpang tindih atas batas maritim sekaligus kedaulatan dua pulau, yakni Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan.

Pada 2002, Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan kedua pulau tersebut menjadi milik Malaysia, namun tidak menetapkan batas maritim yang jadi sengketa. Wilayah ini pun beberapa kali mengalami ketegangan selama bertahun-tahun saat kedua negara berupaya mencari penyelesaian.

Pada 2004, Petronas memberikan konsesi kepada Shell untuk mengeksplorasi kawasan tersebut, memicu protes dari Indonesia, yang sebelumnya telah memberikan hak serupa kepada perusahaan energi Italia, Eni, seperti yang diberitakan oleh media Malaysia The Star.

Pada 2009, Indonesia memprotes kehadiran militer Malaysia di wilayah tersebut, dan pada tahun berikutnya, kapal angkatan laut Indonesia disebut nyaris melepaskan tembakan ke kapal patroli Malaysia karena mengabaikan perintah meninggalkan area itu.

Sementara Azmi mencatat bahwa sengketa Ambalat-Laut Sulawesi telah “berlarut-larut” dengan para pemimpin sebelumnya tidak mampu menyelesaikannya. Namun Azmi meyakini kedekatan hubungan Anwar dengan Prabowo akan “mempermudah segalanya”.

“Ketika Anwar menyebut akan ada pengelolaan bersama (Ambalat) dengan Indonesia, saya pikir itu belum difinalisasi. Menurut saya, dari pihak Malaysia, kemungkinan itu terlalu dini atau sekadar untuk menguji skenario terlebih dahulu,” katanya.

Adib dari Viewfinder Global Affairs menilai bahwa ketika para pemimpin kedua negara bertemu, umumnya ada ekspektasi bahwa isu-isu besar sudah diselesaikan atau kedua negara telah mencapai kesepakatan konkret terkait isu tersebut.

“Namun, tidak jarang pertemuan seperti itu tetap berlangsung meskipun masih ada persoalan yang belum tuntas di belakang layar. Jika ini yang terjadi, maka pertemuan terbaru seharusnya membantu Indonesia dan Malaysia mencapai penyelesaiannya,” tambahnya.

“Ketika keuntungan finansial bagi kedua negara sudah jelas, negosiasi kemungkinan besar akan cepat rampung.”