Arahan ditangkap dan diselidiki, pengadilan Korea Selatan keluarkan surat menangkap Presiden Yoon 

SEOUL: Pengadilan Korea Selatan telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Yoon Suk Yeol yang dimakzulkan dan diskors, kata para penyidik pada hari Selasa (31/12) , atas upayanya yang tidak lama untuk memberlakukan darurat militer di negara tersebut.

"Surat perintah penangkapan dan surat perintah penggeledahan untuk Presiden Yoon Suk Yeol, yang diminta oleh Markas Besar Investigasi Gabungan, dikeluarkan pagi ini," kata Markas Besar Investigasi Gabungan dalam sebuah pernyataan.

"Tidak ada jadwal yang ditetapkan untuk proses selanjutnya," tambahnya.

Ini adalah surat perintah penangkapan pertama yang pernah dikeluarkan untuk seorang presiden petahana di Korea Selatan, menurut media lokal.

Para penyidik yang menyelidiki Yoon atas deklarasi darurat militernya meminta surat perintah tersebut pada hari Senin setelah presiden yang diskors gagal melapor untuk diinterogasi untuk ketiga kalinya.

"Alasan dikeluarkannya surat perintah itu adalah karena ada kekhawatiran bahwa tersangka mungkin menolak memenuhi panggilan tanpa alasan yang dapat dibenarkan, dan ada cukup alasan yang cukup untuk mencurigai terjadinya kejahatan," kata seorang pejabat Kantor Investigasi Korupsi (CIO) kepada wartawan dalam sebuah pengarahan pada hari Selasa.

"Surat perintah itu berlaku hingga 6 Januari," kata pejabat itu, seraya menambahkan bahwa Yoon dapat ditahan di kantor polisi atau pusat penahanan Seoul.

Pengacara Yoon menyebut surat perintah penangkapan untuk presiden yang dimakzulkan itu "ilegal dan tidak sah", dengan mengatakan bahwa penyidik tidak memiliki kewenangan untuk menyelidiki presiden.

"Surat perintah penangkapan dan surat perintah penggeledahan dan penyitaan yang dikeluarkan atas permintaan lembaga tanpa kewenangan investigasi adalah ilegal dan tidak sah," kata pernyataan yang dikirim ke AFP oleh pengacara Yoon Kab-keun.

Yoon sempat menangguhkan pemerintahan sipil bulan ini, menjerumuskan Korea Selatan ke dalam krisis politik terburuknya dalam beberapa dekade.

Dia dicabut dari tugas kepresidenannya oleh parlemen atas tindakan tersebut, tetapi putusan pengadilan konstitusi masih menunggu apakah akan mengonfirmasi pemakzulan. 

Pemimpin konservatif itu menghadapi dakwaan pidana pemberontakan, yang dapat mengakibatkan hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Pemberontakan adalah salah satu dari sedikit dakwaan yang tidak memberikan kekebalan hukum kepada presiden Korea Selatan.

PENANGKAPAN?

Meskipun surat perintah penangkapan telah dikeluarkan, tidak jelas apakah penyidik dan polisi akan dapat melaksanakannya.

Surat perintah itu dikeluarkan sekitar 33 jam setelah diminta - yang menurut media lokal merupakan "waktu terlama dalam sejarah untuk sidang surat perintah", yang menunjukkan pengadilan sedang mempertimbangkan bagaimana cara melanjutkannya.

Pengadilan juga menyetujui surat perintah penggeledahan kediaman Yoon, kata CIO.

Dinas Keamanan Presiden sebelumnya telah menolak untuk mematuhi tiga surat perintah penggeledahan.

Dikatakan pada hari Selasa bahwa "tindakan pengamanan terkait pelaksanaan surat perintah (penangkapan) akan dilakukan sesuai dengan prosedur yang sah", dalam sebuah pernyataan kepada media lokal.

Pemimpin sementara Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa di Korea Selatan, Kweon Seong-dong, mengatakan pada hari Selasa bahwa upaya menahan presiden yang sedang menjabat adalah tindakan yang tidak pantas.

Kim Yong-min, seorang anggota parlemen dari Partai Demokrat yang beroposisi, yang memegang mayoritas di parlemen dan mengajukan suara pemakzulan Yoon, mengatakan pada hari Selasa "proses pelaksanaan surat perintah dan penyelidikan bisa sangat sulit", menyerukan para penyelidik untuk segera melaksanakan surat perintah tersebut.

Media lokal melaporkan bahwa penangkapan atau penggeledahan segera di kediaman presiden tidak mungkin terjadi, karena penyidik akan berusaha berkoordinasi dengan dinas keamanan presiden.

Secara teknis, siapa pun yang menghalangi pelaksanaan surat perintah penangkapan dapat ditangkap.

PEMERIKSAAN BERSAMA

Yoon sedang diselidiki oleh jaksa penuntut umum serta tim gabungan yang terdiri dari polisi, kementerian pertahanan, dan pejabat antikorupsi.

Laporan jaksa penuntut umum setebal 10 halaman yang dilihat oleh AFP menyatakan bahwa Yoon mengizinkan militer untuk menembakkan senjata jika diperlukan untuk memasuki parlemen selama upaya darurat militernya yang gagal.

Pengacara Yoon, Yoon Kab-keun, sebelumnya menolak laporan jaksa penuntut, dengan mengatakan bahwa itu adalah "laporan sepihak yang tidak sesuai dengan keadaan objektif maupun akal sehat".

Yoon mengumumkan darurat militer dalam pidato yang disiarkan televisi tanpa pemberitahuan pada 3 Desember, dengan mengatakan bahwa itu ditujukan untuk menghilangkan "elemen anti-negara".

Anggota parlemen bergegas ke parlemen dalam beberapa menit setelah pengumuman untuk menolaknya.

Pada saat yang sama, pasukan bersenjata lengkap menyerbu gedung, memanjat pagar, memecahkan jendela, dan mendarat dengan helikopter.

Menurut laporan dakwaan penuntutan, Yoon memberi tahu kepala komando pertahanan ibu kota, Lee Jin-woo, bahwa pasukan militer dapat menembak jika perlu untuk memasuki Majelis Nasional.

Laporan itu juga mengatakan ada bukti bahwa Yoon telah membahas pengumuman darurat militer dengan pejabat militer senior sejak Maret.

Kekacauan politik Korea Selatan semakin dalam akhir minggu lalu ketika pengganti Yoon, Han Duck-soo, juga dimakzulkan oleh parlemen karena gagal menandatangani rancangan undang-undang untuk penyelidikan terhadap Yoon.

Menteri Keuangan Choi Sang-mok telah mengambil alih jabatan sebagai penjabat presiden baru.