Pemilu Thailand 2026: Gelisah para pemilih soal utang dan arah ekonomi ke depan

BANGKOK: Aroma menyengat cabai dan bawang putih menguar ketika Anantaya Klangprapan bekerja di depan wajan panas di sebuah lapak sudut kafetaria yang nyaris kosong di pusat kota Bangkok.

Sejak pukul 07.00, perempuan berusia 58 tahun itu menggoreng krapao gai, menu tumisan daun kemangi dengan ayam dan nasi yang sangat populer di Thailand, meski sebagian besar lapak di sekitarnya tutup karena akhir pekan yang sepi.

Namun bagi Anantaya, setiap ada pelanggan di jam-jam sepi ini, berarti ada satu peluang mendapatkan rezeki untuk menambal utang yang telah mengganggu kesehariannya.

Usahanya tak pernah benar-benar pulih setelah pandemi COVID-19. Untuk menutup biaya rumah tangga dan operasional, ia mencari pinjaman ke sana ke mari sehingga utangnya menumpuk menjadi sekitar 100.000 baht (Rp53 juta).

Dengan sedikitnya opsi pinjaman resmi, janda itu terpaksa beralih ke rentenir ilegal yang mematok bunga jauh di atas bank.

“Saya harus meminjam dari lintah darat. Bunga 20 persen setiap 24 hari,” kata Anantaya.

“Kalau saya pinjam 10.000 (baht), saya bayar 12.000, dan saya harus bayar setiap hari,” tambahnya.

Anantaya juga harus meminjam untuk membeli obat bagi suaminya yang sakit dan baru saja meninggal dunia.

Untuk melunasi semua utangnya, Anantaya perlu mengeluarkan 3.000 baht per bulan, tetapi biasanya ia hanya membayar antara 1.500 baht dan 2.000 baht. Semakin dia menunda pembayaran, utangnya terus membengkak karena bunga. Anantaya terjebak dalam lingkaran setan.

Perkara utang rumah tangga ini menjadi isu panas dan perdebatan para politisi jelang pemilu Thailand yang akan digelar pada Minggu (8/2).

Utang rumah tangga Thailand kini mencapai hampir 90 persen dari PDB — salah satu yang tertinggi di Asia, menurut Dana Moneter Internasional (IMF).

Para ekonom memperingatkan bahwa hal itu telah menjadi titik rawan utama perekonomian, membebani konsumsi, memperlambat pertumbuhan, dan menggerus daya saing Thailand.

“Dengan utang rumah tangga yang begitu tinggi, ditambah ketidakstabilan politik domestik, Thailand berisiko tertinggal dalam hal daya tarik regional,” kata Pavida Pananond, profesor bisnis internasional di Universitas Thammasat, Bangkok.

Menjelang pemungutan suara pada Minggu mendatang, partai-partai menggembar-gemborkan janji ekonomi untuk meraih dukungan — mulai dari dana bantuan langsung tunai, skema undian hingga janji kepemimpinan teknokratis.

Namun Pavida memperingatkan bahwa dinamika politik yang terus berlanjut bisa semakin merusak kepercayaan investor dan menunda reformasi penting.

“Semakin banyak ketidakstabilan politik yang dialami Thailand, semakin berbahaya kondisinya — bukan hanya bagi kepercayaan investor, tetapi juga bagi kemampuan negara ini untuk mendorong reformasi struktural yang dibutuhkan untuk maju,” ujarnya.

Perekonomian Thailand belum mampu bangkit ke tingkat pertumbuhan seperti pada masa kejayaannya di akhir 1980-an dan awal 1990-an.

Setelah Krisis Keuangan Asia pada 1997, Thailand sempat pulih singkat di bawah pemerintahan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra di awal 2000-an, tetapi sejak itu tak mampu mencapai puncak pertumbuhan serupa.

Pertumbuhan ekonomi Thailand bergerak di kisaran 1–3 persen per tahun sejak 2021, dengan proyeksi resmi ekspansi sebesar 2,2 persen pada 2025.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk 2026 juga telah diturunkan dari 2,2 persen menjadi 2 persen oleh Kementerian Keuangan Thailand, dengan alasan output manufaktur yang melemah.

Angka tersebut tertinggal dari negara-negara tetangga seperti Vietnam, Filipina, dan Malaysia, yang mencatat pertumbuhan yang lebih kuat dan konsisten.

Para analis mengatakan ketidakstabilan politik memperburuk masalah ini. Thailand telah berganti tiga perdana menteri sejak 2023, sehingga mengganggu kesinambungan kebijakan dan reformasi.

BANTUAN TUNAI LEWAT UNDIAN

Janji-janji ekonomi oleh beberapa partai politik menjadi sorotan nasional, termasuk iming-iming tentang bantuan tunai, undian, subsidi, dan moratorium utang.

Partai-partai menawarkan kebijakan fiskal seperti partai Bhumjaithai yang menjanjikan fase kedua skema subsidi co-payment. Pada fase pertama dalam skema ini, pemerintah mensubsidi setengah harga barang makanan dan konsumsi tertentu.

Sementara Partai Pheu Thai menjanjikan top-up pendapatan bagi mereka yang berpenghasilan di bawah 36.000 baht (Rp19 juta) per tahun. Partai Rakyat juga berjanji memberikan tambahan co-payment 1.000 baht bagi 12 juta orang.

Partai-partai juga berjanji memberi bantuan langsung tunai bulanan untuk berbagai kelompok — mulai dari ibu rumah tangga hingga lansia dan penyandang disabilitas.

Namun, yang justru paling menyedot perhatian pemilih adalah skema undian yang diluncurkan berbagai partai.

Partai Pheu Thai, kekuatan besar dalam politik Thailand selama beberapa dekade, meluncurkan apa yang mereka sebut sebagai skema “pencetak jutawan”.

Pheu Thai, yang didirikan oleh taipan Thaksin Shinawatra yang kini dipenjara, dikenal memiliki dana kampanye fantastis serta mendorong kebijakan-kebijakan populis yang selama ini meraih dukungan dari kalangan pekerja.

Jika terpilih, partai tersebut mengusulkan undian harian yang memberikan hadiah masing-masing 1 juta baht (Rp532 juta) kepada sembilan orang setiap hari.

Partai Rakyat, sebuah gerakan progresif yang lahir dari Partai Move Forward — Pemenang pemilu 2023 sebelum dibubarkan Mahkamah Konstitusi pada Agustus 2024 — mengusung skema undian berbasis struk pembelian.

Dalam usulan itu, struk pembelian dari usaha kecil juga akan menjadi kupon undian. Skema ini mendorong pembeli untuk meminta struk atas transaksi mereka, sehingga mempersulit pelaku usaha menyembunyikan penjualan.

Analis politik Virot Ali, yang juga akademisi hubungan internasional di Universitas Thammasat, Bangkok, mengatakan kepada CNA bahwa banyak pemilih Thailand tertarik dengan kebijakan semacam ini karena lebih konkret dibandingkan reformasi ekonomi yang rumit dan memerlukan waktu lebih lama untuk diterapkan.

“(Kebijakan undian semacam ini) lebih mudah dipahami dan dicerna masyarakat,” ujarnya.

Partai-partai menyebutkan alasan mereka. Perwakilan Pheu Thai dan Partai Rakyat mengatakan kepada CNA bahwa kebijakan ini dirancang untuk menarik lebih banyak perusahaan dan individu masuk ke dalam sistem perpajakan, karena undian akan membuat konsumen menagih struk resmi.

Kandidat Pheu Thai Pichai Naripthaphan, yang juga mantan menteri perdagangan, mengatakan undian tersebut dirancang untuk meningkatkan penerimaan pajak pemerintah dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai (PPN), seraya menyebut langkah itu “sangat cerdas”.

Wakil Ketua Bidang Urusan Internasional Partai Rakyat sekaligus calon anggota legislatif, Chaiwat Sathawornwichit, menegaskan bahwa kebijakan partainya bukan semata soal penerimaan pajak, melainkan lebih pada upaya melegitimasi usaha. Ia mengatakan undian struk dimaksudkan untuk menarik perusahaan dari ekonomi bawah tanah dan informal ke arus utama.

“Kebijakan ini mendorong pembeli untuk meminta struk, yang sekaligus mendorong pedagang masuk ke ekonomi formal,” katanya kepada CNA.

Namun, kebijakan-kebijakan ini tidak sepenuhnya diterima semua pihak.

Meskipun memiliki utang sekitar 80.000 baht (Rp42 juta), pengemudi tuk-tuk Torsak Pohklin mengaku lebih memilih agar pemerintah menyalurkan anggaran tersebut untuk edukasi publik dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.

“Saya tidak mendukung kebijakan bantuan tunai karena akan mendorong kenaikan harga. Saya pikir pemerintah seharusnya fokus mempermudah orang mencari nafkah agar mereka bisa berdiri di atas kaki sendiri,” kata pria 64 tahun itu kepada CNA.

Sejumlah pakar juga mempertanyakan apakah dana untuk kebijakan-kebijakan tersebut sebaiknya dialihkan ke reformasi jangka panjang yang lebih baik.

Lembaga pemikir kebijakan Thailand Development Research Institute (TDRI) dalam laporan yang dikutip Bangkok Post pada Selasa lalu menyebutkan bahwa janji kampanye lima partai besar yang bersaing dalam pemilu berpotensi membebani keuangan negara secara tidak berkelanjutan.

Laporan itu menyatakan bahwa lima partai dengan peluang terkuat membentuk pemerintahan berikutnya adalah Partai Rakyat, Pheu Thai, Bhumjaithai yang dipimpin perdana menteri petahana Anutin Charnvirakul, serta Partai Klatham dan Demokrat. Kelima partai itu mengusulkan kebijakan yang dapat menelan biaya negara hingga 740 miliar baht per tahun (Rp400 triliun).

Pavida mengatakan program undian tidak hanya menyedot sumber daya yang seharusnya dialokasikan untuk reformasi pendidikan dan birokrasi yang nyata, tetapi juga tidak efektif dalam mengatasi persoalan ekonomi Thailand.

“Ibaratnya Anda minum obat pereda nyeri seperti Tylenol untuk mengatasi sesuatu yang mungkin disebabkan oleh kanker yang sudah parah. Itu tidak akan menyentuh akar masalah yang sesungguhnya,” ujarnya.

MENINGKATKAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Isu lain yang menghambat pertumbuhan ekonomi Thailand adalah sektor ekspor, yang dihantam ketidakpastian akibat tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Tarif atas ekspor Thailand ke AS awalnya ditetapkan sebesar 36 persen pada April 2025. Setelah sempat dinaikkan sedikit menjadi 37 persen, tarif tersebut kemudian diturunkan hingga 19 persen, setara dengan sejumlah negara tetangga di ASEAN seperti Malaysia, Filipina, Kamboja, dan Indonesia.

Ekspor ke AS masih menyumbang porsi signifikan terhadap PDB Thailand, terutama di sektor elektronik, komponen mesin, dan pertanian.

Thailand Development Research Institute (TDRI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Thailand tergerus antara 0,4 hingga 0,77 poin persentase PDB akibat tarif ekspor yang tinggi serta ketidakpastian perdagangan global yang lebih luas.

Sikap keras PM Anutin dalam sengketa perbatasan dengan Kamboja juga berisiko mempersulit hubungan Thailand dengan AS, kata para analis.

Meski Washington telah memberi sinyal dukungan terhadap deeskalasi dan mediasi pihak ketiga, Anutin menekankan kedaulatan dan penyelesaian bilateral, sembari menafikan peran pihak eksternal.

Para analis mengatakan sikap ini mungkin disambut baik para pemilih di dalam negeri, tetapi mempersempit fleksibilitas diplomatik Thailand dan dapat menghambat upaya AS membangun kemitraan yang stabil di Asia Tenggara di tengah persaingan dengan China.

Virot, pakar kebijakan luar negeri, mengatakan kepada CNA bahwa partai-partai politik menyadari sentimen nasionalisme Thailand terkait isu Kamboja masih kuat. Bagi para pemilih, isu ini lebih mereka pikirkan ketimbang soal tarif ekspor.

“Siapa pun yang akan berkuasa, jika ingin menangani isu tarif, pada saat bersamaan Anda juga harus menangani isu Kamboja, dan isu ini sekarang menjadi prioritas dalam agenda Thailand,” katanya.

Ia menambahkan bahwa banyak warga Thailand berdiri teguh mendukung negaranya dalam konflik dengan Kamboja dan ingin pemerintah menghilangkan ancaman tersebut, meski langkah-langkah itu bertentangan dengan kebijakan perdamaian AS.

“Jadi kita akan berada dalam kondisi yang dilematis, di mana persoalan tarif belum bisa ditangani secara efektif sampai isu Kamboja terselesaikan,” ujarnya kepada CNA.

Pichai dari Pheu Thai, yang menjabat menteri perdagangan ketika tarif pertama kali diberlakukan tahun lalu, adalah pemimpin perundingan Thailand dengan AS.

Ia mengatakan kepada CNA bahwa hubungan personal yang kuat dengan para pemimpin AS turut berperan dalam pembahasan tersebut.

“Saya bertemu (Perwakilan Dagang AS) Jamieson Greer beberapa kali. Saya ingat salah satu pertemuan diadakan dua hari setelah saya operasi kantong empedu, tetapi saya berkata pada diri sendiri bahwa saya harus datang. Jika tidak, negara ini bisa dalam masalah,” katanya.

Pichai, yang juga menjabat Menteri Energi pada 2011–2012, meyakini bahwa menunjukkan komitmen untuk menjaga hubungan baik dengan para pejabat AS telah membantu mereka menurunkan tarif atas produk Thailand dari 36 persen menjadi 19 persen.

“Saya masih menjaga hubungan baik dengan mereka dan mudah-mudahan jika saya kembali berada di pemerintahan, saya bisa membantu menurunkan tarif lebih jauh agar Thailand lebih kompetitif,” tambahnya.

BISAKAH TEKNOKRAT PERBAIKI PEREKONOMIAN? 

Para analis mengatakan kepada CNA bahwa demi memperkuat kebijakan perdagangan luar negeri dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, partai-partai utama—khususnya Bhumjaithai dan Partai Rakyat—mengusung komposisi teknokrat yang lebih menonjol dalam pemilu kali ini.

Para pengamat menambahkan bahwa langkah ini mencerminkan tren untuk melirik figur di luar politisi kawakan, dengan menghadirkan para profesional yang memiliki keahlian di berbagai bidang, seperti pariwisata, teknologi, dan teknik.

Misalnya Bhumjaithai yang mengusung Suphajee Suthumpun, mantan CEO Grup jaringan perhotelan Dusit yang juga pernah menduduki jabatan senior regional di perusahaan teknologi IBM.

Ia juga menjabat Menteri Perdagangan setelah diangkat dalam kabinet Anutin pada 2025.

Contoh lainnya adalah Auttapol Rerkpiboon, yang sebelumnya memimpin perusahaan energi Thailand PTT dan kini maju melalui Bhumjaithai. Ia disebut-sebut akan menjadi Menteri Energi jika Bhumjaithai membentuk pemerintahan baru, jabatan yang saat ini juga ia pegang di bawah Anutin.

Salah satu kandidat perdana menteri utama yang diajukan Partai Rakyat—Veerayooth Kanchoochat—adalah akademisi ekonomi dengan pengalaman kebijakan internasional. Para pakar memperkirakan keahliannya akan berguna dalam membentuk kebijakan perdagangan luar negeri dan ekonomi Thailand.

Insinyur struktur Niwat Thanpitinan, yang perusahaannya mengawasi sejumlah proyek perkeretaapian nasional, mengatakan kepada CNA bahwa ia optimistis melihat tiga kandidat perdana menteri utama yang memiliki latar belakang profesional, yaitu Anutin dari Bhumjaithai, Natthaphong Ruengpanyawut dari Partai Rakyat, dan Yodchanan Wongsawat dari Pheu Thai.

Anutin adalah insinyur industri terlatih yang sebelumnya menjabat presiden perusahaan konstruksi Sino-Thai yang didirikan ayahnya. Natthaphong, yang berlatar belakang teknik perangkat lunak, mendirikan perusahaan teknologi sendiri, sementara Yodchanan memiliki pengalaman di bidang teknologi dan teknik elektro sebelum kemudian menjadi akademisi.

“Kami menginginkan pemimpin yang memiliki pengetahuan tentang bagaimana membangun negara dan melaksanakan reformasi, bukan hanya mengandalkan undang-undang dan birokrasi,” kata Niwat.

“Kami ingin orang-orang yang memahami dunia usaha, yang pernah menjadi pengusaha. Mereka memiliki gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana merumuskan kebijakan ekonomi yang baik,” tambahnya.

Wakil Ketua Bidang Urusan Internasional Partai Rakyat, Chaiwat, yang merupakan lulusan doktor ilmu komputer dengan pengalaman di sektor perbankan, mengatakan kepada CNA bahwa jika partainya membentuk pemerintahan, mereka ingin menyusun kabinet berdasarkan merit dan kapabilitas, bukan hasil negosiasi politik atau kekuasaan.

“Sebagian menteri ini sudah duduk di kabinet sejak saya masih kecil. Mereka sudah di sana sekitar 30 tahun dan tidak ada yang berubah. Kita tidak menjadi lebih baik,” kata Chaiwat.

Bagi Anantaya, pemilik warung makan, siapa pun yang terpilih membentuk pemerintahan Thailand berikutnya, ia berharap perekonomian Thailand bisa kembali ke masa keemasannya.

“Pada masa itu, uang beredar lancar, perdagangan bagus, dan perekonomian sejahtera,” katanya.

“Dulu para pemimpin bisa menepati apa yang mereka janjikan.”

Laporan tambahan oleh Jack Board