Pemilu Thailand 2026: Dapatkah Pheu Thai dan dinasti Shinawatra kembali berjaya?

BANGKOK: Pada Minggu pagi, ayam bakar dagangan Nid Wandee bersama istrinya, Patchareewan, di pasar kawasan Lad Phrao, Bangkok, hampir habis terjual.

Kendati dagangan mereka laris di hari itu, tapi masa-masa sulit masih mereka hadapi.

Nid, yang telah berjualan selama lebih dari satu dekade, mengatakan jumlah pelanggannya kini berkurang, sementara biaya hidup keluarganya terus meningkat.

Di tengah lesunya perekonomian Thailand, Nid—yang berasal dari timur laut Thailand dan kini menetap di Bangkok—menaruh harapan pada pemilu pada Minggu (8/2) untuk perbaikan hidupnya. Menurutnya, kondisi di masa lalu lebih baik.

Ketika Thaksin Shinawatra menjabat perdana menteri pada awal 2000-an, pemimpin populis itu meraih dukungan besar dari pemilih pedesaan dan kelas pekerja, termasuk dari Nid.

Para pakar politik kepada CNA mengatakan, pemilu mendatang akan menjadi ujian apakah dinasti Shinawatra masih memiliki daya tarik di Thailand masa kini.

Menurut Napon Jatusripitak dari ISEAS–Yusof Ishak Institute, kebangkitan Thaksin membangunkan satu generasi pemilih yang untuk pertama kalinya merasa politik memihak mereka.

“Ini adalah perubahan besar pertama dalam politik Thailand, yang secara nyata meningkatkan kualitas hidup masyarakat luas, terutama kelas pekerja dan warga pedesaan,” katanya.

“Untuk pertama kalinya, rakyat Thailand merasa suara mereka berarti.”

Nid, 48, mengenang kebijakan Thaksin yang sangat membantu kehidupan warga berpenghasilan rendah pada dua dekade lalu, seperti layanan kesehatan murah 30 baht (Rp16 ribu) atau dukungan bagi pelaku usaha dan produk lokal.

Ketika Thaksin menjabat perdana menteri pada 2001–2006, skema asuransi kesehatan universal diperkenalkan pada 2002. Program tersebut dinikmati oleh lebih dari 99,5 persen penduduk Thailand, yang hanya perlu membayar 30 baht per kunjungan layanan kesehatan, dan sangat menguntungkan masyarakat miskin.

Seperti banyak orang seangkatannya, Nid membandingkan masa-masa Thaksin di masa lalu dengan politik hari ini.

“Mungkin kepercayaan saya turun menjadi tidak sampai 100 persen, tetapi saya masih percaya pada Thaksin karena kebijakan-kebijakan masa lalu itu masih saya ingat. Itu membuat saya merasa ia lebih baik dibandingkan partai-partai lain saat ini,” ujarnya.

“Rasa percaya itu muncul dari kenangan tentang betapa baiknya kondisi ekonomi dulu. Kami ingin memilih (partai) seperti itu lagi. Partai-partai lain yang kemudian berkuasa tidak bisa menandingi partai yang dulu kami dukung.”

Keluarga Shinawatra selama lebih dari dua dekade telah mendominasi politik elektoral Thailand, menguasai suara pemilih pedesaan dan memicu perlawanan dari elite konservatif.

Namun, bertahun-tahun hidup di pengasingan, berbagai perkara hukum, pembubaran partai, serta perubahan generasi, telah menggerus kekuasaan mereka yang dulu nyaris tak tertandingi, kata para pakar.

“Pheu Thai saat ini tidak jelas posisinya, dan itu tidak baik dari sisi pemasaran politik. Dulu, pemasaran politik adalah kekuatan Thaksin, tetapi sekarang mereka belum menemukan identitas itu lagi,” kata Suranand Vejjajiva, analis politik dan mantan menteri di pemerintahan Thaksin.

Dengan Thaksin kini mendekam di penjara atas vonis kasus-kasus lama, adiknya Yingluck masih hidup di pengasingan di luar negeri setelah pemerintahannya digulingkan lewat kudeta militer pada 2014. Putri Thaksin, Paetongtarn, dicopot dari jabatan perdana menteri tahun lalu akibat pelanggaran etika yang dikaitkan dengan konflik perbatasan Kamboja. Kini, pengaruh keluarga Shinawatra kembali menunjukkan tanda-tanda melemah.

Partai Pheu Thai, kendaraan politik klan Shinawatra, kini berada di posisi ketiga dan terpaut jauh dalam jajak pendapat jelang pemilu. Ini adalah posisi yang tidak pernah terbayangkan saat Thaksin masih di masa jayanya.

Didirikan pada 2008 sebagai penerus Partai People’s Power pasca pembubaran Partai Thai Rak Thai oleh pengadilan, Pheu Thai dan pendahulunya berulang kali bangkit untuk memenangkan pemilu atau mengamankan dukungan besar di parlemen, mencerminkan kuatnya pengaruh Shinawatra.

Namun bagi pemilih muda, nama Shinawatra tak lagi memiliki daya tarik emosional seperti yang dirasakan generasi orang tua mereka, kata Stithorn Thananithichot, peneliti senior di Universitas Chulalongkorn.

“Saya kira ada sekitar dua juta pemilih pemula. Mereka melihat apa posisi partai saat ini, bukan sejarahnya,” ujarnya.

Keluarga Nid contohnya. Putrinya, Wanida, bersikeras menentukan pilihan politik sendiri, tidak mengikuti pilihan orang tuanya.

“Saya rasa politik juga perlu bergerak mengikuti zaman,” kata desainer grafis berusia 24 tahun itu. “Karena itu, saya berharap sesuatu yang baru bisa terjadi.”

BISAKAH KEPONAKAN THAKSIN MENANG?

Kandidat perdana menteri utama Pheu Thai kali ini adalah Yodchanan Wongsawat, keponakan Thaksin dan putra mantan PM Somchai Wongsawat.

Yodchanan merupakan figur politik yang relatif baru, setelah sebelumnya hanya pernah maju sebagai kandidat pada pemilu 2014—yang hasilnya kemudian dibatalkan di tengah perebutan kekuasaan oleh militer.

Meski berusia 46 tahun dan berkarier sebagai akademisi serta ilmuwan, Yodchanan berasal dari keluarga Wongsawat yang telah menjadi bagian penting dari jejaring politik Shinawatra selama lebih dari dua dekade. Berbagai anggota keluarga tersebut pernah memegang peran senior di partai pada waktu yang berbeda.

Bagi Jakrapob Penkair—tokoh lama partai dan mantan juru bicara pemerintahan Thaksin—daya tarik Yodchanan terletak pada keunikannya dan citranya yang berjarak dari pertarungan politik masa lalu.

“Harus diakui dia anggota keluarga Shinawatra, tetapi secara pendidikan dan bahkan secara pribadi, dia berbeda dari yang lain. Jadi saya percaya dia dipilih bukan semata karena klan Shinawatra, tapi karena dirinya sendiri,” ujarnya.

Mengingat basis pendukung Pheu Thai yang masih labil, Yodchanan perlu membuktikan bahwa ia mampu membawa pendekatan baru bagi partai tersebut, kata Stithorn.

“Sangat banyak mata yang tertuju padanya. Apakah dia bisa melakukan sesuatu yang berbeda dibandingkan Shinawatra-Shinawatra sebelumnya atau tidak?” ujarnya.

Pheu Thai juga harus menepis anggapan bahwa partai itu adalah bagian dari sistem dinasti Shinawatra, di mana sebagian anggota keluarganya belum tentu layak memimpin di tingkat nasional, kata Somchai Srisutthiyakorn, mantan komisioner pemilu Thailand.

“Dalam pola dinasti seperti ini, pertanyaannya adalah apakah orang-orang tersebut benar-benar memiliki kemampuan atau sekadar citra yang dibentuk untuk meraih dukungan,” ujarnya.

“Kita melihat campuran: ada yang memang punya kemampuan, ada pula yang tidak.”

WARISAN YANG MEMUDAR?

Para analis mengatakan mereka memperkirakan partai tersebut akan lebih fokus mengonsolidasikan, atau bahkan memperkuat, basis dukungannya di Thailand utara, wilayah tempat Thaksin masih mendapat simpati dan dihormati.

Thaksin lahir dan besar di Provinsi Chiang Mai, dan keluarganya telah mengakar di wilayah utara. Namun pada 2023, partai tersebut justru kesulitan mendapat dukungan di basis tradisional mereka tersebut.

Meski masih mempertahankan banyak kursi di Thailand utara, cengkeramannya melemah seiring partai-partai baru seperti Move Forward merebut daerah pemilihan penting di kawasan tersebut. Di kota Chiang Mai, Pheu Thai hanya memenangkan dua dari 10 kursi yang diperebutkan.

Napon mengatakan terdapat tanda-tanda jelas dalam jalur kampanye tahun ini bahwa Pheu Thai mengalihkan sumber daya dan perhatiannya ke wilayah utara.

Kendati kehilangan pijakan di sejumlah wilayah kunci pada pemilu lalu, Pheu Thai tetap berhasil meraih 141 kursi—terbanyak kedua setelah Move Forward, yang kini berganti nama menjadi People’s Party.

Pheu Thai tidak segan merangkul mantan lawan politiknya—termasuk faksi pro-militer—dalam pembentukan pemerintahan. Kesepakatan tersebut telah membantu memfasilitasi kembalinya Thaksin ke Thailand pada Agustus 2023, setelah 15 tahun hidup di pengasingan untuk menghindari hukuman penjara atas vonis kasus korupsi pada 2008.

Langkah itu menjadi salah satu titik terang yang jarang terjadi bagi pemerintahan yang kemudian dilanda berbagai kontroversi dan persoalan hukum, berujung pada pencopotan dua perdana menterinya—Srettha Thavisin dan penggantinya, Paetongtarn Shinawatra—oleh Mahkamah Konstitusi.

“Anda harus mengakui bahwa Pheu Thai gagal dalam pemerintahan terakhir,” kata Jakrapob.

Pada Agustus tahun lalu, setelah kabinet dibubarkan, Pheu Thai tidak memiliki dukungan yang cukup solid di parlemen untuk memilih perdana menteri baru dan membentuk koalisi yang stabil. Posisi politiknya secara keseluruhan pun melemah.

Situasi itu pada akhirnya membuka jalan bagi pemimpin Partai Bhumjaithai, Anutin Charnvirakul, untuk merajut koalisi baru dan mengambil alih kekuasaan pada bulan berikutnya.

Menurut Napon, Pheu Thai terkesan kehilangan kompas ideologis karena manuver taktisnya, sehingga identitasnya sebagai kekuatan populis anti-militer semakin kabur.

“Saya kira warisan itu mulai tergerus sejak Thaksin membuat kesepakatan dengan figur-figur konservatif Thailand untuk bisa pulang, dan partainya juga membentuk aliansi dengan kekuatan pro-militer,” ujarnya.

“Saya rasa publik tidak akan memandang serius partai ini sebagai kendaraan populis yang mampu membawa perubahan menjauh dari status quo konservatif.”

Namun, ia menambahkan, nostalgia akan masa-masa ekonomi yang lebih baik di masa Thaksin tetap akan menguntungkan partai tersebut.

Dalam pemilu ini, Pheu Thai fokus mengampanyekan kebijakan yang dulu disukai masyarakat, seperti keringanan utang dan biaya hidup bagi kelompok berpenghasilan rendah, jaminan keuntungan petani, serta modernisasi ekonomi.

Salah satu program usulan mereka adalah “Sembilan Jutawan Baru per Hari” yang akan mengundi setiap hari sembilan penerima hadiah 1 juta baht (Rp535 juta), dengan tujuan menarik lebih banyak warga Thailand berpenghasilan rendah masuk ke sistem perpajakan formal. Namun, para pengkritik menilai program ini tidak banyak menyentuh persoalan struktural ekonomi yang lebih mendasar.

Menurut para analis, pemilu kali ini ditandai minimnya perbedaan ideologis antar partai, serta belum jelasnya aliansi pemerintahan pasca pemilu.

Jakrapob, mantan menteri yang maju melalui partai Pheu Thai dalam pemilu ini, mengatakan kampanye Pheu Thai berfokus pada “upaya mengejar kedamaian dan ketertiban sosial”.

“Mereka ingin menyampaikan bahwa jika Anda memilih Pheu Thai, Anda mendapatkan partai yang tidak ingin mencari pertikaian,” katanya.

“Tidak ada keselarasan atau pertentangan ideologis. Bagi Pheu Thai, membuka diri terhadap berbagai mitra koalisi adalah solusi yang tepat untuk Thailand yang kini bersifat non-ideologis.”

MASA DEPAN THAKSIN DAN PHEU THAI

Thaksin saat ini tengah menjalani hukuman penjara satu tahun atas vonis yang sebelumnya masih tertunda.

Pada September, hakim memutuskan bahwa masa perawatan Thaksin selama enam bulan di kamar suite rumah sakit pada 2023–2024 tidak dihitung sebagai masa hukuman. Ia berpeluang memperoleh pembebasan bersyarat pada pertengahan 2026.

Vonis tersebut telah menyingkirkan Thaksin dari panggung politik pada masa pemilu penting, membatasi kemampuannya bertindak secara terbuka sebagai ahli strategi politik atau perantara kekuasaan.

Bagaimana ia akan muncul kembali, serta dalam gaya atau peran apa, kemungkinan besar akan ditentukan oleh kinerja Pheu Thai selama ia berada di balik jeruji, kata para pakar. Thaksin telah beberapa kali berganti peran—dari perdana menteri menjadi orang terasingkan, lalu kembali jadi figur simbolik dan pembuat keputusan di balik layar.

Meski perubahan tengah berlangsung di berbagai penjuru negeri, Jakrapob mencatat Thaksin tetap menjadi “faktor penting bagi seluruh lanskap politik”.

“Ia berubah dari ‘the thing’ menjadi ‘a thing’. Jadi, Thaksin kini semakin dipandang sebagai legenda, cahaya penuntun, atau guru, alih-alih seorang pemain,” katanya, seraya menambahkan bahwa ia meyakini Thaksin masih “sangat menjadi ancaman” bagi kemapanan politik Thailand.

Jakrapob melihat masa depan di mana Pheu Thai, demi kepraktisan, akan memberdayakan unsur-unsur partai di luar keluarga-keluarga dinasti Shinawatra.

Namun Suranand mengatakan, di saat para politisi cepat berpindah loyalitas ke partai lain, faktor Shinawatra menjadi kunci untuk menjaga partai tetap solid dan efektif.

“Jika pada suatu titik keluarga Shinawatra memutuskan keluar dari politik, maka partai itu akan jadi sangat kecil, atau bahkan hilang sama sekali. Karena mereka yang masih loyal kepada Thaksin akan merasa bahwa tanpa mesin politik atau keluarga itu, mereka tidak wajib bertahan,” ujarnya.

Menurutnya, keberadaan partai sebagai kendaraan politik, terlebih jika berada dalam pemerintahan, akan tetap memberi keluarga Shinawatra daya tawar penting dalam menghadapi masalah hukum ke depan.

Menjelang pemilu di akhir pekan nanti, mesin partai akan dimaksimalkan. Kalah dalam perolehan suara—khususnya di kota-kota bagian utara—bisa menjadi akhir dari Pheu Thai sebagai pemain politik utama, kata Napon.

“Pheu Thai sedang menuju status partai daerah,” katanya. “Jika bahkan itu pun gagal tercapai, maka benar-benar tidak ada masa depan lagi bagi partai ini.”

Laporan tambahan oleh Jarupat Karunyaprasit dan Saksith Saiyasombut.