Pemilu Thailand 2026: dapatkah 'gelombang oranye' yang dimotori anak muda kembali berjaya?

BANGKOK: Pemilihan umum terakhir Thailand pada 2023 lalu ditandai oleh kemenangan mengejutkan sebuah partai yang memimpin gerakan progresif.

Warga Thailand akan kembali menuju bilik suara pada 8 Februari mendatang, dan sorotan kembali tertuju pada gerakan tersebut dan bagaimana para pemilih memandangnya.

Pada pemilu sebelumnya, sebagian besar wilayah Thailand dilanda "gelombang oranye" progresif yang dipimpin politikus pendatang baru sekaligus ketua Partai Move Forward, Pita Limjareonjat.

Didorong dukungan anak-anak muda dan warga Thailand yang menginginkan perubahan di tengah politik yang terpecah selama bertahun-tahun, partai tersebut mematahkan prediksi survei dan meraih kursi terbanyak di parlemen.

Cara partai ini berkampanye diinspirasi dan diperkuat oleh gelombang besar aksi protes jalanan yang dimotori anak-anak muda pada tahun-tahun sebelumnya. Namun upaya mereka membentuk pemerintahan kandas ketika gagal mengamankan dukungan yang cukup dalam pemungutan suara di parlemen.

Saat itu, mereka tidak mendapatkan dukungan dari majelis tinggi parlemen, senat beranggotakan 250 orang yang mayoritasnya ditunjuk militer. Penolakan itu dipandang sebagai perlawanan dari kalangan konservatif pro-kerajaan.

Dengan partai-partai lain bergabung membentuk koalisi pemerintahan, Partai Move Forward tergeser ke barisan oposisi. Di posisi ini, mereka masih terus mendorong diakhirinya intervensi militer yang telah berlangsung puluhan tahun dalam perpolitikan Thailand serta berupaya meredam pengaruh elite tradisional.

Setahun kemudian, partai tersebut dibubarkan Mahkamah Konstitusi setelah berjanji akan mengamendemen undang-undang penghinaan terhadap raja atau lese majeste.

Agenda mereka yang berpusat pada reformasi demokrasi, perbaikan pendidikan, peradilan, dan kebijakan sosial, serta pendekatan tata kelola yang dinilai segar, pada akhirnya menyeret mereka ke kubu oposisi di bawah panji barunya sebagai Partai Rakyat.

Perubahan telah lama jadi iming-iming dalam politik Thailand, namun bagi banyak orang — terutama kaum muda — terasa masih di luar jangkauan.

Menjelang pemilihan umum akhir pekan ini, para pemilih menimbang apakah momentum menuju reformasi telah buntu, atau justru beradaptasi dengan realitas yang lebih terbatas.

Pemilu kilat ini diumumkan pada Desember lalu oleh Perdana Menteri sementara Anutin Charnvirakul setelah menghadapi ancaman mosi tidak percaya yang didorong Partai Rakyat.

Secara umum, gagasan-gagasan progresif sulit mendapat dukungan kuat karena kampanye pemilu tahun ini lebih didominasi populisme dan nasionalisme, kata Stithorn Thananithichot, peneliti senior Universitas Chulalongkorn.

Krisis perbatasan dengan Kamboja, tekanan ekonomi, besarnya jumlah pemilih yang belum menentukan pilihan, serta warisan kebijakan belanja demi meraih suara membuat kampanye pemilu lebih didorong persoalan-persoalan mendesak, bukan pertarungan nilai atau gagasan yang jelas, ujarnya.

“Keinginan untuk berubah, untuk reformasi, masih ada, tetapi nasionalisme juga ikut menguat. Banyak orang kini memikirkan kebijakan-kebijakan pragmatis yang bisa langsung memperbaiki kesejahteraan mereka. Akibatnya, tidak ada satu fokus utama yang benar-benar bisa menjadi perhatian publik,” kata Stithorn.

Para analis mengatakan garis pemisah antara kubu prodemokrasi dan promiliter dalam pemilu kali ini mulai samar. Padahal pada dua pemilu pada 2023 dan 2018 garis itu terlihat jelas.

Pemilu kali ini, kata mereka, sangat sulit diprediksi dan sebagian besar tidak bertumpu pada agenda kebijakan.

“Dalam pemilu kali ini khususnya, hampir tidak ada pembelahan ideologis yang jelas terlihat,” kata Napon Jatusripitak, peneliti tamu sekaligus koordinator Program Studi Thailand di ISEAS – Yusof Ishak Institute, Singapura.

Perbedaan ini semakin terasa jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, yang ia sebut “hampir sepenuhnya sebagai referendum” yang menentukan kelanjutan kekuasaan Jenderal Prayut Chan-o-cha. Prayut menjadi perdana menteri setelah menggulingkan pemerintahan Yingluck Shinawatra dalam kudeta 2014, kudeta ke-13 Thailand sejak berakhirnya monarki absolut pada 1932.

Meski demikian, kata para ahli, kondisi ini bukan berarti Partai Rakyat tidak punya peluang bersaing. Sebaliknya, partai tersebut perlu menyesuaikan diri dengan realitas baru, alih-alih terus mendorong agenda reformasi besar.

Sejumlah pengamat politik melihat adanya pergeseran dinamika yang signifikan: partai yang sejak awal merangkul dan memobilisasi anak muda kini tidak lagi sendirian, karena para pesaing tradisionalnya juga mulai serius berebut suara pemilih muda dalam pemilu ini.

Pimpinan Partai Rakyat mengatakan kepada CNA bahwa mereka mengalihkan fokus lebih jauh dari politik jalanan menuju pembentukan partai yang lebih matang demi menarik suara dan kepercayaan dari seluruh lapisan masyarakat.

Sementara itu, partai-partai besar lain yang selama ini mengandalkan tokoh-tokoh lama mulai melakukan penyegaran di Bangkok dengan merekrut para profesional baru. Mereka berharap bisa menarik pemilih urban muda—yang pada pemilu sebelumnya kebanyakan memberikan suara kepada pendahulu Partai Rakyat.

Jajak pendapat nasional, termasuk yang dilakukan Universitas Suan Dusit dan National Institute of Development Administration menjelang pemungutan suara, secara konsisten menempatkan ketua Partai Rakyat Natthaphong Ruengpanyawut, 38, sebagai kandidat perdana menteri paling populer, mengungguli ketua Partai Bhumjaithai Anutin, 59, serta Yodchanan Wongsawat dari Pheu Thai, 46.

Partai Rakyat sendiri unggul, dengan tingkat elektabilitas 30–34 persen dalam survei-survei besar yang dirilis dua lembaga jajak pendapat terkemuka tersebut dalam sebulan terakhir. Angka itu berada di atas Partai Bhumjaithai (18–22 persen) dan Pheu Thai (15–16 persen).

Setiap partai yang ingin membentuk pemerintahan mayoritas harus mengamankan 250 dari total 500 kursi parlemen. Tidak seperti 2023, pemilihan perdana menteri kali ini hanya akan ditentukan oleh majelis rendah yang beranggotakan 500 anggota parlemen.

Perhitungan tersebut membuat kecil kemungkinannya satu partai meraih mayoritas tunggal, sehingga akan memaksa partai-partai bernegosiasi membentuk koalisi dan transaksi politik, kata Napon.

“Banyak orang merasa koalisi yang terbentuk nantinya akan berupa gabungan atau kemitraan antara dua dari tiga partai besar,” ujarnya, yang berarti partai-partai sejauh ini memilih untuk menjaga fleksibilitas dalam menentukan mitra koalisi.

“Koalisi yang tak lazim sudah menjadi hal biasa dalam politik Thailand. Dan menurut saya, pemilih nyaris tidak memiliki gambaran tentang bagaimana suara mereka akan berujung pada pembentukan pemerintahan,” katanya.

DNA REFORMIS

Partai Rakyat memasuki masa kampanye ini sebagai kekuatan yang lebih moderat dari sisi “suasana dan nada”, menurut wakil ketua partai tersebut, Sirikanya Tansakun.

Para pimpinan Partai Rakyat mengatakan, demi mendapatkan dukungan yang luas di seluruh Thailand, mereka mulai melunakkan sikap terkait reformasi undang-undang penghinaan terhadap raja, serta soal peran militer dalam urusan nasional.

Kebijakan utama partai dalam pemilu 2026 dirangkum dalam visi “3 Thai”, yang menitikberatkan transparansi, kesetaraan, dan tata kelola modern. Agenda tersebut mencakup perombakan sistem peradilan dan mekanisme antikorupsi, perluasan jaminan sosial, serta peningkatan layanan transportasi publik.

Kendati demikian, Sirikanya mengatakan DNA reformis partai tidak berubah.

“Mungkin ada anggapan bahwa kami menjadi kurang progresif. Namun saya percaya nilai-nilai kami sejak 2018, sejak mendirikan Partai Future Forward, tetap sama. Seiring waktu, kami hanya menjadi lebih matang,” ujarnya kepada CNA.

Ia menambahkan, partai itu ingin membuktikan bahwa idealisme delapan tahun terakhir dapat diwujudkan menjadi kebijakan nyata.

“Pada 2019, fokusnya adalah merebut kembali demokrasi, ketika masyarakat muak dengan kudeta dan warisannya. Pada 2023, situasinya bergeser menjadi kemarahan dan kecemasan terhadap keseluruhan rezim, dan orang-orang menginginkan perubahan. Kali ini, mereka sadar ingin berubah, tetapi bertanya ‘bagaimana caranya’.”

“Itulah sebabnya kami harus memosisikan diri untuk memastikan bahwa kami memiliki kompetensi dan kapasitas untuk mewujudkan 
perubahan tersebut,” katanya.

Rangsiman Rome, yang juga wakil ketua Partai Rakyat, mengatakan ekspektasi pemilih terhadap perubahan—terutama di kalangan anak muda—sangat tinggi pada pemilu lalu, khususnya ketika partai memenangkan suara populer.

Namun realitas politik Thailand menjadi pengalaman yang menyadarkan dan memaksa partai melakukan penyesuaian pada pendekatan mereka. “Bahkan jika Anda memenangkan pemilu, itu tidak berarti Anda bisa menjadi perdana menteri,” katanya kepada CNA.

Kini, partai menaruh fokus pada pemilih muda untuk menjadi “jembatan bagi semua generasi”, kata Rangsiman.

“Kami ingin memastikan Thailand menjadi negara untuk semua orang, bukan hanya untuk yang tua, bukan hanya untuk kelas pekerja, tetapi untuk semua,” ujarnya.

Dalam pemilu kali ini, Partai Rakyat mengajukan tiga kandidat perdana menteri: Natthaphong, Sirikanya, dan Veerayooth Kanthuchat, wakil ketua partai lainnya yang berlatar belakang sebagai ekonom politik.

Namun, menurut Stithorn, memperluas dukungan publik akan jadi tugas berat bagi Partai Rakyat karena tak satu pun dari kandidat PM memiliki karisma dan daya tarik seperti calon sebelumnya, Pita atau pendiri partai lainnya, Thanathorn Juangroongruangkit.

Ia menambahkan, tanpa isu pemersatu yang kuat—seperti menyingkirkan unsur-unsur junta militer dari kekuasaan—upaya memobilisasi pemilih dalam jumlah besar berpotensi menjadi sulit.

KETERLIBATAN PARA PEMUDA

Para pemilih pemula mengatakan kepada CNA bahwa meskipun generasi muda merasa struktur pemerintahan sulit diubah, minat terhadap isu-isu inti demokrasi tetap terjaga. Mereka juga menyadari bahwa kini memasuki lanskap politik yang telah berubah.

Aksi demonstrasi jalanan berskala besar—terutama pada 2020 dan 2021 setelah pembubaran partai oposisi Future Forward—kini telah meredup.

Energi yang pada tahun-tahun sebelumnya banyak digerakkan oleh anak muda melalui aksi protes, kini tidak lagi terlihat sekuat dulu.

“Banyak aktivis merasa lelah dan patah semangat. Bagi masyarakat umum, kelelahan sering muncul dari perasaan bahwa tidak ada yang berubah, dan perasaan itu bisa dipahami,” kata Laponpat Wangpaisit, mantan pemimpin mahasiswa dan aktivis.

Laponpat, 23, yang pernah menjadi wajah gerakan Bad Student, yang mendorong reformasi pendidikan, mengatakan kini ia beralih ke cara lain, seperti media daring, pameran, dan teater, untuk menyampaikan isu dan menjadi sarana perubahan.

Meski tampak kurang terorganisasi dan termobilisasi, ia mengaku terkejut melihat tingkat keterlibatan politik anak muda yang tetap tinggi, meski berlangsung secara senyap.

“Hanya karena mereka tidak membicarakan politik secara terbuka, bukan berarti mereka tidak peduli,” kata Laponpat.

Tiga mahasiswa yang merupakan pemilih pemula berbincang dengan CNA soal harapan dan kekhawatiran menjelang pemilu, serta pandangan mereka tentang babak berikutnya dari perpolitikan Thailand.

Mengingat fakta akan politik koalisi yang transaksional dan rumitnya reformasi institusi, ketiganya cemas akan kondisi ekonomi, turunnya kepercayaan terhadap politik, dan ketidakpastian masa depan.

Perasaan tersebut juga banyak dialami rekan-rekan sebaya mereka. Jajak pendapat menunjukkan meluasnya kekecewaan terhadap partai politik dan politisi di seluruh lapisan masyarakat, termasuk di kalangan pemilih muda.

“Saya memahami sudut pandang orang-orang yang sudah pernah memilih. Mereka lebih berpengalaman daripada kami, tetapi tetap tidak merasakan perubahan yang nyata,” kata Neennara Nonchayawit, 19.

“Ini mungkin karena struktur sosial dan politik tidak memberi ruang bagi suara alternatif untuk benar-benar menciptakan perubahan. Karena itu, jika ingin perubahan nyata terjadi, kita seharusnya tidak memilih partai dengan gagasan lama yang sama,” ujarnya.

“Rasanya momentumnya memang melambat, tetapi bukan berarti semangatnya hilang. Semangat itu hanya menunggu saat yang tepat untuk bangkit kembali, terutama jika terjadi sesuatu yang dianggap tidak adil,” tambahnya.

Kasidis Klapwongsa mengakui bahwa banyak rekan seangkatannya kini melihat sedikit harapan akan perubahan, dan sebagian mengatakan akan meninggalkan Thailand jika ada kesempatan.

“Ini tanah air saya, ini rumah. Jadi saya tidak merasa terdorong untuk pergi, tetapi saya memahami dan setuju dengan mereka yang ingin,” katanya.

Ia mengamati adanya penurunan semangat oposisi nasional dalam memajukan agenda mereka. Meski hal itu bisa menggerus dukungan di kalangan sebagian anak muda, ia menilainya dengan lebih bijak.

“Sebagian pendukung yang sejalan dengan misi awal mungkin telah menjauh,” katanya.

“Namun kita juga perlu adil—partai tersebut dibatasi oleh kekuasaan negara, dan para pemimpin yang cakap dengan gagasan serta ideologi kuat telah disingkirkan dari arena politik.”

Bagi Palika Rojprachanart, tuntutannya kepada para politisi lebih sederhana. “Saya ingin mereka menepati janji, dan saya berharap pemilu ini tidak semakin merusak kepercayaan publik,” katanya.

MENIRU, TANDA PENGAKUAN

Para analis mengatakan kepada CNA bahwa gaya berpolitik anak muda semakin membentuk perilaku partai-partai di Thailand.

Semakin banyak partai mengajukan kandidat dengan wajah baru atau kalangan profesional di daerah pemilihan yang sebelumnya didominasi politisi karier atau petahana.

Pada Desember, Partai Bhumjaithai mengumumkan daftar calon anggota parlemen potensial di Bangkok, yang menampilkan para politisi muda dan profesional berdampingan dengan tokoh lokal yang lebih mapan. Langkah ini mencerminkan upaya partai tersebut memperluas daya tariknya di ibu kota.

Partai Pheu Thai juga aktif memperkenalkan orang baru, dengan mengusung kelompok besar kandidat anyar dan lebih muda dari berbagai provinsi, kata Suriya Jungrungruangkit, direktur kampanye pemilu partai itu, pada Oktober.

Pada Januari, Pheu Thai juga mengumumkan tim teknokrat untuk menumbuhkan kepercayaan terhadap kemampuan mereka memimpin. Pada periode yang hampir bersamaan, Partai Rakyat memperkenalkan tim pakar dan profesional sebagai calon menteri kabinet, sebagai bagian dari upaya berkelanjutan menyusun kebijakan secara lebih rinci.

“Mereka berharap bisa meyakinkan pemilih bahwa mereka mampu menjalankan pemerintahan. Jadi menurut saya ini tren yang baik,” kata Suranand Vejjajiva, mantan sekretaris jenderal perdana menteri pada masa pemerintahan Yingluck Shinawatra yang kini menjadi analis politik.

Ia menambahkan, politisi juga menghadapi tekanan untuk mengajukan gagasan jangka panjang serta dipandang terbuka terhadap reformasi dan perubahan.

“Partai-partai lain harus menurunkan kandidat dari generasi baru untuk bertarung dalam adu gagasan. Jadi mereka (Partai Rakyat) telah mengubah lanskap politik Thailand,” ujarnya.

Perubahan tersebut juga terlihat di medan kampanye.

Dalam pemilu kali ini, Norasedth Thienprasiddhi kembali maju untuk kedua kalinya sebagai kandidat Partai Bhumjaithai di Bangkok.

Setelah gagal terpilih pada 2023, guru sekolah berusia 43 tahun itu mengatakan ia kini meramu pesan politik dengan mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pro-anak muda yang sebelumnya disuarakan para pesaingnya.

“Saya tidak akan menyebutnya meniru, tetapi lebih kepada mempelajari dan memahami tindakan mereka, termasuk cara mereka melibatkan anak muda,” katanya.

Gagasan kebijakan seperti reformasi dan modernisasi pendidikan, perluasan kesejahteraan sosial, peluang bagi usaha kecil dan wirausaha, serta peningkatan saluran partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan, sebelumnya telah diusulkan oleh Partai Rakyat.

Bagi Sirikanya, meniru mereka adalah sebuah pengakuan. “Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang bertahan, bukan? Jika mereka ingin meniru kami, itu berarti kampanye kami berhasil."

“Itu berarti kami telah meletakkan warisan tertentu yang harus diikuti, dan gagasan-gagasan itu menjadi fokus utama yang harus diusung setiap partai,” ujarnya.

Menjelang hari pemungutan suara, pemilih muda Thailand masih mencermati perkembangan politik dengan saksama. Mereka tidak lagi berharap politik dapat menghadirkan perubahan yang serta merta, namun tidak putus asa berupaya mewujudkannya.

“Saya tidak menggantungkan harapan pada satu orang atau satu partai,” kata Laponpat, mantan pemimpin mahasiswa.

“Selama kami terus bersuara, masalah-masalah yang ada tidak akan terlupakan.”

Laporan tambahan oleh Jarupat Karunyaprasit dan Saksith Saiyasombut.