Pemilu Thailand 2026: Bisakah gelombang nasionalisme mengantar Anutin dan Bhumjaithai ke kemenangan?

UBON RATCHATHANI, Thailand: Di pinggiran jalan berdebu Ubon Ratchathani, kota di timur laut Thailand yang berbatasan dengan Kamboja dan Laos, masyarakat berkumpul di sebuah pasar.

Mereka datang untuk sekadar melihat langsung atau berswafoto dengan sosok yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai pemimpin partai politik regional berukuran menengah, Bhumjaithai.

Kini, pria itu turun dari iring-iringan kendaraan sebagai perdana menteri.

Anutin Charnvirakul perlahan menyusuri kerumunan, berhenti menyapa para lansia yang semringah melihatnya dan para pelajar yang cekikikan. Ia mencicipi potongan buah yang disodorkan kepadanya dan membelikan minuman untuk rombongannya.

Mantan menteri kesehatan dan menteri dalam negeri itu menjadikan kunjungan ke Isan, wilayah yang mencakup 20 provinsi pedesaan yang kebanyakan miskin, sebagai prioritas utama sejak diangkat ke pucuk kepemimpinan nasional pada September 2025.

Ubon Ratchathani bukan basis tradisional Bhumjaithai. Namun kota ini berada di sabuk timur laut yang kini dibidik tajam Anutin untuk mengembangkan partai tersebut dari kekuatan regional menjadi kekuatan nasional.

Saat ia berhenti berbincang dengan CNA, tampak jelas Anutin percaya diri dengan tujuan partai tersebut menjelang pemungutan suara pada Minggu (8/2).

“Saya harus mengatakan, target kami tinggi. Saya yakin kami bisa meraih kepercayaan dan keyakinan dari para pemilih,” ujarnya.

“Kami memahami apa yang dibutuhkan rakyat Thailand. Kami tahu bagaimana mengelola sistem yang bisa berhasil di Thailand, dan kami memiliki banyak profesional yang bergabung untuk membawa Thailand melangkah maju,” katanya.

Setelah Paetongtarn Shinawatra diberhentikan dari jabatan perdana menteri pada Agustus lalu karena skandal pelanggaran etika, Anutin menggalang dukungan oposisi dan mitra koalisi guna membentuk mayoritas di parlemen. Bulan berikutnya, dia dilantik sebagai perdana menteri baru.

Ia kemudian membubarkan parlemen pada 12 Desember, dan menjabat sebagai pemimpin sementara menjelang pemilu kilat yang dijadwalkan berlangsung pekan ini.

Apa yang terjadi di Isan berpotensi menentukan hasil pemilu, kata para analis. Wilayah pemilihan terbesar di Thailand itu tengah berada dalam fase perubahan, baik secara politik maupun ekonomi.

“Isan adalah satu-satunya wilayah di mana terlihat jelas tiga partai bertarung. Ini perang tiga kubu,” kata Pitch Pongsawat, profesor ilmu politik di Universitas Chulalongkorn.

Wilayah tersebut mencakup 20 dari total 77 provinsi di Thailand dan menyumbang 133 kursi daerah pemilihan dari total 400 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.

Bhumjaithai kini terlibat persaingan sengit dengan penguasa lama Isan, Partai Pheu Thai, yang menurut Pitch masih “memiliki loyalis dari sejumlah keluarga berpengaruh serta mimpi besar mewujudkan kemakmuran ekonomi” bagi warga pedesaan. Selain itu, ada pula kekuatan disruptif dari Partai Rakyat yang menjanjikan reformasi politik dan pemberantasan korupsi.

Kontestasi ini diperkirakan berlangsung ketat. Bhumjaithai berada di posisi ketiga di kawasan tersebut dengan dukungan 27,2 persen, menurut survei Universitas Khon Kaen pada Januari.

Pheu Thai mencatatkan elektabilitas 30,1 persen, sedikit di bawah pemimpin nasional saat ini, Partai Rakyat yang meraih 30,3 persen.

Namun, dengan dinamika kawasan yang ditandai ketidakpastian dan gangguan akibat konflik dengan negara tetangga Kamboja, para analis menilai partai regional pimpinan Anutin berpeluang memiliki pijakan elektoral yang jauh lebih besar setelah pemilu.

EFEK KONFLIK DENGAN KAMBOJA

Dari pasar, Anutin kembali melanjutkan perjalanan dengan iring-iringan kendaraannya menuju daerah pemilihan lain di luar kota.

Matahari tenggelam dalam semburat jingga saat ia naik ke panggung di hadapan lebih dari seribu orang. Musik menggelegar memutar lagu partai, sementara para pendukung yang antusias mengibarkan poster berisikan dukungan bagi calon anggota parlemen setempat.

Pidatonya sesekali mengalir santai dan diselingi candaan, namun di saat lain berubah berapi-api dan bombastis.

Ia menyoroti nasionalisme yang menguat dari wilayah perbatasan dan meluas ke seluruh negeri akibat konflik berkepanjangan dengan Kamboja.

Hanya beberapa jam perjalanan ke selatan dari sini, bentrokan yang menewaskan lebih dari 100 orang, terutama pada Juli dan Desember lalu, telah memaksa ribuan orang dari kedua sisi perbatasan mengungsi.

Dalam narasi kampanyenya, Anutin kembali mengusulkan pembangunan tembok perbatasan sebagai bagian dari pengetatan sikap keamanan.

“Saya tidak peduli apa kata partai lain. Kami siap bertarung. Jika mereka (Kamboja) menembakkan satu roket, kami akan membalas dengan 100,” ujarnya, disambut sorak-sorai meriah.

Pemilu yang digelar kurang dari 100 hari setelah Anutin menjabat berpotensi dimanfaatkannya untuk menunggangi sentimen akibat konflik lintas perbatasan yang berkepanjangan, kata Stithorn Thananithichot, peneliti senior di Universitas Chulalongkorn.

Anutin sudah menjabat sebagai perdana menteri saat pecah putaran kedua pertempuran besar, dan sikapnya terlihat jauh lebih keras dibanding pemerintahan sebelumnya yang dipimpin Partai Pheu Thai.

Ia menutup peluang untuk kembali bernegosiasi dengan Kamboja guna menyelesaikan krisis dan menuntut Phnom Penh memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan Thailand sebagai prasyarat penghentian permusuhan.

Sentimen tersebut kemungkinan telah meresap ke benak para pemilih, kata Stithorn.

“Bahkan mereka yang sebelumnya memilih partai liberal atau progresif, dengan sentimen tentang kekuatan bangsa dan nasionalisme ini, ada sesuatu yang menyentuh hati dan pikiran mereka, dan kali ini mereka mungkin memilih karena dorongan emosi semacam itu,” ujarnya.

Bhumjaithai berada pada posisi paling diuntungkan untuk memetik sentimen tersebut, seiring Anutin membangun hubungan yang kuat dengan kalangan konservatif pendukung kerajaan dan militer, kata Pitch.

“Mereka berteman baik dengan mesin birokrasi yang ada. Mereka juga dekat dengan aparat keamanan dan dengan kelompok yang menganut konsep politik konservatif di Thailand,” katanya.

Sebaliknya, para pesaing utama mereka justru menghadapi beban politik terkait situasi Kamboja.

Partai Pheu Thai mendapat kecaman atas penanganan konflik tersebut, yang berujung pada pencopotan Paetongtarn dari jabatan perdana menteri akibat pelanggaran etika terkait bocornya percakapan telepon dirinya dengan Hun Sen. Di sisi lain, Partai Rakyat sebelumnya berjanji mengurangi peran militer dalam urusan nasional.

Bhumjaithai sangat memahami provinsi-provinsi perbatasan, termasuk Sisaket, Surin, dan Buriram, yang paling terdampak oleh gangguan akibat konflik.

Wilayah-wilayah itu merupakan jantung basis partai, yang didirikan pada 2008 sebagai gerakan konservatif-populis dengan fokus pada patronase lokal dan jaringan akar rumput.

Seiring waktu, partai ini menarik masuk klan-klan kuat dan keluarga berpengaruh, serta bertumpu pada politik dinasti lokal di berbagai provinsi, yang terstruktur di sekitar konsep “Rumah Besar”, jelas Pitch.

Secara bertahap, partai tersebut membangun pengaruh dari pusat-pusat kekuasaan di tingkat provinsi, bukan dari platform ideologis.

“Kami jelas bukan kiri, kami kanan. Kami sangat patriotik,” kata Varawut Silpa-archa, calon dari Bhumjaithai yang keluarganya telah lama berkecimpung dalam politik Thailand dan memiliki basis kuat di Provinsi Suphan Buri, wilayah tengah negara itu.

Varawut, putra mantan perdana menteri Banharn Silpa-archa, berpindah haluan politik untuk pemilu kali ini. Sebelumnya ia memimpin Partai Chart Thai Pattana dan pernah menjabat menteri di bawah sejumlah perdana menteri.

Susunan partai pun bergeser mengikuti zaman. Di seluruh Thailand, sedikitnya 91 anggota parlemen yang terpilih pada 2023 telah berganti afiliasi politik menjelang pemungutan suara, menurut media lokal. Dari jumlah tersebut, Bhumjaithai menarik 64 orang.

Somchai Srisutthiyakorn, mantan komisioner pemilu Thailand, menilai langkah itu sebagai strategi politik yang cerdas di wilayah pedesaan.

“Hubungan masyarakat lokal dengan politisi jauh lebih penting. Para kandidat, anggota parlemen petahana, tokoh kekuasaan lokal, bahkan praktik politik uang menjadi faktor yang signifikan,” ujarnya.

Strategi membangun dukungan provinsi yang kuat dan mendalam, sebagian besar melalui koalisi taktis di wilayah-wilayah kunci, serta menunggangi gelombang patriotisme membuat Bhumjaithai percaya diri dapat melampaui capaian pemilu 2023.

Saat itu, partai ini memenangkan mayoritas kursi di Buriram dan Surin, serta meraih kursi-kursi penting dalam persaingan ketat di Sisaket dan Ubon Ratchathani.

“Pemilu ini adalah peluang baru bagi masyarakat, karena kami adalah partai berukuran menengah. Namun pada putaran ini, kami menargetkan menjadi partai yang lebih besar dan memimpin pembentukan pemerintahan,” kata Jintawan Trisaranakul, anggota parlemen periode lalu sekaligus calon Bhumjaithai di Sisaket.

“Masyarakat bisa yakin bahwa dia (Anutin) memahami wilayah ini secara menyeluruh. Saya rasa kami bisa memastikan pemerintah benar-benar memahami situasi kami,” ujarnya.

Namun, pertanyaan yang lebih besar mengemuka: apakah kampanye yang menggelorakan nasionalisme benar-benar akan menghadirkan keamanan dan keselamatan, atau sekadar simbolisme untuk meraih suara.

Sejumlah warga yang tinggal lebih dekat ke perbatasan Kamboja mengatakan kepada CNA bahwa mereka mempertanyakan apakah ada pihak yang benar-benar memperhatikan kondisi mereka saat ini.

PILIH DAMAI ATAU MAKMUR

Tak lama setelah pertempuran pecah di dekat Kota Nam Yuen, Ubon Ratchathani, petir seakan menghujam dari langit dan menghantam rumah Boonruam Thongwiset.

Itu adalah rudal yang diluncurkan dari seberang perbatasan. Api berkobar dan kekacauan terjadi, hampir seluruh harta yang ia dan istrinya miliki musnah.

“Saat itu terjadi, saya bahkan tidak merasa takut,” kata pria berusia 60 tahun itu. “Melihat rumah saya hancur sudah menguras seluruh tenaga. Saya merasa terpukul dan tak berdaya.”

Enam bulan berselang, rumah baru bagi pasangan tersebut hampir rampung. Dana pemerintah dialokasikan untuk pembangunan kembali; rumah pengganti lebih modern dan lebih luas dibandingkan rumah mereka sebelumnya.

Namun, rasa kehilangan masih membekas dan pasangan itu masih berjuang untuk pulih. Meski sudah memiliki atap baru, kehidupan mereka belum kembali normal.

“Saya ingin memohon kepada para pemegang kekuasaan untuk membantu memulihkan mata pencaharian kami. Saat ini, kami hanya punya rumah. Kami tidak punya alat untuk mencari nafkah. Misalnya, saya sudah tidak punya lemari es. Saya tidak punya uang untuk membeli yang baru,” ujarnya, seraya menjelaskan bahwa sebelumnya ia mencari nafkah dengan menjual minuman dan makanan ringan.

“Saya kehilangan segalanya. Sekarang yang bisa kami lakukan hanyalah menunggu bantuan dari pemerintah atau lembaga lain, dengan harapan mereka menunjukkan kepedulian kepada warga sipil yang terdampak perang.”

Di provinsi tetangga, Surin, rasa takut terus mencengkeram petani Vimol Kraseathep. Ia nyaris tak bisa tidur, selalu waspada, selalu pasang telinga.

“Kalau ditanya apakah aman, jawabannya tidak. Kami harus selalu siaga,” katanya.

“Kalau ditanya bagaimana perasaan saya, saya sendiri tidak tahu harus menjawab apa. Kami selamat kali ini. Kami beruntung. Tapi kalau lain kali jatuh tepat di tempat kami, habis sudah.”

Perempuan berusia 49 tahun itu mengatakan akan mendukung rencana Anutin untuk memperkuat pertahanan perbatasan. Tanpa keamanan dan perdamaian, katanya, tak seorang pun di wilayah itu bisa mencari nafkah. Namun, ia mengaku tidak percaya politisi.

“Ikan besar memakan ikan kecil,” katanya.

Rasa terabaikan tersebut membantu partai-partai lokal meraih dukungan di sepanjang perbatasan. Dukungan itu bisa kembali mereka nikmati pada pemilu Minggu mendatang.

Wasawat Poungponsri adalah ketua Partai Thai Ruam Palang, yang didirikan pada 2021 di Ubon Ratchathani yang mencitrakan diri wakil masyarakat lokal dan keterlibatan akar rumput.

Sebagai warga asli Nam Yuen, Wasawat merasakan konflik tersebut bukan hanya sebagai politisi, tetapi juga sebagai warga setempat.

“Warga perbatasan tidak meminta untuk menjadi kaya, juga tidak menginginkan kebijakan yang muluk-muluk. Yang mereka inginkan hanyalah kehidupan yang aman dan stabil: bisa hidup dan makan dengan layak, harga jual pertanian yang adil, kompensasi dan bantuan yang memadai, serta keamanan nasional yang kuat,” katanya kepada CNA saat berkampanye.

“Karena mereka tinggal di ujung negara, mereka tidak memiliki kesempatan untuk bersuara. Saya ingin menjadi suara dari wilayah perbatasan,” ujarnya.

Bagi Vimol, terkadang melupakan situasi yang terjadi terasa lebih mudah. Namun kini ia memiliki hewan peliharaan yang setiap hari mengingatkannya pada ketegangan dengan negara tetangga Thailand.

Sejak Desember, ia memelihara dua anjing baru yang diselamatkannya dari sekolah di dekat rumahnya saat terjadi pertempuran.

Ia menamai keduanya Hun Sen dan Hun Manet, mengikuti nama para pemimpin Kamboja yang terus ia saksikan di televisi dalam beberapa bulan terakhir.

“Nama mereka sangat mudah diingat dan itu mengingatkan saya agar tidak melupakan perang. Kami sangat menyayangi anjing-anjing ini,” katanya sambil tersenyum lebar di tengah perjuangannya.

“Tetangga-tetangga saya selalu terkejut ketika saya berteriak memanggil nama mereka.”

TEKANAN EKONOMI

Di sebagian besar wilayah Thailand, hampir semua partai menjadikan isu tekanan ekonomi sebagai fokus utama kampanye menjelang pemilu yang relatif minim perbedaan ideologis.

Tekanan ekonomi tidak hanya dialami mereka yang kehilangan lahan, toko, dan rumah, tetapi juga para pengungsi di pusat evakuasi.

Di seluruh kawasan Isan — wilayah besar termiskin di Thailand dengan produk domestik bruto per kapita termasuk yang terendah secara nasional — kondisinya nelangsa, kata warga kepada CNA.

Angkatan kerja di kawasan ini sangat bergantung pada sektor pertanian. Sementara itu, rasio utang rumah tangga terhadap pendapatan cukup tinggi, menjadi pendorong utama tekanan ekonomi dan kerentanan keluarga pedesaan.

Analisis terbaru Bank of Thailand menunjukkan lesunya aktivitas ekonomi dan rendahnya kepercayaan dunia usaha di kawasan tersebut. Isan juga menghadapi persoalan struktural seperti populasi yang menua serta derasnya arus keluar tenaga kerja ke wilayah lain yang menawarkan upah lebih tinggi.

“Masalah paling mendesak yang harus ditangani adalah ekonomi dan biaya hidup, karena ini berdampak pada masyarakat di seluruh negeri. Untuk isu-isu lain, pendapat sangat beragam, sehingga sulit menemukan titik temu,” kata Sathaporn Wichairam, dosen ilmu administrasi publik di Universitas Buriram Rajabhat.

Di pasar yang sama yang sempat dikunjungi Anutin dalam kampanye regionalnya, para pedagang mengatakan mereka akan mendukung perdana menteri dan memberinya kesempatan untuk membuktikan diri. Namun dukungan itu bukannya tanpa syarat.

“Kalau harus memilih, saya akan menyimpan suara saya untuk Pak Anutin,” kata Khemjira Poonsub, seorang pedagang sayur.

“Tapi saya ingin mereka menyadari bahwa perekonomian kami memburuk. Tahun ini adalah yang terburuk, sampai-sampai saya tidak ingin bangun untuk bekerja lagi,” ujarnya.

Bagi Burapa Phuengpha, pembuat sosis, persoalannya adalah utang.

“Orang-orang meminjam uang dengan segala cara yang bisa dilakukan, tapi tidak uang untuk membayarnya, sampai-sampai mereka tidak mau mengangkat telepon. Ini terjadi di mana-mana,” katanya.

“Hari-hari ini, sangat sulit untuk bertahan hidup. Saya ingin mereka menyelesaikan masalah ini dengan sangat serius.”

Partai Bhumjaithai mengemas kebijakan pendorong ekonomi dan program bantuan langsung dalam strategi yang mereka sebut “Thailand Plus”.

Alih-alih stimulus besar-besaran, partai ini menawarkan bantuan langsung tunai bernilai kecil yang terhubung dengan skema kesejahteraan yang ada, untuk meringankan tekanan ekonomi harian.

Bagi Pitch, analis politik dari Universitas Chulalongkorn, ini adalah “kebijakan pemberian uang yang brilian” tanpa memicu kontroversi atau perdebatan besar.

Pendekatan ini kontras dengan kebijakan Pheu Thai di masa lalu, seperti program Dompet Digital, yang menjanjikan 10.000 baht (Rp5,3 juta) per orang untuk dibelanjakan dalam jangka waktu dan wilayah terbatas, namun dipersoalkan dari sisi keberlanjutan fiskal.

Setelah berbulan-bulan gangguan keamanan dan bertahun-tahun tekanan ekonomi, para pemilih di wilayah timur laut Thailand kini diminta memilih di antara janji-janji soal keamanan atau dukungan finansial.

Dan respons mereka akan ikut menentukan arah pemerintahan berikutnya.

Laporan tambahan oleh Jarupat Karunyaprasit dan Saksith Saiyasombut.