Pemerintah Malaysia melanggar hukum menahan 40% pendapatan federal Sabah: Pengadilan Tinggi

KOTA KINABALU: Pengadilan tinggi di Malaysia pada hari Jumat (17/10) memutuskan bahwa pemerintah federal Malaysia telah bertindak melawan hukum dengan tidak memenuhi hak negara bagian Kalimantan tersebut atas 40 persen pendapatan federal yang berasal dari negara bagian selama hampir 50 tahun, lapor media lokal.

Hakim Pengadilan Tinggi Kota Kinabalu, Celestina Stuel Galid, menyatakan bahwa pengaturan hibah khusus antara pemerintah federal dan negara bagian adalah "melanggar hukum, ultra vires, dan irasional," seraya menambahkan bahwa hal tersebut melanggar konstitusi federal.

Ultra vires mengacu pada tindakan yang melampaui ruang lingkup atau melampaui kewenangan atau kekuatan hukum.

"Merupakan tindakan melanggar hukum bagi federasi untuk memberikan hibah khusus yang dimaksud berdasarkan Jadwal ke-10," ujarnya seperti dikutip oleh Malaysiakini.

Selain itu, pengadilan mengeluarkan perintah mandamus, yang mewajibkan Putrajaya untuk meninjau alokasi pendapatan dengan pemerintah Sabah.

Pengadilan juga memerintahkan agar dicapai kesepakatan mengenai 40 persen bagian pendapatan federal Sabah untuk setiap tahun anggaran dari 1974 hingga 2021, dengan proses ini harus diselesaikan dalam waktu 180 hari, lapor Malay Mail.

Sabah Law Society telah mengajukan peninjauan kembali atas kasus ini pada tahun 2022. Mereka berargumen bahwa hibah 40 persen dari tahun 1974 hingga 2021 masih harus dibayarkan, dan bahwa pemerintah federal maupun Sabah telah melanggar kewajiban konstitusional mereka dengan tidak meninjau pembayaran tersebut pada tahun 1974 sebagaimana diwajibkan oleh hukum.

NEGOSIASI PENGEMBALIAN HAK

Sabah telah bertahun-tahun berupaya menegosiasikan pengembalian haknya atas 40 persen kontribusinya terhadap pendapatan federal sebagaimana tercantum dalam konstitusi federal, yang menurutnya krusial bagi pembangunan ekonomi.

Konstitusi tersebut memusatkan pengumpulan pendapatan—termasuk semua bentuk pajak—di tingkat federal. Pemerintah federal kemudian mengembalikan persentase tertentu kepada negara bagian berdasarkan jumlah penduduknya.

Pada tahun 2022, pemerintah federal dan Sabah menyepakati pembayaran "sementara" kepada Sabah hingga tahun 2026, sambil menunggu negosiasi lebih lanjut mengenai perjanjian awal 40 persen.

Formula pembagian pendapatan telah menjadi isu yang kontroversial selama beberapa dekade, dan topik pendapatan federal Sabah kemungkinan besar akan menjadi tema sentral dalam kampanye untuk pemilihan umum negara bagian mendatang.

Pada hari Kamis, Komisi Pemilihan Umum Malaysia mengumumkan bahwa pemilihan umum negara bagian di pulau Kalimantan akan diselenggarakan pada tanggal 29 November, dengan Hari Pencalonan ditetapkan pada tanggal 15 November.