Militer Malaysia diguncang skandal korupsi dan tindak amoral, bisakah dibenahi?

KUALA LUMPUR: Angkatan Tentera Malaysia (ATM) tengah dilanda skandal korupsi yang memicu pernyataan keras secara terbuka dari Menteri Pertahanan Khaled Nordin. Namun pertanyaannya adalah, apakah ATM akan mampu membenahi internal mereka dan mencegah skandal serupa terjadi lagi.

Dalam pidatonya yang berapi-api pada Senin pekan lalu (12/1), Khaled berjanji akan merombak langkah-langkah antikorupsi dan meninjau kembali mekanisme pengadaan di kementeriannya dan ATM.

Selain itu, menyusul adanya tuduhan pelanggaran yang bersifat amoral di barak-barak militer Malaysia, Khaled mengatakan bahwa tentara yang terlibat "kegiatan tidak bermoral" akan "dipecat secara tidak terhormat".

Sorotan kini tertuju pada apakah pernyataan Khaled dapat berujung pada reformasi berkelanjutan yang menghapuskan perilaku menyimpang dan korupsi di ATM - sebuah masalah yang menurut para pengamat telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Para pengamat mengatakan, reformasi yang kemungkinan akan dilakukan antara lain pengetatan sanksi atas pelanggaran serta pengawasan parlemen terhadap pembelian alat utama sistem senjata (alutsista) bernilai besar. Selain itu, pelapor atau whistleblower pelanggaran di internal ATM harus dilindungi secara tegas agar personel berpangkat lebih tinggi dapat diselidiki dengan efektif.

“Pada dasarnya, pidato bernada keras tidak akan mengubah apa pun kecuali reformasi kelembagaan benar-benar diterapkan,” ujar analis pertahanan Universiti Malaya, Lam Choong Wah, kepada CNA.

DUGAAN KORUPSI PENGADAAN ALUTSISTA

Pada 7 Januari lalu, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) menahan mantan petinggi militer dan empat personel lainnya dalam penyelidikan dugaan penyuapan dalam kontrak pengadaan alutsista. Penangkapan dilakukan menyusul penggeledahan SPRM terhadap sejumlah perusahaan yang berulang kali memenangkan kontrak bernilai tinggi.

Pada Selasa pekan lalu, SPRM juga mengatakan bahwa mereka memperluas penyelidikan dugaan korupsi di ATM menjadi peninjauan menyeluruh terhadap prosedur dan sistem di Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Melihat pangkat para anggota militer yang terlibat, Ketua SPRM Azam Baki seperti dikutip Bernama mengonfirmasi bahwa ini adalah penyelidikan berskala besar.

“Kami tidak bisa hanya melihat kasus yang saat ini sedang diselidiki, tetapi juga (perlu melihat) sejumlah isu lain yang mungkin telah lama ada di Kemenhan,” kata Azam.

Korupsi di ATM “bukan hal baru”, ujar Lam, seraya mencontohkan skandal kapal tempur pesisir (littoral combat ship/LCS). “Itu terjadi dan diketahui oleh semua pihak terkait,” tegasnya.

Skandal LCS merujuk pada kontrak senilai RM9,14 miliar (Rp38,1 triliun) untuk membangun enam kapal, yang diberikan oleh Kemenhan Malaysia kepada Boustead Naval Shipyard Sdn Bhd melalui negosiasi langsung. Kontrak itu dilaporkan diberikan pada 2011 dan mulai berlaku Oktober 2013.

Pemerintah Malaysia telah membayar RM6,08 miliar (Rp25,3 triliun), atau dua pertiga dari total biaya. Lima dari kapal tersebut seharusnya telah diserahterimakan kepada angkatan laut pada Agustus 2022, namun tidak satu pun yang diserahkan.

Mantan kepala angkatan laut Malaysia, Ahmad Ramli Nor, yang juga mantan direktur pelaksana Boustead Naval Shipyard, didakwa atas pelanggaran kepercayaan pidana dalam kasus ini. Pada Maret tahun lalu, Ahmad dibebaskan dengan penghentian penuntutan sementara setelah seorang hakim menilai ia tidak layak diadili.

Pada Agustus lalu, Raja Malaysia, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, memerintahkan Kemenhan membatalkan rencana pengadaan helikopter Black Hawk yang berusia lebih dari 30 tahun, yang ia sebut sebagai “peti mati terbang”. Ia juga menegur “agen” dan “salesman” di kementerian, memperingatkan mereka untuk tidak “memperdaya” kerajaan dan “mengulangi kesalahan masa lalu” dalam pengadaan alutsista.

Menanggapi pernyataan raja tersebut, Menhan Khaled mengatakan kementeriannya akan memastikan modernisasi aset pertahanan Malaysia sesuai dengan kebutuhan ATM.

Kemenhan Malaysia membatalkan rencana pembelian helikopter tersebut setelah mempertimbangkan kekhawatiran Sultan Ibrahim, ujar Kepala ATM Jenderal Mohd Nizam Jaffar.

Karena komentar raja di Malaysia dianggap sebagai “dekrit kerajaan ad hoc”, bukan reformasi kelembagaan yang diprakarsai Kemenhan, Lam menilai bahwa “tidak ada yang berubah” semenjak itu.

“Kasus korupsi terbaru terbongkar karena whistleblower, bukan karena mekanisme pengawasan internal,” ujar Lam.

Usai bertemu kepala angkatan darat Malaysia yang baru dilantik pada 7 Januari, Sultan Ibrahim dalam pernyataannya yang langka menegaskan bahwa korupsi tetap menjadi “musuh terbesar” bagi kekuatan dan kredibilitas ATM.

“Saya juga berharap angkatan darat akan terus mendapatkan rasa hormat dan kepercayaan publik sebagai institusi profesional yang bebas dari korupsi,” katanya, sembari kembali mengkritik peran “agen” atau "calo" di Kemenhan Malaysia.

Khaled, yang mulai menjabat pada Desember 2023, mengatakan pada Senin lalu bahwa Kemenhan Malaysia akan menggunakan kecerdasan buatan (AI) dalam proses pengadaan untuk membantu melacak alokasi anggaran dan menentukan “biaya sebenarnya” aset militer.

Namun Lam mengusulkan penguatan mekanisme checks and balances, dengan mengatakan ATM telah lama kekurangan pengawasan.

“Saya ingin mengusulkan agar setiap pengadaan alutsista yang nilainya melebihi RM100 juta (Rp417 miliar) diaudit oleh Jabatan Audit Negara dan ditelaah oleh Komite Pilihan Khusus Parlemen untuk Keamanan,” ujarnya.

Pengadaan alutsista di Malaysia dikenal tidak transparan, dengan proses negosiasi yang dirahasiakan dengan dalih keamanan nasional.

“Kasus-kasus yang berulang ini menunjukkan adanya risiko sistemik yang timbul dari kerahasiaan berlebihan dan lemahnya pengawasan di dalam lembaga-lembaga yang diberi mandat menjaga keamanan nasional,” kata Transparency International Malaysia dalam pernyataannya setelah penyelidikan korupsi tersebut diumumkan.

VIDEO VIRAL KEGIATAN AMORAL

Menhan Khaled juga menyoroti video viral yang diduga memperlihatkan personel militer terlibat kegiatan tidak bermoral di barak militer. Sejumlah klip tersebut dilaporkan menampilkan individu yang duduk di sebuah bar serta seorang pria yang melakukan perilaku tidak pantas dengan seorang perempuan.

Khaled menegaskan bahwa aktivitas semacam itu—yang disebut sebagai bagian dari budaya “yeye” atau hiburan—sejak awal telah dilarang, serta menekankan bahwa tidak boleh ada perempuan yang diperlakukan “sebagai objek seks” di lingkungan barak.

Pada Senin, Khaled mengatakan penyelidikan terhadap 21 personel Tentara Udara Diraja Malaysia akan segera ditingkatkan ke proses hukum.

Salawati Mat Basir, penasihat hukum di Universiti Kebangsaan Malaysia, mengatakan kepada CNA bahwa whistleblower berperan krusial dalam mengusut kasus-kasus semacam ini.

“Jika ada saksi yang bisa mengungkapkan siapa perwira muda yang dirundung, siapa yang harus membayar minuman keras, siapa yang harus mencarikan perempuan untuk perwira senior, maka kasus ini masih bisa diperbaiki,” ujarnya.

Salawati, yang juga pakar urusan maritim, mengakui bahwa personel berpangkat rendah kerap takut melaporkan atasan mereka atas pelanggaran semacam itu, mengingat gaji yang rendah dan kebutuhan menafkahi keluarga.

“Kita perlu menunjukkan kepada publik bahwa kita bisa menghukum para pelaku,” katanya, seraya menyerukan sanksi yang lebih berat atas pelanggaran disiplin.

“Jika Kemenhan Malaysia benar-benar ingin membersihkan semua ini, mereka harus melakukannya. Jika hanya sebatas pernyataan dan dijalankan setengah hati, kita tidak akan melihat perubahan apa pun.”

Khaled pada Senin lalu mengatakan kementeriannya akan membentuk Dewan Integritas dan Kepercayaan, yakni saluran “tepercaya” untuk menyelidiki dan menindaklanjuti masukan atau kekhawatiran internal di ATM.

“Dewan ini harus dibentuk sedemikian rupa sehingga tidak ada intervensi dari pihak-pihak berpengaruh,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa dewan tersebut akan dipimpin oleh sosok yang “independen dan berpengalaman dalam tata kelola yang baik”.

Seorang mantan perwira senior angkatan laut mengatakan kepada CNA bahwa budaya “yeye” memang ada, namun hanya sampai batas tertentu. Tanpa sanksi tegas, penegakan disiplin militer akan menjadi “sia-sia”, katanya.

“Arahan menteri untuk menghukum dan memecat secara tidak terhormat pihak-pihak yang terlibat terdengar lebih sebagai retorika ketimbang langkah nyata,” ujar mantan perwira yang namanya tidak ingin disebutkan ini.

“Untuk melangkah maju, dibutuhkan tindakan konkret, bukan sekadar retorika.”

DARI “FRUSTRASI” MENUJU HASIL

Para analis menilai pidato Khaled mencerminkan rasa frustrasi atas serangkaian skandal belakangan ini. Skala dan tingkat keparahan kasus-kasus tersebut, kata mereka, menuntut adanya respons terbuka kepada publik.

“Respons yang terlalu lunak atau sekadar administratif berisiko ditafsirkan sebagai upaya menghindar, terutama karena pertanyaan yang mengemuka menyangkut tata kelola dan tanggung jawab pimpinan, bukan hanya pelanggaran di tingkat bawah,” kata Jamil Ghani, kandidat doktor di S Rajaratnam School of International Studies, Singapura.

Meski pidato itu dinilai berpotensi meningkatkan tekanan terhadap para petinggi dan administrator senior—khususnya dalam isu pengadaan alutsista dan pengelolaan pangkalan militer—Jamil menekankan bahwa tidak ada jaminan reformasi akan terwujud.

“Setiap perbaikan akan bergantung pada apakah penegakan aturan dan pengawasan tetap berjalan setelah perhatian publik mereda,” ujarnya.

Janji Khaled untuk melakukan reformasi besar-besaran sejalan dengan agenda antikorupsi Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Anwar berulang kali menegaskan bahwa SPRM bebas menyelidiki siapa pun di dalam pemerintahannya tanpa rasa takut atau pilih kasih.

Namun para analis meragukan adanya keterlibatan langsung perdana menteri dalam penanganan skandal di ATM.

Jamil mengatakan tampak ada pembagian peran yang jelas: dukungan politik bagi penegakan hukum di tingkat atas, penyelidikan operasional oleh SPRM, serta respons sektoral yang ditangani menteri pertahanan.

“Hasil akhirnya akan menentukan apakah agenda antikorupsi perdana menteri benar-benar menguat,” ujarnya.

Salawati mengatakan tidak ada “kebutuhan” bagi Anwar untuk terlibat langsung, karena Khaled sudah memiliki “gambaran” mengenai skandal yang terjadi, meski awalnya belum mengetahui seluruh rinciannya.

“Sekarang setelah ia mengetahuinya, barulah ia menyampaikan pidato tersebut,” kata Salawati.

Juru bicara pemerintah Fahmi Fadzil mengatakan pada Rabu bahwa Khaled telah memaparkan rencana reformasi kementeriannya dan upaya pemberantasan korupsi dalam rapat kabinet, dan rencana tersebut mendapat sambutan positif.

Seorang mantan perwira senior angkatan laut menilai sinyal paling “signifikan” dari pidato Khaled adalah penyelidikan sistemik SPRM terhadap prosedur di Kemenhan Malaysia.

Langkah beralih dari “menghukum individu ke memperbaiki sistem yang rusak” ini, katanya, sangat penting untuk menghasilkan perubahan jangka panjang.

“Kredibilitas reformasi ini bergantung pada penegakan yang konsisten dan transparan, terutama terhadap pejabat berpangkat tinggi. Bangsa ini akan menilai komitmen tersebut dari hasilnya.”