Mengapa Malaysia murka atas pembatalan ekspor rudal oleh Norwegia?

KUALA LUMPUR: Pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengajukan tuntutan ganti rugi senilai RM1 miliar atau lebih dari Rp4,46 triliun terhadap sebuah perusahaan pertahanan Norwegia setelah rencana pengiriman rudal angkatan laut ke Malaysia dihentikan secara sepihak. Para analis mengatakan, langkah tegas ini dilakukan Anwar untuk menekan pemerintah Norwegia.

Sebelum surat tuntutan ganti rugi dilayangkan, PM Anwar pekan lalu mengecam keputusan Norwegia membatalkan ekspor Naval Strike Missile (NSM), sebuah sistem rudal yang sedianya dipasang pada kapal tempur litoral (littoral combat ships/LCS) terbaru Malaysia.

Kementerian Luar Negeri Norwegia sebelumnya menyatakan pihaknya hanya melakukan “ekspor beberapa teknologi pertahanan paling sensitif yang dikembangkan Norwegia” kepada “sekutu dan mitra terdekatnya”.

Para pengamat menilai ketegangan yang terlihat hingga level perdana menteri telah mengubah sengketa kendali ekspor ini menjadi isu kepercayaan diplomatik dan kepentingan strategis, meski mereka menilai situasinya belum berkembang menjadi konflik bilateral penuh.

“Hal yang paling mungkin terjadi adalah berlanjutnya tekanan dan negosiasi, bukan keretakan hubungan yang besar, kecuali persoalan ini berujung pada proses hukum,” kata Jamil Ghani, kandidat doktor di S Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Singapura.

Meski demikian, Jamil melanjutkan, Norwegia kemungkinan akan mempertahankan keputusan mereka dengan dalih kendali ekspor terhadap teknologi pertahanan sensitif, dan menyangkal melakukan pelanggaran kontrak dengan itikad buruk.

Pada Selasa (19/5), Menteri Pertahanan Malaysia Khaled Nordin mengatakan, pemerintahan Putrajaya akan menuntut ganti rugi lebih dari RM1 miliar dari Kongsberg Defence & Aerospace (KDA), produsen rudal NSM.

Malaysia sebelumnya berencana memasang rudal berpemandu tersebut pada lima kapal perang baru dalam program LCS, proyek yang selama ini dibayangi keterlambatan dan salah urus. Kapal pertama dijadwalkan dikirim pada Desember mendatang.

Menurut Jamil, Anwar pekan lalu yang ikut melontarkan kritik terhadap keputusan Norwegia menunjukkan bahwa isu ini telah menyentuh hal-hal yang “sensitif secara politik”.

Ia mengatakan, isu tersebut berkaitan dengan program LCS Malaysia, kesiapan pertahanan negara secara keseluruhan, serta kredibilitas pemerintah federal. Menurutnya, langkah awal Putrajaya kemungkinan mencakup jalur diplomatik, penyusunan rencana cadangan untuk program LCS, dan peninjauan hukum terkait tuntutan ganti rugi.

Khaled menyampaikan, Malaysia sejauh ini telah membayar RM583 juta (Rp2,6 triliun) untuk membeli rudal tersebut, yang menurutnya setara dengan 95 persen dari total nilai pengadaan sebesar RM634 juta. Ia menambahkan, tuntutan senilai RM1 miliar itu mencakup dana yang telah dibayarkan serta biaya “tidak langsung”.

Menanggapi pertanyaan CNA terkait tuntutan Malaysia, KDA menyatakan pihaknya “sedang berdialog” dengan pemerintah Norwegia dan Malaysia terkait “isu-isu seputar kasus ini”, serta meminta CNA menghubungi Kementerian Luar Negeri Norwegia untuk komentar lebih lanjut.

CNA telah menghubungi Kementerian Luar Negeri Norwegia, namun belum mendapatkan tanggapan.

Ridzwan Rahmat, analis pertahanan utama di perusahaan intelijen Jane’s, menduga angka tuntutan RM1 miliar itu juga mencakup biaya pengadaan pengganti serta potensi modifikasi pada kapal LCS.

“Ruang rudal pada kapal LCS memang dirancang untuk NSM dan galangan kapal (Lumut Naval Shipyard) juga telah memasang peluncur di bagian tengah kapal,” ujarnya kepada CNA.

“Saya membayangkan jika Malaysia mencari rudal dari pemasok lain, maka struktur kapal perlu dimodifikasi.”

Khaled, seperti dikutip media lokal pada Selasa, mengatakan, penggantian sistem NSM akan menambah biaya bagi Malaysia karena mencakup pelatihan personel serta integrasi sistem baru dengan platform yang sudah ada.

Pekan lalu, Kementerian Luar Negeri Norwegia mengonfirmasi bahwa “izin tertentu terkait ekspor teknologi pertahanan spesifik ke Malaysia telah dicabut”.

Pernyataan itu muncul setelah laporan pada awal Mei menyebut Norwegia melarang pengiriman rudal NSM hanya beberapa hari sebelum jadwal pengiriman yang telah disepakati dalam kontrak pengadaan pada April 2018.

KDA mengatakan, keputusan izin ekspor berada di tangan otoritas Norwegia, sementara Kementerian Luar Negeri Norwegia menyebut Oslo menghargai hubungannya dengan Malaysia dan berharap dapat membangun dialog yang konstruktif.

Namun, Anwar melontarkan kritik keras dengan menyebut kontrak adalah “instrumen yang sakral” dan “bukan konfeti yang bisa ditebar sesuka hati”.

“Jika pemasok pertahanan Eropa merasa bebas mengingkari kesepakatan tanpa konsekuensi, maka nilai mereka sebagai mitra strategis akan lenyap,” tulisnya dalam pernyataan yang diunggah di media sosial pekan lalu.

Jamil mengatakan, kuat atau tidaknya posisi hukum Malaysia akan sangat bergantung pada isi kontrak.

“Terutama apakah persetujuan ekspor memang menjadi syarat yang secara jelas terkait dengan pengiriman, dan bentuk ganti rugi apa yang tersedia jika pemerintah suatu negara memblokir transfer setelah kontrak ditandatangani,” ujarnya.

JALUR HUKUM

Mengutip seorang pejabat pertahanan Malaysia, situs berita US Naval Institute pekan lalu melaporkan bahwa Norwegia menggunakan alasan force majeure untuk membatalkan kontrak antara KDA dan pemerintah Malaysia.

Force majeure merupakan klausul kontrak yang membebaskan kedua pihak dari tanggung jawab atau kewajiban akibat keadaan luar biasa yang memengaruhi pelaksanaan kontrak.

Laporan organisasi militer nirlaba swasta asal AS itu juga menyebut langkah Norwegia kemungkinan berkaitan dengan komponen giroskop buatan Amerika Serikat yang digunakan dalam rudal NSM, mengutip seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya.

Giroskop digunakan untuk mengukur sudut orientasi dan perubahan laju gerak, lalu data tersebut digunakan untuk menjaga rudal tetap berada di jalurnya.

Abdul Rahman Yaacob, peneliti senior di Verve Research, lembaga think tank independen yang berfokus pada kebijakan luar negeri dan keamanan Asia Tenggara, menuturkan, pencabutan izin oleh Norwegia kemungkinan terkait pembatasan AS terhadap ekspor komponen giroskop tersebut.

“Malaysia bisa berargumen bahwa pembatasan ekspor komponen militer sensitif oleh AS tidak dapat dianggap sebagai gangguan nyata dalam doktrin force majeure,” katanya kepada CNA.

“Hal itu bisa menjadi dasar potensi langkah hukum Malaysia terhadap Norwegia. Namun, Norwegia kemungkinan akan berpendapat sebaliknya.”

Jamil mengatakan, jika kontrak NSM memberi Norwegia “keleluasaan regulasi yang luas” dalam hal persetujuan ekspor, maka Malaysia mungkin harus lebih mengandalkan tekanan politik ketimbang jalur hukum.

“Itu memberi Norwegia dasar kuat untuk berargumen bahwa mereka bertindak sesuai hak hukum dan regulasi, meski Malaysia menganggap waktunya sangat bermasalah,” ujarnya.

Meski Ridzwan dari Jane’s menilai Malaysia kemungkinan akan menempuh jalur hukum, ia merasa “opsinya terbatas” karena pembatalan tersebut kemungkinan masuk kategori force majeure, situasi yang disebutnya “sudah beberapa kali terjadi” dalam kontrak pertahanan.

Ridzwan merujuk pada kasus 2014 ketika Prancis sepakat menjual dua kapal perang kepada Rusia dengan nilai 1,2 miliar euro (sekitar Rp21,2 triliun), tetapi membatalkannya pada menit-menit terakhir akibat aneksasi Krimea oleh Rusia dan konflik berkepanjangan di Ukraina timur yang diduga dipicu kelompok separatis pro-Rusia.

Awalnya Prancis menolak tekanan dari AS dan Inggris dengan alasan menghormati kontrak yang sudah ada. Namun, pada akhirnya Prancis menangguhkan pengiriman tanpa batas waktu.

Presiden Rusia Vladimir Putin saat itu dilaporkan mengatakan bahwa Moskow tidak akan menjatuhkan sanksi kepada Prancis atas kegagalannya memenuhi kontrak, tetapi menegaskan Paris harus menghormati dan mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan Rusia, yang sebelumnya membayar uang muka sekitar 840 juta euro.

Kedua negara kemudian mencapai kesepakatan kompensasi pada 2015, di mana Prancis setuju membayar Rusia kurang dari 1 miliar euro, menurut laporan Associated Press, tanpa menyebut angka pasti.

“Malaysia mungkin masih akan menerima kompensasi (dari Norwegia), tetapi setelah ini kemungkinan akan membeli senjata dari Turkiye,” kata Ridzwan.

Tiga kapal misi litoral baru Malaysia saat ini sedang dibangun di Turkiye berdasarkan desain kapal korvet kelas Ada buatan Ankara. Kapal-kapal itu juga akan mengintegrasikan sejumlah sistem persenjataan Turkiye, termasuk rudal anti-kapal Atmaca produksi Roketsan.

Di sisi lain, proyek LCS Malaysia yang diberikan pada 2011 untuk enam kapal dengan biaya awal RM6 miliar (Rp26,7 triliun) telah lama dibayangi masalah salah urus. Biaya proyek terus membengkak selama bertahun-tahun sementara kapal-kapal tersebut belum juga dikirim.

Proyek itu diluncurkan kembali pada 2023 setelah peninjauan pemerintah, dengan keputusan untuk hanya membeli lima kapal, bukan enam seperti rencana awal.

Kapal pertama, yang semula dijadwalkan dikirim pada Agustus tahun ini, ditunda hingga Desember akibat keterlambatan pengiriman peralatan dari produsen serta masalah pengerjaan ulang yang masih berlangsung.

Kementerian Pertahanan Malaysia mengatakan, pihaknya mulai menjajaki sistem rudal permukaan-ke-permukaan alternatif untuk memastikan kapal LCS dan fregat kelas Lekiu — kapal lain yang sebelumnya direncanakan menggunakan NSM — tetap memiliki daya serang yang kredibel.

Khaled pada Selasa mengatakan, selain bekerja sama dengan negara-negara sahabat, Angkatan Laut Kerajaan Malaysia (RMN) juga dapat meningkatkan keterlibatan para pelaku industri pertahanan lokal.

New Straits Times melaporkan pekan lalu bahwa Malaysia mempertimbangkan dua alternatif pengganti NSM: Exocet MM40 Block 3 buatan Prancis dan Atmaca yang dikembangkan Roketsan dari Turkiye.

Menurut Rahman dari Verve Research, kegagalan Malaysia memperoleh rudal NSM Norwegia tidak menjadi “pukulan besar” bagi kemampuan angkatan lautnya karena negara itu masih bisa beralih ke sistem persenjataan dari negara lain untuk program LCS.

“Persoalan yang lebih mendasar dalam program LCS justru terletak pada inefisiensi domestik yang sudah berlangsung lama serta dugaan korupsi, yang secara signifikan menunda pengiriman kapal perang kepada RMN,” katanya.

DAMPAK LEBIH LUAS

Menurut Adib Zalkapli dari konsultan geopolitik Viewfinder Global Affairs, besarnya dampak keputusan Norwegia terhadap program LCS membuat Anwar perlu turun tangan langsung.

“Secara politik, perdana menteri berpotensi mendapat keuntungan di dalam negeri dengan mengatakan kepada publik Malaysia bahwa pencabutan izin ekspor terjadi karena ia vokal dalam isu seperti Palestina dan perang Iran,” katanya.

“Musuh asing, dalam hal ini Norwegia, sering kali berguna secara politik, terutama saat Malaysia memasuki musim pemilu.”

Malaysia wajib menggelar pemilu paling lambat Februari 2028, tetapi muncul spekulasi bahwa Anwar bisa saja menggelar pemilu lebih awal di tengah dinamika politik yang berubah.

Meski Malaysia pada akhirnya menempuh jalur hukum, Adib menilai kecil kemungkinan ada dampak internasional yang lebih luas bagi Putrajaya.

“Sangat kecil kemungkinan negara lain akan memihak dalam isu yang sepenuhnya merupakan persoalan antara Malaysia dan Norwegia,” ujarnya.

Jamil dari RSIS mengatakan, pendekatan Malaysia sejauh ini masih terlihat “terukur, bukan penuh dendam”. Ia menilai berbagai sengketa persenjataan serupa menunjukkan negara umumnya tidak dipandang negatif hanya karena membela kepentingan kontraktual atau strategisnya.

Ia mencontohkan bagaimana Norwegia pernah memanfaatkan posisinya dalam negosiasi program jet tempur F-35 buatan AS dengan memberi sinyal akan menahan sebagian dukungan jika perusahaan-perusahaan Norwegia tidak mendapat peranan yang lebih besar.

“Peristiwa itu tidak dipandang sebagai tindakan penuh dendam, melainkan negara kecil yang memanfaatkan pengaruh pengadaan untuk melindungi kepentingan strategis dan industrinya dalam kemitraan pertahanan besar,” katanya.

Rahman menilai, pencabutan lisensi rudal oleh Norwegia tidak serta-merta berarti Oslo memandang Malaysia sebagai mitra keamanan yang kurang penting.

“Faktanya, Norwegia dan Malaysia tidak memiliki hubungan pertahanan yang terlalu luas atau mendalam,” katanya.

“Yang lebih mengkhawatirkan adalah kemungkinan AS ikut campur untuk memblokir penjualan rudal ke Malaysia … Jika begitu, hal ini mungkin lebih menunjukkan penilaian Washington terhadap Malaysia sebagai mitra pertahanan.”

Namun, Ridzwan meyakini keputusan Norwegia lebih dipengaruhi kendali ekspornya sendiri, bukan campur tangan AS, meski ia enggan menjelaskan lebih jauh alasan Oslo.

“Saya merasa langkah itu cukup aneh mengingat senjata tersebut masih aktif dipasarkan ke Indonesia, dan saya bisa memastikan hal itu masih berlangsung.”

Ke depan, Jamil mengatakan, dampak terbesar dari sengketa persenjataan ini kemungkinan lebih bersifat strategis ketimbang hukum.

“Malaysia kemungkinan akan mempercepat upaya diversifikasi pemasok pertahanan dan mengurangi ketergantungan pada kontrol ekspor negara ketiga. Sementara Norwegia dan pemasok Eropa lain mungkin akan lebih diwaspadai oleh pembeli non-NATO terkait kepastian dan keandalan kontrak pertahanan jangka panjang,” katanya, merujuk pada Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO.