Mengapa desakan pelarangan asbes kembali gencar di Malaysia

KUALA LUMPUR: Sejumlah kelompok di Malaysia, termasuk serikat pekerja dan lembaga perlindungan konsumen, kembali mendesak pelarangan total asbes, material konstruksi yang diketahui dapat menyebabkan kanker.

Namun, pelaku industri dan aktivis menilai upaya ke depan tidak akan mudah, karena dorongan serupa di masa lalu kandas akibat kuatnya lobi industri, pergantian pemerintahan dalam beberapa tahun terakhir, serta rumitnya langkah lanjutan untuk pelarangan asbes.

Pada 6 Januari, empat organisasi kembali menyerukan Menteri Sumber Daya Alam dan Keberlanjutan Lingkungan Malaysia yang baru dilantik, Arthur Joseph Kurup, agar memprioritaskan dan menuntaskan larangan total asbes pada 2027.

Asbes merupakan kelompok mineral alami yang tersusun dari serat-serat halus dan kuat yang tahan panas, api, dan air. Karena sifat-sifat tersebut, asbes banyak digunakan dalam konstruksi, manufaktur, dan berbagai aplikasi industri sejak akhir 1800-an hingga 1980-an di seluruh dunia.

Para penyeru larangan total mengatakan pelarangan diperlukan untuk melindungi kesehatan publik serta pekerja yang berisiko melakukan kesalahan ketika menangani material tersebut. Lembaga kesehatan global menyatakan bahwa menghirup serat asbes meningkatkan risiko kanker paru-paru.

Consumers’ Association of Penang (CAP), Building and Wood Workers’ International, Health and Safety Advisory Centre (HASAC), serta kelompok lingkungan Sahabat Alam Malaysia menegaskan tidak ada “tingkat paparan asbes yang aman”, merujuk pada laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).

Mereka juga menyoroti upaya internasional di masa lalu yang berusaha mengecilkan bahaya asbes jenis chrysotile demi keberlanjutan penambangan chrysotile serta produksi barang yang mengandung asbes.

Dokter T Jayabalan, pimpinan HASAC sebuah organisasi yang fokus pada edukasi kesehatan publik dan advokasi kebijakan, mengatakan pemerintah Malaysia memiliki kewajiban untuk melindungi pekerja lokal maupun migran.

“Bagi pemerintah, bukan perkara sulit untuk melarangnya,” ujarnya kepada CNA.

“Ini soal kesadaran pemerintah, dan mereka seharusnya peka karena ini bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga isu kesehatan publik.”

DIPERLUKAN RENCANA KOMPREHENSIF

Jika Malaysia menerapkan larangan total, langkah berikutnya adalah melaksanakan rencana komprehensif untuk mengelola dan pada akhirnya memusnahkan semua asbes yang sudah ada di negara tersebut. Namun, sejumlah pakar menilai proses ini bisa memakan waktu lama dan berbiaya mahal.

Mantan Menteri Lingkungan Hidup Malaysia Nik Nazmi Nik Ahmad mengatakan kepada CNA bahwa pemerintah secara umum sepakat menempuh pendekatan bertahap menuju larangan total, meski detailnya masih menunggu penjelasan kementerian terkait.

CNA telah menghubungi Kementerian Sumber Daya Alam dan Keberlanjutan Lingkungan untuk meminta tanggapan.

Malaysia tidak memiliki kegiatan penambangan atau pengolahan asbes. Dari enam jenis asbes komersial, negara ini hanya mengizinkan impor satu jenis, yaitu chrysotile atau asbes putih. Namun, asbes tersebut tidak boleh digunakan di sekolah, klinik, dan rumah sakit yang dibangun pemerintah sejak 1999, serta di seluruh gedung pemerintah sejak 2005.

Artinya, gedung pemerintah, sekolah, rumah sakit, pabrik, dan rumah susun subsidi yang dibangun di Malaysia antara 1950-an hingga 1980-an kemungkinan besar mengandung asbes. Material ini umum ditemukan pada atap, dinding semen, serta ubin langit-langit dan lantai.

Hingga kini, belum ada undang-undang atau peraturan yang melarang penggunaan asbes di bangunan milik swasta.

Pakar medis mengatakan ketika asbes retak, seratnya yang sangat tipis akan dilepaskan ke udara dan dapat meningkatkan risiko kanker paru-paru bagi mereka yang menghirupnya.

Penyakit terkait asbes antara lain mesothelioma — kanker pada lapisan dada dan rongga perut — serta asbestosis, yakni kondisi ketika paru-paru mengalami jaringan parut akibat penumpukan jaringan fibrosa.

Menurut Global Cancer Observatory, sebanyak 27 kasus mesothelioma dilaporkan di Malaysia pada 2022. Jumlah tersebut diproyeksikan meningkat menjadi 51 kasus pada 2045.

WHO menyatakan cara paling efektif untuk menghilangkan penyakit terkait asbes adalah dengan menghentikan penggunaan semua jenis asbes.

CAP menyebut pihaknya telah meningkatkan edukasi tentang dampak negatif asbes sejak 1980-an. Pada 2001, serta yang terbaru pada Juli 2024, CAP menyerahkan nota kepada pemerintah yang menyerukan pelarangan total material tersebut.

Hingga September 2025, sebanyak 72 negara dan wilayah — termasuk Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan — telah memberlakukan larangan nasional terhadap penambangan, impor, produksi, dan penggunaan asbes chrysotile, menurut International Ban Asbestos Secretariat.

Di Asia Tenggara, Singapura telah melarang penggunaan asbes di bangunan sejak 1989. Namun, banyak bangunan lama di negara-kota tersebut masih mengandung asbes. Negara-negara lain di kawasan ini umumnya belum memiliki larangan atau hanya melarang sebagian.

LOBI INDUSTRI

Lobi industri chrysotile di Malaysia telah menyebabkan material tersebut terus digunakan serta menumbuhkan “keyakinan keliru” bahwa chrysotile dapat dipakai secara aman, kata CEO CAP Mageswari Sangaralingam.

“Kami meyakini kelompok industri chrysotile menggagalkan usulan pelarangan di Malaysia dengan mengecilkan bahaya chrysotile,” ujarnya kepada CNA.

“Namun, sudah jelas bahwa semua bentuk asbes, termasuk chrysotile, berbahaya bagi kesehatan manusia.”

International Chrysotile Association bersikukuh bahwa chrysotile jauh lebih aman dibandingkan lima jenis asbes komersial lainnya yang disebut amfibol, serta menyatakan banyak negara tidak melarangnya dan mengizinkan penggunaan chrysotile yang terkendali.

Meski mengakui tidak ada konsensus mengenai ambang batas aman paparan asbes chrysotile, asosiasi tersebut mengklaim “komunitas ilmiah” mengakui bahwa ambang batas tersebut “memang ada”.

“Kebingungan yang sengaja dipelihara oleh pihak-pihak yang menentang penggunaan chrysotile secara aman, muncul karena pencampuradukkan dua kelompok serat tanpa pembedaan, padahal jenis, sumber geologis, penggunaan, dan dampaknya terhadap kesehatan sangat berbeda,” demikian bunyi brosur Asbestos Institute yang dimuat di situs web asosiasi tersebut.

Jayabalan dari HASAC mengatakan Malaysia seharusnya mampu “dengan mudah mematahkan” lobi industri chrysotile demi keselamatan lingkungan dan kesehatan. Ia menilai lobi yang “kuat” tersebut mengetahui dengan baik titik-titik tekanan yang bisa dimanfaatkan, khususnya di unit-unit pemerintah yang menangani regulasi keselamatan kerja.

International Chrysotile Association mengatakan kepada CNA bahwa pihaknya tidak menanggapi “tuduhan yang belum terbukti semacam ini”.

“Malaysia telah mengadopsi dan menerapkan kebijakan penggunaan chrysotile yang terkendali dan aman yang diakui secara internasional, dan kebijakan ini telah berlaku selama bertahun-tahun,” kata seorang juru bicara.

“Kebijakan tersebut selaras dengan kerangka regulasi nasional, standar keselamatan kerja, serta sistem kesehatan publik, dan tidak terbukti telah menimbulkan epidemi penyakit terkait asbes.”

Di luar faktor lobi, Mageswari dari CAP mengatakan upaya lanjutan untuk melarang asbes “kandas akibat pemerintahan yang tidak stabil dengan pergantian kepemimpinan dan menteri yang sering terjadi”.

Namun, keempat kelompok yang menyerukan pelarangan tersebut mengakui bahwa Nik Nazmi, mantan menteri lingkungan hidup yang menjabat pada 2022–2025, telah “meletakkan fondasi” bagi Malaysia yang lebih aman.

Nik Nazmi mengumumkan pada Januari tahun lalu bahwa Malaysia tengah mempertimbangkan larangan total asbes. Sebulan kemudian, ia menegaskan di parlemen bahwa pemerintah sedang mengkaji “pendekatan penurunan bertahap” untuk menghentikan penggunaan chrysotile.

Satuan tugas Pengelolaan Bahan Kimia Berbahaya, katanya, tengah mempelajari penghentian penggunaan asbes secara bertahap, dengan sejumlah undang-undang dipertimbangkan untuk menerapkan larangan tersebut.

Nik Nazmi mengatakan kepada CNA bahwa sejak ia meninggalkan kementerian, sebuah komite teknis terkait penerapan larangan itu telah menggelar pertemuan dan merekomendasikan kerangka waktu pelarangan.

“Ada penolakan dari industri dan itu kami pertimbangkan, tetapi prioritas tetap diberikan pada aspek kesehatan dan keselamatan sebagaimana didorong para pemerhati kesehatan dan konsumen,” ujarnya.

“Ada dorongan dari lobi industri untuk masa penurunan yang lebih panjang, tetapi kami menetapkan periode yang lebih singkat.”

Para pelobi asbes mengatakan bahwa semua material konstruksi mengandung unsur yang “berpotensi membahayakan” kesehatan pekerja jika digunakan secara tidak tepat.

“Pekerja harus memastikan mereka menggunakan peralatan yang sesuai dan metode kerja yang direkomendasikan, apa pun material yang digunakan. Hal ini berlaku untuk chrysotile, maupun banyak zat lain yang dalam beberapa kasus bahkan lebih berbahaya,” demikian bunyi brosur Asbestos Institute.

RISIKO PAPARAN ASBES

Namun, realitas di Malaysia berbeda. Jayabalan mengatakan kontraktor renovasi kerap meminta pekerja asing menangani asbes tanpa keterampilan dan alat pelindung diri yang memadai.

“(Pekerja itu) menyelesaikan renovasinya, ia terpapar serat, bahkan tidak menyadari bahwa dirinya terpapar,” ujarnya.

“Ketika ia kembali ke negara asalnya, ia kemudian mengidap penyakit mematikan, entah itu mesothelioma, kanker paru-paru, asbestosis, atau penyakit lainnya."

“Pengobatannya sangat mengecewakan, dalam arti seolah-olah menjatuhkan vonis mati; Anda hanya diberi tahu punya waktu hidup sekian lama.”

Meski Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Malaysia (DOSH) telah menetapkan prosedur penanganan dan pembuangan asbes, Jayabalan mengatakan banyak kontraktor mengabaikannya karena dianggap merepotkan secara administratif dan memerlukan biaya tambahan.

“Ini juga soal keterbatasan sistem … Cara paling mudah adalah melarangnya. Dengan begitu, Anda terbebas dari material mematikan ini,” ujarnya.

Jayabalan juga membagikan foto-foto pembuangan asbes yang tidak semestinya di Malaysia, yang ia sebut sebagai “risiko ganda”.

“Kenapa? Pertama, ada paparan terhadap pekerja. Kedua, ada paparan lingkungan, artinya di sekitar lokasi tersebut, debu (asbes) kini tersebar,” tambahnya.

Manajer umum Safe Asbestos Solutions, Hisham Yahaya, mengatakan kepada CNA bahwa Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Malaysia (DOSH) secara hukum dapat menghentikan pekerjaan semacam itu. Namun, praktik tersebut kerap sulit terdeteksi karena berlangsung di area yang tidak terlihat dari jalan utama.

Ia mencontohkan, jika sebagian atap berbahan asbes rusak, biayanya lebih murah untuk mengganti bagian tersebut dengan asbes baru dibandingkan mengganti seluruh atap dengan bahan pengganti.

Hisham mengatakan perusahaannya menangani setidaknya dua hingga tiga proyek per bulan, terutama untuk klien korporasi, yang mencakup pendeteksian, pengelolaan, dan penghilangan asbes di lokasi seperti pabrik, kedutaan, serta kapal-kapal di Malaysia dan kawasan sekitarnya.

Meski perusahaan multinasional besar maupun perusahaan lokal skala besar umumnya menyadari bahaya asbes, usaha kecil dan pemilik rumah belum tentu memiliki dana atau tingkat kesadaran yang sama, ujarnya.

“Banyak perumahan lama bersubsidi yang dibangun pemerintah mengandung asbes. Jika pemerintah menyoroti bahaya asbes, masyarakat bisa panik,” kata Hisham.

Warga kemudian dapat menuntut pemerintah menanggung biaya penghilangan asbes, atau mengancam tidak memilih pemerintah yang berkuasa.

“Itulah bagian yang rumit; ini lebih soal kemauan politik,” ujarnya.

SETELAH DILARANG, LALU APA?

Saat ditanya mengapa pemerintah belum memberlakukan larangan total asbes hingga kini, Hisham mengatakan larangan harus diikuti dengan rencana penanganan asbes jangka panjang untuk puluhan tahun ke depan.

Rencana itu mencakup pendataan usia bangunan yang mengandung asbes serta penentuan apakah komponen asbes di dalamnya masih dapat dikendalikan risikonya atau harus diganti.

“Penghentian bertahap ini pada praktiknya akan memakan waktu bertahun-tahun,” kata Hisham, seraya merujuk Belanda sebagai contoh.

Pada akhir 1970-an, Belanda melarang asbes jenis amfibol crocidolite. Beberapa tahun kemudian, asbes “non-glued” juga dilarang, dan sejak awal 1990-an diberlakukan larangan total terhadap semua jenis asbes.

Meski demikian, Hisham menilai pemerintah saat ini seharusnya mengambil langkah awal dengan melarang impor seluruh jenis asbes, sebelum kemudian mengedukasi masyarakat tentang cara mengelola risiko dari asbes yang masih ada, seperti mengecat bagian asbes yang rusak.

“Anda tidak bisa melakukannya dalam semalam karena biaya yang diperlukan,” tambahnya.

Terkait langkah lanjutan, Mageswari dari CAP mengatakan pemerintah perlu mengidentifikasi produk konsumen yang mengandung asbes, serta melarang impor produk-produk tersebut.

“Pemerintah juga harus memastikan pengangkutan, pengelolaan, dan pembuangan limbah asbes sepenuhnya mematuhi hukum, serta memberikan panduan mengenai prosedur pemusnahan asbes,” ujarnya.

Jayabalan dari HASAC menilai pemerintah perlu mengembangkan basis data nasional yang mencatat seluruh material yang mengandung asbes, serta memanfaatkan momen renovasi besar untuk menggantinya di bangunan terdampak.

Pemilik rumah yang ingin merenovasi dapat memeriksa basis data tersebut, dan jika ditemukan asbes, melaporkannya kepada DOSH agar material itu dapat diangkat secara aman tanpa biaya, katanya.

“Larangan tidak serta-merta menyelesaikan masalah. Prosesnya memang memerlukan waktu, tetapi ini adalah langkah awal untuk mulai mengurangi risikonya,” tambahnya.