Malaysia terapkan WFH 3 kali sepekan untuk ASN, apakah akan efektif hemat BBM?

KUALA LUMPUR: Malaysia akan menerapkan bekerja dari rumah (WFH) tiga kali seminggu untuk para aparatur sipil negara (ASN) mulai Rabu pekan ini (15/4) demi berhemat BBM. Para ahli mengatakan kebijakan ini kecil kemungkinannya berdampak signifikan kecuali diperluas ke sektor swasta.

Namun, Federasi Pengusaha Malaysia menyatakan tidak mendukung kebijakan WFH yang sama diterapkan untuk sektor swasta, dan kalangan pebisnis memperingatkan bahwa penerapan WFH secara luas dapat menyebabkan penurunan belanja konsumen dan merugikan perekonomian.

Sementara itu, ASN yang tidak termasuk dalam kebijakan tersebut mengatakan kepada CNA bahwa mereka tidak kecewa, tetapi mempertanyakan apakah kebijakan ini bisa dibuat lebih fleksibel agar mencakup lebih banyak pegawai dan memaksimalkan penghematan bahan bakar.

Mereka yang memenuhi syarat menyambut baik pengaturan ini, namun mengingatkan bahwa beberapa tugas tertentu bisa memakan waktu lebih lama untuk diselesaikan, sementara sebagian orang bisa menjadikan kebijakan ini sebagai waktu untuk bermalas-malasan.

Kebijakan WFH yang diumumkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim pekan lalu ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan energi yang pasokannya terganggu akibat konflik di Timur Tengah.

Kebijakan ini berlaku untuk kementerian, lembaga, badan berkanun, dan BUMN, namun tidak mencakup pekerja di sektor keamanan, kesehatan, dan pendidikan guna mencegah gangguan terhadap layanan esensial.

Selain itu, hanya ASN yang tinggal lebih dari 8km dari kantor dan bekerja di Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor, serta ibu kota negara bagian yang memenuhi syarat untuk kebijakan ini.

Mereka yang bekerja jarak jauh diwajibkan menggunakan aplikasi geolokasi untuk mencatat kehadiran di rumah selama jam kerja.

Aplikasi Secure Personnel Online Tracking (SPOT-Me) memungkinkan ASN di Malaysia mencatat waktu masuk dan pulang, baik saat bekerja di kantor maupun jarak jauh, serta mengirimkan tugas yang telah diselesaikan untuk verifikasi, menurut laporan media lokal.

“Mereka yang diperbolehkan WFH juga diwajibkan masuk ke sistem pemantauan daring setiap jam untuk mencatat kehadiran menggunakan fungsi geolokasi pada perangkat mereka di rumah,” ujar Direktur Jenderal Layanan Publik Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz.

Selain Malaysia, Indonesia pekan lalu telah memulai kebijakan WFH setiap hari Jumat bagi ASN sebagai respons terhadap krisis energi.

TANGGAPAN ASN

Sejumlah ASN Malaysia menyambut kebijakan WFH, namun masih meragukan dampak dan capaian yang akan dihasilkan.

“WFH membantu menghemat waktu, uang, dan listrik, tetapi beberapa tugas akan memakan waktu lebih lama,” kata seorang ASN di Departemen Perdana Menteri yang memenuhi syarat WFH dan hanya ingin disebut sebagai Ida karena ia tidak tidak berwenang berbicara kepada media.

Ida mengatakan rekan kerja yang bekerja jarak jauh bisa kekurangan akses cepat ke informasi dan dokumen tertentu.

Ida, 45, juga menyambut penggunaan aplikasi SPOT-Me karena menurutnya bisa mencegah sebagian ASN menjadikan WFH sebagai alasan “tidak bekerja”.

“Ini memberi tingkat akuntabilitas, meskipun tidak 100 persen (tanpa celah),” ujarnya.

Seorang pejabat muda berusia 34 tahun yang terlibat dalam perencanaan kebijakan di sebuah kementerian federal Malaysia bersikap optimistis terhadap kebijakan WFH, menyebutnya sebagai langkah yang “tepat waktu”.

Ia bahkan “terkejut” dengan kecepatan pemerintah kembali menerapkan WFH bagi ASN, mengingat sebelumnya sebagian pegawai senior dengan etos kerja yang lebih tradisional dan keterbatasan keterampilan digital menolaknya.

BUMN dan perusahaan investasi terkait pemerintah Malaysia (GLIC) akan turut serta dalam kebijakan WFH untuk memastikan penghematan bahan bakar tidak hanya terbatas pada sebagian kecil ASN, ujarnya.

Pada 2022, BUMN dan GLIC secara langsung mempekerjakan setengah juta warga Malaysia. BUMN—seperti perusahaan minyak nasional Petronas—merupakan perusahaan komersial yang saham mayoritasnya dimiliki pemerintah Malaysia, sering kali melalui GLIC seperti dana kekayaan negara Khazanah Nasional.

Selain WFH, pemerintah juga menerapkan penghematan bahan bakar lainnya, seperti mewajibkan suhu pendingin udara di seluruh gedung pemerintah diatur minimal 24°C, kata pejabat tersebut.

“Jadi, saya merasa langkah-langkah seperti ini pasti akan berdampak dalam mengurangi jumlah bahan bakar yang kita konsumsi,” ujarnya.

Dia mengatakan, kebijakan ini tidak akan berdampak negatif pada pekerjaannya dalam mencari solusi dan mengambil keputusan. Ia mencontohkan pengalamannya yang lancar dalam rapat daring saat WFH selama pandemi COVID-19.

Namun, ia mengingatkan bahwa setiap kementerian memiliki tingkat kesiapan digital dan infrastruktur yang berbeda, dengan peran yang beragam dan tidak semuanya cocok untuk WFH.

“Saya kira beberapa peran di ASN—seperti asisten operasional—lebih berbasis kantor. Jika diberi WFH, itu sebenarnya seperti libur berbayar,” katanya.

“Meski begitu, kepala departemen dapat mengizinkan atau tidak mengizinkan pihak tertentu untuk WFH, jadi saya tahu beberapa kementerian sudah menetapkan bahwa pejabat senior mereka tidak diperbolehkan WFH. Setiap kementerian memiliki budaya kerja yang berbeda.”

Dua guru yang tidak termasuk dalam kebijakan WFH bersikap netral. Namun, salah seorang di antaranya, seorang pengajar di SMA Terengganu, menilai, kementerian pendidikan perlu lebih serius mengembangkan pembelajaran daring.

Guru tersebut mengatakan ia menempuh perjalanan sekitar 140km setiap hari dari rumah ke sekolahnya di wilayah pedesaan Terengganu.

“Sebagian besar guru di sini menempuh jarak sekitar 50km hingga 60km sekali jalan,” kata pria berusia 28 tahun itu.

Ia menambahkan, kebijakan WFH seharusnya lebih fleksibel dan melibatkan sektor swasta jika pemerintah serius ingin menghemat bahan bakar.

“Seharusnya kementerian sudah menemukan cara agar proses belajar tetap berjalan, meski dilakukan secara daring,” ujarnya. “Kita harus melakukan segala upaya untuk menjaga cadangan minyak.”

Pendidik lainnya, seorang dosen senior berusia 40-an di universitas negeri di Malaysia selatan, menyatakan hal serupa.

Ia mencatat bahwa kementerian pendidikan/pendidikan tinggi, kesehatan, dan dalam negeri merupakan empat kementerian dengan persentase ASN terbesar, namun justru tidak termasuk dalam skema WFH.

“Terasa seperti pengumuman simbolis tanpa dampak berarti.”

Meski demikian, tidak masuknya ia dalam kebijakan WFH tidak terlalu berdampak, karena institusinya sudah menerapkan pengaturan kerja fleksibel yang memungkinkan “bekerja dari mana saja selama melakukan check-in di aplikasi kampus”.

APA DAMPAK KEBIJAKAN WFH?

Para analis menilai kebijakan WFH Malaysia dalam bentuk saat ini hanya akan memberikan dampak minimal terhadap penghematan energi.

Dampaknya akan lebih besar jika diperluas ke sektor swasta, meski sebagian pengamat meragukan kelayakannya karena beragamnya jenis industri serta potensi kenaikan biaya dan kerugian ekonomi.

Berdasarkan perhitungan kasar, Geoffrey Williams, direktur Williams Business Consultancy, memperkirakan, dari 1,3 juta ASN di Malaysia, hanya sekitar 260.000 yang memenuhi syarat untuk WFH.

Dengan skema WFH tiga hari per minggu, frekuensi perjalanan ke kantor akan berkurang menjadi delapan hari per bulan, sehingga dapat menghemat sekitar 9,4 juta liter bensin RON95 per bulan dan subsidi sebesar RM17,7 juta (sekitar Rp61 miliar).

Penghematan ini kurang dari 1 persen dari total konsumsi bensin dan subsidi, sehingga dampaknya dinilai “sangat kecil”.

“Agar berdampak, kebijakan ini harus diperluas ke ASN tingkat negara bagian, BUMN, GLIC, dan badan berkanun. Yang terpenting, harus mencakup sektor swasta,” ujarnya.

“Saat ini kebijakan ini tidak menimbulkan risiko (secara ekonomi) karena cakupannya terlalu terbatas. Perlu diperluas ke seluruh pekerja agar memberi dampak besar.”

Ekonom lain, Shankaran Nambiar, berpendapat, kebijakan WFH saat ini tetap dapat mengurangi jumlah kendaraan di jalan dan menekan permintaan bensin, meski penghematannya tidak terlalu besar.

“Ini akan memberi dampak yang cukup berarti, terutama jika perang berlangsung lama,” katanya.

Menurut proyeksi kelompok lingkungan RimbaWatch, penerapan WFH pada setengah tenaga kerja di Klang Valley saja dapat menghemat sekitar RM169 juta (sekitar Rp590 miliar) per bulan dalam subsidi bahan bakar.

Mengingat wilayah Klang Valley mencakup sekitar 23 persen tenaga kerja Malaysia, penerapan WFH secara nasional diperkirakan bisa menghemat hingga RM1 miliar (sekitar Rp3,5 triliun) per bulan.

Menanggapi proyeksi tersebut, Nambiar menilai angka RM1 miliar terlalu berlebihan karena tidak realistis seluruh sektor swasta menerapkan kebijakan tersebut.

“Anda tidak bisa mengharapkan kebijakan ini diterapkan di semua sektor karena konflik sudah menekan margin usaha. Memaksakan satu model kerja yang tidak sesuai kebutuhan perusahaan akan mengganggu alur kerja dan memengaruhi profitabilitas,” ujarnya.

“Faktor biaya harus diperhitungkan. Pasca-COVID, banyak perusahaan menilai WFH tidak memberikan kinerja optimal, meski sebagian tetap mempertahankan sistem hibrida.”

Survei Program Pembangunan PBB (UNDP) tentang pengalaman WFH di Malaysia selama pandemi yang dipublikasikan pada Agustus 2020 menemukan bahwa kebijakan ini “sebagian besar berdampak positif” terhadap keseimbangan kerja-kehidupan dan produktivitas.

Namun, peralihan mendadak ke WFH selama periode pembatasan pergerakan juga menimbulkan dampak negatif, terutama bagi usaha kecil yang belum siap.

WFH juga berkontribusi pada isolasi sosial, batas work-life balance yang kabur, serta pergeseran biaya ke karyawan.

PELAKU USAHA INGATKAN RISIKO KERUGIAN EKONOMI LEBIH BESAR

Kalangan bisnis memperingatkan bahwa penghematan subsidi bahan bakar dari penerapan WFH skala besar bisa kalah oleh kerugian ekonomi yang “jauh lebih besar”.

Federasi Asosiasi Bisnis Malaysia menyatakan, penurunan mobilitas pekerja akan langsung berdampak pada sektor perkotaan seperti makanan dan minuman, ritel, toko serba ada, serta SPBU, yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi.

Menteri Ekonomi Akmal Nasir menegaskan, kebijakan WFH saat ini tidak akan mengganggu aktivitas ekonomi nasional dan bertujuan menjaga produktivitas, berbeda dengan masa pandemi.

Federasi Pengusaha Malaysia (MEF) juga menolak kebijakan WFH wajib untuk sektor swasta.

“Sektor swasta mencakup berbagai industri dengan kebutuhan operasional berbeda, banyak di antaranya—seperti manufaktur, logistik, ritel, perhotelan, dan konstruksi—tidak dapat dilakukan secara jarak jauh,” kata Presiden MEF, Syed Hussain Syed Husman.

“Menerapkan kebijakan WFH secara menyeluruh pada sektor swasta tidak praktis, mengganggu, dan kontraproduktif secara ekonomi.”

Ia menambahkan, industri berat dan aktivitas komersial tetap menjadi konsumen energi terbesar, sehingga dampak total WFH terhadap penghematan energi di tingkat nasional kemungkinan “terbatas”.

MEF menyebut, 60 hingga 80 persen perusahaan besar — terutama di sektor keuangan, jasa profesional, serta teknologi informasi dan komunikasi—sudah menerapkan bentuk kerja fleksibel.

Namun, adopsi di usaha mikro, kecil, dan menengah masih rendah, sekitar 20 hingga 30 persen, karena keterbatasan operasional dan sumber daya.

“Posisi MEF adalah fleksibilitas, bukan paksaan, yang harus menjadi dasar kebijakan. Pengusaha perlu diberi keleluasaan menentukan pola kerja sesuai kebutuhan operasional, kesiapan digital, dan produktivitas,” ujarnya.

“Pemerintah sebaiknya mengambil pendekatan fasilitatif dengan menyediakan panduan, insentif, dan dukungan infrastruktur, bukan mandat.”

Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia menyatakan, pengaturan kerja fleksibel di sektor swasta harus sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan 1955.

Undang-undang tersebut memberi hak kepada pekerja untuk mengajukan jam kerja fleksibel dan mewajibkan perusahaan memberikan tanggapan tertulis dalam jangka waktu tertentu.

Bagi Ida, pegawai di Departemen Perdana Menteri, perluasan kebijakan akan bergantung pada implementasi awal pada 15 April.

“Kita perlu mengevaluasi pelaksanaannya secara keseluruhan. Sebaiknya diuji dulu di sektor publik. Jika tidak efektif, bisa dihentikan,” ujarnya.