Jembatan dan jalur rel baru: Malaysia–Thailand bidik penguatan ekonomi perbatasan, beragam hambatan membayangi

SUNGAI GOLOK, Thailand: Ketika Prachaya Chimvises berangkat dari Bangkok ke Narathiwat untuk melihat respons pasar terhadap sosis kepiting produksinya yang dijual di 7-Eleven, ia terkejut melihat warga Malaysia memborong camilan itu untuk dibawa pulang.

Manajer pemasaran senior di perusahaan Thailand yang memproduksi camilan halal siap santap itu mengatakan kepada CNA bahwa baru sebulan produknya didistribusikan di provinsi-provinsi selatan, daerah di Thailand dengan populasi Muslim yang cukup besar.

Di kawasan tersebut, penjualan produknya sudah menunjukkan kinerja yang baik, ujarnya. Kini, prospek untuk ekspansi ke Malaysia tampak semakin menjanjikan.

“Warga Malaysia datang ke kota-kota perbatasan Thailand dan membeli burger ayam hingga rak-raknya kosong,” katanya, dengan nada heran, merujuk pada camilan siap santap yang mudah disiapkan menggunakan microwave.

Prachaya mengatakan ia akan melakukan riset lanjutan sebelum memutuskan cara mengekspor produknya ke Malaysia. Ia mencatat, pengiriman kemungkinan besar akan dilakukan melalui jembatan yang menghubungkan Sungai Golok di Provinsi Narathiwat dengan Rantau Panjang di Kelantan.

Ia menyambut gembira rencana Malaysia dan Thailand membangun jembatan kedua dengan enam lajur, sejajar dengan jembatan yang sudah ada. Proyek itu ditujukan untuk memperlancar arus lalu lintas sekaligus memperkuat hubungan ekonomi di wilayah perbatasan, yang termasuk kawasan termiskin di masing-masing negara.

“Saya pikir ini ide yang sangat baik; jembatan baru akan meningkatkan hubungan antara Thailand dan Malaysia,” katanya.

Pada Desember 2024, kedua negara berkomitmen untuk terus meningkatkan perdagangan dan investasi bilateral dengan target mencapai US$30 miliar (Rp500 triliun) pada 2027.

Komitmen tersebut disampaikan saat Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menjadi tuan rumah dalam kunjungan resmi Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra ke Putrajaya.

Kedua negara bertetangga itu juga sepakat memperkuat kolaborasi ekonomi di sektor karet, pariwisata, halal, dan digital, serta kerja sama jaringan energi dan pasokan gas, termasuk pengelolaan perbatasan.

Thailand merupakan mitra dagang terbesar ketujuh Malaysia dan yang terbesar ketiga di kawasan ASEAN.

Pada periode Januari hingga Agustus 2025, nilai perdagangan kedua negara tercatat sebesar US$18,64 miliar. Sementara pada 2024, perdagangan bilateral mencapai US$25,03 miliar.
 

Kedua negara juga meluncurkan proyek kota kembar di wilayah perbatasan, dengan memasangkan lima provinsi paling selatan Thailand—Satun, Songkhla, Yala, Pattani, dan Narathiwat—dengan negara bagian Malaysia di utara, yakni Perlis, Kedah, Perak, Terengganu, dan Kelantan.

Tujuannya adalah meningkatkan hubungan dagang serta mendongkrak penjualan produk pertanian, termasuk meningkatkan hasil tanaman komoditas dan produksi peternakan sapi di wilayah selatan Thailand.

Dalam hal konektivitas transportasi, Malaysia dan Thailand juga sepakat menghidupkan kembali layanan kereta api Bangkok–Butterworth di pesisir barat. Selain itu, ada pula pembahasan untuk memperpanjang proyek East Coast Rail Link (ECRL) Malaysia hingga ke Thailand melalui Rantau Panjang dan Sungai Golok.

INDUSTRI YANG SALING MELENGKAPI

Peningkatan konektivitas transportasi menjadi kunci bagi kedua negara untuk semakin memperkuat hubungan ekonomi di sektor-sektor industri yang saling melengkapi, kata Amri Bakhtiar, Direktur Centre for Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (CIMT-GT).

Lembaga tersebut berperan sebagai sekretariat Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT), sebuah organisasi antarpemerintah yang mendukung pembangunan subkawasan di tiga negara di luar zona ekonomi tradisional mereka.

Sebagai contoh, Amri menjelaskan bahwa provinsi-provinsi selatan Thailand seperti Narathiwat dan Songkhla memiliki kawasan ekonomi khusus (KEK) yang masing-masing berfokus pada industri pengolahan karet dan industri halal.

“Thailand adalah salah satu eksportir produk pangan utama di dunia, sehingga masuk akal jika mereka melihat halal sebagai industri besar yang layak dikembangkan,” ujarnya kepada CNA.

“Sebagai negara dengan populasi Muslim minoritas, mereka melihat banyak manfaat dari kerja sama dengan Malaysia dan Indonesia.”

Menurut Dewan Islam Pusat Thailand, ada 10 persen populasi Thailand yang beragama Islam. Sebagian besar dari mereka tinggal di provinsi Satun, Yala, Pattani, dan Narathiwat. Jumlah penduduk Thailand tercatat mencapai 65,96 juta jiwa per Januari 2025.

“Thailand juga merupakan produsen karet utama dunia, dan ini sangat cocok untuk menghubungkan industri hilir mereka dengan wilayah kami, khususnya di Pahang. Jadi, ketika konektivitas antarnegara berjalan baik, hal itu bisa menguntungkan kedua belah pihak,” tambah Amri.

Namun, tidak semua berjalan mulus.

Pada Mei 2024, Anwar dan Perdana Menteri Thailand ketika itu, Srettha Thavisin, dilaporkan membahas pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) yang berfokus pada industri halal.

Tiga bulan kemudian, Anwar mengusulkan pelibatan sektor swasta untuk membangun KEK tersebut di wilayah selatan Thailand, yang menurutnya dapat menarik lebih banyak investasi. Namun, Srettha dicopot dari jabatannya sepekan kemudian dan pada akhirnya digantikan oleh Paetongtarn.

Pada Juli lalu, Kementerian Ekonomi Malaysia menyatakan saat ini belum ada rencana untuk membentuk KEK di sepanjang perbatasan Malaysia–Thailand. Pemerintah menilai platform regional seperti IMT-GT sudah tersedia.

Pemerintah tetap terbuka untuk menjajaki gagasan KEK perbatasan di masa depan “jika memang ada kebutuhan dan jika membawa manfaat bersama bagi kedua negara”, demikian pernyataan kementerian tersebut dalam jawaban tertulis kepada parlemen.

Sementara itu, Amri mengatakan CIMT-GT tidak terlibat langsung dalam pembahasan mengenai KEK Malaysia–Thailand. Namun, ia menekankan bahwa pembentukan kawasan semacam itu—bahkan di dalam satu negara—memerlukan waktu.

“Ketika ditambah unsur lintas batas, tingkat kompleksitasnya bertambah … Dibutuhkan banyak upaya dan komitmen dari kedua pihak untuk memastikan kejelasan tanggung jawab serta proses perizinan dan administrasi,” ujarnya.

“Tentu saja, kita juga harus memperhitungkan situasi politik di Thailand. Jadi, saya pikir hal itu, sampai batas tertentu, membuat proposal ini untuk sementara dikesampingkan.”

Saat ini Thailand dipimpin oleh Anutin Charnvirakul, perdana menteri ketiga negara itu dalam dua tahun terakhir. Rencananya, Thailand juga akan menggelar pemilu parlemen pada 8 Februari 2025.

Menurut analis dan pelaku usaha kepada CNA, dinamika politik Thailand, termasuk seringnya pergantian perdana menteri, serta situasi keamanan yang belum stabil di wilayah perbatasan selatan, menghambat pendalaman kerja sama ekonomi dengan Malaysia.

Pemerintahan Paetongtarn sebelumnya telah membentuk komite kerja untuk mendorong pembentukan kawasan ekonomi khusus (KEK) bersama serta menyusun rancangan undang-undang sebagai kerangkanya.

Namun, pemerintahan tersebut tumbang “sebelum banyak pekerjaan dilakukan”, kata seorang pejabat Thailand di lembaga pemerintah yang mengoordinasikan dan mengawasi upaya pembangunan, keamanan, serta administrasi di provinsi-provinsi paling selatan negara itu.

Piyasiri Wattanawarangkun, Sekretaris Jenderal Southern Border Provinces Administrative Centre (SBPAC), mengatakan ia menilai kawasan pelabuhan di Provinsi Songkhla perlu dihubungkan dengan percepatan pengembangan logistik di wilayah perbatasan barat Malaysia melalui pos pemeriksaan Padang Besar dan Bukit Kayu Hitam di Perlis dan Kedah.

“Saya percaya kita harus memulai dengan mendorong kawasan ekonomi khusus Thailand–Malaysia di wilayah tersebut karena tidak ada masalah keamanan dan konflik,” ujarnya.

“Jika ini terealisasi, akan tercipta integrasi menyeluruh sistem transportasi dan logistik yang menghubungkan jalur kereta api, darat, dan laut kedua negara. Kawasan ini berpotensi menjadi pusat distribusi global yang membuka lapangan kerja dan memberi manfaat bagi masyarakat setempat.”

JEMBATAN BARU DIHARAPKAN DONGKRAK EKONOMI DAN PARIWISATA

Di pesisir timur, rencana pembangunan jembatan perbatasan kedua yang menghubungkan Rantau Panjang dan Sungai Golok tengah disiapkan.

Jembatan baru sepanjang 117,3 meter itu akan dibangun di samping Jembatan Muhibbah (persahabatan) yang sudah ada, sehingga menciptakan jalur penghubung yang diperluas untuk kendaraan dan pejalan kaki.

Menurut laporan media tahun ini, proyek jembatan baru tersebut diperkirakan menelan biaya RM40,54 juta, yang didanai bersama oleh kedua negara, dan ditargetkan rampung pada 2028.

Proyek ini juga mencakup peningkatan kompleks imigrasi dan bea cukai di sisi Malaysia serta peremajaan Jembatan Muhibbah yang telah beroperasi sejak 1973 dan hanya memiliki satu lajur untuk arus lalu lintas ke masing-masing arah.

Di samping Jembatan Muhibbah terdapat jembatan kereta api besi yang berkarat dan tidak lagi digunakan, sisa dari layanan kereta api yang dahulu menghubungkan kedua negara.

Kondisi infrastruktur yang menua itu terlihat jelas saat CNA mengunjungi kedua kawasan tersebut. Sejumlah tunawisma tampak duduk-duduk di jembatan dan mencari tempat berlindung sementara di bawah jembatan kereta api.

Wakil Kepala Imigrasi Narathiwat Somsak Saengsin mengatakan pembangunan jembatan kendaraan kedua akan dimulai pada akhir tahun ini dan akan digunakan khusus untuk arus keluar menuju Malaysia. Jembatan yang ada saat ini akan digunakan untuk arus masuk ke Thailand.

“Saya juga berharap ekonomi lokal dan nasional akan membaik ketika wisatawan, pedagang, bahkan investor dapat melintasi perbatasan dengan lebih mudah,” katanya kepada CNA.

Pos pemeriksaan Rantau Panjang–Sungai Golok merupakan yang tersibuk di antara tiga pos resmi di sepanjang perbatasan Kelantan–Narathiwat, kata Somsak. Ia mencatat jumlah pengunjung yang masuk melalui ketiga pos tersebut telah melampaui level sebelum pandemi dan terus “tumbuh secara stabil”.

Menurut statistik resmi Thailand, sekitar 3 juta orang melintasi pos pemeriksaan Rantau Panjang–Sungai Golok pada 2024, meningkat dari 2,4 juta orang pada 2019.

Terkait arus barang, Direktur Bea Cukai Sungai Golok Kachachai Wichaidit mengatakan komoditas utama yang masuk ke Thailand dari Malaysia adalah kayu, hasil laut, serta produk susu dan pangan. Sebaliknya, dari Thailand ke Malaysia didominasi hasil laut, sayuran, dan material konstruksi.

“Jembatan baru ini, bersama dengan inisiatif pariwisata dalam proyek kota kembar, akan semakin mendukung mobilitas ekonomi di kawasan ini,” ujarnya.

Saidee Ma, warga Malaysia yang memuat barang ke truk yang melintas ke kedua sisi perbatasan, mengatakan jembatan baru akan mengurai kemacetan, terutama pada hari-hari puncak Jumat dan Sabtu ketika banyak warga Malaysia menyeberang.

“Rencana jembatan baru ini terlihat bagus,” kata pria berusia 36 tahun itu kepada CNA di dekat jembatan kereta api di Sungai Golok. “Jalan-jalan akan diperlebar dan kawasan sekitarnya dikembangkan. Ini akan mendorong pariwisata ke kota ini.”

Namun, ia mengemukakan kekhawatiran mengenai dampak pekerjaan konstruksi terhadap kawasan permukiman dan komersial di kedua sisi sungai.

Di sisi Malaysia dari jembatan di Rantau Panjang, para pedagang di kawasan bebas bea terdekat kurang antusias terhadap proyek tersebut. Mereka mengatakan usaha mereka sudah kesulitan akibat minimnya pengunjung, sebagian karena ditingkatkannya penindakan terhadap penyeberangan ilegal.

Menurut para pedagang, jembatan baru berpotensi membuat pengunjung langsung menyeberang ke Thailand tanpa singgah berbelanja, sementara rencana penataan ulang kawasan tersebut juga belum jelas.
 

Lebih ke timur di Pengkalan Kubor, kawasan bebas bea lain di dekat penyeberangan feri resmi ke Tak Bai, Thailand, para pedagang mengatakan bisnis di sana relatif lebih baik karena areanya lebih kecil dan ramah pejalan kaki bagi wisatawan.

Penjual kacang-kacangan dan kerupuk Nur Hayati Yahangkiakhan menyambut gagasan KEK Malaysia–Thailand di perbatasan, dengan harapan pelaku usaha lokal bisa memanfaatkan bahan baku murah dari Thailand dan daya beli konsumen Malaysia yang lebih besar.

“Layanan feri sudah memadai, tetapi perahunya agak tua. Saya hanya berharap tidak mogok karena itu akan menyulitkan orang untuk bolak-balik,” kata perempuan berusia 47 tahun itu kepada CNA.

Rosmaniza Ibrahim, 45, yang berjualan makanan ringan di kios sebelah, mengaku khawatir KEK akan membuat pelaku usaha Malaysia kalah bersaing dengan pelaku usaha Thailand yang memiliki biaya produksi lebih murah.

“Produk Thailand bisa masuk ke Malaysia, jadi kami bisa membelinya di sini,” ujarnya. “Sejak perbatasan dibuka kembali (setelah COVID-19), saya belum pernah menyeberang karena ada beberapa insiden pengeboman. Faktor keamanan menjadi pertimbangan.”
 

GANGGUAN KEAMANAN ANCAM PROYEK BERSAMA

Wakil Gubernur Narathiwat Weerapat Boontrig mengatakan pembicaraan bilateral terus berlanjut terkait pembangunan jembatan baru yang menghubungkan Pengkalan Kubor dan Tak Bai, sebuah usulan yang telah dibahas sejak 2019.

“Sekarang proyek ini masih berada pada tahap pembahasan awal, dan langkah selanjutnya adalah menentukan arah kerja sama agar kedua pihak dapat mencapai kesepakatan akhir,” katanya kepada CNA.

Namun, kondisi keamanan yang bergejolak di provinsi-provinsi selatan Thailand beberapa kali membuat Malaysia mengeluarkan imbauan perjalanan untuk tidak mengunjungi wilayah tersebut, sehingga menghambat arus pariwisata dan perdagangan lintas batas.

Pada Maret lalu, Kementerian Luar Negeri Malaysia mengimbau warganya menunda kunjungan yang tidak mendesak ke provinsi Yala, Pattani, dan Narathiwat setelah terjadi pengeboman dan penembakan yang menewaskan lima orang serta melukai 13 lainnya di Pattani dan Narathiwat.

Sejak imbauan tersebut dikeluarkan, kantor berita nasional Malaysia Bernama melaporkan penurunan tajam pergerakan orang dan aktivitas perdagangan, yang berdampak pada perekonomian lokal.

“Setiap kali terjadi insiden, aparat turun tangan menangani situasi, dan aktivitas tetap berjalan seperti biasa. Perdagangan dan investasi terus bergerak,” tegas Weerapat.

“Mungkin ada dampak kecil dalam jangka pendek, tetapi situasi selalu pulih dengan cepat karena semua sektor sangat menaruh perhatian pada keberlanjutan perekonomian.”

Saat CNA berada di Sungai Golok pada 5 Oktober, gerombolan pria bersenjata merampok sebuah toko emas di dalam gerai jaringan supermarket Big C dekat pusat kota pada jam operasional. Mereka menembak satu orang dan menyandera orang lain. Kedua korban selamat.

Rekaman CCTV memperlihatkan para pelaku masuk membawa senjata api dan menghancurkan etalase di hadapan pengunjung yang ketakutan.

Menurut aparat Thailand, tersangka yang menggondol emas senilai 36,5 juta baht (Rp17,5 miliar) terkait dengan kelompok pemberontak dan kabur ke Malaysia lewat jalur penyeberangan ilegal di sepanjang Sungai Golok.

CNA mengunjungi lokasi kejadian setelah peristiwa tersebut. Tim forensik masih menyisir bukti, sementara gerai Big C dengan cepat dibuka kembali karena aparat berupaya menenangkan publik dan menegaskan bahwa aktivitas berjalan seperti biasa.

Somchot Saosri-on dari Kamar Dagang Narathiwat mengatakan pelaku usaha lokal harus “bekerja keras” untuk memulihkan pariwisata—melalui pameran dagang dan kegiatan pariwisata—setiap kali insiden semacam itu terjadi.

“Kami melihat ada perbaikan dalam beberapa bulan terakhir, tetapi setiap kali ada gangguan keamanan, jumlah pengunjung langsung turun,” katanya kepada CNA.

“Setiap terjadi insiden keamanan, pemesanan hotel langsung dibatalkan. Saya sangat berharap pemerintah bisa memperkuat keamanan, perekonomian, dan stabilitas politik secara bersamaan. Itu satu-satunya cara untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan.”

Pengunjung dari Malaysia biasanya menghabiskan sekitar dua hari di Provinsi Narathiwat pada akhir pekan, ujar Somchot, seraya mendorong mereka untuk terlebih dahulu menjelajahi berbagai destinasi di provinsi tersebut sebelum melanjutkan perjalanan ke tempat-tempat yang lebih populer seperti Hat Yai.

“Namun, ketika ada acara atau festival khusus di Narathiwat, mereka juga cenderung datang pada waktu-waktu tersebut,” katanya.

“Kami mendorong pemerintah provinsi dan kantor perdagangan untuk menyelenggarakan lebih banyak acara dan pameran, agar wisatawan Malaysia bisa datang dan mengenal produk Thailand. Sejauh ini responsnya cukup positif.”

Somchot mengatakan dua dekade lalu sebelum kekerasan di Thailand selatan meningkat, Sungai Golok dikenal dengan keramahtamahan serta kulinernya yang menarik, dengan hotel dan akomodasi lain hampir selalu penuh. Namun, gangguan keamanan membuat pariwisata merosot hingga 80 persen, katanya, mengutip pelaku usaha setempat.

“Sebagai warga dan pelaku usaha, kami siap berinvestasi, tetapi tanpa kepercayaan, investasi tidak bisa dilakukan,” tambahnya.

“Terlebih sekarang, ketika dunia berubah cepat melalui media sosial dan platform digital. Untuk saat ini, prioritasnya adalah bertahan hidup.”

MALAYSIA MEMEDIASI KONFLIK THAILAND SELATAN

Piyasiri dari SBPAC mengatakan Malaysia dan Thailand dapat membentuk satuan tugas untuk membahas dan merencanakan proyek-proyek yang dapat dieksekusi “secepat mungkin”.

“Dari sisi keamanan, kedua negara sepakat mendorong perdagangan dan aktivitas ekonomi sebagai fokus baru di wilayah konflik perbatasan selatan Thailand melalui kerja sama dengan provinsi-provinsi utara Malaysia,” katanya.

“Ini seharusnya menjadi instrumen utama, bukan hanya untuk menyelesaikan konflik di provinsi perbatasan selatan, tetapi juga untuk pembangunan bagi masyarakat kedua negara di masa depan.”

Meski mengakui Malaysia tidak terkait langsung dengan konflik di Thailand selatan, Piyasiri menyebut pihak-pihak yang bertanggung jawab atas konflik tersebut menjadikan Malaysia tempat bersembunyi dan merencanakan aksi.

“Oleh karena itu, penyelesaian konflik perbatasan selatan Thailand dan pengembangan kawasan tersebut membutuhkan dukungan Malaysia dalam memediasi antara pejabat negara Thailand dan pihak-pihak pemicu konflik,” katanya.

“Thailand, sebagai negara tetangga Malaysia, siap mendukung dan membantu kerja sama di berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, teknologi informasi, pencegahan dan penindakan kejahatan serta narkotika, dan lingkungan,” tambahnya.

Malaysia selama ini secara konsisten memfasilitasi perundingan damai antara aparat Thailand dan perwakilan kelompok separatis, namun tidak membuahkan hasil yang berarti. Pertemuan terbaru digelar di Kuala Lumpur pada 8 Desember lalu.

“Pertemuan berlangsung dalam suasana harmonis, dengan kedua pihak menunjukkan tingkat komitmen yang tinggi untuk memperkuat kerangka perdamaian yang ada,” demikian pernyataan Dewan Keamanan Nasional Malaysia.

Sementara itu, Piyasiri mengatakan SBPAC bekerja sama dengan sektor swasta untuk meningkatkan konektivitas darat, laut, dan rel di sekitar proyek Kota Tepa di pesisir timur Provinsi Songkhla.

Pelabuhan darat Tepa, yang terletak di jalur utama penghubung Hat Yai dan Pattani, bertujuan memperkuat keterhubungan provinsi-provinsi selatan Songkhla, Yala, Pattani, dan Narathiwat dengan Malaysia serta dunia internasional.

Menurut Piyasiri, konektivitas transportasi yang lebih baik akan memungkinkan barang dari Teluk Thailand dikirim melalui jalur darat ke pos pemeriksaan Durian Burung di Kedah, Malaysia, dan menjadikan kawasan itu sebagai “pusat distribusi”.

“Pembicaraan dengan operator logistik di Tepa menunjukkan mereka berencana menambah tenaga kerja untuk mendukung ekspansi,” tambahnya.

“Jika pemerintah mendorong proyek ini, artinya akan ada lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat setempat, yang pada gilirannya akan mengalihkan warga dari aktivitas ilegal.”

JANGAN HANYA BERTUMPU PADA KOMODITAS

Pakar menilai pencapaian target perdagangan bilateral US$30 miliar pada 2027 menuntut Malaysia dan Thailand memperluas kerja sama ke sektor jasa, teknologi hijau, dan perdagangan digital, tidak hanya bertumpu pada komoditas.

Menurut Hazmi Rusli dari Universiti Sains Islam Malaysia, pemerintah kedua negara harus menuntaskan proyek peremajaan perbatasan untuk melancarkan arus, sekaligus menarik modal swasta dan startup lewat insentif yang transparan dan prosedur perbatasan yang lebih sederhana.

“Sejak target itu diumumkan pada Desember 2024, Thailand telah mengalami pergantian kepemimpinan,” ujarnya.

“Hubungan bilateral tetap kuat, tetapi transisi semacam ini dapat memperlambat pengambilan keputusan pada proyek bersama yang rumit dan padat modal sampai prioritas kabinet pemerintahan yang menjadi jelas.”

Amin Mat Yusof, anggota parlemen Sungai Golok sekaligus wakil menteri pertanian dalam kabinet Anutin, mengatakan perdana menteri ingin memastikan stabilitas politik dan keamanan.

“Namun, dalam wawancara ia (Anutin) menegaskan bahwa empat bulan adalah waktu yang sangat singkat (sebelum pemilu umum berikutnya digelar),” kata Amin kepada CNA sebelum pemungutan suara diumumkan.

“Karena itu, target kami adalah memperbaiki perekonomian Thailand, terutama pada produk pertanian seperti buah-buahan, karet, durian, dan minyak sawit.”

Menurut Amin, Thailand memperketat penindakan atas produk pertanian ilegal dari negara tetangga untuk melindungi industri lokal dan perdagangan dengan Malaysia, sembari mendorong kedua pemerintah mengeksplorasi kesepakatan dagang baru—termasuk untuk beras—agar tercapai solusi yang saling menguntungkan dan tidak memicu penyelundupan.

“PM Anutin menaruh perhatian besar pada kolaborasi dengan negara-negara tetangga, khususnya Malaysia,” tambahnya.

Wattarapong Lertkhunakorn, pengusaha kayu asal Thailand yang memperoleh bahan baku dari Malaysia, berharap adanya penambahan konektivitas transportasi antara kedua negara. Ia mencatat bahwa saat ini satu-satunya opsi realistis bagi produknya adalah Jembatan Rantau Panjang–Sungai Golok yang sudah ada.

Ia mendukung perluasan jembatan tersebut, namun meminta pihak Thailand menambah fasilitas bea cukai serta berharap rencana menghidupkan kembali jalur kereta api di sekitarnya bisa terealisasi.

“Pejabat perkeretaapian Thailand telah menyampaikan bahwa mereka siap membuka kembali jalur menuju Sungai Golok dan Malaysia. Namun, pihak Malaysia mengatakan bagian jalur kereta api di wilayah mereka sudah lama tidak digunakan dan terbengkalai,” katanya.

“Jika ingin dibuka kembali, dibutuhkan pendanaan besar untuk renovasi dan berbagai pekerjaan lainnya. Jadi, saya tidak terlalu yakin apakah ini akan segera terwujud atau tidak. Untungnya, kami punya ECRL.”

Menteri Transportasi Malaysia Anthony Loke mengatakan kepada parlemen pada Agustus bahwa pemerintah Thailand telah memberikan respons “positif” terhadap potensi koneksi ECRL. Ia menambahkan, kedua negara tengah menggarap nota kesepahaman transportasi lintas batas untuk mewujudkan rencana tersebut.

“Hal kedua yang perlu dikaji adalah apakah koneksi itu akan menggunakan infrastruktur ECRL atau Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB),” ujarnya, seraya menambahkan bahwa para pejabat telah mengunjungi Rantau Panjang untuk menelaah jalur rel, jembatan, dan stasiun yang ada.

“Ini penting agar pemerintah dapat memperkirakan biaya pengembangan proyek tersebut.”

Setiap potensi perpanjangan ECRL ke Thailand juga harus terlebih dahulu mempertimbangkan perpanjangan jalur dari terminus timurnya semula di Kota Bharu ke Rantau Panjang, yang menurut Anwar pada September masih berada pada tahap “pembahasan”.

Dalam gambaran yang lebih luas, Wattarapong—yang juga menjabat wakil ketua Kamar Dagang Narathiwat—menyebut kondisi keamanan yang belum stabil sebagai tantangan utama bagi investasi di provinsi-provinsi selatan Thailand.

“Kami berupaya meyakinkan banyak perusahaan besar di Thailand—seperti perusahaan gula dan karet—untuk masuk ke sini, tetapi mereka khawatir dengan kondisi keamanan di Narathiwat,” katanya.

“Bahkan jika daerah ini menawarkan banyak insentif pajak dan pinjaman … itu seperti tidak ada artinya. Jika mereka menanamkan 300 juta baht untuk membangun pabrik, lalu pabrik itu dibakar atau dibom, kerugiannya bisa 100 persen.”

Merujuk pada insiden keamanan terbaru di Sungai Golok, Wattarapong mengatakan pelaku usaha lokal harus beberapa kali memulai dari nol, sementara warga setempat perlahan pindah ke kota-kota yang dirasa lebih aman.

“Perampokan di Big C memicu banyak tanggapan negatif dari Malaysia. Mereka menyukai Big C; mereka menyukai makanan Thailand, tetapi … tidak ada yang bisa melindungi kami,” tambahnya.

“Warga di kota ini merasa seolah-olah mereka berjuang sendirian.”