Malaysia tangkap pekerja Bangladesh simpatisan ISIS, ancaman teror masih intai Asia Tenggara?

KUALA LUMPUR/SINGAPURA: Kepolisian Malaysia tengah menyelidiki jaringan teror terafiliasi ISIS yang melibatkan para pekerja migran asal Bangladesh. Menurut para pengamat terorisme, negara-negara di Asia Tenggara patut khawatir akan perkembangan yang terjadi di Malaysia ini.

Namun mereka memperingatkan agar kewaspadaan ekstra jangan sampai menyebabkan "pengamanan atau kecurigaan yang berlebihan terhadap komunitas pekerja migran".

“Menurut saya, penangkapan (di Malaysia) mencerminkan tren yang lebih luas dalam lanskap terorisme regional, di mana jaringan militan beradaptasi terhadap tekanan kontra-terorisme yang berkelanjutan dengan membentuk basis operasi eksternal, alih-alih mengejar kontrol teritorial secara tradisional,” kata Munira Mustaffa dari Chasseur Group, sebuah lembaga riset dan konsultasi di Kuala Lumpur yang berfokus pada isu keamanan.

Sementara itu, para tokoh komunitas pekerja migran dan aktivis Bangladesh di Malaysia mengecam tindakan mereka yang ditangkap dan menekankan bahwa mayoritas warga Bangladesh datang hanya untuk mencari nafkah.

Menurut para pakar terorisme kepada CNA, penangkapan di Malaysia ini berakar dari gejolak yang terjadi di Bangladesh akibat perubahan rezim.

Kondisi ini kemudian menyebabkan "efek domino" yang menurut para pakar bisa menjangkau komunitas pekerja migran Bangladesh di luar negeri, termasuk di Asia Tenggara.

Menteri Dalam Negeri Malaysia, Saifuddin Nasution Ismail, bulan lalu mengumumkan penangkapan terhadap 36 warga negara Bangladesh yang menurutnya terlibat langsung dalam gerakan militan radikal.

Menyusul pengumuman tersebut, pemerintah Bangladesh pada pekan lalu menyatakan akan bekerja sama sepenuhnya dengan otoritas Malaysia dan meminta informasi lebih lanjut. Bangladesh juga menegaskan kembali sikap tegasnya terhadap segala bentuk terorisme, ekstremisme kekerasan, dan militansi.

Pekan lalu, Kepala Kepolisian Malaysia, Mohd Khalid Ismail, menyatakan bahwa kelompok yang terafiliasi ISIS itu memanfaatkan media sosial untuk merekrut anggota dari komunitas migran.

Mereka berusaha merekrut anggota untuk bertempur di Suriah atau bergabung dengan ISIS. Selain itu, mereka juga menggalang dana untuk dikirim ke Suriah atau ke Bangladesh. Khalid menambahkan bahwa total ada sekitar 100 hingga 150 orang yang diduga tergabung dalam jaringan ini.

Para pakar menyebut penangkapan di Malaysia yang terjadi kurang dari setahun setelah tergulingnya Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina ini hanyalah puncak dari gunung es.

Iftekharul Bashar, peneliti di International Centre for Political Violence and Terrorism Research di S Rajaratnam School of International Studies, Singapura, memperingatkan bahwa situasi ini bisa membuat negara-negara di Asia Tenggara meningkatkan kewaspadaan mereka.

Saat dihubungi pada Selasa (8/7), Departemen Keamanan Dalam Negeri (ISD) Singapura menyatakan bahwa saat ini “tidak ada ancaman spesifik atau yang akan segera terjadi terhadap Singapura menyusul terungkapnya jaringan ISIS yang melibatkan pekerja migran Bangladesh di Malaysia”.

“Namun, ancaman terorisme terhadap Singapura tetap tinggi karena lanskap global yang tidak stabil, dipicu berbagai situasi seperti konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Palestina, serta ancaman yang terus-menerus ada dari kelompok teroris global seperti ISIS,” tambah ISD dalam pernyataannya.

ISD memperingatkan bahwa ISIS masih ada dan memiliki kapasitas untuk melancarkan serta menginspirasi serangan teroris, baik di dalam maupun di luar zona konflik. ISD juga menegaskan kembali bahwa warga Singapura dan asing sama-sama berisiko teradikalisasi karena luasnya penyebaran narasi ekstremis di internet dan media sosial.

“Penangkapan terbaru yang dilaporkan oleh otoritas Malaysia menjadi pengingat bahwa ancaman terorisme itu nyata,” kata ISD.

ISD menyerukan bahwa siapa pun di Singapura yang mengetahui atau mencurigai bahwa seseorang telah teradikalisasi, atau terlibat dalam aktivitas ekstremis atau menyebarkan paham ekstremis, harus segera menghubungi mereka.

“ISD memandang serius segala bentuk dukungan terhadap terorisme. Siapa pun, baik warga asing maupun bukan, yang terlibat dalam aktivitas yang mengancam keamanan nasional akan ditindak tegas sesuai hukum Singapura,” katanya.

JADI PERINGATAN

Para pakar yang diwawancarai CNA mengatakan bahwa pergantian rezim di Bangladesh menciptakan “kerentanan" dan ketidakstabilan sehingga jadi celah yang bisa dimanfaatkan kelompok ekstremis.

“Ini adalah pola umum yang kami lihat setelah transisi politik yang mendadak,” kata Munira.

Iftekharul setuju, dan memperingatkan bahwa situasi domestik di Bangladesh secara langsung telah meningkatkan risiko paparan paham ekstrem terhadap para diaspora mereka.

Populasi diaspora Bangladesh terbesar berada di Arab Saudi, disusul oleh negara-negara seperti Uni Emirat Arab dan Oman. Malaysia dan Singapura juga menjadi tujuan para pekerja migran Bangladesh yang mayoritasnya bekerja di sektor konstruksi.

Iftekharul menambahkan, lemahnya kendali negara atas elemen-elemen ekstremis di Bangladesh dapat menyebabkan efek limpahan yang memperluas jangkauan mereka ke komunitas migran di Asia Tenggara.

"Cara perekrutan dan pendanaan mereka juga beradaptasi, berpindah dari cara tradisional menjadi memanfaatkan platform online, menjadikannya masalah regional, bukan lagi nasional," kata dia, menambahkan bahwa perekrutan juga telah berevolusi dengan tidak lagi mengincar para pekerja kerah biru.

“Semakin banyak profesional kerah putih dan pelajar yang terjerumus ke dalam ideologi radikal. ‘Generasi baru’ ideologi ini umumnya berasal dari kalangan urban, berpendidikan, dan memiliki pencapaian profesional, sehingga sulit terdeteksi melalui pola identifikasi tradisional,” ujarnya.

Iftekharul menambahkan bahwa perang Israel-Gaza, misalnya, berperan sebagai katalis bagi radikalisasi, “karena persepsi tentang viktimisasi umat Muslim secara global” dapat memicu rasa ketidakadilan yang mudah dimanfaatkan kelompok ekstremis melalui propaganda daring.

“Media sosial dan aplikasi pesan terenkripsi juga memainkan peran penting dalam proses radikalisasi, seperti yang ditunjukkan oleh survei kepolisian Bangladesh yang menemukan bahwa persentase tinggi ekstremis terinspirasi oleh propaganda daring dan menggunakan komunikasi terenkripsi,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa penangkapan di Malaysia baru-baru ini bukanlah insiden yang terpisah, melainkan bagian dari “pola radikalisasi yang berulang dalam diaspora Bangladesh sebagaimana terlihat dalam kasus-kasus sebelumnya di Malaysia dan Singapura.”

Pada Januari 2016, Singapura mengumumkan penangkapan sekitar 27 warga Bangladesh yang disebut merencanakan jihad bersenjata di luar negeri dan di negara mereka.

Pada April di tahun yang sama, Singapura menahan delapan warga Bangladesh lainnya yang merupakan anggota kelompok “Negara Islam Bangladesh". Mereka disebut merencanakan serangan untuk menggulingkan pemerintahan Bangladesh dan mendirikan negara Islam yang menjadi bagian dari kekhalifahan ISIS.

“Enam dari mereka telah divonis bersalah atas pelanggaran pendanaan terorisme. Sementara delapan lainnya telah dipulangkan ke Bangladesh,” kata ISD kepada CNA pada hari Selasa.

ISD menambahkan bahwa anggota kelompok radikal yang berhasil digagalkan di Singapura telah teradikalisasi melalui internet, dan mereka juga menggalang dana di antara sesama anggota untuk mendukung aktivitas terorisme.

Secara terpisah pada Agustus 2016, Malaysia menangkap seorang penduduk tetap asal Bangladesh dan tokoh masyarakat, Peyar Ahmed Akash, pemilik restoran di pusat kota Kuala Lumpur.

Ahmed adalah buronan Interpol dan restoran miliknya diduga jadi tempat berkumpul para pemimpin dan pendukung kelompok teroris. Ia dideportasi pada September tahun itu.

Sementara itu, Aizat Shamsuddin, pendiri dan direktur Initiative to Promote Tolerance and Prevent Violence di Malaysia, mengatakan bahwa dalam kasus penangkapan terbaru di Malaysia, kelompok teroris menggunakan platform seperti WhatsApp dan Telegram untuk mengatur sesi indoktrinasi, pengajian, dan pertemuan rahasia.

Aizat menambahkan bahwa pihak berwenang menemukan bahwa rekrutan yang telah dibaiat secara daring dapat dipromosikan untuk memimpin perekrutan dan kegiatan penyebaran doktrin.

“Ini menunjukkan adanya struktur hierarki yang jelas, mulai dari penyaringan awal hingga pembentukan unit elite, dan mereka telah beroperasi cukup lama di negara ini,” ujar Aizat.

Kelompok ini juga diketahui telah menggunakan layanan transfer internasional dan dompet digital untuk menggalang dana bagi simpatisan ISIS di Suriah dan Bangladesh. Menurut Iftekharul, cara ini membuat pendanaan teroris kian sulit dilacak.

Dalam kasus penangkapan di Malaysia, Aizat menyatakan bahwa kelompok tersebut mengambil biaya keanggotaan sebesar RM500 (Rp1,9 juta), serta mengumpulkan dana tambahan melalui donasi sukarela dan platform digital.

“Semua ini menegaskan keterkaitan dan operasi lintas negara mereka, yang memanfaatkan sistem keuangan digital kita,” katanya.

PENGAMAT: MALAYSIA HARUS LIBATKAN KOMUNITAS DIASPORA

Aizat mengatakan, terlepas dari jaringan terorisnya, pemerintah Malaysia harus tetap waspada dan memantau setiap keterkaitan atau aktivitas yang mendukung kelompok yang berupaya memanfaatkan ketidakstabilan politik di Bangladesh.

Hal ini, kata dia, termasuk kelompok Neo Jamah Mujahidin Bangladesh (JMB) yang berafiliasi dengan ISIS dan Harkatul Jihad al-Islami Bangladesh (HuJI-B) yang berafiliasi dengan al-Qaeda. 

JMB punya kaitan dengan serangan di kafe Dhaka pada Juli 2016 yang menewaskan 22 orang yang sebagian besarnya warga asing. Pelaku adalah alumni Universitas Monash, Malaysia.

Namun, Aizat mengatakan, kewaspadaan negara tidak boleh berujung pada pengamanan atau kecurigaan berlebihan terhadap komunitas migran.

Ia menyatakan bahwa aparat sebaiknya fokus pada individu dan jaringan, bukan pada identitas etnis atau kebangsaan.

“Langkah-langkah perlindungan mencakup membangun kepercayaan dengan komunitas migran, melatih aparat agar tidak berprasangka rasial, memastikan ada pengawasan atas tindak penegakan hukum, serta bekerja sama dengan masyarakat sipil dan pemberi kerja untuk mengidentifikasi risiko tanpa menimbulkan stigma terhadap kelompok secara keseluruhan,” ujarnya.

Ia juga menyebut bahwa salah satu area penting yang perlu diselidiki adalah penyalahgunaan sistem hawala, yaitu metode informal untuk mentransfer uang yang beroperasi di luar sistem perbankan konvensional.

Menurut Aizat, sistem ini memungkinkan jaringan teroris memindahkan dana secara internasional melalui perantara di lingkaran keluarga, teman, atau bisnis tanpa perlu memindahkan uang melintasi perbatasan secara fisik.

Dengan begitu, mereka dapat menghindari sistem keuangan formal dan lolos dari deteksi aparat penegak hukum.

“Untuk membongkar saluran-saluran ini, pihak berwenang harus mengumpulkan informasi dari para tersangka yang ditangkap dan, yang tak kalah penting... membangun kepercayaan dengan komunitas migran dan para tokohnya.”

“Hubungan semacam ini dapat membantu menghasilkan petunjuk dan mengidentifikasi individu yang bertindak sebagai saksi mata atau perantara,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa kerja sama dengan aparat penegak hukum Bangladesh, Interpol, dan unit intelijen keuangan internasional juga penting untuk memetakan secara menyeluruh skala transnasional dari operasi jaringan teroris ini.

Aizat juga berharap pemerintah Malaysia mau membina integrasi sosial dan ekonomi dari komunitas migran untuk mengurangi marjinalisasi dan menghilangkan hal-hal yang bisa menjadi daya tarik untuk bergabung dengan kelompok teroris.

Iftekharul mengatakan bahwa pendekatan yang proaktif, menyeluruh, transparan, dan kolaboratif sangat penting untuk mendeteksi, mencegah, bahkan memberantas persoalan ini.

“Penangkapan di Malaysia dapat mendorong negara-negara lain untuk meninjau kembali strategi dan kewaspadaan kontra-terorisme mereka, terutama yang berkaitan dengan populasi migran,” tambahnya.

“Hal ini menekankan pada pentingnya pendekatan yang kolaboratif dan terkoordinasi secara regional dalam upaya memberantas terorisme.”

Iftekharul mengatakan bahwa yang pertama harus dilakukan adalah pemerintah Bangladesh harus secara tegas mengakui dan menangani kasus-kasus radikalisasi di kalangan diaspora, karena meremehkan masalah ini justru kontra-produktif.

Terkait hal itu, ia menambahkan bahwa misi diplomatik Bangladesh di luar negeri perlu mendekatkan diri dengan komunitas diaspora dengan berperan sebagai pusat untuk mempromosikan kesatuan sosial, dialog antaragama, dan pertukaran budaya.

Ia juga menyatakan bahwa inisiatif riset bersama antara Bangladesh dan negara tuan rumah sangat penting untuk memahami faktor-faktor spesifik penyebab radikalisasi, dan bahwa berbagi informasi dan intelijen merupakan hal yang sangat krusial untuk upaya kontra-terorisme yang terkoordinasi.

Iftekharul mengatakan bahwa organisasi Islam, baik di Bangladesh maupun di komunitas diaspora, perlu memainkan peran yang lebih bertanggung jawab dalam melawan pengaruh ekstremis dengan mengembangkan narasi yang kuat terhadap radikalisasi.

“Selain itu, pelatihan pra-keberangkatan bagi mereka yang akan meninggalkan Bangladesh dapat memberi edukasi tentang pengaruh ekstremis dan bagaimana menghindarinya. Negara-negara tujuan seperti Malaysia dan Singapura harus secara efektif menjangkau komunitas diaspora Bangladesh yang besar untuk mencegah ekstremisme dan membangun kohesi sosial,” katanya.

PARA TOKOH KOMUNITAS BANGLADESH TERKEJUT

Bagi komunitas Bangladesh di Malaysia, penangkapan para simpatisan ISIS mengejutkan sekaligus memicu kekhawatiran. Banyak dari mereka yang berusaha melindungi reputasi komunitas, terutama karena dari mereka yang datang untuk mencari masa depan yang lebih baik.

Salah satu tokoh komunitas Bangladesh di Malaysia, Jalil Ahmed, mengatakan bahwa sebagian besar pekerja Bangladesh datang ke Malaysia "hanya untuk mencari nafkah". Jalil yang bekerja di sektor konstruksi mengatakan, banyak pekerja Bangladesh marah karena nama mereka jadi tercemar.

“Sangat sulit bagi seorang pekerja untuk merelakan RM50 (Rp190 ribu), apalagi RM500 (Rp1,9 juta)? Ada sekitar satu juta orang Bangladesh di Malaysia dan sebagian besar berada di sini untuk mencari nafkah demi masa depan yang lebih baik bagi keluarga mereka di kampung halaman,” katanya kepada CNA.

Data resmi per tahun lalu menunjukkan terdapat 898.970 pekerja Bangladesh di Malaysia. Angka ini menjadikan mereka sebagai kelompok terbesar dari total populasi pekerja asing, diikuti oleh warga Indonesia dan Nepal.

Namun, banyak yang percaya jumlah pekerja Bangladesh jauh lebih tinggi dari itu, jika memperhitungkan mereka yang tidak berdokumen.

Pekerja migran yang terdokumentasi membentuk sekitar 15 persen dari angkatan kerja Malaysia dan banyak yang bekerja di sektor yang dihindari penduduk lokal, atau yang disebut 3D: dirty, dangerous dan demeaning (kotor, berbahaya, dan berat).

Pekerja Bangladesh di Malaysia kebanyakan bekerja di lima sektor utama: manufaktur, konstruksi, perkebunan, pertanian, dan jasa. Di sektor jasa, mereka bekerja sebagai pembersih, penjaga pom bensin, dan pelayan di supermarket.

Aktivis Bangladesh, Mohammad Sami, mengatakan bahwa rekan senegaranya di Malaysia dan di negeri sendiri marah dan kecewa dengan kabar yang banyak diberitakan dalam beberapa hari terakhir.

“Jika mereka benar-benar bersalah melakukan hal-hal bodoh seperti itu, mereka harus dihukum,” katanya kepada CNA.

Namun Sami juga mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan adanya penipuan. Bisa jadi, kata dia, mereka yang ditangkap tidak tahu menahu bahwa mereka menyumbangkan uang kepada kelompok-kelompok teroris.

“Apakah mungkin mereka telah ditipu dan diberitahu bahwa uang ini untuk orang miskin di kampung halaman? Saya khawatir mereka yang ditangkap adalah mereka yang tidak berpendidikan,” katanya.

Dia juga khawatir kasus ini akan berdampak pada sulitnya warga Bangladesh masuk ke Malaysia di masa mendatang.

“Seluruh komunitas akan ikut menderita. Saya khawatir orang-orang akan takut menyewakan rumah mereka kepada pekerja migran Bangladesh karena hal ini,” kata Sami, seraya menambahkan bahwa pemerintah Malaysia dan Bangladesh harus bekerja sama mengatasinya.