Malaysia saring penerima subsidi BBM dari kepemilikan rumah dan mobil mewah, apakah realistis?

KUALA LUMPUR: Pemerintah Malaysia akan memasukkan kepemilikan rumah dan kendaraan mewah sebagai salah satu faktor penentu siapa yang berhak mendapatkan subsidi BBM. Namun para ahli mengatakan langkah itu bisa memperumit pelaksanaan kebijakan yang sensitif ini.

Pertanyaan yang muncul dari para ahli antara lain bagaimana kriteria kelayakan itu akan diterapkan di SPBU, serta apakah biaya tambahan untuk pembaruan sistem di SPBU akan lebih besar daripada anggaran yang berhasil dihemat dalam penataan subsidi, kata para ahli kepada CNA.

Sebelumnya pada 19 Agustus lalu, PM Anwar Ibrahim kepada parlemen mengatakan bahwa pemerintah sedang merampungkan kriteria kelayakan dan mekanisme pelaksanaan penataan subsidi untuk RON95, jenis BBM yang paling banyak digunakan di Malaysia.

“Kriteria tambahan, termasuk kepemilikan properti dan kendaraan mewah, akan jadi pertimbangan selain pendapatan bulanan sebelum keputusan final diambil pada akhir September,” katanya dalam jawaban tertulis atas pertanyaan mengenai subsidi RON95.

Anwar, yang juga menjabat Menteri Keuangan, menambahkan bahwa kelayakan subsidi BBM akan ditentukan menggunakan berbagai sumber data, termasuk informasi pendapatan dari Lembaga Hasil Dalam Negeri serta Survei Pendapatan Rumah Tangga dari Departemen Statistik Malaysia.

Anwar kembali menegaskan bahwa penataan subsidi tidak akan memengaruhi setidaknya 85 persen warga Malaysia. Hanya warga asing dan kelompok berpenghasilan tinggi yang diperkirakan harus membayar bensin RON95 tanpa subsidi.

Menanggapi pertanyaan CNA soal tolok ukur yang akan digunakan untuk menilai properti dan kendaraan mewah dalam menentukan kelayakan penerima subsidi, juru bicara Kementerian Keuangan Malaysia mengatakan bahwa “semua sedang dipertimbangkan”.

“Untuk saat ini, kami hanya merujuk pada jawaban perdana menteri di parlemen,” tambah juru bicara itu pada Kamis.

Saat mengumumkan kebijakan untuk menekan biaya hidup pada 23 Juli, Anwar menyatakan harga RON95 akan diturunkan dari RM2,05 (Rp8.100) menjadi RM1,99 per liter bagi warga Malaysia yang berhak atas BBM bersubsidi.

Ia menambahkan, kebijakan itu akan menguntungkan 18 juta warga sekaligus menutup kebocoran subsidi kepada kelompok masyarakat yang tidak berhak, termasuk orang asing. Anwar juga mencatat harga RON95 nonsubsidi tetap sekitar RM2,50 (Rp10.200) per liter.

Penulis dan ekonom asal Malaysia, Shankaran Nambiar, mengatakan kepada CNA bahwa pemerintah tampaknya berencana menggunakan “tolok ukur multidimensional” untuk menentukan siapa yang berhak mendapat BBM bersubsidi.

“Tolok ukur semacam itu berguna karena lebih komprehensif, tetapi bisa memunculkan kerumitan dalam pelaksanaannya. Namun, berbagai data yang ada dapat digunakan untuk menentukan titik batas,” ujarnya.

APA BATASAN YANG DIGUNAKAN?

Dalam menata subsidi BBM, Direktur Eksekutif Socio-Economic Research Centre Malaysia, Lee Heng Guie, menilai pemerintahan Anwar kemungkinan akan meniru cara seperti penghapusan subsidi solar di Semenanjung Malaysia pada Juni 2024.

Setelah subsidi dihapus dan harga solar ditentukan oleh pasar, pemilik kendaraan bisa mendapat bantuan tunai RM200 (sekitar Rp816.000) per bulan jika memenuhi beberapa kriteria. 

Di antaranya, memiliki pendapatan tahunan maksimal RM100.000 (sekitar Rp408 juta) dan kendaraan diesel berusia lebih dari 10 tahun.

Untuk subsidi BBM jenis lain, Lee memperkirakan ambang pendapatan tahunan bisa ditetapkan lebih tinggi, mungkin RM200.000 (sekitar Rp816 juta). Pasalnya, kendaraan berbahan bakar bensin jauh lebih banyak ketimbang solar, sementara Anwar sudah berjanji 85 persen warga Malaysia tetap akan masuk kategori penerima.

Dengan data dari Lembaga Hasil Dalam Negeri, Departemen Transportasi Darat, serta Central Database Hub — yang mencakup data demografi dan rincian pendidikan, kesehatan, pendapatan rumah tangga, hingga bantuan sosial masyarakat Malaysia — Lee menilai pemerintah seharusnya bisa menetapkan tolok ukur yang tepat.

Meski begitu, tetap akan ada orang yang berhak tetapi terlewat, dan sebaliknya, ada yang tidak berhak justru ikut menerima. Lee menyebutnya sebagai “kesalahan eksklusi dan inklusi”.

“Harus dipastikan sistem ini efisien, tapi pada saat yang sama biaya administrasi bisa ditekan serendah mungkin. Tidak ada sistem yang sempurna, selalu akan ada kesalahan semacam itu,” ujarnya.

BAGAIMANA PENERAPAN DI SPBU

Pernyataan terbaru dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa penataan subsidi bensin di Malaysia kemungkinan akan berbeda jalurnya dengan solar.

Menteri Keuangan II Amir Hamzah Azizan pada Maret lalu mengatakan bahwa mekanisme subsidi BBM jenis RON95 tepat sasaran akan melibatkan sistem harga dua tingkat serta kemungkinan penggunaan MyKad, atau kartu identitas nasional Malaysia.

Pada Juli, Amir Hamzah juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah mendorong pengelola SPBU untuk meningkatkan sistem mereka demi mendukung skema penataan subsidi agar tidak terjadi antrean saat pengisian bahan bakar.

Tujuan utamanya ialah agar penyaringan kelayakan subsidi lewat MyKad dapat dilakukan tanpa membuat prosesnya lebih rumit dibanding pengisian BBM seperti biasa.

Terkait hal ini, Sekretaris Jenderal Asosiasi Penjual Bahan Bakar Malaysia (PDAM), Bashir Ab Razak, sebelumnya mengatakan kepada CNA bahwa seluruh merek besar bahan bakar saat ini sedang melakukan uji coba mekanisme transaksi di SPBU “di bawah pengawasan ketat otoritas”.

“Meski kami diberi tahu bahwa uji coba berjalan lancar, kami belum mendapat akses ke detail lebih lanjut sejauh ini,” ujarnya.

Bashir menambahkan, meskipun PDAM telah melakukan pembicaraan awal dengan pejabat terkait, perencanaan teknis dan operasional telah diurus langsung antara pemerintah dengan perusahaan minyak.

“Sebagai operator lini depan di sektor ini, kami percaya PDAM harus dilibatkan secara aktif dalam merumuskan pelaksanaan,” kata Bashir.

“Karena itu kami menantikan sesi khusus dengan pemerintah, di mana kami bisa berbagi wawasan lapangan dan rekomendasi agar pelaksanaan berjalan efisien sekaligus adil,” tambahnya.

Lee dari Socio-Economic Research Centre memperingatkan bahwa sistem berbasis front-end semacam itu bisa menambah biaya bagi operator SPBU, dibandingkan metode yang lebih sederhana yaitu melepas harga RON95 ke pasar lalu memberikan bantuan tunai kepada masyarakat yang berhak.

“Tujuannya agar orang kaya tidak ikut disubsidi. Tapi kalau ingin semuanya sempurna dan datanya benar-benar lengkap, kadang justru bisa menimbulkan keterlambatan atau biaya administrasi yang lebih besar,” ujarnya.

Ekonom Shankaran Nambiar menilai akan terlalu merepotkan bila pemerintah harus menerbitkan kartu BBM berdasarkan pendapatan dan kepemilikan rumah untuk semua pemilik kendaraan, lalu kartu itu wajib ditunjukkan di SPBU.

“Mekanisme yang lebih praktis adalah membuat semua orang membayar harga nonsubsidi, kemudian memberikan potongan tunai langsung ke rekening bank mereka yang memenuhi syarat subsidi BBM,” katanya, sambil membandingkannya dengan pendekatan pada subsidi solar.

Lee juga mendesak pemerintah segera mengumumkan detail kriteria kelayakan dan mekanisme pelaksanaan subsidi, mengingat waktu menuju September semakin singkat.

“Semua datanya sudah ada,” ujarnya. “Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk terus mengatakan bahwa mereka mengkajinya.”

UJIAN BAGI ANWAR

Subsidi BBM merupakan isu politik yang sensitif di Malaysia. Koalisi Pakatan Harapan pimpinan Anwar mengakui bahwa pemotongan subsidi solar ikut berkontribusi pada kekalahan mereka dalam pemilihan sela di Penang Juli lalu.

Pada Maret, Anwar mengecam oposisi karena menggembar-gemborkan isu subsidi BBM, dengan menekankan bahwa kebijakan itu tidak akan berdampak pada mayoritas masyarakat.

Subsidi RON95 membebani pemerintah hampir RM20 miliar (Rp81,6 triliun) per tahun pada 2023 dan 2024, kata Anwar pada Juli.

Adib Zalkapli dari firma konsultasi geopolitik Viewfinder Global Affairs mengatakan, skema subsidi BBM Malaysia secara keseluruhan “tidak efisien dan tidak berkelanjutan”, sehingga pilihan terbaik dari sisi keuangan sebenarnya adalah menghapusnya.

“Tentu saja itu mustahil secara politik; rakyat Malaysia sudah terbiasa dengan BBM murah. Jadi, untuk mengurangi dana yang dibutuhkan agar BBM tetap murah bagi sebanyak mungkin orang, perlu ada syarat seperti kepemilikan properti dan kendaraan,” ujarnya.

“Dan saya kira, ketika ada banyak syarat untuk bisa menikmati BBM murah, celah-celah akan muncul dengan sendirinya dan pasti akan dimanfaatkan,” tambahnya.