Penyalahgunaan narkoba di Malaysia di 'tingkat kritis', ancam keselamatan publik: Wakil PM

KUALA LUMPUR: Penyalahgunaan narkoba di Malaysia telah mencapai "tingkat kritis" dan mengancam keselamatan publik, stabilitas ekonomi, dan struktur sosial, kata Wakil Perdana Menteri  Ahmad Zahid Hamidi.

Ia mengutip angka-angka terbaru yang menunjukkan bahwa Malaysia telah mencatat 192.857 pengguna dan pecandu narkoba tahun lalu, naik hampir sepertiga dari tahun sebelumnya, dengan 61 persen berada dalam kelompok usia 15 hingga 39 tahun.

“Dari jumlah tersebut, 96 persen adalah laki-laki, sebagian besar didorong oleh pengaruh teman sebaya dan rasa ingin tahu,” katanya seperti dilaporkan oleh kantor berita Bernama setelah memimpin rapat komite Kabinet tentang pemberantasan penyalahgunaan narkoba pada hari Senin (19/5).

Statistik yang dikutip Ahmad Zahid pertama kali dirilis pada bulan Februari oleh Badan Antinarkoba Nasional.

Statistik yang dipublikasikan di situs web Badan Antinarkoba Nasional (AADK) menunjukkan 145.526 pengguna dan pecandu narkoba yang dilaporkan pada tahun 2023.

Statistik terbaru menunjukkan peningkatan 32,5 persen dalam jumlah pengguna dan pecandu narkoba yang dilaporkan dari tahun 2023 hingga 2024.

Menurut badan tersebut, stimulan jenis amfetamin seperti ekstasi terlibat dalam lebih dari 70 persen kasus penggunaan narkoba, diikuti oleh opiat seperti morfin dan heroin (sekitar 23 persen), dan mariyuana (4 persen).

Ahmad Zahid juga dilaporkan mengatakan bahwa Kelantan memiliki tingkat penyalahgunaan narkoba tertinggi di Malaysia, dengan 1.130 pengguna per 100.000 penduduk, diikuti oleh Terengganu (974), Perlis (965), dan Kedah (898).

Untuk mengatasi masalah narkoba yang terus berkembang dan kompleks ini, ia mengatakan komite menyetujui Rencana Komunikasi Antinarkoba 2025–2027 pada hari Senin, sebuah strategi yang komprehensif dan terarah.

Rencana tersebut, katanya, difokuskan pada pembinaan perubahan perilaku, peningkatan kesadaran, dan penyampaian informasi yang akurat melalui upaya antarlembaga yang terkoordinasi, yang bertujuan untuk membangun gerakan antinarkoba nasional.

Ahmad Zahid juga menyoroti kekhawatiran yang melibatkan produk vape rasa jamur yang ditemukan mengandung zat psikoaktif atau halusinogen seperti psilocybin dan psilocin, berdasarkan temuan oleh Pusat Racun Nasional.

“Zat-zat ini menimbulkan risiko serius bagi anak-anak dan remaja dan memerlukan tindakan penegakan hukum yang segera dan lebih agresif,” kata Ahmad Zahid.

Menurut Yayasan Alkohol dan Narkoba Australia, zat-zat ini memengaruhi semua indra, mengubah cara berpikir, persepsi waktu, dan emosi, serta dapat menyebabkan halusinasi di mana seseorang melihat atau mendengar hal-hal yang tidak ada atau terdistorsi.

Ahmad Zahid menambahkan bahwa Kementerian Dalam Negeri Malaysia akan menggunakan sistem analisis jaringan data kejahatan untuk melacak pola kejahatan terkait narkoba dengan lebih baik dan membantu mengembangkan strategi yang lebih terfokus dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

KEBIJAKAN NARKOBA NASIONAL

Ia juga mengatakan bahwa pemerintah tetap teguh dalam menerapkan Kebijakan Narkoba Nasional, yang mencakup pencegahan, pengobatan, rehabilitasi, dan penegakan hukum.

“Perang melawan narkoba merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan aktif dari semua lapisan masyarakat — termasuk masyarakat umum dan kelompok masyarakat sipil.

“Untuk melindungi generasi mendatang dari ancaman narkoba, kami akan tetap teguh dan tidak kenal kompromi dalam perang melawan musuh nomor satu bangsa ini,” katanya.

Negara-negara Asia Tenggara lainnya juga menghadapi tantangan dengan narkoba sintetis.

Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebelumnya menggambarkan bagaimana para pengedar narkoba di Asia Tenggara menggunakan laut untuk menghindari intersepsi oleh penegakan hukum darat yang dilakukan di Thailand dan China. 

Negara bagian Shan di timur Myanmar yang terpencil tetap menjadi produsen utama sabu atau “ice” karena penegakan hukum yang buruk.

Sebagian besar narkoba dikirim melalui perbatasan Laos, Myanmar, dan Thailand, wilayah yang dikenal sebagai Segitiga Emas.

Penyelundup dapat melakukan pengiriman dari kapal ke kapal di laut lepas, di luar yurisdiksi negara mana pun.