Di tengah utang yang menumpuk, Malaysia genjot pemulihan aset dari skandal megakorupsi 1MDB

KUALA LUMPUR: Pemerintah Malaysia mengintensifkan upaya pemulihan dana dan aset yang terkait skandal megakorupsi 1Malaysia Development Bhd (1MDB), dengan menajamkan perhatian pada lembaga keuangan internasional yang dituding memfasilitasi pemindahan miliaran dolar dana ilegal tersebut.

Kepada CNA, Johari Abdul Ghani, Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia yang baru dilantik sekaligus ketua Satuan Tugas Pemulihan Aset 1MDB, mengatakan pemerintah ingin mempercepat gugatan hukum yang tengah berjalan dengan mendorong pengadilan di Malaysia, Singapura, dan Hong Kong menggelar sidang lebih awal pada 2026.

“Kami juga sedang meninjau bank dan perantara keuangan lain yang terlibat dalam aliran dana dari 1MDB,” ujarnya dalam sebuah wawancara, seraya menambahkan bahwa Malaysia tetap terbuka untuk penyelesaian yang dinegosiasikan secara tertutup dengan lembaga keuangan global.

Malaysia telah mengajukan gugatan di pengadilan dalam negeri, Singapura, dan British Virgin Islands terhadap Deutsche Bank, Standard Chartered Bank, Julius Baer Group Ltd, BSI Bank Ltd serta Amicorp, penyedia layanan korporasi berbasis di Hong Kong, dengan total nilai klaim mencapai US$5,21 miliar.

Pemerintah Malaysia juga mengajukan gugatan senilai US$1,83 miliar terhadap Patrick Mahoney, mantan kepala eksekutif perusahaan swasta PetroSaudi International, serta firma hukum global White & Case yang berbasis di AS.

Gugatan-gugatan tersebut diajukan antara Mei 2021 dan Juli 2025, dengan klaim terbaru ditujukan kepada Standard Chartered Bank.

Pemerintah Kuala Lumpur saat ini tengah menjalani proses mediasi di Hong Kong dengan Julius Baer dalam upaya mencapai penyelesaian di luar pengadilan.

Perkara pemerintah Malaysia terhadap Deutsche Bank awalnya akan disidangkan pada Januari 2026 namun dijadwalkan ulang pada Oktober dan Desember tahun ini, kata pihak bank.

Belum ada jadwal yang ditetapkan untuk perkara lain.

Johari mengatakan pihak-pihak lain yang menerima dana secara langsung dari 1MDB juga berada dalam “radar hukum” satuan tugasnya, meski ia tidak merinci lebih lanjut.

“Kami fleksibel. Jika para pihak memilih untuk bernegosiasi setelah gugatan diajukan, kami terbuka,” ujarnya, seraya menyatakan satuan tugas akan mengintensifkan upaya dalam beberapa bulan ke depan untuk memulihkan sebanyak mungkin dana yang hilang akibat skandal tersebut.

“Tidak ada perlambatan dalam kampanye pemulihan aset,” katanya.

Melalui tindakan hukum di luar negeri di berbagai yurisdiksi dan perampasan aset tanpa putusan pidana, Malaysia telah berhasil memulihkan dana lebih dari RM5,68 miliar hingga pertengahan 2025, menurut Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) dan Kedutaan Besar AS di Kuala Lumpur.

Jumlah tersebut berasal dari hasil penjualan aset seperti kapal pesiar mewah Equanimity dan Topaz, serta properti mewah dan karya seni bernilai tinggi.

Di ranah domestik, total pemulihan mencapai sekitar RM19,94 miliar, terdiri dari penyelesaian dan denda kepada bank-bank lokal dan internasional.

Termasuk di antaranya adalah penyelesaian keuangan dengan AmBank Group — bank Malaysia yang menjadi pemberi pinjaman utama dan penasihat bagi 1MDB — serta bank-bank internasional besar seperti Goldman Sachs dan JPMorgan.

Dengan demikian, pemerintah Kuala Lumpur sejauh ini telah berhasil menarik kembali RM25,62 miliar, tetapi masih menghadapi kekurangan finansial yang signifikan.

Menurut pengacara Malaysia dan pejabat Kementerian Keuangan yang terlibat dalam upaya pemulihan aset, 1MDB mengumpulkan utang sebesar RM39,64 miliar melalui penerbitan obligasi dan pinjaman bank antara 2009 dan 2015.

Dengan jumlah pemulihan RM25,62 miliar yang diumumkan DOJ dan pemerintah Malaysia, berarti telah tercapai sekitar 64,6 persen dari total utang 1MDB.

Namun, angka pemulihan ini masih jauh jika dibandingkan dengan nominal yang dibayarkan pemerintah Malaysia untuk melunasi pokok dan bunga utang yang timbul dari skema penggalangan utang 1MDB.

Perdana Menteri Anwar Ibrahim, yang juga menjabat sebagai menteri keuangan, mengatakan di Parlemen awal Desember bahwa sejak 2018, Malaysia mewarisi RM34 miliar utang pokok dan RM17 miliar kewajiban bunga akibat skandal utang 1MDB.

Ia menambahkan bahwa pemerintah sejak 2018 telah melunasi RM42 miliar kewajiban utang dan bunga, dengan masih tersisa RM13 miliar yang harus dibayar dalam beberapa tahun mendatang.

“Ini jelas menunjukkan bahwa upaya pemulihan aset tidak cukup untuk menutupi kewajiban pembayaran utang 1MDB,” ujarnya.

“Ini kerugian besar bagi negara.”

PENGINGAT BAGI PUBLIK

Kampanye pemulihan aset yang masih berlangsung menjadi salah satu dimensi paling berlarut-larut dari saga panjang kasus 1MDB.

Upaya pemerintahan Anwar Ibrahim mempercepat pemulihan aset dilakukan setelah rampungnya perkara pidana besar yang menjerat mantan perdana menteri Najib Razak, figur sentral dalam skandal itu.

Najib, yang saat ini menjalani hukuman penjara enam tahun atas kasus korupsi yang melibatkan bekas unit 1MDB, SRC International, dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tinggi pada 26 Desember atas sejumlah dakwaan pencucian uang dan penyalahgunaan kekuasaan.

Ia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara serta denda total RM11,38 miliar oleh Hakim Collin Lawrence Sequerah.

Vonis yang tengah diajukan banding oleh Najib itu merupakan penuntutan pidana besar teranyar yang muncul dari skandal 1MDB.

Namun demikian, Najib masih berpotensi menghadapi risiko hukum lanjutan. Pada pertengahan 2025, sejumlah dakwaan pencucian uang terkait 1MDB terhadap dirinya dihentikan dengan putusan lepas tidak murni, sehingga jaksa masih dapat mengajukan kembali dakwaan tersebut di kemudian hari.

Menurut orang-orang dekat Anwar, pemerintah memandang upaya satuan tugas pemulihan aset di bawah pimpinan Johari sebagai pengingat penting bagi publik tentang salah satu skandal korupsi keuangan terbesar di dunia.

“Jumlah dana yang dicuri sangat mencengangkan, dan publik perlu terus diingatkan akan kegagalan pemerintahan sebelumnya serta perlunya penindakan tegas terhadap korupsi,” kata seorang ajudan senior perdana menteri yang menolak disebutkan namanya.

PERGESERAN STRATEGI

Keputusan untuk menyasar lembaga keuangan dan firma profesional yang diduga memfasilitasi penggelapan dana 1MDB menandai pergeseran strategi dalam kampanye pemulihan aset Malaysia.

Di luar perkara pidana terhadap Najib, upaya restitusi Malaysia selama ini sebagian besar bertumpu pada inisiatif pemulihan aset yang dipimpin oleh DOJ.

Skandal ini meluas ke tingkat global sejak DOJ mengajukan gugatan perampasan perdata pada pertengahan 2016 guna menyita aset yang diduga berasal dari dana tersebut.

Upaya tersebut kian dipercepat setelah pemerintahan Najib tumbang pada Mei 2018, menandai pergantian kekuasaan politik pertama Malaysia dalam lebih dari enam dekade, yang terutama dipicu kemarahan publik atas penyelewengan dana lebih dari US$4 miliar sebagaimana diidentifikasi oleh DOJ.

Menurut para pengacara dan pejabat Malaysia yang memahami perkara tersebut, daftar aset yang diidentifikasi oleh DOJ tergolong luas.

Selain kapal pesiar supermewah, dana US$1,4 miliar yang dipulangkan ke Malaysia mencakup hasil penjualan properti di London, New York, dan Los Angeles, barang-barang mewah, serta keuntungan dari investasi di Electrum Group, perusahaan penasihat investasi yang berbasis di New York.

Hingga akhir 2024, para pejabat mengatakan DOJ juga membidik lebih dari 20 aset tambahan, termasuk berlian 11,72 karat, lukisan bernilai tinggi, rekening bank di Morgan Stanley dan Wells Fargo, serta apartemen di Prancis, yang seluruhnya telah ditetapkan berada pada tahap “penyitaan aset”.

Namun, peran DOJ sejak itu menyusut di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.

Pada Februari 2025, pemerintahan Trump membubarkan Kleptocracy Asset Recovery Initiative (KARI), yang sebelumnya memimpin upaya pemulihan aset terkait 1MDB, sebagai bagian dari pergeseran prioritas penegakan hukum.

“Pembubaran KARI merupakan kemunduran besar karena kami telah membangun hubungan kerja yang kuat dengan para penyidik AS,” kata seorang pengacara sektor swasta yang ditunjuk pemerintah Malaysia dan terlibat dalam kampanye pemulihan aset.

GEJOLAK POLITIK

Upaya pemulihan aset juga terhambat oleh ketidakstabilan politik yang terjadi selama bertahun-tahun di Malaysia.

Setelah Najib Razak lengser, Malaysia mengalami tiga kali pergantian pemerintahan sebelum mencapai kondisi yang relatif stabil setelah Anwar Ibrahim membentuk pemerintahan koalisi usai pemilu November 2022 tidak menghasilkan mayoritas mutlak.

Pemerintahan pasca-2018 awalnya menempuh proses perampasan aset terhadap penerima dana 1MDB di dalam negeri, namun banyak perkara kemudian ditarik di tengah tekanan politik ketika pemerintah kesulitan mempertahankan kekuasaan.

Di bawah masa jabatan kedua Mahathir Mohamad pada 2018–2020, sejumlah kasus terhadap mantan direktur dan pejabat senior 1MDB dihentikan setelah mereka sepakat menjadi saksi penuntut dalam persidangan yang terkait dengan Najib.

Ketika Muhyiddin Yassin menggantikan Mahathir sebagai perdana menteri pada Februari 2020, pemerintahannya menempuh jalur penyelesaian yang dinegosiasikan dengan sejumlah pihak lokal dan internasional yang terkait dengan 1MDB.

Kesepakatan pertama dicapai pada Februari 2020 dengan AmBank Group, yang setuju membayar RM2,83 miliar untuk menyelesaikan seluruh klaim terkait perannya dalam 1MDB.

Sebulan kemudian, pemerintah mencapai penyelesaian dengan Deloitte senilai US$80 juta, disusul kesepakatan serupa dengan KPMG.

KESEPAKATAN KONTROVERSIAL

Kesepakatan paling kontroversial hingga kini tetap perjanjian dengan Goldman Sachs — kesepakatan yang berulang kali disebut pemerintahan Anwar akan ditinjau kembali.

Goldman Sachs memainkan peran besar dalam kejatuhan 1MDB. Pada 2012–2013, bank raksasa AS itu mengatur tiga penerbitan obligasi untuk 1MDB dengan total nilai US$6,5 miliar dan meraup biaya lebih dari US$600 juta.

Penyelidik AS kemudian menemukan bahwa miliaran dolar diselewengkan dengan keterlibatan oknum bankir Goldman Sachs, yang membantu memindahkan dana melalui struktur keuangan rumit di negara-negara surga pajak yang dikendalikan buronan finansial Malaysia, Low Taek Jho alias Jho Low.

Di bawah pemerintahan Mahathir Mohamad, Malaysia mengejar denda terhadap Goldman Sachs yang nilainya melebihi US$6,3 miliar, termasuk sanksi pidana dan perdata, menurut para pengacara dan pejabat pemerintah yang terlibat dalam upaya pemulihan aset.

Pendekatan tersebut berubah setelah pemerintahan Mahathir runtuh. Sikap pemerintah Malaysia di bawah Muhyiddin Yassin kemudian melunak dan membuka perundingan dengan bank AS tersebut.

Dalam kesepakatan yang difinalisasi pada Agustus 2020, Malaysia memberikan kekebalan dari tuntutan pidana dan perdata kepada 17 direktur Goldman Sachs serta sejumlah entitas bank. Sebagai imbalannya, Goldman Sachs sepakat membayar US$3,9 miliar melalui skema pembayaran bertahap.

Malaysia menerima pembayaran awal US$2,5 miliar, sementara sisa US$1,4 miliar dijadwalkan dibayarkan paling lambat akhir Agustus 2025. Namun, pencairan tahap akhir itu kini terkatung-katung karena terjerat perkara arbitrase di London yang diajukan Goldman Sachs dan telah berlangsung lebih dari dua tahun.

Johari mengatakan sidang arbitrase tersebut masih berjalan dan bersifat rahasia.