'Diplomasi orangutan', upaya Malaysia untuk mendukung negara pengimpor minyak sawit

KUALA LUMPUR: Malaysia berencana untuk memperkenalkan "diplomasi orangutan" dalam hubungannya dengan negara-negara pengimpor minyak sawit utama, dengan menawarkan hewan-hewan tersebut sebagai hadiah perdagangan. Ia merupakan upaya Malaysia untuk menghilangkan kekhawatiran tentang dampak lingkungan dari budidaya komoditas tersebut.

Namun rencana tersebut, yang disamakan dengan “diplomasi panda” negara China oleh Menteri Komoditas, telah memicu kekhawatiran di kalangan kelompok advokasi satwa liar yang meminta pemerintah untuk mempertimbangkan langkah-langkah alternatif untuk melindungi habitat orangutan dan meningkatkan produksi minyak sawit berkelanjutan, yang digunakan dalam industri minyak sawit untuk membuat lipstik hingga pizza.
 
Usulan ini muncul setelah Uni Eropa tahun lalu menyetujui larangan impor komoditas terkait deforestasi, yang dapat merugikan minyak sawit. Malaysia, produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia, menggambarkan undang-undang tersebut sebagai diskriminatif.

Menteri Perkebunan dan Komoditas Johari Abdul Ghani mengatakan Malaysia akan menawarkan hadiah orangutan kepada mitra dagangnya, khususnya importir besar seperti Uni Eropa, India dan China, sebagai bagian dari strategi diplomatik.
 
“Ini akan membuktikan kepada komunitas global bahwa Malaysia berkomitmen terhadap konservasi keanekaragaman hayati,” kata Johari melalui platform media sosial X pada Selasa malam.

“Malaysia tidak bisa mengambil pendekatan defensif terhadap isu minyak sawit. Sebaliknya kita perlu menunjukkan kepada negara-negara di dunia bahwa Malaysia adalah produsen minyak sawit berkelanjutan dan berkomitmen untuk melindungi hutan dan kelestarian lingkungan.”

Tidak ada rincian lebih lanjut mengenai rencana tersebut yang segera tersedia.

Orangutan, yang dalam bahasa Melayu berarti "manusia hutan", terancam punah, dengan populasi kurang dari 105.000 di pulau Kalimantan, kata kelompok konservasi Hidupan Liar Dunia, WWF.

WWF Malaysia mengatakan perkebunan kelapa sawit harus menyediakan koridor satwa liar yang aman bagi orangutan, dan meminta pemerintah untuk menghentikan konversi hutan menjadi perkebunan.

Hal ini juga menimbulkan kekhawatiran mengenai bagaimana rencana orangutan dapat mempengaruhi upaya melindungi dan melestarikan populasi kera yang ada.
 
“WWF mendukung konservasi satwa liar di lapangan, dan akan mendesak agar mitra dagang dibawa ke Malaysia untuk mendukung inisiatif ini, dibandingkan mengirim orangutan ke luar negeri,” kata WWF dalam sebuah pernyataan kepada Reuters.

Kelompok advokasi Justice for Wildlife Malaysia mengatakan pemerintah harus mempertimbangkan langkah-langkah diplomasi alternatif, dengan alasan perlunya penelitian lebih lanjut mengenai potensi dampak dan kelayakan rencana tersebut terhadap upaya konservasi lainnya.