Malaysia kembali subsidi diesel, analis: Baik untuk politik, belum tentu bagi ekonomi

KUALA LUMPUR: Keputusan Malaysia memberlakukan kembali subsidi diesel secara menyeluruh melalui skema yang lebih terkendali mencerminkan “kebutuhan mendesak” untuk menutup kebocoran besar serta penyalahgunaan akibat penyelundupan dan konsumsi oleh warga asing dengan cara yang lebih dapat diterima secara politik.

Namun, para analis mengingatkan bahwa dengan memangkas harga diesel hingga lebih dari separuh, keuangan pemerintah dapat kembali tertekan apabila harga minyak dunia meningkat lagi.

Mulai 1 Juli 2026, harga diesel akan turun menjadi RM2,10 per liter (sekitar Rp9.258), dibandingkan harga subsidi saat ini sebesar RM2,15 (Rp9.466) per liter di negara bagian Sabah dan Sarawak di Malaysia Timur, serta RM4,07 (Rp17.919) per liter di Semenanjung Malaysia, di mana subsidi diesel telah dihapus.

Akan tetapi, subsidi kali ini ada syaratnya. Hanya warga negara Malaysia yang berhak memperoleh harga subsidi, dengan verifikasi menggunakan kartu identitas nasional serta batas pembelian 200 liter per bulan, mekanisme yang sama seperti kebijakan subsidi bensin RON95.

Menurut analis politik dari firma konsultan Viewfinder Global Affairs, Adib Zalkapli, penerapan mekanisme pengendalian subsidi RON95 membuat pemerintah Malaysia mendapat lebih banyak informasi terkait pola penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi dan penyelundupan, 

“Pemerintah maupun lembaga penegak hukum berpotensi memanfaatkan informasi tersebut untuk membendung kebocoran dan penyelundupan diesel bersubsidi,” ujarnya kepada CNA.

Menteri Keuangan II Amir Hamzah Azizan dalam pernyataan pada Senin (22/6) mengatakan bahwa warga negara asing “tidak seharusnya menikmati” subsidi, sejalan dengan prinsip rasionalisasi subsidi pemerintah.

Menurutnya, langkah terbaru ini diperkirakan dapat menghemat hingga RM2 miliar per tahun, yang akan dikembalikan kepada masyarakat melalui harga diesel yang lebih murah.

Kebijakan ini merupakan perubahan terbaru dari rangkaian penyesuaian subsidi diesel Malaysia.

Pada 2023, anggaran negara berada di bawah tekanan setelah pemerintah menghabiskan RM14,3 miliar untuk subsidi diesel menyeluruh, melonjak tajam dibandingkan RM1,4 miliar pada 2019.

Saat itu, semua orang yang berada di Malaysia dapat membeli diesel seharga RM2,15 (Rp8.871) per liter, harga termurah kedua di Asia Tenggara setelah Brunei Darussalam.

Pada Juni 2024, pemerintah federal akhirnya mencabut subsidi diesel di Semenanjung Malaysia. Harga diesel kemudian mengikuti harga pasar dan naik menjadi RM3,35 (Rp14.749) per liter.

Harga tersebut sempat mencapai puncaknya di RM6,72 (Rp29.587) per liter pada April tahun ini ketika harga minyak dunia melonjak akibat perang di Timur Tengah, sebelum turun menjadi RM4,07 (Rp17.919) per liter saat ini.

Sementara itu, pemerintah memutuskan tetap mempertahankan subsidi diesel bagi seluruh pengguna di Malaysia Timur sejak Juni 2024, sehingga harga tetap RM2,15 per liter. Keputusan ini diambil karena kondisi jalan yang kurang memadai dan jarak tempuh yang jauh di Sabah dan Sarawak membuat kendaraan berbahan bakar diesel lebih banyak digunakan.

Pemerintah federal saat itu memperkirakan, kebijakan tersebut akan menghemat sekitar RM4 miliar per tahun.

Kepala ekonom Bank Muamalat Malaysia, Mohd Afzanizam Abdul Rashid, mengatakan perbedaan harga diesel yang sangat besar dengan negara-negara tetangga telah memicu maraknya penyelundupan.

“Karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk menutup kebocoran tersebut demi menjaga belanja subsidi bahan bakar,” katanya kepada CNA.

MENUTUP KEBOCORAN DAN PENYELUNDUPAN

Pada Senin (22/6) lalu, Amir mengatakan, kebijakan subsidi diesel mulai Juli ini akan menghasilkan penghematan RM2 miliar per tahun terutama dengan mengurangi kebocoran yang semakin parah sejak perang di Timur Tengah pecah pada Februari.

Seiring berjalannya konflik, pola konsumsi diesel di Sabah dan Sarawak menunjukkan tren yang tidak biasa. Konsumsi diesel di kedua negara bagian itu kini mencapai sekitar 2 miliar liter per tahun, padahal kebutuhan riil diperkirakan hanya sekitar 1 miliar liter.

Amir juga mengungkapkan bahwa sebelum harga minyak dunia melonjak, subsidi bensin dan diesel pemerintah pada Januari dan Februari sekitar RM800 juta per bulan. Angka tersebut melonjak menjadi hampir RM5 miliar pada Maret dan April.

Ia tidak mengungkapkan angka terbaru total belanja subsidi bahan bakar maupun proyeksinya setelah skema subsidi baru mulai diterapkan.

Besarnya subsidi dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan adanya kebocoran yang signifikan, baik karena warga asing membeli diesel bersubsidi maupun karena diesel murah diselundupkan ke negara tetangga untuk dijual kembali dengan keuntungan.

Ekonom yang berbasis di Malaysia, Shankaran Nambiar, mengatakan, lonjakan konsumsi diesel di Malaysia Timur hingga hampir dua kali lipat menunjukkan adanya “penyalahgunaan sistem”.

“Ini adalah contoh klasik bagaimana pelaku ekonomi mencari celah ketika subsidi diberikan, sehingga memicu penyelundupan dan arbitrase—membeli dengan harga murah lalu menjualnya ke pasar lain dengan harga lebih tinggi,” ujarnya.

Ekonom Universiti Teknologi Mara (UiTM) kampus Sabah, Firdausi Suffian, juga menyoroti berbagai laporan penangkapan penyelundup diesel di daerah seperti Sandakan dan Kudat, kawasan pesisir Kalimantan yang memungkinkan diesel diselundupkan melalui jalur laut.

“Begitu ada subsidi menyeluruh, secara alami kebijakan itu selalu rentan terhadap kebocoran,” katanya kepada CNA.

Afzanizam menilai, mekanisme subsidi bensin RON95 yang diterapkan sejak September 2025—yang membatasi harga RM1,99 per liter hanya bagi warga Malaysia dengan MyKad yang sah serta kuota maksimal 200 liter per bulan—telah terbukti berhasil.

“Karena itu, sudah tepat apabila pemerintah menerapkan pendekatan serupa untuk diesel,” katanya, seraya menambahkan bahwa efisiensi tersebut dapat menghemat sekitar RM2 miliar per tahun.

Faktor lain yang mendorong penghematan adalah pembatasan subsidi hanya bagi warga negara, berbeda dengan akses terbuka pada 2024.

Sebagai contoh, Firdausi mengatakan, Sabah yang berpenduduk sekitar 3,8 juta jiwa mencakup sekitar 1 juta warga asing. Jika hanya 10 persen dari mereka mengonsumsi 100 liter diesel bersubsidi, maka sekitar 10 juta liter subsidi akan bocor.

“Subsidi itu memang bukan untuk mereka,” ujarnya.

Nambiar menuturkan, pemerintah sebenarnya telah berupaya mengurangi kebocoran dalam sistem subsidi saat ini, namun hasilnya belum memuaskan.

“Dalam hal penyelundupan, bisa jadi penerapan kebijakannya tidak memadai, penegakannya lemah, atau perbatasannya terlalu mudah ditembus sehingga penyelundupan sulit dikendalikan,” tuturnya.

Karena itu, pemerintah memilih memperketat mekanisme pemberian subsidi dengan menambah pengawasan.

“Pendekatan ini juga lebih dapat diterima secara politik dibandingkan membiarkan harga mengikuti pasar. Ketika biaya hidup sudah tinggi, menghapus subsidi tentu akan sangat tidak populer.”

RUANG FISKAL MENYEMPIT?

Meski demikian, Nambiar mengakui kenaikan harga minyak tetap akan berdampak pada posisi fiskal pemerintah.

“Namun, dampaknya akan terbatas karena jumlah penerima maupun volume subsidi dibatasi,” katanya.

Firdausi menilai, pemerintah federal akan menghadapi “dilemma” apabila belanja subsidi diesel kembali membengkak.

“Di satu sisi, pemerintah ingin melindungi masyarakat dari kenaikan harga. Di sisi lain subsidi harus dibiayai. Tentu saja ruang fiskal pemerintah akan menyempit,” ujarnya.

Afzanizam sependapat. Menurutnya, kebijakan baru ini pada dasarnya masih merupakan subsidi menyeluruh yang dinikmati seluruh warga Malaysia tanpa memandang tingkat pendapatan.

“Mungkin tahap berikutnya adalah menargetkan subsidi berdasarkan tingkat pendapatan. Langkah itu bisa menghasilkan penghematan yang sangat besar,” katanya.

Firdausi mengakui hal tersebut tidak mudah mengingat pemerintah belum berhasil menerapkan subsidi RON95 berdasarkan tingkat pendapatan akibat perbedaan indikator pendapatan antarnegara bagian di Malaysia.

“Hal itu bisa dilakukan selama pemerintah memiliki data yang memadai. Pada akhirnya, subsidi memang bukan instrumen yang benar-benar produktif—baik untuk politik, tetapi buruk bagi ekonomi,” katanya.

Di Sabah, misalnya, anggaran subsidi dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, sekolah, dan rumah sakit.

Peneliti Program Kajian Malaysia di ISEAS–Yusof Ishak Institute, Serina Abdul Rahman, mengatakan, perluasan subsidi diesel terasa “agak membingungkan” ketika subsidi bahan bakar selama ini “jelas membebani negara hingga miliaran ringgit”.

“Perang di Iran belum benar-benar berakhir karena negosiasi masih belum stabil. Jadi, kita belum bisa mengatakan pasokan impor sudah kembali normal,” katanya kepada CNA.

Pada Kamis (25/6), Reuters melaporkan bahwa harga minyak kembali turun ke level sebelum perang usai Amerika Serikat menyatakan arus pelayaran melalui Selat Hormuz mulai kembali normal.

“Transparansi dan penjelasan lebih lanjut mengenai aliran dana tersebut tetap perlu diperhitungkan mengingat situasi global dan perlunya pengendalian fiskal,” tutur Serina.

“Kalau tidak, seharusnya ada dampak terhadap posisi fiskal pemerintah. Namun, kurangnya kejelasan membuat situasi ini sulit dipahami.”

Ia menambakan bahwa biaya hidup, pengangguran, dan rendahnya upah masih menjadi persoalan utama bagi warga Malaysia. Kenaikan harga bahan bakar sangat memberatkan konsumen maupun pelaku usaha kecil.

“Karena itu, penurunan harga tentu disambut baik.”

 “PERMEN PEMILU”

Adib menilai, penurunan harga diesel bagi warga Malaysia juga terjadi ketika negara memasuki “musim pemilu”.

Negeri Johor dan Negeri Sembilan masing-masing akan menggelar pemilihan pada 11 Juli dan 1 Agustus. Sementara pemilu nasional baru dijadwalkan paling lambat Februari 2028. Perdana Menteri Anwar Ibrahim belum menutup kemungkinan menggelar pemilu lebih awal.

“Realitas politik di Malaysia adalah saat ini bukan waktu yang tepat bagi pemerintah untuk terlalu fokus pada disiplin fiskal,” kata Adib.

“Pembahasan rasional mengenai subsidi kemungkinan baru akan terjadi setelah pemilu nasional.”

Pada Selasa (23/6), Presiden Malaysian Chinese Association (MCA) Wee Ka Siong menyebut, penurunan harga diesel sebagai upaya koalisi Pakatan Harapan (PH) pimpinan Anwar membagikan “permen pemilu” menjelang pemilihan di dua negara bagian tersebut.

“Warga Johor tidak bisa dibeli. Suara mereka untuk lima tahun ke depan tidak akan ditukar dengan 200 liter diesel,” kata Wee, yang juga anggota parlemen dari Johor, dalam sebuah video di media sosial.

MCA merupakan bagian dari koalisi Barisan Nasional yang dipimpin United Malays National Organisation (UMNO). Meski menjadi mitra PH di tingkat federal, kedua koalisi akan saling berhadapan dalam pemilu negara bagian mendatang.

“Tentu PH akan memanfaatkan keputusan ini untuk menampilkan Anwar Ibrahim sebagai pemimpin yang dibutuhkan masyarakat pada masa krisis,” kata Adib.

“Keputusan ini akan membantu kampanye di dua negara bagian tersebut. Secara umum, kampanye akan memperoleh momentum ketika kebijakan pemerintah memberikan manfaat finansial yang nyata bagi pemilih.”

Firdausi juga mengingatkan bahwa ketika harga diesel di Semenanjung Malaysia mengikuti harga pasar pada 2024 sementara subsidi tetap dipertahankan di Malaysia Timur, sebagian warga Semenanjung mempertanyakan mengapa mereka tidak memperoleh “hak istimewa yang sama”.

“Kalau waktunya berdekatan dengan pemilu negara bagian, tentu pemerintah federal harus menawarkan kebijakan yang lebih menguntungkan bagi rakyat,” katanya.