Malaysia berhasil memikat investor untuk KEK Johor-Singapura, namun ancaman 'brain drain' masih mengintai

JOHOR BAHRU: Sudah hampir 20 tahun perusahaan manufaktur asal Singapura, Racer Technology, membuka beberapa pabrik mereka di Causeway Johor Bahru, Malaysia. Causeway adalah jalan penghubung antara Singapura dan Malaysia.

Selama dua dekade, perusahaan ini telah melalui kepemimpinan enam perdana menteri berbeda di pemerintahan federal Malaysia. Klien mereka beragam, mulai dari produsen jam Seiko asal Jepang hingga supermarket raksasa Walmart asal AS.

Bagi Racer Technology, stabilitas politik di negara tempat mereka beroperasi sangat penting. Pasalnya, perlu biaya yang sangat besar untuk memindahkan operasional pabrik jika terjadi gonjang-ganjing politik.

Selain tiga pabrik di Senai, Johor, perusahaan yang bermarkas di Changi, Singapura, ini juga membuka cabang di China, India dan Batam di Indonesia.

Bagi Willy Koh, CEO dan pendiri perusahaan ini, ketidakstabilan dan ketidakpastian politik di Malaysia pada masa lalu telah membuatnya bersikap hati-hati dan mengurangi operasional di Johor.  

"Sebagai sebuah perusahaan, kami ingin beroperasi jangka panjang. Di masa itu (ketidakstabilan politik), banyak perusahaan asing di Malaysia mendiversifikasi proyek-proyek mereka, beberapa kembali ke Singapura. Sementara kami pilih ke Batam," kata Koh kepada CNA.

"Karena masalah politik, sebagai sebuah perusahaan kami harus melakukan diversifikasi, hal ini juga untuk memastikan kepada klien bahwa kami punya rencana cadangan jika terjadi sesuatu," lanjut dia.

Malaysia di bawah pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim membuat Koh optimistis. Dia yakin perusahaan-perusahaan asing yang berinvestasi di Johor akan mendapatkan dukungan pemerintah, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Johor-Singapura layak ditempati untuk jangka panjang.

"Saya kira dengan KEK, Johor akan maju - kerja sama politiknya bagus, sinerginya bagus, atmosfernya bagus. Siapa yang tahu bagaimana KEK ini dalam 30 tahun lagi, tapi untuk sekarang KEK sangat menjanjikan," tambah dia.

Pada Januari lalu, Singapura dan Malaysia menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait KEK yang bertujuan untuk memajukan kerja sama ekonomi antara Singapura dan Johor. 

Di bawah MoU tersebut, kedua negara sepakat meningkatkan laju barang dan orang lintas-batas serta mengembangkan kerangka yang akan menghasilkan kesepakatan penuh terkait KEK.

Awalnya para pengusaha yang berbincang dengan CNA mengaku khawatir rencana pembangunan KEK akan gagal seperti yang sudah-sudah. Namun kondisi politik yang stabil dan keseriusan kedua negara meningkatkan keyakinan serta ketertarikan mereka berinvestasi di KEK.

Keyakinan mereka juga meningkat berkat langkah-langkah konkret kedua negara dalam memenuhi MoU, salah satunya menerapkan pemeriksaan imigrasi dengan QR-code untuk mewujudkan perjalanan bebas-paspor di perlintasan kedua negara.

Pada forum investasi untuk KEK di Kuala Lumpur 10 Juli lalu, Menteri Perekonomian Malaysia Rafizi Ramli mengatakan penandatangan kesepakatan akan dilakukan sesuai rencana pada September mendatang. Rafizi yang mengepalai negosiasi KEK untuk Malaysia menegaskan bahwa mereka "bekerja siang dan malam" untuk menyelesaikan detail yang diperlukan menjelang Pertemuan Kepala Negara Malaysia-Singapura.

Pemerintah negara bagian Johor telah mengajukan lahan di bagian selatan yang akan disahkan sebagai KEK dengan luas mencapai 3.505 km persegi, empat kali lipat luas Singapura.

Ketua menteri Johor, Onn Hafiz Ghazi, mengatakan bahwa KEK akan terbentang di enam distrik, yaitu Johor Bahru, Iskandar Puteri, Pasir Gudang, Pontian, Kulai and Kota Tinggi.

James Tan, pemilik perusahaan agribisnis Malaysia, mengatakan kepada CNA bahwa upaya kedua negara meningkatkan konektivitas dan mengurangi kemacetan di Causeway telah menunjukkan keseriusan kedua negara demi memastikan kelancaran laju perlintasan yang akan menjadi kunci penting kesuksesan KEK.

"Mereka bekerja sama untuk mengurangi kemacetan - dengan pemeriksaan QR-code, penggunaan pemindai e-gate, kesemuanya untuk memastikan perlintasan Singapura-Johor berjalan lancar.

"Perjalanan bebas-paspor akan meningkatkan transportasi orang dan juga mengurai hambatan dalam pemindahan barang," kata Tan, yang perusahaannya mengirimkan sayur dan buah dari pertanian di Johor tengah ke distrik Segamat di Singapura.

Tan mengatakan, perusahaannya tengah mempertimbangkan perluasan bisnis ke Singapura. Namun sebelumnya, dia ingin melihat dulu apakah KEK akan menguntungkan bagi perusahaan Malaysia atau tidak.

"Kali ini saya berharap ada perbedaan. KEK terlihat menjanjikan dan kami bisa meningkatkan volume ekspor lebih banyak lagi di masa depan," kata dia.

"PEMERINTAH KALI INI LEBIH KUAT"

Para pengusaha mengaku yakin rencana KEK kali ini tidak akan berujung seperti proyek lintas-batas Malaysia-Singapura lainnya di masa lalu.

Di antaranya adalah KEK Iskandar Malaysia Project yang direncanakan pada 2006 ketika Malaysia dipimpin Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi.

Koridor pertumbuhan ekonomi 2006 itu terbentang seluas 2.217 km persegi melintasi selatan Johor. Awalnya proyek ini bertujuan meningkatkan sinergi dengan Singapura.

Namun proyek ini terhambat akibat pandemi COVID-19 yang membuat Malaysia menutup perbatasan. Akibatnya investasi mandek dan pasar properti menjadi lesu. Masalah konektivitas yang sudah menahun juga telah melumpuhkan perkembangan di Johor, negara bagian yang menjadi salah satu mesin ekonomi Malaysia.

Proyek lainnya yang gagal dilaksanakan adalah Segitiga Pertumbuhan SIJORI yang diprakarsai pada 1989 untuk meningkatkan kerja sama ekonomi antara Singapura, Johor dan Kepulauan Riau di Indonesia.

Namun proyek ini menguap dalam satu dekade. Alasannya, perkembangannya yang lambat dan kinerja ekonomi regional yang tidak seimbang.

Presiden Federasi Manufaktur Singapura Lennon Tan berharap KEK Johor tidak akan berakhir seperti dua proyek yang gagal tersebut. Menurut dia, kali ini perundingan antara pejabat pemerintahan kedua negara dengan pengusaha sangat intensif.

"Banyak dilakukan konsultasi dengan sektor swasta, pelaku industri, dan hal ini dilakukan oleh kedua negara," kata Tan.

"Pejabat kedua negara juga banyak melakukan upaya untuk mendukung dan mendorong majunya inisiatif KEK, jadi ada alasan bagi kami untuk berharap proyek ini akan terwujud," kata dia kepada CNA.

Menurut Tan yang kini mengepalai perusahaan keamanan data Adera Global, waktu pengajuan KEK ini sangat membantu perusahaan manufaktur Singapura yang tengah berjuang mengatasi naiknya harga dan inflasi.

"Perusahaan-perusahaan yang lebih kecil berjuang mengatasi tantangan ini untuk bisa bertahan, jadi SEZ adalah peluang untuk memindahkan beberapa operasional usaha mereka ke Johor, mempertahankan daya saing dan struktur biaya yang sama," kata dia.

"Para pengusaha menantikan informasi selanjutnya soal KEK ... Tapi saya kira mereka masih sangat, sangat ingin dan tertarik," lanjut Tan.

Jason Su, direktur pelaksana Farquhar, mengaku optimistis KEK ini akan sukses karena adanya dukungan dari Anwar Ibrahim yang menurutnya telah membentuk pemerintahan teknokratis yang pro-pebisnis. Farquhar adalah perusahaan pemodal di Singapura yang telah berinvestasi untuk perusahaan-perusahaan yang membuka cabang di Johor.

Anwar juga menuai pujian dari para pemimpin bisnis di Asia Tenggara karena telah menciptakan atmosfer yang positif bagi investasi asing.

Di bawah pemerintahannya, berbagai perusahaan multinasional di antaranya Microsoft, Nvidia dan Alphabet telah mengumumkan kemitraan dan investasi di Malaysia.

Raksasa teknologi AS, Microsoft, menjanjikan investasi senilai US$2,2 miliar dalam bidang kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan komputasi awan pada Mei lalu untuk pengembangan infrastruktur AI di Malaysia.

Pada Desember 2023 kepala eksekutif Nvidia Jensen Huang bertemu dengan PM Anwar. Sambil berseloroh, Jensen menyebut Anwar sebagai "Perdana Menteri AI" dan memuji pemerintahannya atas "infrastruktur yang sangat baik" untuk memajukan pengembangan AI di Asia Tenggara.

Jason Su mengatakan, berdasarkan data dan riset perusahaannya, walau KEK belum diumumkan namun sudah banyak perusahaan Singapura yang menunjukkan ketertarikan untuk memindahkan operasional mereka ke Johor.

"Ada alasan mengapa kami tidak melakukannya di Malaysia pada empat atau lima tahun lalu. Kami mulai meliriknya pada akhir tahun lalu, setelah melihat rezim saat ini lebih kuat dalam memerintah," kata Su.

"Saya kira kami dapat berkomunikasi lebih baik dengan pemerintahan yang berkomitmen dan berdedikasi, yang ingin menyatukan Malaysia. Pemerintahan ini lebih kuat, dan akan bertahan hingga waktu yang lama," kata dia.

ANCAMAN BRAIN DRAIN

Namun beberapa perusahaan di Singapura masih bersikap hati-hati dalam berinvestasi di KEK karena masalah yang mungkin akan timbul.

Salah satunya adalah kemungkinan sulitnya mencari pekerja terampil dan teknis yang sudah terlatih, terdidik serta berpengalaman.

Menurut laporan yang dirilis awal bulan ini oleh Federasi Pengusaha Singapura, lebih dari 90 persen perusahaan Singapura yang disurvei tertarik berinvestasi di KEK Johor, namun 60 persen dari mereka mengaku khawatir akan kesulitan mencari pekerja terampil.

Pemerintah Johor juga mengakui adanya masalah ini. Pada 17 Juli lalu, Onn Hafiz mengatakan pemerintah akan mengajukan pembentukan dewan pengembangan talenta untuk mengatasi masalah ini jelang peluncuran KEK.

Dewan ini nantinya akan bekerja sama dengan universitas dan sekolah-sekolah untuk melatih lulusannya dengan keterampilan tertentu yang dibutuhkan industri.

Masalah ini dialami oleh Racer Technology yang pernah gagal merekrut orang selama lebih dari satu dekade sebelum akhirnya mendapatkan sosok yang cocok untuk menjabat manajer umum.

Kepada CNA, Koh dari Racer Technology mengatakan ingin mempekerjakan warga lokal untuk memimpin para karyawan di Johor. Alasannya, warga lokal-lah yang paling memahami budaya kerja di sana.

Akhirnya dia mempromosikan seorang staf dari dalam jajarannya, Chloe Hong, yang telah bekerja di perusahaan itu selama 18 tahun.

"Ini gila ... butuh waktu yang lama bagi kami mencari manajer umum yang cocok dan ... ini karena kebanyakan (pekerja terampil di Johor) memilih bekerja di Singapura karena perbedaan nilai tukar mata uangnya yang besar," kata Koh.

Menurut Koh, menemukan pekerja terampil lokal yang setara Hong seperti mencari jarum di tumpukan jerami.

Koh mengatakan bahwa brain drain (pelarian modal manusia) di Johor akan semakin parah kendati ada KEK. Alasannya, kata Koh, konektivitas yang nantinya semakin baik akan mendorong warga Malaysia menyeberangi Causeway untuk mencari peluang karier di Singapura.

Menurut Koh, pemerintah Malaysia juga harus membebaskan pekerja Singapura bepergian dengan bebas menggunakan izin khusus ekspatriat sebagai bagian dari kesepakatan KEK.

"Di masa mendatang, akan ada kekurangan insinyur dan manajemen menengah (di Johor) karena mereka akan pergi ke Singapura. Jadi pemerintah Malaysia harus membuka saluran lain bagi ekspatriat untuk datang dan menjalankan dalam operasional perusahaan," kata Koh.

Kepada CNA, Chloe Hong mengaku tidak bekerja di Singapura karena ingin dekat dengan keluarganya di Johor. Tapi dia menyadari banyak kawannya dan generasi muda di Johor yang memilih melintas perbatasan untuk bekerja di Singapura.

"Saya kira jumlah pekerja terampil di Johor akan berkurang, dan ini akan jadi masalah bagi perusahaan yang ingin membuka usaha di sini," kata dia.

Pandangan yang sama disampaikan Tan, pemilik agribisnis di Malaysia. Dia mengaku kesulitan merekrut manajer menengah di Johor dan terpaksa harus mengurus semuanya sendiri.

"Perusahaan Singapura memang bisa menggaji manajer lebih tinggi, tapi para pekerja ini bisa diyakinkan untuk pulang ke Malaysia karena pengeluaran di Singapura juga tinggi."

"Banyak warga Johor yang harus mengubah pola pikir dan menunjukkan kemampuan mereka di perusahaan daerah sendiri. Saya berharap dengan keberadaan KEK, tingkat pendapatan warga Johor akan naik dan tidak perlu lagi mencari kerja di Singapura," kata dia.

Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel CNA.id dengan klik tautan ini.