Di tengah intaian krisis energi, Malaysia kian waspadai kebocoran BBM subsidi

JOHOR BAHRU: Suasana tegang terasa di sebuah SPBU Shell di Johor Bahru, sekitar 200m dari Causeway Woodlands—jembatan utama yang menghubungkan Malaysia dan Singapura.

Petugas SPBU tampak berjaga, mengamati dengan saksama saat mobil berpelat Singapura masuk. Mata mereka mengikuti setiap gerak pengemudi, mulai dari mengangkat nozzle hingga mengembalikannya ke tempat semula.

Yang dikhawatirkan bukan hanya apa yang dimasukkan ke dalam tangki mobil, tetapi juga kemungkinan bahan bakar minyak (BBM) digelontorkan ke dalam wadah portabel.

“Belakangan ini pemeriksaan makin sering,” ujar manajer SPBU tersebut yang enggan disebutkan namanya. “Petugas datang lebih rutin untuk memastikan kami mematuhi (aturan).”

Ia merujuk pada petugas penegak dari Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Biaya Hidup Malaysia (KPDN), yang menurutnya kini datang hampir setiap minggu, kadang tidak berseragam.

"Kami mungkin tidak langsung mengenali mereka, tapi kami tetap waspada. Kepatuhan sangat penting, apalagi sekarang,” tambahnya.

Malaysia sejak lama melarang penjualan bensin bersubsidi RON95 kepada kendaraan berpelat asing —aturan yang berlaku sejak 2010 untuk memastikan dana publik benar-benar dinikmati warga negara. BBM ini dipatok seharga RM1,99 (Rp8.578) per liter bagi yang berhak.

Ada konsekuensi berat bagi operator SPBU maupun penjual barang bersubsidi yang melanggar ketentuan. Mereka terancam denda hingga RM1 juta (Rp4,31 miliar) untuk pelanggaran pertama, hingga RM3 juta (Rp12,93 miliar), hukuman penjara, atau keduanya untuk pelanggaran berulang. Sementara itu, konsumen yang membeli tidak dikenai sanksi berdasarkan hukum yang berlaku saat ini.

Namun, penegakan aturan makin diperketat dalam beberapa bulan terakhir seiring mengetatnya pasar energi global.

Harga minyak melonjak melampaui US$100 per barel di tengah ketegangan di Timur Tengah dan gangguan pasokan, sehingga mempertahankan subsidi BBM Malaysia jadi semakin berisiko, selain meningkatkan kerawanan kebocoran.

Namun, harga sempat turun tipis setelah Amerika Serikat dan Iran menyepakati gencatan senjata sementara, dengan kontrak minyak yang paling banyak diperdagangkan turun ke sekitar US$95 per barel pada Rabu (8/4). Harga kembali naik pada 9 April hingga melampaui US$98 per barel, karena Selat Hormuz sebagian besar masih terblokir serta Israel melancarkan serangan ke Lebanon yang mengancam gagalnya gencatan senjata yang sudah rapuh.

Meski begitu, angka tersebut masih jauh di atas level dua tahun terakhir, ketika harga umumnya berada di kisaran US$70 hingga US$85.

Sebelum konflik Iran pecah, RON95 bersubsidi di Malaysia sudah dibanderol RM1,99. Di Singapura, harga BBM beroktan 95 setara Rp38 ribu per liter, sementara di Thailand, gasohol RON95 hampir Rp20 ribu per liter.

Pada 9 April berdasarkan tabel perbandingan yang dirilis Bernama, harga RON95 di Malaysia tetap RM1,99 bagi warga yang memenuhi syarat. Namun di Singapura, BBM beroktan 95 kini sekitar Rp46 ribu per liter, dan di Thailand, gasohol mencapai Rp23 ribu per liter.

Pemerintah Malaysia kian khawatir BBM bersubsidi mengalir ke luar negeri, baik dengan cara diisikan ke kendaraan pelat asing maupun ditempatkan ke dalam wadah untuk dijual kembali.

Sebagai respons, pemeriksaan diperketat di wilayah dekat perbatasan darat internasional seperti Johor, Kelantan, dan Kedah, dengan sasaran bukan hanya BBM tetapi juga berbagai komoditas yang diatur lainnya yang rawan dimanfaatkan untuk mencari selisih harga lintas negara.

Barang-barang tersebut mencakup kebutuhan rumah tangga seperti gula, tepung, minyak goreng, ayam, dan roti.

Pelaku usaha di Johor Bahru merasakan pengawasan yang makin ketat: inspeksi mendadak kini lebih sering dan menyeluruh.

Kendati begitu, kabar gencatan senjata di Timur Tengah memberi angin segar, dengan harapan kondisi pasar yang lebih tenang dapat menekan permintaan dan menstabilkan perilaku konsumen.

Taruhannya sangat besar di Johor, kata ekonom Sedek Jantan, mengingat banyak pengunjung dari Singapura melintasi perbatasan untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga dan mengisi BBM demi mendapat harga yang lebih murah.

“Berkat kedekatannya dengan Singapura, Johor berada di salah satu koridor lintas batas tersibuk di kawasan,” ujarnya. “Dalam skala sebesar itu, kebocoran kecil sekalipun berarti telah mengalirnya dana publik ke luar Malaysia.”

KONSUMEN DAN USAHA DI BAWAH PENGAWASAN

Sejumlah laporan media setempat menyebut KPDN berhasil menggagalkan upaya penyelundupan atau penimbunan BBM.

Akhir bulan lalu, KPDN divisi Johor menggagalkan pencurian 800 liter solar di sebuah SPBU Petron di Pasir Gudang, senilai lebih dari RM20.000 (Rp86,22 juta).

Baru-baru ini, Badan Pengawasan dan Perlindungan Perbatasan Malaysia (AKPS) menahan seorang tentara Thailand di pos perbatasan Bukit Kayu Hitam, Kedah, atas dugaan penyelundupan bensin ke luar negeri.

Media Thailand juga melaporkan bahwa otoritas di wilayah selatan negara itu tengah menyelidiki perusahaan logistik milik Malaysia setelah sekitar 100.000 liter solar ditemukan tersimpan di fasilitasnya di distrik Sadao.

Menteri KPDN Armizan Mohd Ali baru-baru ini dikutip media lokal mengatakan bahwa aparat akan meningkatkan operasi penegakan hukum di perbatasan darat, termasuk di SPBU dekat perbatasan, untuk menekan kebocoran.

Sedek mengatakan kepada CNA bahwa selisih harga bensin antara Malaysia dengan Thailand dan Singapura kini menjadi sangat signifikan dan berdampak secara ekonomi.

Ia mencatat bahwa RON97 di Malaysia, sekitar RM4,95 (Rp21.338), masih jauh lebih murah dibandingkan Benzine 95 di Thailand sekitar 43,95 baht (Rp23.527), dan jauh di bawah harga di Singapura, di mana bensin premium platinum 98 dibanderol sekitar S$4,00 (Rp53.886).

“Ini bukan selisih kecil, melainkan distorsi harga yang dalam dan persisten, yang pada akhirnya menjadikan BBM sebagai komoditas untuk meraup keuntungan dari perbedaan harga antarnegara,” tambah Sedek.

Di Johor, pelaku usaha yang menjual BBM maupun komoditas yang diatur mengatakan kepada CNA bahwa pemeriksaan oleh petugas KPDN kini semakin sering dan ketat untuk memastikan mereka tidak menaikkan harga secara sepihak atau membiarkan konsumen menimbun barang.

Teh Kee Sin, penasihat Asosiasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Johor Selatan, mengatakan: “Operasi penegakan hukum sekarang tidak lagi seperti pemeriksaan rutin sebelumnya; jauh lebih intens, lebih sering, dan menyasar usaha-usaha yang populer di kalangan warga Singapura di dekat perbatasan.”

Menurut Teh, sebelumnya pemeriksaan dilakukan satu atau dua kali setahun, namun kini beberapa usaha kecil bahkan diperiksa setiap minggu.

Ten Moley, kasir di toko kelontong Shiva Shastha Cash and Carry yang menjual komoditas yang diatur seperti tepung dan minyak goreng, mengatakan bahwa jumlah pelanggan yang membeli barang tersebut meningkat, namun masih dalam batas yang ditetapkan KPDN.

“Kami tidak bisa menaikkan harga sesuka hati, harga barang-barang ini sudah ditetapkan pemerintah dan keuntungan kami tidak besar,” ujar perempuan berusia 36 tahun itu.

Shopping Lee, manajer sebuah minimarket di Taman Pelangi yang berjarak sekitar 10 menit berkendara dari Causeway, mengatakan bahwa permintaan sejumlah kebutuhan pokok seperti minyak dan tepung meningkat belakangan ini. Hal ini membuatnya menambah pesanan kepada pemasok.

“(Namun) saat ini ada kekurangan pasokan tepung dan kami sudah meminta tambahan stok, tetapi belum bisa dipenuhi. Semoga ini tidak meluas ke barang lain,” tambahnya.

CNA telah menghubungi Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Pangan Malaysia untuk menanyakan apakah terjadi kekurangan tepung atau barang terkendali lainnya.

Sementara itu, Teh mengatakan bahwa secara umum belum ada kasus besar terkait penimbunan BBM atau bahan pangan, baik oleh konsumen Singapura maupun Malaysia.

Namun, ia menilai sebagian pelaku usaha kecil, toko kelontong, atau SPBU mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mengawasi setiap pelanggan yang datang.

“Penegakan seharusnya menjadi tanggung jawab aparat, dan akan lebih baik jika sanksi juga diberikan kepada konsumen yang melanggar,” ujarnya kepada CNA.

Warga Singapura yang kerap bepergian ke Johor Bahru untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga dan mengisi BBM mengatakan kepada CNA bahwa mereka berupaya mematuhi aturan yang ditetapkan pemerintah Malaysia.

Chan Qing Hao, 26, warga Singapura yang kembali dari Johor ke negaranya pada 4 April, mengatakan ia melihat pemeriksaan di SPBU kini lebih ketat.

“RON97 (Malaysia) sudah jauh lebih murah dibandingkan RON95 (di Singapura). Tidak ada alasan membeli BBM bersubsidi di sana dan mengambil risiko melanggar aturan,” ujarnya.

Namun, mengingat potensi kelangkaan BBM, ekonom berbasis di Malaysia, Shankaran Nambiar, menegaskan, Putrajaya harus memprioritaskan kebutuhan warganya sendiri.

“Harga RON97 di Singapura hampir dua kali lipat dibandingkan di Malaysia. Ini membuat pengemudi dari Singapura tertarik menyeberang dan mengisi BBM di Johor,” kata Nambiar.

“Masalah muncul ketika kecemasan meningkat… dengan cadangan yang terbatas, penting bagi Malaysia untuk mendahulukan kebutuhan warganya,” tambahnya.

Ann Ong, 55, warga Singapura yang rutin ke Johor setiap bulan bersama temannya untuk perawatan wajah dengan harga lebih murah, menyampaikan, ia biasanya membeli barang non-subsidi seperti telur di supermarket seperti Lotus dan Jaya Grocer, dan tidak melihat maupun membeli barang bersubsidi.

Malaysia menghentikan subsidi telur ayam pada Agustus 2025, langkah yang diperkirakan menghemat RM1,2 miliar (Rp5,17 triliun) per tahun, menurut laporan media lokal.

Ong, yang sedang tidak bekerja, mengatakan satu baki berisi 30 butir telur—meski tanpa subsidi—berharga sekitar RM12 (Rp51.730), kurang dari setengah harga di Singapura yang berkisar antara S$7 hingga S$14.

“Saya rasa perubahan ini tidak akan berdampak pada saya karena saya tidak membeli barang bersubsidi,” ujarnya.

“Namun, jika harga bahan makanan di sini (Singapura) makin mahal karena perang, itu bisa membuat saya ingin berbelanja ke Malaysia. Tapi saya tidak akan membeli barang yang tidak seharusnya saya beli.”

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada 5 April menyampaikan bahwa pemerintah saat ini menghabiskan sekitar RM6 miliar (Rp25,87 triliun) per bulan untuk subsidi BBM, solar, dan bantuan terkait. Namun, ia mencatat pemerintah telah memulihkan Rp15,5 miliar (Rp66,82 triliun) dari kebocoran keuangan dalam dua tahun terakhir.

“Kita harus mengidentifikasi di mana kebocoran terjadi dan memastikan itu dihentikan,” ujarnya.

Ekonom Sedek menegaskan bahwa pengawasan di perbatasan merupakan “cara paling langsung dan efisien untuk menekan kebocoran” sekaligus menjaga integritas sistem.

“Jika pengawasan di perbatasan gagal, keberlanjutan sistem harga itu sendiri akan dipertanyakan. Pengetatan di perbatasan darat pada akhirnya merupakan langkah yang tepat dan diperlukan untuk menjaga disiplin fiskal serta memastikan subsidi tetap dinikmati pengguna domestik di tengah tekanan permintaan dari luar,” ujarnya kepada CNA.

GENCATAN SENJATA PICU OPTIMISME

Para ekonom menambahkan bahwa gencatan senjata selama dua pekan antara AS dan Iran menjadi kabar baik bagi banyak negara serta membantu pemulihan rantai pasok berbagai komoditas penting, termasuk minyak mentah.

Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, AS akan menghentikan serangan terhadap Iran selama dua minggu, sementara Teheran akan membuka kembali Selat Hormuz untuk sementara.

Perkembangan ini membuat harga minyak mentah turun dan pasar saham menguat.

Moley, kasir minimarket, berharap kabar gencatan senjata ini bisa membuat pelanggan menahan diri dari aksi memborong atau menimbun barang bersubsidi.

“Saya harap mereka tidak lagi membeli dalam jumlah besar seperti sebelumnya,” ujarnya.

Namun, Teh sebagai perwakilan UKM Johor mengingatkan bahwa pemulihan rantai pasok membutuhkan waktu hingga benar-benar kembali normal, dengan catatan gencatan senjata bertahan.

“Saya bersyukur situasinya tidak memburuk seperti saat COVID-19. Memang banyak pelaku usaha menghadapi kenaikan biaya operasional dan hasil akhirnya masih belum pasti, tetapi semoga dengan (rencana) dibukanya Selat Hormuz, kondisi akan membaik,” ujarnya.

Laporan tambahan oleh Savanna Tai