Keputusan bulat Mahkamah Konstitusi Korea Selatan untuk memecat Presiden Yoon
Moon Hyung-bae, penjabat Ketua Mahkamah Konstitusi Korea Selatan, berbicara selama putusan akhir pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol di Mahkamah Konstitusi pada 4 April 2025 di Seoul, Korea Selatan. (Foto: Kim Min-Hee/Pool via REUTERS)
SEOUL: Mahkamah Konstitusi Korea Selatan pada hari Jumat (4/4l) memutuskan untuk memecat Presiden Yoon Suk Yeol, menegakkan mosi pemakzulan parlemen atas pemberlakuan darurat militer yang berlangsung singkat tahun lalu.
Tindakan Yoon memicu krisis politik terburuk di negara itu dalam beberapa dekade.
"Dengan ini kami mengumumkan putusan berikut, dengan persetujuan bulat dari semua Hakim. (Kami) memberhentikan terdakwa Presiden Yoon Suk Yeol," kata penjabat kepala hakim Moon Hyung-bae.
Dengan digulingkannya Yoon, pemilihan presiden harus dilaksanakan dalam waktu 60 hari, menurut konstitusi negara tersebut.
Perdana Menteri Han Duck-soo akan terus menjabat sebagai penjabat presiden hingga presiden baru dilantik.
Putusan tersebut mengakhiri kekacauan politik selama berbulan-bulan yang telah membayangi upaya untuk menghadapi pemerintahan baru Presiden AS Donald Trump di saat pertumbuhan ekonomi melambat.
Secara terpisah, Yoon yang berusia 64 tahun menghadapi persidangan pidana atas tuduhan pemberontakan. Pemimpin yang berjuang melawan lawan-lawannya dari semua pihak itu, menjadi presiden Korea Selatan pertama yang ditangkap pada 15 Januari tetapi dibebaskan pada Maret setelah pengadilan membatalkan surat perintah penangkapannya.
Krisis tersebut dipicu oleh deklarasi darurat militer Yoon pada 3 Desember, yang menurutnya diperlukan untuk membasmi elemen-elemen "anti-negara" dan dugaan penyalahgunaan mayoritas parlemen oleh Partai Demokrat yang beroposisi yang menurutnya menghancurkan negara.
Yoon mencabut dekrit tersebut enam jam kemudian setelah anggota parlemen menentang upaya pasukan keamanan untuk menutup parlemen dan memilih untuk menolaknya. Yoon mengatakan bahwa ia tidak pernah bermaksud untuk memberlakukan darurat militer sepenuhnya dan mencoba untuk mengecilkan dampaknya, dengan mengatakan tidak ada yang terluka.
Protes telah berlangsung selama berbulan-bulan, dan masih belum jelas apakah kekacauan politik yang dipicu oleh pernyataan darurat militer Yoon sekarang akan diredakan oleh putusan pengadilan.
Ikuti Kuis CNA Memahami Asia dengan bergabung di saluran WhatsApp CNA Indonesia. Menangkan iPhone 15 serta hadiah menarik lainnya.
