Eks PM Singapura: Sikap sepihak AS, termasuk aksi militer di Venezuela, akan berdampak secara geopolitik

SINGAPURA: Singapura “sangat prihatin” atas intervensi militer Amerika Serikat di Venezuela karena bertentangan dengan hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ujar Mantan Perdana Menteri yang kini menjabat Menteri Senior Singapura, Lee Hsien Loong, dalam sebuah forum akademik pada Kamis (8/1).

Lee mengatakan Venezuela merupakan “negara yang kompleks” dengan sejumlah persoalan, mulai dari legitimasi pemerintahannya, sampai berbagai kasus narkotika dan pengungsi yang berdampak pada AS dan negara-negara tetangga. Namun, hal tersebut “tidak lantas jadi pembenaran intervensi militer oleh satu negara terhadap negara lain secara sepihak dan tanpa otorisasi yang sepatutnya”.

Pernyataan itu disampaikan Lee dalam Regional Outlook Forum 2026 yang digelar lembaga pemikir Singapura, ISEAS – Yusof Ishak Institute, di Marina Bay Sands Expo and Convention Centre.

Dalam serangan pada 3 Januari tersebut, AS menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores. Maduro mengajukan pembelaan tidak bersalah atas dakwaan narkotika di pengadilan federal Manhattan pada Senin. Ia menghadapi empat dakwaan, termasuk narkoterorisme, konspirasi impor kokain, serta kepemilikan senapan mesin dan alat peledak.

Lee mengatakan, intervensi AS ke Venezuela memiliki konsekuensi langsung dengan terciptanya kesan "keberhasilan militer yang spektakuler".

“Namun menurut saya, konsekuensi jangka panjangnya terhadap sistem internasional adalah yang harus kita khawatirkan. Dari sudut pandang negara kecil, jika seperti itu cara dunia bekerja, maka kita akan menghadapi masalah,” ujarnya kepada sekitar 650 peserta yang terdiri atas kalangan akademisi, pejabat dalam dan luar negeri, para anggota parlemen, serta tamu lainnya.

Kementerian Luar Negeri Singapura pada 4 Januari menyatakan bahwa Singapura memegang teguh komitmen pada hukum internasional dan prinsip-prinsip Piagam PBB yang melindungi kemerdekaan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah semua negara, khususnya negara-negara kecil.

Kemlu Singapura menambahkan, Singapura secara konsisten menentang tindakan apa pun yang bertentangan dengan hukum internasional oleh pihak mana pun, termasuk intervensi militer asing di negara mana pun.

Lee mengatakan bahwa Singapura selalu menyatakan posisinya “secara tegas dan tanpa keraguan dalam setiap persoalan seperti ini”, apa pun situasinya, termasuk terkait serangan terhadap Ukraina pada 2022 dan negara Karibia Grenada pada 1983.

Pada Maret 2022, Singapura termasuk di antara negara-negara yang menjadi salah satu sponsor dan memberikan suara mendukung Resolusi Majelis Umum PBB ES-11/1 yang mengecam agresi Rusia terhadap Ukraina serta menyerukan penarikan pasukan Rusia dari Ukraina.

Singapura juga mendukung resolusi Majelis Umum PBB yang mengecam invasi AS ke Grenada pada 1983, yang saat itu diperintahkan Presiden Ronald Reagan dengan dalih adanya ancaman dari rezim Marxis Grenada terhadap warga AS di negara tersebut.

AS LEBIH MEMILIH BERTINDAK SEPIHAK

Telah terjadi perubahan strategis yang besar secara global dalam setahun terakhir, termasuk di bidang perdagangan dan keamanan, kata Lee dalam dialog dengan Profesor Chan Heng Chee, ketua dewan wali ISEAS – Yusof Ishak Institute.

Salah satu perubahan yang kentara adalah “AS menjadi lebih memilih bertindak sepihak ketika menilai kepentingan nasionalnya menuntut hal tersebut”, ujar Lee, seraya mencontohkan langkah AS di Timur Tengah—ketika AS menyerang fasilitas nuklir Iran pada Juni 2025—serta di Nigeria dan, terbaru, di Venezuela.

Dalam jangka pendek, tindakan-tindakan seperti itu terkadang menghasilkan kesan yang “spektakuler dan bahkan positif”, ujarnya. Di Timur Tengah, misalnya, telah terjadi gencatan senjata di Gaza, meskipun belum sempurna.

Namun menurut Lee, sikap AS tersebut memiliki dampak jangka panjang terhadap sistem global yang didasarkan pada Piagam PBB, hukum internasional, dan kesepahaman bahwa negara-negara harus hidup berdampingan secara damai dan saling bekerja sama.

“Berperang membawa konsekuensi yang berat dan sangat tidak terduga,” ujar Menteri Senior Lee.

Di bidang keamanan, negara-negara Eropa tengah berdiskusi mengenai tanggung jawab yang dapat mereka ambil di bidang pertahanan serta bagaimana mereka dapat bersatu dalam menentukan kebijakan keamanan sendiri dan mengurangi ketergantungan pada AS, kata Lee.

“Ini bukan hanya soal anggaran yang besar, tetapi juga kesulitan dalam merumuskan kebijakan keamanan Eropa—mulai dari arah hingga tindakan. Dan ini merupakan perubahan mendasar bagi dunia,” ujarnya.

Lee menambahkan bahwa Ukraina, yang berperang dengan Rusia di tengah sikap Amerika Serikat yang “sudah sangat berbeda”, kini harus memikirkan jalur ke depan yang realistis.

Sementara itu, negara-negara Asia Pasifik juga akan “meninjau ulang posisi mereka dengan cermat”, katanya. AS tetap menjadi mitra keamanan dan ekonomi yang sangat penting, namun China merupakan mitra utama yang terus berkembang, khususnya dalam sektor ekonomi dan lainnya.

“Saya kira banyak hal di Asia Pasifik akan bergantung pada bagaimana China memutuskan untuk berinteraksi dengan negara-negara tetangga di kawasan dan dengan dunia,” kata Lee. China telah menyampaikan “pernyataan-pernyataan yang tepat” mengenai multilateralisme, perdagangan, dan sistem berbasis aturan, dan “kami berharap hal itu dapat terwujud dalam kebijakan yang nyata”.

“Kini kita berada di dunia yang berbeda, dan kita akan melihat konsekuensi dari perubahan besar ini, baik di bidang ekonomi maupun keamanan, pada 2026 dan bertahun-tahun setelahnya,” kata Lee.

“Kami berharap tidak ada lagi guncangan … tidak ada yang bisa memprediksi hal-hal semacam ini, tetapi kami berharap 2025 akan menjadi tahun yang lebih ‘menegangkan’ dibandingkan 2026.”

KETEGANGAN DI SELAT TAIWAN

Menurut Lee, AS dan China sama-sama berupaya menghindari persaingan yang memakan biaya ekonomi besar, termasuk di sektor mineral tanah jarang, farmasi, dan elektronik.

Namun, persoalan yang “mendasar” adalah bahwa AS merupakan kekuatan penjaga status quo dan ingin menahan laju China atau paling tidak membuatnya tertinggal, sementara bagi China, hak untuk berkembang tidak bisa ditawar lagi, katanya.

“Lalu bagaimana kedua hal itu bisa dipertemukan?”

Ketegangan antara kedua negara akan tetap ada, kata Lee, demikian pula potensi terjadinya “salah tafsir” oleh salah satu pihak jika terjadi insiden, misalnya seperti ketika balon udara China memasuki wilayah udara Amerika Utara pada 2023.

“China bukan pihak yang mudah ditekan. Amerika Serikat, dengan segala kesulitannya, tidak akan menghilang dan, seperti yang sering dikatakan (mantan Menteri Luar Negeri AS) Henry Kissinger, perang antara AS dan China tidak bisa dimenangkan dan tidak boleh terjadi,” kata Lee.

“Namun, saya rasa itu bukan hal yang paling dipikirkan oleh para pengambil keputusan saat ini.”

Ketika ditanya soal latihan militer terbaru China di sekitar Taiwan menyusul penjualan senjata AS senilai US$11,1 miliar kepada Taiwan, Lee mengatakan menjaga perdamaian di Selat Taiwan sangat penting.

Dia menegaskan, Singapura menjunjung kebijakan satu China, menentang kemerdekaan Taiwan, serta menolak perubahan sepihak terhadap status quo.

“Namun masalahnya, dalam dunia nyata, status quo tidak pernah bersifat statis atau beku. Ia dinamis dan terus bergeser,” ujarnya. “Negara-negara menyesuaikan posisinya, negara lain bereaksi, lalu pihak lain kembali bereaksi atas reaksi tersebut.”

Meski semua pihak menyatakan tengah mempertahankan status quo, namun dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi pergeseran menuju “ketegangan dan masalah” di Selat Taiwan, kata Lee.

“Itu sangat mengkhawatirkan. Saya berharap kita dapat secara bertahap meredakan situasi.”

Ia menambahkan masih ada harapan, karena jika Washington “ingin menghindari konflik dengan China untuk saat ini, mereka juga akan berhati-hati agar tidak membiarkan Taiwan memicu hal tersebut”.

“Dan saya pikir dengan pemerintahan (Donald Trump) ini, ada banyak hal yang diperdebatkan orang soal kebijakannya. Namun terkait Taiwan, saya tidak melihat mereka melakukan hal-hal yang keliru belakangan ini.”

HUBUNGAN PERDAGANGAN

Di bidang perdagangan, Lee mengatakan dampak tarif yang diterapkan Presiden AS Donald Trump tidak seburuk yang dikhawatirkan, meski situasinya masih terus berkembang.

“Hasilnya tidak seburuk itu, karena tarifnya lebih rendah dari yang awalnya dilaporkan, karena penerapannya lebih lambat, dan karena AS mengalami lonjakan teknologi AI yang mendorong perekonomian mereka. Itu ikut mengerek kita, tetapi kita harus memahami bahwa ini adalah perubahan yang drastis,” ujarnya.

Dampaknya akan memerlukan waktu untuk benar-benar terasa, karena negara-negara lain akan bereaksi “untuk melindungi diri, menerapkan pembalasan, atau mungkin mengamankan rantai pasokan mereka sendiri”, katanya.

Hal ini akan menghasilkan perekonomian global dengan “stabilitas yang lebih rendah, pertumbuhan yang lebih lambat, kemakmuran yang berkurang, integrasi ekonomi yang menurun, serta kemajuan teknologi yang lebih terbatas”, ujarnya. “Saya rasa hal itu tidak diragukan lagi.”