Keketuaan Malaysia di ASEAN: bertabur pencitraan, tapi minim substansi?

KUALA LUMPUR: Keketuaan Malaysia di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tahun ini menjadi panggung ideal bagi Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk menampilkan kemampuan diplomatik dan daya tarik persuasifnya, sekaligus memperkuat posisi diri dan negaranya di kancah internasional, demikian pendapat sejumlah analis.

Namun, pertanyaan tetap muncul apakah ASEAN di bawah kepemimpinan Anwar mampu mencapai hasil yang lebih konkret dalam bidang perdagangan maupun isu-isu lawas seperti konflik dalam negeri di Myanmar dan klaim tumpang tindih teritori di Laut China Selatan, dua topik yang tampaknya belum menunjukkan kemajuan berarti.

Selain itu, meski KTT ASEAN dan Pertemuan Terkait baru-baru ini menjadi wadah untuk diskusi dan perundingan, sebagian besar kesepakatan penting justru dicapai di luar mekanisme ASEAN, melalui jalur bilateral.

Khoo Ying Hooi dari Departemen Studi Internasional dan Strategis Universiti Malaya mengatakan kepada CNA bahwa keketuaan Malaysia di bawah Anwar “kuat secara simbolik namun tidak seimbang dalam hasil nyata”.

“Di satu sisi, kita tidak bisa menyangkal bahwa Anwar berhasil mengembalikan visibilitas dan suara moral bagi ASEAN dengan menekankan persatuan, dialog, dan multilateralisme di tengah perpecahan geopolitik yang dalam.

“Namun di luar diplomasi dan kefasihan retorika, hasil nyata sejauh ini masih terbatas. Retorika Anwar tentang ‘kerja sama ketimbang konfrontasi’ memang bergema, tetapi belum menghasilkan terobosan dalam isu-isu mendesak seperti Myanmar,” kata Khoo. Myanmar tengah dilanda krisis keamanan sejak junta militer merebut kekuasaan lewat kudeta pada awal 2021.

PESONA ANWAR MENDONGKRAK DIPLOMASI ASEAN

Para analis mengatakan kepada CNA bahwa Anwar memanfaatkan sepenuhnya hak prerogatifnya sebagai tuan rumah selama masa keketuaan Malaysia di ASEAN. Puncaknya adalah penyambutan besar-besaran terhadap Presiden AS Donald Trump dan sejumlah pemimpin dunia lainnya di Kuala Lumpur dalam KTT ASEAN yang digelar pada 26–28 Oktober lalu.

Di akhir KTT tiga hari itu, Anwar secara simbolis menyerahkan keketuaan ASEAN kepada Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr.

Filipina akan secara resmi memegang keketuaan pada 2026 dan menjadi tuan rumah dua KTT tahun depan.

Para pengamat menilai langkah Anwar menggelar penyambutan megah bagi Trump merupakan strategi terukur yang berhasil mengangkat citra Malaysia di panggung global.

Trump sebelumnya hanya sekali menghadiri KTT ASEAN—yakni pertemuan tahun 2017 di Manila—selama masa jabatan pertamanya pada 2017–2021.

Pakar ilmu politik Syaza Shukri dari Universitas Islam Internasional Malaysia (IIUM) mengatakan kepada CNA bahwa Anwar “berhasil” membawa dunia ke ASEAN dan Malaysia tahun ini.

“Bukan hanya China, tetapi kehadiran para pemimpin BRICS dan mitra lain, termasuk Trump sendiri, menunjukkan adanya kepercayaan terhadap kepemimpinannya,” ujar Syaza, merujuk pada kelompok ekonomi berkembang yang mencakup Brasil dan Afrika Selatan.

Selain Perdana Menteri China Li Qiang, sejumlah pemimpin dunia juga menghadiri KTT ASEAN di Kuala Lumpur, di antaranya Perdana Menteri Jepang yang baru dilantik Sanae Takaichi, Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney.

“Fokus utama pertemuan ini adalah mengelola rivalitas geopolitik dan dampak dari tarif yang diberlakukan Trump… Dengan situasi seperti tahun ini, Anwar mampu menanganinya dengan baik. Hal itu menunjukkan keahliannya sebagai politikus kawakan sekaligus karismanya pribadi,” ujar Syaza.

Pada April lalu, Trump mengumumkan serangkaian tarif baru terhadap berbagai negara di dunia yang ia sebut sebagai kebijakan “Liberation Day Tariffs”.

Syaza juga menyoroti deklarasi bersama perdamaian dan keamanan antara Kamboja dan Thailand yang disaksikan oleh Trump dan Anwar sebagai bukti kredibilitas perdana menteri Malaysia itu.

Kedua negara Asia Tenggara tersebut sebelumnya terlibat sengketa perbatasan yang memanas pada Juli lalu dan berujung pada bentrokan militer paling mematikan dalam beberapa dekade.

Trump memimpin penandatanganan kesepakatan antara Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet pada 26 Oktober di sela-sela KTT ASEAN, dengan Anwar turut hadir sebagai saksi.

Dalam penandatanganan deklarasi bersama pada Minggu itu, Trump memuji peran Anwar dalam membantu meredakan ketegangan saat bentrokan perbatasan berlangsung pada Juli.

“Saya meneleponnya di awal kejadian dan berkata, kamu tahu, ada dua negara yang sedang berperang tepat di dekatmu,” kata Trump.

“Kita butuh tempat ketiga, tempat yang netral, kan? Dan dia hadir di sana.”

Trump menyebut kesepakatan itu sebagai “Perjanjian Perdamaian Kuala Lumpur”. Namun, Menteri Luar Negeri Thailand Sihasak Phuangketkeow menghindari penggunaan istilah tersebut dalam konferensi pers setelah penandatanganan, dan hanya mengatakan bahwa deklarasi itu telah menempatkan kedua negara “di jalur menuju perdamaian.”

Sementara itu, Khoo menilai Malaysia berhasil menampilkan diri sebagai fasilitator yang kredibel di tengah persaingan AS–China dan ketegangan keamanan kawasan.

“Yang jelas sekarang, ASEAN dalam kadar tertentu berhasil memperluas perannya hingga ke kawasan Global South,” ujarnya.

Istilah Global South merujuk pada negara-negara berkembang di Amerika Latin, Asia, Afrika, dan Oseania yang kini semakin berpengaruh dalam urusan ekonomi dan politik global.

Anwar berulang kali menegaskan bahwa keterlibatan ASEAN dengan seluruh mitra eksternal menunjukkan posisi sentral blok tersebut, tercermin dari sejumlah pertemuan dan kesepakatan yang terjadi selama KTT berlangsung.

Kuala Lumpur juga menjadi tuan rumah pertemuan tingkat tinggi Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP), untuk pertama kalinya dalam lima tahun terakhir.

RCEP—yang mencakup seluruh negara anggota ASEAN kecuali anggota baru Timor Leste, serta China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru—merupakan blok perdagangan terbesar di dunia yang mulai berlaku pada 2022.

Usai pertemuan tersebut, para pemimpin RCEP mengeluarkan pernyataan yang menegaskan komitmen mereka untuk memastikan pasar tetap terbuka, bebas, dan berbasis aturan.

KTT ASEAN kali ini juga menghasilkan kesepakatan peningkatan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN–China (ACFTA) versi 3.0 yang di antaranya mencakup bidang ekonomi digital, ekonomi hijau, serta konektivitas rantai pasok.

Joanne Lin dari Pusat Kajian ASEAN di ISEAS–Yusof Ishak Institute, Singapura, mengatakan bahwa gaya kepemimpinan Anwar sebagai tuan rumah memadukan pendekatan yang hangat dan pragmatis.

“Anwar berusaha memberi ruang bagi semua suara sekaligus menjaga agar agenda tetap fokus dan pertemuan berjalan efisien. Keseimbangan itu membantu menegaskan kembali kredibilitas ASEAN sebagai forum yang mampu menjembatani perbedaan,” ujar Lin.

“Itu juga memberi Anwar dorongan diplomatik, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional, dan menegaskan citranya sebagai negarawan yang stabil di masa penuh gejolak,” tambahnya kepada CNA.

Lin menilai pendekatan Anwar terhadap kehadiran Trump—termasuk penyambutan karpet merah—merupakan langkah yang diperhitungkan, bukan tindakan naif.

“Anwar memahami bahwa kehadiran Trump akan menarik perhatian dunia terhadap ASEAN, dan secara tidak langsung terhadap keketuaan Malaysia. Kritik di dalam negeri bisa diprediksi, mengingat citra Trump yang kontroversial dan anggapan bahwa Malaysia terlalu menuruti kekuasaan AS,” ujar Lin.

“Tapi bantahan Anwar—bahwa ASEAN menjalin hubungan secara adil dengan semua pihak—sejalan dengan semangat blok ini,” tambahnya.

Lin menuturkan bahwa dalam pembicaraan bilateralnya dengan Trump, Anwar juga menyampaikan keprihatinan Malaysia atas situasi kemanusiaan di Gaza dan Timur Tengah.

Sambil memuji peran Trump dalam gencatan senjata Gaza, Anwar menegaskan bahwa perjanjian damai itu perlu diperluas agar benar-benar mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan rakyat Palestina.

ASEAN CUMA MENJADI PANGGUNG?

Pertanyaan kembali muncul tentang efektivitas ASEAN, dengan sejumlah pengamat khawatir blok ini kian menjadi sekadar panggung, bukan pemain utama, dalam proses pengambilan keputusan.

Menurut analis yang dikutip CNA, pertemuan di Kuala Lumpur menunjukkan bahwa meskipun ASEAN masih menjadi ajang berkumpulnya kekuatan besar dunia, sebagian besar kesepakatan penting justru terjadi di luar mekanisme blok tersebut.

Lin menjelaskan bahwa banyak hasil besar—seperti kesepakatan antara AS dengan Malaysia, Thailand, Kamboja, dan Vietnam, atau perundingan perdagangan antara Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng—disepakati di sela-sela acara, bukan melalui kerangka ASEAN.

Ia juga menyoroti bahwa KTT Asia Timur (East Asia Summit/EAS) kali ini tidak menghasilkan pernyataan bersama, menegaskan bagaimana persaingan kekuatan besar kerap menutupi peran mekanisme yang dipimpin ASEAN.

EAS merupakan forum yang membahas isu-isu politik, keamanan, dan ekonomi utama di kawasan Indo-Pasifik, dengan 19 peserta: 11 negara anggota ASEAN, Australia, China, India, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, Rusia, dan Amerika Serikat.

“Tantangan bagi ASEAN kini adalah menjembatani kesenjangan antara menjadi tuan rumah dan menjadi pemain aktif, dengan mengoperasionalkan kerangka kerjanya sendiri agar kesepakatan di masa depan dibangun di atas, bukan di luar, mekanisme ASEAN,” kata Lin.

Sejumlah pakar menilai sebagian kesepakatan dagang yang dicapai justru tampak tidak seimbang dan merugikan anggota ASEAN sendiri.

Deborah Elms, Kepala Kebijakan Perdagangan di Hinrich Foundation, Singapura, mengatakan kepada CNA bahwa perjanjian yang ditandatangani antara AS dengan Kamboja dan Malaysia “jauh lebih berpihak” pada kepentingan Amerika Serikat.

Menurutnya, sementara AS tidak melakukan perubahan berarti terhadap kebijakan yang sudah ada, Kamboja dan Malaysia justru harus menyesuaikan secara signifikan berbagai aspek hukum, perundang-undangan, dan regulasi domestik mereka dalam kerangka kesepakatan tersebut.

Elms menambahkan, hal itu termasuk mengikuti kebijakan AS dalam pengendalian ekspor dan pengaturan terkait mineral strategis.

“Malaysia memegang keketuaan ASEAN di tengah kondisi ekonomi global yang sangat menantang. Saya kira mereka sudah berupaya dengan baik untuk tetap fokus pada kerja sama dan integrasi,” ujarnya.

“Tapi pesan itu bisa jadi sedikit tereduksi akibat penandatanganan perjanjian dengan AS. Meski begitu, dalam situasi yang ada, mungkin itu adalah pilihan terbaik yang bisa diambil Malaysia,” tambahnya.

BAGAIMANA DAMPAKNYA TERHADAP ANWAR DI DALAM NEGERI?

Meski Anwar mencetak keberhasilan di kancah diplomasi internasional, para analis menilai belum jelas apakah keketuaannya di ASEAN turut memperkuat posisinya di panggung politik dalam negeri.

Para pakar mencatat adanya sentimen negatif terkait penyambutan Trump, yang dimanfaatkan kubu oposisi untuk memperoleh keuntungan politik.

Kunjungan Trump ke Malaysia memicu aksi protes yang dipimpin oleh Partai Islam Se-Malaysia (PAS) dan sejumlah kelompok masyarakat sipil, yang menolak kehadiran presiden AS tersebut karena dianggap mendukung Israel dalam konflik Gaza.

Penanganan Anwar terhadap kunjungan itu juga menuai kritik dari pemimpin oposisi sekaligus mantan perdana menteri, Muhyiddin Yassin, yang menilai acara penyambutan bagi Trump “tidak pantas” mengingat penderitaan rakyat Palestina di Gaza.

Azmi Hassan, peneliti senior di Nusantara Academy for Strategic Research, berpendapat bahwa meski kehadiran banyak pemimpin dunia dapat meningkatkan profil internasional Anwar, dampaknya terhadap popularitas domestik justru sedikit negatif.

“Ada perbedaan besar antara penerimaan global dan domestik terhadap Anwar, tapi secara keseluruhan kondisinya masih status quo,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa kesepakatan dagang dengan AS juga menjadi bahan kritik.

Syaza dari Universitas Islam Internasional Malaysia (IIUM) mengatakan bahwa kepemimpinan Anwar di ASEAN sempat memenangkan hati sebagian pihak yang sebelumnya ragu, namun kelompok oposisi tetap piawai memanfaatkan isu-isu sensitif, terutama kunjungan Trump ke Malaysia.

Meski demikian, ia sependapat dengan penilaian Azmi bahwa situasi politik domestik Anwar cenderung tetap.

“Secara internal, dampaknya campur aduk. Pihak yang menentang Anwar beranggapan bahwa siapapun yang menjabat perdana menteri bisa melakukan hal yang sama dengannya—pandangan yang saya tidak setujui, tapi itulah sentimennya,” ujar Syaza.

“Sulit bagi isu kebijakan luar negeri dan diplomasi untuk menarik simpati masyarakat Malaysia, karena perhatian mereka masih tertuju pada persoalan ekonomi dan kesejahteraan sehari-hari,” tambahnya.