PM Singapura Lawrence: ASEAN harus perdalam integrasi atau berisiko kehilangan relevansi

KUALA LUMPUR: Dunia yang tengah diwarnai ketidakpastian dan pergolakan menjadi “momen penentuan” bagi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk memperdalam integrasi, atau berisiko kehilangan relevansinya, kata Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong pada Selasa (27/5).

Dalam KTT ASEAN terbaru yang berlangsung di tengah situasi global yang terguncang akibat kebijakan tarif "Hari Pembebasan" oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, para pemimpin ASEAN mengadakan “diskusi yang terbuka” mengenai realitas baru di dunia ini, disertai dengan “semangat baru yang lebih mendesak” untuk memperkuat integrasi kawasan, kata PM Lawrence.

Beberapa hal yang dibahas mencakup komitmen ASEAN untuk menjadi kawasan tanpa tarif secara menyeluruh, menurunkan hambatan non-tarif, mendorong kelancaran perdagangan barang dan jasa, serta meningkatkan kerja sama di bidang pertumbuhan baru seperti ekonomi digital.

“Banyak hal yang dapat dilakukan ASEAN untuk mempercepat integrasi kita, dan tugas ini kini semakin mendesak, terutama di tengah lingkungan global yang baru ini,” kata PM Lawrence kepada awak media Singapura di akhir KTT dua hari yang digelar di Kuala Lumpur.

“Dalam banyak hal, inilah momen penentuan bagi ASEAN. Kita harus mengambil langkah maju dan menegaskan peran kita secara jelas dan terarah dalam tatanan dunia yang berubah ini, atau ASEAN akan kehilangan relevansinya.”

Ia menambahkan: “Kita punya agenda yang penuh ke depan, dan diskusi pada pertemuan ini sangat baik guna memastikan kita mampu membuat kemajuan yang nyata.”

Dalam KTT tersebut, para pemimpin ASEAN kembali menegaskan pentingnya persatuan namun tetap fleksibel dalam menghadapi tantangan serius akibat kebijakan tarif AS.

PM Lawrence sendiri mengatakan bahwa ASEAN perlu merespons kondisi global baru dengan terus “melakukan pendekatan konstruktif terhadap AS, baik secara individual sebagai negara maupun secara kolektif sebagai ASEAN”.

Menjawab pertanyaan wartawan, ia menjelaskan bahwa pendekatan ini tidak kontradiktif mengingat keragaman di kawasan ASEAN, di mana negara-negara anggota berada pada berbagai tingkat pembangunan ekonomi dan memiliki neraca perdagangan berbeda dengan AS.

Karena itulah negara-negara ASEAN ingin fleksibilitas untuk dapat terlibat secara individual dengan AS. Dengan alasan yang sama, AS mungkin juga lebih memilih pendekatan bilateral.

Namun menurut PM Wong, tetap ada manfaat jika ASEAN juga melakukan pendekatan kolektif, sehingga kedua pendekatan tersebut bersifat “saling melengkapi” dan bukan saling bertentangan.

“Baik secara individual atau sebagai ASEAN, tujuan kita adalah mengurangi hambatan perdagangan dan investasi dengan Amerika,” ujarnya.

“Maka dari itu, kita akan terus bekerja pada kedua jalur tersebut.”

Ketika ditanya mengenai pertemuannya dengan Perdana Menteri China Li Qiang sebelum acara gala dinner KTT pada Senin lalu, PM Lawrence mengatakan bahwa ia sempat “berbincang singkat” dengan PM Li mengenai diskusi terkini antara AS dan Tiongkok.

Kesepakatan gencatan tarif selama 90 hari antara kedua negara adidaya itu merupakan langkah mundur dari eskalasi konflik, namun masih menyisakan kekhawatiran mengenai prospek jangka panjang, katanya.

“Bahkan pada tingkat tarif saat ini, tarif tersebut masih jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat sebelum Hari Pembebasan. Jadi, dapat dipastikan akan tetap ada dampak terhadap kedua belah pihak,” ujarnya kepada wartawan.

Dengan AS dan Tiongkok sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi global, dampaknya kemungkinan besar akan meluas ke seluruh dunia, termasuk ASEAN dan Singapura.

Hal ini berarti Singapura perlu menggandakan upaya dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi dengan mitra-mitra strategis, serta menemukan cara mengelola ekonominya di tengah tantangan ini, lanjut PM Wong.

BERGABUNGNYA TIMOR-LESTE DALAM ASEAN

Sementara itu, ASEAN bersiap menerima anggota baru pada akhir tahun ini.

Mengumumkan hal ini dalam konferensi pers pada Selasa, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim—yang negaranya menjadi ketua ASEAN tahun ini—mengatakan bahwa Timor-Leste akan menjadi negara anggota ke-11 ASEAN, dengan keanggotaan penuh akan diberikan dalam pertemuan regional berikutnya di Kuala Lumpur pada Oktober mendatang.

Timor-Leste merupakan negara termuda di Asia Tenggara yang merdeka dari Indonesia pada tahun 2002 setelah 24 tahun pendudukan.

Presiden Timor-Leste Jose Ramos-Horta telah lama memperjuangkan keanggotaan ASEAN, dengan pendaftaran pertama kali diajukan pada tahun 2011.

Timor-Leste mendapatkan status pengamat ASEAN pada 2022, dengan keanggotaan penuh bergantung pada pemenuhan kriteria dalam peta jalan yang mencakup tiga bidang utama yaitu politik dan keamanan, ekonomi, serta hubungan sosial dan budaya.

Menurut PM Wong, Timor-Leste telah menunjukkan kemajuan yang baik dalam memenuhi peta jalan tersebut.

“Memang masih ada beberapa isu yang perlu diselesaikan… namun melihat kemajuan yang dicapai sejauh ini, para pemimpin ASEAN dalam pertemuan ini sepakat untuk mempercepat penyelesaian isu-isu yang masih ada serta memberikan dukungan penuh bagi Timor-Leste,” ujarnya.

“Kita menantikan Timor-Leste menjadi anggota penuh ASEAN sebelum akhir tahun ini,” tambahnya, sambil menyatakan bahwa Singapura akan turut mendukung proses tersebut.

KTT ASEAN ini merupakan kunjungan luar negeri pertama PM Lawrence sejak memimpin Partai Tindakan Rakyat (PAP) memenangkan Pemilihan Umum pada 3 Mei lalu.

PAP meraih 65,57 persen suara, naik dari 61,24 persen dalam Pemilu 2020, menunjukkan bahwa PM Lawrence berhasil membalikkan tren menurunnya perolehan suara partai pemerintah setelah pergantian perdana menteri.

Ia mengatakan banyak pemimpin asing yang mengucapkan selamat atas hasil pemilu tersebut.

“Hampir setiap orang yang saya temui memberi ucapan selamat, tetapi hal itu juga menunjukkan bahwa mereka memperhatikan hasil pemilu kita,” ujarnya.

“Jika saya terpilih dengan mandat yang lebih rendah atau posisi yang melemah, tentu mereka tetap memberi ucapan selamat secara sopan, namun diam-diam mereka mungkin akan mengevaluasi kembali: Apakah orang ini masih layak diajak berinteraksi? Ataukah lebih baik menunggu dan melihat perkembangannya,” jelas PM Wong.

Ia menambahkan bahwa ia sangat berterima kasih kepada rakyat Singapura yang telah memberikan mandat yang jelas, karena hal tersebut merupakan “keunggulan signifikan bagi Singapura dan pemerintahan”.

“Dengan mandat yang jelas ini, kita dapat lebih percaya diri dalam berinteraksi dengan negara lain, dan memaksimalkan mandat tersebut dalam lima tahun ke depan guna memperkuat posisi Singapura di dunia yang telah berubah ini,” ujarnya.